Dalam sistem birokrasi pemerintahan, profesi Penata Layanan Keuangan memegang peran vital dalam memastikan tata kelola keuangan instansi berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Para profesional di bidang ini tidak hanya dituntut memahami regulasi dan sistem anggaran negara atau daerah, tetapi juga mampu mengelola dana operasional hingga menyusun laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan sesuai aturan.
Untuk dapat menempati posisi ini, para calon Penata Layanan Keuangan perlu mengikuti Uji Kompetensi (UKOM) dengan materi yang cukup luas. Materi tersebut mencakup pemahaman atas siklus anggaran, perpajakan belanja pemerintah, penggunaan aplikasi keuangan, hingga etika profesi. Oleh karena itu, penting bagi peserta ujian untuk memahami seluruh kisi-kisi berikut secara mendalam:
Kisi Kisi Penata Layanan Keuangan
UKOM untuk jabatan Penata Layanan Keuangan bertujuan menguji pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan negara/daerah secara tertib, transparan, dan sesuai aturan. Materi mencakup siklus anggaran, dokumen keuangan, aplikasi keuangan pemerintah, hingga aspek etika dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pemahaman Dasar Sistem Keuangan Negara/Daerah
Menguji pemahaman peserta terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004, termasuk asas akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas. - Siklus Pengelolaan Anggaran
Menilai penguasaan alur mulai dari perencanaan anggaran (RKA), pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran. - Pengenalan Bagan Akun Standar (BAS)
Menguji pemahaman tentang klasifikasi akun belanja, pendapatan, pembiayaan, serta pemilihan akun yang tepat dalam transaksi pemerintah. - Penyusunan dan Revisi Anggaran (RKA-K/L atau DPA-SKPD)
Menilai kemampuan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran secara tepat, serta memahami prosedur revisi anggaran sesuai peraturan. - Penatausahaan Dokumen Keuangan
Menguji kemampuan mencatat dan mengelola dokumen keuangan seperti SPP, SPM, SP2D, bukti pembayaran, serta menyusun arsip keuangan secara sistematis. - Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)
Menilai keterampilan mengelola dana operasional instansi, serta prosedur pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara pengeluaran. - Perpajakan atas Belanja Pemerintah
Menguji pengetahuan tentang pemotongan dan penyetoran pajak pemerintah (PPh 21, 22, 23, PPN), serta penggunaan e-Billing dan pelaporan pajak. - Penggunaan Aplikasi Keuangan Pemerintah
Menilai keterampilan mengoperasikan aplikasi seperti SAKTI, OM-SPAN, SIPD, SAIBA, dan SIMDA, sesuai sistem yang digunakan instansi. - Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara
Menguji kemampuan menyusun laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan laporan pertanggungjawaban bendahara bulanan dan tahunan. - Verifikasi dan Validasi Dokumen Keuangan
Menilai ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen pendukung belanja, keabsahan transaksi, dan kepatuhan terhadap peraturan belanja negara/daerah. - Audit Internal dan Respon terhadap Temuan
Menguji pemahaman terhadap proses audit keuangan oleh Inspektorat/BPK/BPKP serta cara penyusunan tanggapan dan tindak lanjut hasil temuan. - Etika Profesi dalam Pengelolaan Keuangan
Menilai integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penghindaran konflik kepentingan, transparansi, dan tanggung jawab jabatan. - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa (RKBJ)
Menguji kemampuan menyusun anggaran belanja berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas program kerja unit. - Prosedur Pembayaran Langsung dan Melalui UP/GU
Menilai pemahaman terhadap prosedur teknis pengajuan pembayaran, baik langsung ke penyedia maupun melalui bendahara pengeluaran. - Kepatuhan terhadap Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa
Menguji pemahaman keterkaitan antara pengelolaan anggaran dan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Perpres terbaru tentang PBJ.
