Profesi Analis Keuangan Anggaran merupakan salah satu jabatan fungsional strategis di bidang keuangan negara/daerah. Seorang analis bertugas memastikan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas penggunaan anggaran. Profesi ini menuntut penguasaan regulasi keuangan negara, keterampilan analisis data anggaran, hingga kemampuan mengelola aplikasi penganggaran modern seperti SAKTI, SPAN, atau SIMDA Keuangan.
Selain itu, analis keuangan anggaran juga berperan sebagai advisor bagi pimpinan instansi terkait optimalisasi alokasi dana dan peningkatan kinerja anggaran. Dalam konteks Uji Kompetensi (UKOM), peserta akan diukur kemampuannya dalam memahami kerangka hukum keuangan, menyusun rencana anggaran berbasis kinerja, menganalisis kebutuhan biaya, serta menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Kisi-Kisi Uji Kompetensi Analis Keuangan Anggaran
Kisi-kisi Uji Kompetensi Analis Keuangan Anggaran memuat materi inti yang harus dikuasai peserta, mulai dari regulasi keuangan negara hingga keterampilan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran. Dengan memahami kisi-kisi ini, peserta dapat fokus mempelajari topik yang relevan dan meningkatkan peluang sukses dalam ujian.
- Kerangka Hukum Keuangan Negara
Memahami dasar hukum pengelolaan keuangan negara/daerah, termasuk UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. - Siklus Penganggaran
Mengetahui tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Peserta memahami keterkaitan dokumen perencanaan (RPJMN, RKAKL, RKA-SKPD) dengan penganggaran tahunan. - Penyusunan Rencana Anggaran
Mampu menyusun rencana anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) yang memuat output, outcome, indikator, dan target sesuai prioritas pembangunan. - Analisis Kebutuhan Anggaran
Menguasai teknik analisis biaya, proyeksi kebutuhan dana, dan penghitungan standar biaya (SBM/SBU) berdasarkan ketentuan Permenkeu atau peraturan kepala daerah. - Pengalokasian dan Penyesuaian Anggaran
Mengetahui mekanisme alokasi anggaran per program/kegiatan, revisi anggaran, dan penggunaan anggaran cadangan. - Pengelolaan Kas dan Disbursement
Memahami manajemen kas pemerintah, mekanisme penarikan dana, penjadwalan pencairan, dan prinsip cash management sesuai peraturan perbendaharaan. - Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Mampu melakukan monitoring realisasi fisik dan keuangan, menganalisis deviasi anggaran, dan memberikan rekomendasi perbaikan. - Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Memahami penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP/LKPD), termasuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan CaLK sesuai SAP berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010). - Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Mampu menilai ketercapaian sasaran program dengan anggaran yang digunakan serta mengukur cost-effectiveness program. - Sistem dan Aplikasi Penganggaran
Menguasai penggunaan aplikasi pemerintah seperti SAKTI, SPAN, atau SIMDA Keuangan untuk proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. - Etika dan Integritas Pengelolaan Anggaran
Memahami prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Contoh Soal UKOM Analis Keuangan Anggaran
Analis Keuangan Anggaran harus menguasai regulasi, teknik penyusunan, dan analisis anggaran. Uji kompetensi mengukur keterampilan tersebut melalui soal yang menuntut pemahaman teknis dan analitis. Berikut contoh soal dan pembahasan untuk latihan persiapan ujian.
Soal Nomor 1
Dalam proses perencanaan anggaran di sebuah Kementerian, tim perencana diminta menyusun RKA-KL yang selaras dengan RPJMN dan Renstra Kementerian. Program yang diusulkan meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan dan pelatihan guru, dengan sumber pendanaan dari APBN. Tim menemukan bahwa total kebutuhan biaya berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) melebihi pagu indikatif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Untuk mengatasi hal ini, tim melakukan prioritisasi kegiatan dan menyusun ulang target output. Namun, sebelum dokumen final dikirimkan, ditemukan perubahan kebijakan yang mengharuskan adanya tambahan program literasi digital. Langkah yang paling tepat sesuai regulasi adalah…?
