Anggota Ombudsman Republik Indonesia merupakan pejabat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan publik di Indonesia. Lembaga ini berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun swasta yang diberi tugas melayani masyarakat. Profesi ini menuntut integritas tinggi, pemahaman mendalam terhadap hukum dan administrasi publik, serta kemampuan melakukan investigasi secara profesional. Mengingat Ombudsman RI adalah lembaga independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, proses seleksi anggotanya dilakukan secara ketat dengan uji kompetensi yang meliputi pengetahuan hukum, administrasi publik, prinsip pelayanan publik, hingga keterampilan investigasi dan komunikasi publik.
Kisi-Kisi Uji Kompetensi Anggota Ombudsman RI
Kisi-kisi Anggota Ombudsman RI ini memuat materi penting untuk menguji pemahaman regulasi, analisis laporan, dan penanganan maladministrasi. Gunakan sebagai panduan agar persiapan seleksi lebih fokus dan terarah.
- Tugas, Fungsi, dan Wewenang Ombudsman RI
Menguasai mandat Ombudsman sesuai UU No. 37 Tahun 2008, termasuk penerimaan dan penanganan laporan, investigasi maladministrasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan pelayanan publik. - Prinsip dan Nilai Pelayanan Publik
Memahami prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan responsivitas sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Jenis dan Bentuk Maladministrasi
Mengetahui definisi dan contoh maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, diskriminasi, dan tidak memberikan pelayanan. - Prosedur Penanganan Laporan
Memahami alur penerimaan laporan, verifikasi, klarifikasi, pemeriksaan lapangan, hingga pemberian rekomendasi resmi kepada instansi terkait. - Investigasi dan Pengumpulan Data
Mampu melakukan investigasi proaktif dan reaktif, wawancara saksi, analisis dokumen, dan pengumpulan bukti yang sah. - Komunikasi Publik dan Advokasi
Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara jelas dan akurat, membangun kesadaran hak-hak pengguna layanan publik, dan menjaga netralitas. - Manajemen dan Koordinasi Antar Lembaga
Berkoordinasi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
Contoh Soal Uji Kompetensi Anggota Ombudsman RI
Contoh soal Uji Kompetensi Anggota Ombudsman RI ini disusun untuk membantu peserta seleksi memahami bentuk pertanyaan yang sering muncul. Setiap soal dirancang berdasarkan kisi-kisi resmi dan kasus nyata di lapangan, sehingga dapat melatih kemampuan analisis dan penerapan regulasi dalam situasi pelayanan publik.
Soal Nomor 1
Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi. Dalam sebuah kasus, seorang warga melapor bahwa ia mengalami penundaan pelayanan perizinan hingga lebih dari 6 bulan tanpa alasan yang jelas. Laporan tersebut disertai bukti surat pengajuan dan tanda terima dari instansi terkait. Situasi ini menunjukkan adanya indikasi penundaan berlarut yang dapat merugikan hak warga negara. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman harus mengikuti prosedur yang berlaku dalam menangani laporan seperti ini. Langkah pertama yang tepat dilakukan oleh Ombudsman RI adalah…?
A. Mengeluarkan rekomendasi perbaikan pelayanan kepada instansi terkait tanpa pemeriksaan
B. Melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan pelapor
C. Menghubungi media massa untuk mempublikasikan dugaan maladministrasi
D. Menyerahkan kasus kepada pengadilan tata usaha negara
E. Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh lembaga penegak hukum
Jawaban: B
Pembahasan: Verifikasi laporan adalah tahap awal yang dilakukan Ombudsman untuk memastikan validitas dan kelengkapan informasi sebelum melanjutkan ke proses pemeriksaan atau investigasi.
Soal Nomor 2
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI menerima pengaduan dari sekelompok warga terkait diskriminasi pelayanan kesehatan di sebuah puskesmas. Kelompok tersebut mengklaim bahwa pelayanan hanya diprioritaskan bagi warga yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat setempat. Laporan ini dilengkapi dengan rekaman percakapan dan testimoni beberapa warga. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki peran untuk memastikan semua warga mendapat pelayanan yang adil dan setara. Setelah menerima laporan, tahapan yang harus dilakukan sebelum mengeluarkan rekomendasi adalah…?