Contoh Soal UKOM Penata Layanan Keuangan
Berikut ini adalah beberapa contoh soal Uji Kompetensi (UKOM) yang dapat membantu Anda memahami bentuk, struktur, serta tingkat kesulitan soal yang biasa muncul untuk jabatan Penata Layanan Keuangan. Soal-soal ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan menguji aspek pengetahuan teknis, kemampuan analisis, serta pengambilan keputusan berdasarkan regulasi keuangan pemerintah. Memahami tipe soal seperti ini akan sangat berguna dalam proses belajar dan persiapan menghadapi ujian.
Soal Nomor 1
Seorang bendahara pengeluaran di sebuah instansi pusat menghadapi dilema ketika dana UP telah habis, sementara kebutuhan mendesak untuk pembelian bahan pelatihan sangat mendesak. Ia berencana menggunakan dana pribadi untuk membayar lebih dulu, lalu mengajukan penggantian. Namun, ia tidak menemukan RKA untuk kegiatan tersebut. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dan regulasi pengelolaan keuangan negara, langkah paling tepat yang harus diambil adalah:
A. Meminjam dana pribadi lalu mengajukan GU
B. Menunda kegiatan hingga ada revisi anggaran
C. Mengajukan permohonan GU berdasarkan nota dinas atasan
D. Mengambil dana dari pos kegiatan serupa
E. Mengajukan revisi RKA terlebih dahulu sebelum ada pengeluaran
Jawaban: E
Pembahasan:
Pengeluaran yang tidak tercantum dalam RKA/DPA tidak memiliki dasar hukum untuk dilaksanakan. Bahkan dalam keadaan mendesak, bendahara tidak boleh melakukan pembelian atas kegiatan yang belum dianggarkan. Revisi RKA harus dilakukan terlebih dahulu untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip legalitas dan akuntabilitas anggaran.
Soal Nomor 2
Dalam proses verifikasi dokumen SPP-UP, ditemukan adanya perbedaan nominal antara kuitansi manual dan invoice elektronik dari penyedia jasa. Bendahara tetap mengajukan pencairan karena merasa nilai selisihnya kecil dan tidak memengaruhi total anggaran. Tindakan verifikator yang paling tepat berdasarkan fungsi validasi adalah:
A. Menyetujui SPP karena selisih tidak signifikan
B. Melaporkan bendahara ke APIP
C. Mengoreksi nominal secara sepihak
D. Mengembalikan berkas untuk diperbaiki dan dilampiri dokumen yang sesuai
E. Mencocokkan nilai total dengan DPA dan melanjutkan proses
Jawaban: D
Pembahasan:
Fungsi verifikasi mengharuskan pemeriksa memastikan keabsahan dan konsistensi dokumen pendukung. Adanya selisih, sekecil apa pun, mengindikasikan potensi ketidaksesuaian yang harus diklarifikasi. Dokumen harus dikembalikan untuk diperbaiki agar akuntabilitas dan validitas tetap terjaga.
Soal Nomor 3
Dalam proses penyusunan anggaran tahun berjalan, seorang pejabat keuangan di salah satu SKPD menyusun RKA untuk kegiatan baru yang dianggap mendesak oleh pimpinan. Kegiatan tersebut belum tercantum dalam dokumen Renja resmi karena merupakan inisiatif baru yang muncul setelah musrenbang. Pejabat tersebut beralasan bahwa kegiatan dapat dimasukkan melalui revisi setelah DPA disahkan. Berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib dan terencana, pendekatan yang diambil tersebut memiliki kelemahan utama sebagai berikut:
A. Menyusun RKA tanpa dasar dokumen perencanaan resmi
B. Tidak menggunakan akun yang sesuai dalam BAS
C. Melanggar ketentuan pelaporan keuangan tahunan
D. Menyebabkan kelebihan anggaran operasional
E. Menghindari koordinasi lintas unit
Jawaban: A
Pembahasan:
Setiap pengajuan anggaran dalam RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan resmi seperti Renja SKPD. Penyusunan RKA tanpa dasar Renja menunjukkan ketidakterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran. Ini melanggar prinsip integrasi dan berisiko ditolak saat proses evaluasi anggaran.