A. Mengajukan revisi RKA-KL melalui mekanisme usulan tambahan pagu anggaran
B. Mengalokasikan ulang anggaran dari program yang serapannya rendah
C. Mengurangi target output dari program infrastruktur pendidikan
D. Mengajukan pinjaman ke lembaga donor untuk menutup kekurangan biaya
E. Menunda pelaksanaan program literasi digital hingga tahun berikutnya
Jawaban: A
Pembahasan: Sesuai ketentuan penganggaran, perubahan kebijakan yang memerlukan penambahan program harus melalui revisi RKA-KL dan pengajuan tambahan pagu anggaran resmi ke Kementerian Keuangan.
Soal Nomor 2
Seorang analis keuangan di pemerintah daerah sedang memeriksa realisasi anggaran semester pertama. Data menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja modal hanya mencapai 35% dari target semester, sementara belanja pegawai sudah mencapai 70%. Pemerintah pusat menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rapat evaluasi, Kepala SKPD mengusulkan penggunaan sebagian dana cadangan untuk mempercepat proyek infrastruktur. Namun, analis menemukan bahwa mekanisme pencairan dana cadangan memerlukan persetujuan DPRD. Apa tindakan yang tepat dilakukan analis keuangan?
A. Segera menggunakan dana cadangan untuk mempercepat realisasi proyek
B. Mengusulkan revisi anggaran kepada Kepala Daerah dan DPRD
C. Mengalihkan dana belanja pegawai yang berlebih untuk belanja modal
D. Menghentikan proyek infrastruktur yang belum mulai dikerjakan
E. Menunggu hingga APBD-Perubahan untuk melakukan penyesuaian
Jawaban: B
Pembahasan: Dana cadangan hanya dapat digunakan sesuai prosedur dan memerlukan persetujuan DPRD, sehingga revisi anggaran resmi adalah langkah yang benar.
Soal Nomor 3
Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebuah instansi pusat merancang indikator output berupa jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan indikator outcome berupa peningkatan kompetensi peserta pelatihan. Setelah dilakukan evaluasi tahun sebelumnya, ditemukan bahwa indikator outcome sulit diukur secara kuantitatif. Tim perencana mempertimbangkan mengganti indikator outcome menjadi tingkat kelulusan peserta pada ujian sertifikasi. Namun, perubahan indikator ini memerlukan penyesuaian dokumen anggaran yang telah disetujui. Berdasarkan ketentuan, perubahan ini harus dilakukan pada tahap…?
A. Penyusunan awal RKA-KL sebelum pengajuan ke Kementerian Keuangan
B. Pembahasan bersama DPR atau DPRD pada APBN/APBD murni
C. Revisi anggaran pada tahun berjalan melalui mekanisme resmi
D. Evaluasi kinerja pasca pelaksanaan anggaran
E. Laporan keuangan akhir tahun
Jawaban: C
Pembahasan: Perubahan indikator kinerja yang sudah tertuang dalam dokumen anggaran memerlukan revisi pada tahun berjalan sesuai prosedur resmi.
Soal Nomor 4
Pemerintah daerah sedang melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional yang didanai dari APBD. Berdasarkan peraturan, pembayaran termin proyek dilakukan setelah progres fisik mencapai persentase tertentu sesuai kontrak. Pada tahap kedua, kontraktor mengajukan pembayaran meskipun progres fisik baru 45% dari target 60% pada termin tersebut. Analis keuangan menemukan bahwa jika pembayaran dilakukan sekarang, maka akan terjadi deviasi terhadap prinsip cash management. Dalam kondisi ini, tindakan yang tepat adalah…?
A. Melakukan pembayaran sesuai permintaan kontraktor agar proyek tidak terhenti
B. Menunda pembayaran sampai progres fisik mencapai target termin
C. Menggunakan dana cadangan untuk membayar selisih kekurangan progres
D. Melaporkan temuan kepada inspektorat untuk dilakukan audit
E. Mengurangi nilai pembayaran sesuai persentase progres yang tercapai
Jawaban: B
Pembahasan: Pembayaran harus mengikuti ketentuan progres fisik yang disepakati dalam kontrak untuk menjaga akuntabilitas dan disiplin anggaran.