Soal Nomor 4
Bagan Akun Standar (BAS) adalah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Saat menyusun dokumen anggaran, seorang staf keuangan memilih akun belanja barang operasional yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan, dengan alasan agar pencairan lebih cepat. Akibatnya, realisasi tidak sesuai klasifikasi. Fungsi utama BAS yang dilanggar dalam kasus tersebut adalah:
A. Mengklasifikasikan akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara sistematis
B. Menyusun prioritas kegiatan tahunan berdasarkan RPJMD
C. Menentukan batas maksimum pagu definitif
D. Menghitung rasio belanja modal terhadap belanja operasional
E. Menyesuaikan kode rekening berdasarkan laporan keuangan tahun lalu
Jawaban: A
Pembahasan:
BAS menjamin klasifikasi transaksi keuangan secara seragam dan sistematis agar laporan keuangan pemerintah dapat dibaca dan diaudit secara wajar. Penggunaan akun yang tidak sesuai mengganggu validitas data dan berpotensi menjadi temuan audit.
Soal Nomor 5
Saat melakukan audit internal, tim Inspektorat menemukan bahwa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada satu kegiatan hanya menyertakan notulen rapat, daftar hadir, dan foto kegiatan, tanpa adanya kuitansi resmi pembelian konsumsi. Bendahara berdalih bahwa nilai pengeluaran kecil dan sudah diketahui oleh pimpinan unit kerja. Berdasarkan regulasi keuangan pemerintah, status pertanggungjawaban tersebut adalah:
A. Sah jika terdapat persetujuan pimpinan
B. Dapat dilengkapi kemudian tanpa perlu pengembalian
C. Tidak dapat diterima karena tidak lengkap secara administrasi
D. Diperbolehkan untuk pengeluaran di bawah Rp1 juta
E. Dianggap valid jika kegiatan telah dilaksanakan
Jawaban: C
Pembahasan:
Laporan pertanggungjawaban bendahara harus didukung oleh bukti transaksi sah secara administrasi, seperti kuitansi atau faktur. Tanpa bukti resmi, walaupun kegiatan benar-benar dilaksanakan, laporan tersebut dianggap tidak lengkap dan dapat dinyatakan tidak sah.
Soal Nomor 6
Dalam rangka pengadaan ATK senilai Rp75 juta, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berencana membayar langsung kepada penyedia karena ingin mempercepat proses dan menghindari penumpukan beban kerja bendahara. Ia menyusun kontrak kerja, dan SPK sudah ditandatangani. Dalam konteks pembayaran dalam sistem keuangan negara, apakah tindakan tersebut dibenarkan dan melalui mekanisme apa?
A. Diperbolehkan jika nilainya di atas Rp200 juta
B. Diperbolehkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
C. Tidak diperbolehkan karena harus melalui bendahara pengeluaran
D. Wajib dilakukan jika kegiatan strategis
E. Hanya berlaku untuk pengadaan melalui e-purchasing
Jawaban: B
Pembahasan:
Pembayaran Langsung (LS) adalah mekanisme sah dalam sistem keuangan pemerintah untuk membayar langsung kepada pihak ketiga atas dasar kontrak/SPK. Mekanisme ini berlaku baik untuk belanja modal maupun belanja barang, selama syarat administrasi dipenuhi.
Soal Nomor 7
Dalam proses audit oleh BPKP, ditemukan bahwa beberapa transaksi belanja operasional dilakukan dengan bukti fotokopi, dan dokumen asli masih berada di unit pelaksana yang berbeda lokasi. Pejabat keuangan menyatakan bahwa keterlambatan pengumpulan dokumen disebabkan oleh jadwal kegiatan yang padat. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil audit, langkah paling tepat yang harus segera dilakukan adalah:
A. Menyusun surat pernyataan tanggung jawab dan melampirkannya dalam laporan audit
B. Menyusun tanggapan temuan dan menyatakan bahwa kesalahan bersifat administratif
C. Melengkapi dokumen pendukung asli dan menyusun rencana tindak lanjut yang realistis
D. Mengklarifikasi ke auditor bahwa bukti sudah cukup meskipun fotokopi
E. Meminta bagian hukum membuat nota pembelaan dan penjelasan hukum
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam menghadapi temuan audit, pejabat keuangan wajib menunjukkan itikad baik dengan melengkapi kekurangan dokumen dan membuat rencana tindak lanjut. Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola keuangan.