Soal Nomor 5
Dalam proses pengalokasian anggaran tahunan, sebuah kementerian memiliki program bantuan sosial yang harus disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data terbaru, jumlah penerima bantuan meningkat signifikan dibandingkan proyeksi awal. Namun, pagu anggaran untuk program tersebut tetap sama seperti yang telah ditetapkan dalam APBN. Jika tidak ada penyesuaian, maka akan ada sebagian penerima yang tidak mendapatkan bantuan. Dalam situasi ini, langkah yang tepat dilakukan oleh analis keuangan adalah…?
A. Menggunakan sisa anggaran dari program lain tanpa persetujuan resmi
B. Mengajukan revisi anggaran untuk menambah alokasi program bantuan sosial
C. Meminjam dana dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan tambahan
D. Mengurangi jumlah bantuan per penerima agar seluruh penerima terlayani
E. Menunda penyaluran bantuan hingga tahun berikutnya
Jawaban: B
Pembahasan: Penambahan alokasi untuk program yang sudah berjalan harus dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran resmi, bukan pengalihan tanpa prosedur.
Soal Nomor 6
Seorang analis keuangan di instansi pemerintah sedang memeriksa dokumen RKA-KL yang memuat rencana belanja modal pembangunan gedung baru. Saat meneliti rincian anggaran, ia menemukan bahwa perhitungan harga satuan yang digunakan tidak sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) terbaru. Jika dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan potensi pemborosan anggaran. Dalam hal ini, tindakan yang seharusnya diambil oleh analis keuangan adalah…?
A. Mengabaikan perbedaan harga satuan karena selisihnya kecil
B. Mengoreksi perhitungan harga satuan sesuai SBM terbaru sebelum dokumen diajukan
C. Menggunakan harga satuan lama agar tidak perlu revisi besar
D. Mengusulkan penambahan anggaran untuk menutupi selisih harga
E. Melaporkan langsung ke BPK untuk audit khusus
Jawaban: B
Pembahasan: Penggunaan harga satuan harus mengacu pada SBM terbaru untuk memastikan efisiensi dan kesesuaian dengan peraturan.
Soal Nomor 7
Dalam pelaksanaan APBN, kementerian X menerima arahan untuk melakukan refocusing anggaran guna mendukung program prioritas nasional. Program yang harus didukung tersebut tidak tercantum dalam perencanaan awal. Tim anggaran mempertimbangkan mengambil dana dari kegiatan dengan serapan rendah. Namun, analis keuangan menegaskan bahwa setiap perubahan harus sesuai mekanisme revisi anggaran. Dalam kasus ini, mekanisme yang benar untuk melaksanakan refocusing adalah…?
A. Melakukan revisi DIPA sesuai arahan Kementerian Keuangan
B.Mengurangi target output program lama dan memindahkan dananya secara internal
C. Menunda semua program yang tidak mendesak
D. Menggunakan dana talangan dari pihak ketiga
E. Mengalihkan anggaran secara langsung tanpa perubahan dokumen resmi
Jawaban: A
Pembahasan: Refocusing anggaran harus melalui revisi DIPA dan persetujuan Kementerian Keuangan, tidak bisa dilakukan sepihak.
Soal Nomor 8
Pada saat penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk program kesehatan dan pendidikan sesuai amanat undang-undang. Setelah menghitung total kebutuhan, tim anggaran mendapati bahwa anggaran pendidikan hanya mencapai 18% dari total belanja daerah, padahal ketentuan minimal adalah 20%. Jika hal ini dibiarkan, maka APBD berpotensi tidak disetujui. Tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini adalah…?
A. Mengajukan dispensasi ke pemerintah pusat agar batas minimal tidak berlaku
B. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dengan mengurangi pos belanja lain
C. Mengurangi program kesehatan untuk menambah porsi pendidikan
D. Mengalokasikan dana bantuan dari pihak ketiga untuk pendidikan
E. Mengusulkan pinjaman daerah untuk menambah anggaran pendidikan
Jawaban: B
Pembahasan: Persentase minimal anggaran pendidikan adalah ketentuan undang-undang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi dari pos belanja lain.
Soal Nomor 9
Seorang analis keuangan sedang mengevaluasi laporan realisasi anggaran kementerian pada triwulan kedua. Hasil evaluasi menunjukkan adanya deviasi negatif pada belanja modal sebesar 15% dari target. Penyebabnya adalah keterlambatan proses lelang yang dilakukan oleh unit pengadaan. Analis harus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dalam hal ini, rekomendasi yang paling tepat adalah…?
A. Mempercepat proses lelang dengan mengurangi tahapan administratif
B. Menunda seluruh kegiatan yang belum dilelang hingga APBN Perubahan
C. Menggunakan penunjukan langsung untuk seluruh paket pengadaan
D. Mendorong percepatan lelang sesuai prosedur dan mengawal pelaksanaannya
E. Mengalihkan anggaran belanja modal ke belanja barang habis pakai
Jawaban: D
Pembahasan: Percepatan lelang harus tetap sesuai prosedur untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari masalah hukum.
Soal Nomor 10
Dalam rangka pelaporan keuangan, kementerian diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai SAP berbasis akrual. Saat proses penyusunan, ditemukan perbedaan pencatatan aset tetap antara laporan keuangan dan data inventaris barang milik negara (BMN). Jika perbedaan ini tidak segera diatasi, laporan akan dianggap tidak wajar. Langkah yang harus dilakukan analis keuangan untuk mengatasi masalah ini adalah…?
A. Mengabaikan perbedaan karena nilainya kecil
B. Menyesuaikan laporan keuangan agar sesuai dengan data inventaris
C. Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan laporan keuangan sebelum pelaporan
D. Menghapus aset dari laporan agar sesuai dengan nilai inventaris
E. Menunda pelaporan hingga data BMN diperbarui
Jawaban:C
Pembahasan: Rekonsiliasi antara data BMN dan laporan keuangan wajib dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kewajaran laporan.
Soal Nomor 11
Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengintegrasikan semua sistem pelaporan keuangan ke dalam aplikasi SAKTI. Salah satu kementerian yang sebelumnya menggunakan aplikasi internal diminta untuk melakukan migrasi data ke SAKTI sebelum batas waktu pelaporan. Dalam proses migrasi, ditemukan bahwa sebagian data anggaran dan realisasi tidak sinkron karena perbedaan format pencatatan. Jika migrasi tidak diselesaikan tepat waktu, laporan kementerian tersebut berisiko terlambat disampaikan. Langkah yang paling tepat yang harus dilakukan analis keuangan adalah…?
A. Menginput data secara manual ke SAKTI tanpa melakukan verifikasi
B. Meminta Kementerian Keuangan melakukan koreksi otomatis pada data
C. Mengusulkan penundaan pelaporan hingga migrasi selesai
D.Melakukan penyesuaian format data dan verifikasi sebelum migrasi ke SAKTI
E. Menggabungkan data lama dan baru tanpa memperbaiki formatnya
Jawaban: D
Pembahasan: Penyesuaian format dan verifikasi data sebelum migrasi penting untuk memastikan akurasi laporan dan mencegah kesalahan pelaporan.
Soal Nomor 12
Dalam penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja, suatu pemerintah daerah menetapkan indikator outcome berupa peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Namun, setelah evaluasi tahun pertama, terlihat bahwa kenaikan IPM tidak signifikan meskipun serapan anggaran mencapai 95%. Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja administrasi, bukan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam hal ini, rekomendasi perbaikan yang tepat bagi analis keuangan adalah…?
A. Mempertahankan alokasi anggaran yang sama pada tahun berikutnya
B. Meningkatkan porsi anggaran pada program yang berdampak langsung pada masyarakat
C. Mengurangi semua jenis belanja administrasi hingga 0%
D. Menghapus indikator outcome dari dokumen perencanaan
E. Mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih mudah diukur keberhasilannya
Jawaban: B
Pembahasan: Untuk meningkatkan pencapaian outcome, alokasi anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata sesuai tujuan program.