Soal Nomor 8
Pada akhir triwulan kedua, seorang bendahara pembantu menemukan bahwa sisa Uang Persediaan (UP) belum dilaporkan secara lengkap karena beberapa bukti pengeluaran masih dikumpulkan dari berbagai unit pelaksana kegiatan. Sementara itu, atasan meminta laporan realisasi segera dikirim ke KPPN untuk kelengkapan LPJ. Dalam kondisi ini, apa risiko paling besar jika laporan tetap disampaikan tanpa bukti lengkap?
A. Tertundanya proses revisi anggaran
B. Tidak sesuainya saldo kas antara SIMDA dan laporan manual
C. Ditolaknya pengajuan SPM-LS berikutnya oleh KPPN
D. Perbedaan perhitungan pagu anggaran di DIPA
E. Ditemukannya penyajian yang tidak wajar dalam audit atas LPJ bendahara
Jawaban: E
Pembahasan:
Laporan pertanggungjawaban keuangan harus didasarkan pada bukti transaksi yang sah dan lengkap. Mengirim LPJ tanpa kelengkapan dokumen akan mengakibatkan laporan tidak akurat. Hal ini sangat berisiko saat audit, karena dapat dikategorikan sebagai penyajian tidak wajar dan menimbulkan temuan yang serius.
Soal Nomor 9
Dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa (RKBJ), unit teknis memasukkan usulan pengadaan perangkat teknologi informasi dalam jumlah besar tanpa justifikasi kebutuhan yang jelas. Ketika diverifikasi oleh pejabat keuangan, diketahui bahwa perangkat yang sama telah dibeli dua tahun sebelumnya dan masih berfungsi. Jika pengadaan tetap dilakukan tanpa koreksi, dampak paling nyata terhadap pengelolaan keuangan adalah:
A. Menyebabkan defisit anggaran operasional
B. Terbatasnya ruang fiskal untuk kegiatan non-fisik
C. Meningkatnya beban pelaporan barang milik negara
D. Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya
E. Tidak terpenuhinya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam belanja negara
Jawaban: E
Pembahasan:
Pengadaan yang tidak berdasarkan kebutuhan riil melanggar prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. RKBJ harus disusun secara objektif dan berbasis kebutuhan aktual untuk memastikan setiap belanja negara memberi manfaat optimal dan tidak mubazir.
Soal Nomor 10
Seorang staf keuangan diminta untuk melakukan validasi terhadap pengajuan SPM-GU dari sebuah unit kerja. Dalam dokumen tersebut, terdapat pengeluaran yang melebihi ketentuan standar biaya dan tidak disertai dokumen pendukung lengkap, meskipun kegiatan telah dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tindakan paling tepat dari staf keuangan adalah:
A. Menyesuaikan nilai pengeluaran agar sesuai standar biaya
B. Melanjutkan proses pencairan dengan catatan koreksi
C. Mengonsultasikan ke pimpinan sebelum dikembalikan
D. Mengembalikan dokumen untuk dilengkapi sesuai ketentuan
E. Menandatangani sambil mencatat dalam laporan monitoring
Jawaban: D
Pembahasan:
Verifikasi dokumen keuangan harus memastikan ketaatan terhadap standar biaya dan kelengkapan dokumen. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan, dokumen harus dikembalikan untuk diperbaiki. Melanjutkan proses tanpa koreksi akan menimbulkan masalah akuntabilitas dan menjadi potensi temuan audit.
Soal Nomor 11
Dalam pelaksanaan pembayaran belanja pemerintah, mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sering digunakan untuk transaksi dengan pihak ketiga. Seorang pejabat baru mempertanyakan kapan metode ini sah digunakan tanpa melalui bendahara pengeluaran. Penjelasan yang paling tepat adalah bahwa pembayaran langsung dapat digunakan ketika:
A. Terdapat kontrak kerja atau SPK dengan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan
B. Jumlah transaksi di atas batas tertentu sebagaimana diatur per K/L
C. Belanja tidak rutin dan membutuhkan persetujuan pejabat eselon II
D. Dana bersumber dari hibah luar negeri dan tidak melalui APBN
E. Pengadaan dilakukan menggunakan e-purchasing melalui LKPP
Jawaban: A
Pembahasan:
Pembayaran langsung (LS) sah dilakukan ketika belanja kepada pihak ketiga didukung dengan kontrak atau SPK yang sah, dan dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan. Prosedur ini memudahkan pembayaran langsung tanpa melalui bendahara, namun tetap memerlukan dokumen lengkap sesuai regulasi.
Soal Nomor 12
Seorang pejabat penata layanan keuangan menyusun laporan realisasi anggaran per triwulan. Dalam proses tersebut, ia menemukan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas realisasinya hampir melebihi pagu, padahal masih ada dua kegiatan tersisa. Apa tindakan yang paling tepat berdasarkan prinsip pengelolaan anggaran?
A. Melaporkan ke pimpinan dan menyusun revisi anggaran jika diperlukan
B. Mengalihkan dana dari kegiatan lain yang belum berjalan
C. Menghapus dua kegiatan tersisa tanpa mengubah DIPA
D. Menunda pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun
E. Meneruskan kegiatan dengan sistem pembayaran termin
Jawaban: A
Pembahasan:
Jika pagu hampir habis sebelum seluruh kegiatan terlaksana, maka perlu segera dilakukan pelaporan ke pimpinan dan revisi anggaran agar realisasi tetap sesuai ketentuan. Ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran.
Soal Nomor 13
Dalam laporan keuangan bulanan, terjadi ketidaksesuaian antara saldo kas pada pembukuan bendahara dengan saldo di rekening bank. Setelah ditelusuri, diketahui ada setoran pajak yang belum tercatat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh bendahara dalam kasus ini?
A. Membuat surat pernyataan dan melanjutkan pelaporan
B. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi atas laporan kas
C. Menunggu klarifikasi dari pihak bank sebelum membuat laporan
D. Melaporkan ke BPKP untuk mendapatkan arahan
E. Menyesuaikan saldo kas di sistem agar sama dengan rekening bank
Jawaban: B
Pembahasan:
Rekonsiliasi antara buku kas dan rekening bank wajib dilakukan secara rutin agar tidak terjadi perbedaan saldo. Ketidaksesuaian karena setoran pajak yang belum tercatat harus segera dikoreksi dalam laporan keuangan agar tetap akurat dan transparan.
Soal Nomor 14
Dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa (RKBJ), seorang pejabat penata layanan keuangan menemukan bahwa unit teknis tidak mengacu pada evaluasi kebutuhan tahun sebelumnya. Beberapa barang yang masih layak pakai tetap dimasukkan dalam usulan pengadaan baru. Padahal, anggaran tahun berjalan terbatas dan beberapa program prioritas masih membutuhkan tambahan belanja operasional. Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tindakan pertama yang seharusnya dilakukan oleh pejabat keuangan adalah:
A. Melakukan penelaahan ulang terhadap RKBJ bersama unit teknis untuk menyusun kebutuhan secara rasional
B. Meminta persetujuan pimpinan agar pengadaan tetap diproses karena kebutuhan dianggap penting
C. Melanjutkan pengajuan agar tidak menghambat pelaksanaan DPA
D. Menyesuaikan usulan langsung dalam aplikasi perencanaan tanpa konfirmasi
E. Mengalihkan pengadaan ke kegiatan yang serupa di unit kerja lain
Jawaban: A
Pembahasan:
Penyusunan RKBJ harus berbasis pada kebutuhan nyata, kondisi barang eksisting, serta keterbatasan anggaran. Jika ditemukan barang masih layak pakai, evaluasi bersama unit teknis sangat penting untuk mencegah pemborosan dan menjamin efisiensi anggaran.