Soal Nomor 13
Seorang analis keuangan diminta menilai usulan proyek pembangunan jalan sepanjang 15 km dengan nilai anggaran 150 miliar rupiah. Berdasarkan standar biaya yang berlaku, biaya pembangunan jalan per kilometer adalah 8 miliar rupiah. Setelah dihitung, usulan anggaran melebihi standar yang seharusnya. Jika usulan ini disetujui tanpa revisi, berpotensi menimbulkan inefisiensi. Apa yang harus dilakukan analis keuangan dalam kondisi ini…?
A. Menyetujui usulan karena proyek sudah direncanakan sejak lama
B. Menolak usulan proyek tanpa mempertimbangkan alasan teknis
C. Meminta penyesuaian nilai anggaran sesuai standar biaya yang berlaku
D. Mengusulkan anggaran tambahan untuk mempercepat pembangunan
E. Mengabaikan selisih anggaran karena proyek bersifat prioritas
Jawaban: C
Pembahasan: Standar biaya digunakan sebagai acuan agar alokasi anggaran efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Soal Nomor 14
Dalam pelaksanaan APBD, pemerintah daerah diinstruksikan untuk menambah program bantuan usaha mikro sebagai respon terhadap krisis ekonomi. Program ini tidak terdapat pada dokumen anggaran awal. Kepala daerah meminta SKPD terkait segera menyalurkan bantuan menggunakan dana dari program lain tanpa revisi anggaran. Sebagai analis keuangan, langkah yang benar sesuai regulasi adalah…?
A. Menyalurkan bantuan langsung agar program segera berjalan
B. Meminjam dana dari lembaga keuangan daerah
C. Mengambil dana cadangan daerah untuk membiayai program
D.Melakukan revisi APBD sesuai mekanisme yang berlaku
E. Mengalihkan anggaran belanja pegawai untuk bantuan
Jawaban: D
Pembahasan: Setiap penambahan program di luar dokumen anggaran wajib melalui mekanisme revisi resmi sesuai aturan.
Soal Nomor 15
Pemerintah pusat menetapkan target defisit anggaran maksimal 3% dari PDB. Saat melakukan proyeksi anggaran tahun depan, sebuah kementerian menyadari bahwa usulan program-program prioritas akan menyebabkan defisit melebihi batas tersebut. Dalam kondisi ini, apa yang harus dilakukan analis keuangan untuk memastikan kepatuhan pada batas defisit…?
A. Mengurangi anggaran program non-prioritas dan menyesuaikan pembiayaan
B. Mengajukan pinjaman luar negeri untuk menutup kekurangan
C. Menaikkan anggaran belanja pegawai untuk mendorong daya beli
D. Mengabaikan batas defisit karena sifat program yang mendesak
E. Menunda seluruh program prioritas hingga kondisi keuangan membaik
Jawaban: A
Pembahasan: Mengurangi program non-prioritas dan menyesuaikan pembiayaan adalah langkah strategis untuk tetap memenuhi batas defisit yang diatur undang-undang.
Soal Nomor 16
Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, ditemukan bahwa beberapa belanja kegiatan tidak memiliki bukti pendukung yang lengkap. Nilainya cukup besar dan dapat memengaruhi kewajaran laporan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, laporan berpotensi mendapat opini negatif dari BPK. Apa langkah yang harus diambil analis keuangan dalam kondisi ini…?
A. Menghapus belanja tersebut dari laporan agar aman
B. Meminta unit pelaksana kegiatan melengkapi dokumen pendukung sebelum pelaporan
C. Mengalihkan belanja tersebut ke pos lain yang memiliki dokumen lengkap
D. Menunda pelaporan hingga semua dokumen terkumpul
E. Mengajukan keberatan kepada BPK atas persyaratan dokumen
Jawaban: B
Pembahasan: Dokumen pendukung merupakan syarat sah pengeluaran anggaran dan harus dilengkapi sebelum pelaporan.