Soal Nomor 15
Seorang bendahara pengeluaran menemukan bahwa nilai total bukti belanja pada SPP-GU melebihi batas yang ditentukan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) untuk kegiatan konsumsi rapat. Namun, kegiatan telah selesai, dan bukti transaksi lengkap serta sesuai waktu pelaksanaan. Ia kemudian meminta klarifikasi ke verifikator dan melampirkan notulen serta daftar hadir. Apa sikap verifikator yang paling tepat sesuai regulasi?
A. Menolak pencairan karena nilai melebihi ketentuan SBM
B. Mengembalikan dokumen kepada bendahara untuk dilakukan koreksi nilai sesuai SBM
C. Menyetujui seluruh nilai karena dokumen lengkap dan kegiatan telah dilaksanakan
D. Melanjutkan proses dan memberi catatan korektif dalam LPJ
E. Mengurangi nilai pertanggungjawaban dan membuat koreksi pribadi
Jawaban: B
Pembahasan:
Meskipun dokumen lengkap, nilai yang melebihi SBM tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Verifikator harus meminta koreksi nilai agar sesuai ketentuan biaya maksimal yang diperbolehkan. Hal ini menjaga akuntabilitas dan menghindari pemborosan anggaran.
Soal Nomor 16
Dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban UP, ditemukan bahwa salah satu bukti pembelian berasal dari toko kecil yang tidak mengeluarkan faktur resmi, tetapi hanya struk manual. Struk tersebut mencantumkan rincian barang, harga satuan, dan telah dibubuhi tanda tangan serta stempel toko. Bendahara menyatakan toko tersebut satu-satunya yang menyediakan barang di daerah terpencil tempat kegiatan dilakukan. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat verifikator adalah:
A. Menyetujui dokumen karena sudah dilengkapi bukti pembelian dan stempel toko
B. Meminta bendahara mengganti toko penyedia dengan yang memiliki faktur resmi
C. Menerima bukti tersebut dengan memperhatikan konteks lokasi dan menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan langsung
D. Menolak seluruh pertanggungjawaban karena bukti tidak sah
E. Mengusulkan audit lebih lanjut terhadap toko yang bersangkutan
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam kondisi lapangan yang terbatas, seperti di daerah terpencil, dokumen pendukung transaksi dapat diterima jika mencantumkan informasi yang memadai seperti rincian pembelian, tanda tangan, dan stempel toko. Verifikator harus mempertimbangkan kontekstualitas dan prinsip kelayakan dokumen.
Soal Nomor 17
Dalam proses pelaksanaan anggaran, unit kerja mengalami kendala karena perubahan harga bahan bakar dan jasa pengiriman menyebabkan pembengkakan biaya logistik untuk kegiatan di luar kota. Padahal, dalam RKA biaya ini telah ditetapkan tetap sejak awal tahun. Staf keuangan berinisiatif menggunakan saldo dari pos kegiatan lainnya yang belum berjalan, agar kegiatan tetap terlaksana. Berdasarkan regulasi pengelolaan anggaran, langkah yang benar untuk menangani kondisi ini adalah:
A. Menggunakan dana kegiatan lain dengan menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab
B. Mengubah rincian kegiatan tanpa mengubah total pagu anggaran
C. Menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, lalu mengajukan ganti rugi setelah kegiatan
D. Mengajukan revisi anggaran sesuai prosedur kepada instansi yang berwenang
E. Menyampaikan laporan realisasi yang disesuaikan dengan kondisi aktual lapangan
Jawaban: D
Pembahasan:
Perubahan harga atau kebutuhan yang tidak sesuai dengan RKA harus direspons dengan mekanisme revisi anggaran secara resmi. Menggunakan anggaran kegiatan lain atau uang pribadi tanpa dasar regulasi melanggar asas legalitas dalam keuangan negara.