Soal Nomor 17
Sebuah SKPD mengusulkan revisi anggaran dengan alasan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan. Dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan baru yang tidak tercantum di RKA awal. Dalam proses persetujuan, analis keuangan menemukan bahwa kegiatan baru tersebut tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, tindakan yang tepat adalah…?
A. Menyetujui revisi karena ada dana efisiensi
B.Mengajukan revisi ulang dengan kegiatan yang sesuai prioritas
C. Menyetujui revisi dengan catatan menyesuaikan prioritas pembangunan
D. Mengalihkan dana efisiensi untuk belanja pegawai
E. Menolak revisi karena kegiatan baru tidak sesuai prioritas
Jawaban: E
Pembahasan: Dana efisiensi dapat digunakan untuk kegiatan lain, tetapi harus tetap selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Soal Nomor 18
Dalam tahap evaluasi pelaksanaan anggaran, ditemukan bahwa serapan belanja barang habis pakai mencapai 110% dari pagu awal. Selisih ini terjadi karena penggunaan dana dari sumber lain yang belum dianggarkan secara resmi. Jika hal ini terus terjadi, akan menimbulkan masalah akuntabilitas. Apa rekomendasi yang seharusnya diberikan analis keuangan…?
A. Menyesuaikan anggaran pada revisi berikutnya untuk mencatat penggunaan dana
B. Mengabaikan selisih karena kebutuhan barang habis pakai bersifat mendesak
C. Menggunakan pos belanja modal untuk menutup selisih
D. Menghentikan seluruh pembelian barang habis pakai
E. Menunda pencatatan hingga tahun anggaran berikutnya
Jawaban: A
Pembahasan: Selisih anggaran harus dicatat melalui revisi resmi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Soal Nomor 19
Pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan untuk pengelolaan anggaran. Namun, beberapa operator mengaku belum terlatih sepenuhnya sehingga terjadi kesalahan input data yang mempengaruhi laporan keuangan. Jika tidak segera diatasi, kesalahan ini dapat mempengaruhi keputusan pengambilan kebijakan. Apa solusi yang tepat bagi analis keuangan…?
A. Membiarkan data tetap ada karena memperbaikinya akan memakan waktu
B. Menghapus seluruh data dan memulai dari awal
C.Memberikan pelatihan singkat kepada operator dan melakukan koreksi data
D. Meminta bantuan pihak ketiga untuk mengelola aplikasi
E. Menunda penyusunan laporan hingga semua operator mahir
Jawaban: C
Pembahasan: Pelatihan dan koreksi data adalah langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan akurasi pengelolaan anggaran.
Soal Nomor 20
Dalam rangka penyusunan APBN, Kementerian Keuangan menginstruksikan semua kementerian untuk menerapkan performance-based budgeting. Salah satu kementerian mengajukan rencana anggaran dengan indikator kinerja yang kurang terukur dan tidak terkait langsung dengan outcome yang diinginkan. Jika rencana ini disetujui, akan sulit menilai efektivitas penggunaan anggaran. Apa langkah yang harus diambil analis keuangan terhadap rencana ini…?
A. Menyetujui rencana karena target program sudah jelas
B. Meminta kementerian tersebut memperbaiki indikator agar terukur dan relevan
C. Menghapus indikator yang sulit diukur
D. Mengalihkan anggaran ke program lain yang indikatornya jelas
E. Menunda pengajuan anggaran hingga tahun berikutnya
Jawaban: B
Pembahasan: Indikator kinerja harus terukur dan relevan dengan outcome untuk memastikan evaluasi efektivitas anggaran dapat dilakukan dengan baik.
Ingin mengakses lebih banyak soal dan kunci jawaban tentang Analis Keuangan Anggaran terbaru?
Dapatkan kumpulan soal lengkap dan pembahasan terbaru untuk persiapan Seleksi atau Ujian Kompetensi Analis Keuangan Anggaran hanya di fungsional.id. Materi disusun sesuai kisi-kisi resmi dan dirancang untuk mengasah kemampuan analisis, ketelitian, dan pemahaman regulasi keuangan secara mendalam. Kunjungi sekarang untuk akses penuh dan latih kemampuan Anda!