Soal Nomor 18
Seorang bendahara pengeluaran menyusun LPJ bulanan untuk periode Mei. Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya transaksi belanja honorarium narasumber sebesar Rp4 juta, namun bukti potong PPh 21 dan bukti setor pajaknya belum dilampirkan. Saat dikonfirmasi, bendahara menjelaskan bahwa setor pajak akan dilakukan bersamaan dengan transaksi bulan Juni untuk efisiensi waktu. Berdasarkan ketentuan perpajakan atas belanja pemerintah, tindakan tersebut:
A. Dibenarkan karena masih dalam tahun anggaran berjalan
B. Tidak masalah selama disetorkan dalam triwulan yang sama
C. Diperbolehkan jika sudah disampaikan pada pimpinan
D. Sah jika nilai pajaknya kurang dari Rp5 juta
E. Tidak sesuai karena pemotongan dan penyetoran harus dilakukan dalam bulan yang sama dengan transaksi
Jawaban: E
Pembahasan:
Dalam sistem perpajakan pemerintah, pemotongan pajak seperti PPh 21 harus disertai dengan penyetoran dan pelaporan tepat waktu, yaitu dalam bulan yang sama saat transaksi terjadi. Menunda penyetoran ke bulan berikutnya tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang tidak tertib.
Soal Nomor 19
Dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan tahunan harus mencerminkan kondisi riil atas realisasi anggaran, posisi kas, dan tanggung jawab bendahara. Seorang bendahara pembantu menyusun laporan kas bulanan yang menunjukkan selisih negatif antara kas fisik dan catatan pembukuan akibat keterlambatan pencatatan atas pengeluaran tunai. Apa langkah yang paling tepat dan sesuai prinsip akuntabilitas yang harus segera dilakukan bendahara?
A. Melakukan rekonsiliasi dan koreksi laporan agar sesuai dengan posisi kas fisik sebenarnya
B. Mengalihkan selisih kas ke laporan bulan berikutnya
C. Membuat catatan khusus pada laporan tanpa mengubah data
D. Melaporkan ke pimpinan tanpa perlu revisi laporan
E. Membuat surat pernyataan bahwa kesalahan bersifat teknis
Jawaban: A
Pembahasan:
Selisih kas antara fisik dan pembukuan harus ditangani secara akuntabel dengan rekonsiliasi dan koreksi laporan. Hal ini penting untuk menjamin keakuratan laporan keuangan dan menghindari temuan audit terkait pengelolaan kas yang tidak tertib.
Soal Nomor 20
Seorang staf operator aplikasi keuangan daerah diminta untuk menginput data revisi anggaran ke dalam SIPD. Dalam pelaksanaan input, ia menyadari bahwa nomenklatur akun belanja tidak tersedia secara spesifik untuk kegiatan yang dimaksud, dan memilih akun yang mirip meskipun tidak sepenuhnya sesuai. Setelah itu, ia melanjutkan proses input agar tidak menghambat jadwal pencairan. Apa risiko utama dari tindakan tersebut?
A. Penolakan dari BPKAD terhadap dokumen pengajuan
B. Penundaan proses verifikasi oleh bendahara pengeluaran
C. Kehilangan saldo anggaran pada DPA
D. Ketidaksesuaian antara OM-SPAN dan SIMDA
E. Ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan karena salah klasifikasi akun
Jawaban: E
Pembahasan:
Penggunaan akun yang tidak tepat dalam proses input data anggaran menyebabkan klasifikasi belanja tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, mempersulit evaluasi anggaran, dan menjadi temuan audit karena tidak mencerminkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ingin mengakses lebih banyak soal dan pembahasan terbaru?
Masih banyak soal dan pembahasan lengkap lainnya yang bisa membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi Uji Kompetensi Penata Layanan Keuangan dengan percaya diri. Dapatkan akses penuh ke ratusan soal HOTS, pembahasan mendalam, dan kisi-kisi resmi yang terus diperbarui.