A. Menyerahkan kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
B. Mengirimkan rekomendasi langsung kepada puskesmas untuk memperbaiki layanan
C. Melakukan investigasi awal dengan wawancara kepada pihak terlapor dan pelapor
D. Membentuk tim khusus untuk melakukan koordinasi antar instansi
E. Meminta klarifikasi tertulis dari semua tenaga kesehatan di puskesmas
Jawaban: C
Pembahasan: Investigasi awal, termasuk wawancara, merupakan langkah penting untuk mengumpulkan bukti dan memastikan keakuratan laporan sebelum rekomendasi diberikan.
Soal Nomor 3
Seorang pegawai negeri melaporkan adanya pungutan liar dalam proses penerbitan dokumen perizinan di kantornya. Pelapor menyatakan bahwa warga diminta membayar sejumlah uang di luar ketentuan resmi agar proses dipercepat. Ombudsman RI menerima laporan ini dengan disertai bukti transfer dan kesaksian tiga warga. Dalam prinsip pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009, praktik tersebut termasuk bentuk maladministrasi yang serius. Sebelum menindaklanjuti ke tahap rekomendasi, Ombudsman sebaiknya melakukan langkah berikut…?
A. Menyampaikan temuan langsung kepada kepala instansi terkait
B. Mengumpulkan bukti tambahan melalui investigasi lapangan
C. Meminta aparat kepolisian menangkap pelaku
D. Mengundang semua pihak untuk mediasi
E. Menyimpan bukti untuk digunakan di masa mendatang
Jawaban: B
Pembahasan: Investigasi lapangan diperlukan untuk memperkuat bukti dan memastikan kasus memiliki dasar hukum yang kuat sebelum dibuatkan rekomendasi resmi.
Soal Nomor 4
Dalam sebuah kasus, Ombudsman RI mendapatkan laporan dari organisasi masyarakat sipil terkait keterlambatan penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana. Laporan tersebut menyebutkan adanya ketidakteraturan administrasi di dinas sosial daerah, termasuk dokumen yang tidak lengkap dan proses distribusi yang lambat. Prinsip responsivitas dalam pelayanan publik menuntut penyelenggara layanan merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Kondisi ini memerlukan tindak lanjut segera agar hak korban bencana tidak terabaikan. Langkah prioritas Ombudsman dalam menangani laporan ini adalah…?
A. Melakukan koordinasi langsung dengan kepala dinas sosial setempat untuk mempercepat penyaluran bantuan
B. Mengumumkan hasil investigasi awal melalui media massa
C. Mengajukan tuntutan hukum kepada aparat yang terlibat
D. Mengabaikan laporan karena tidak ada unsur pidana
E. Memberikan teguran tertulis kepada seluruh pegawai dinas sosial
Jawaban: A
Pembahasan: Koordinasi cepat dengan pihak terkait adalah bentuk responsivitas yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik agar bantuan segera tersalurkan.
Soal Nomor 5
Ombudsman RI sedang menangani kasus keterlambatan penerbitan KTP elektronik di sebuah kabupaten. Warga melaporkan bahwa proses penerbitan memakan waktu lebih dari setahun, padahal semua persyaratan telah dipenuhi. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa masalah ini terjadi karena keterbatasan blangko dan ketidakefisienan proses administrasi. UU No. 37 Tahun 2008 mengatur bahwa Ombudsman berwenang memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik. Sebelum memberikan rekomendasi, langkah yang paling tepat adalah…?
A. Memastikan penyebab keterlambatan dengan meminta klarifikasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
B. Mengumumkan kepada masyarakat bahwa blangko sedang habis
C. Meminta pemerintah pusat segera mengirimkan blangko tambahan
D. Mengalihkan proses pembuatan KTP ke daerah lain
E. Menghentikan semua permohonan baru hingga stok tersedia
Jawaban: A
Pembahasan: Klarifikasi dari instansi terkait merupakan langkah penting untuk memastikan akar masalah sebelum membuat rekomendasi atau tindakan perbaikan.
Soal Nomor 6
Sebuah laporan masuk ke Ombudsman RI dari sekelompok petani yang merasa dirugikan karena izin penggunaan lahan mereka ditolak tanpa alasan yang jelas. Mereka mengaku telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai ketentuan, namun instansi terkait menunda proses tanpa memberikan surat keterangan resmi. Dalam UU No. 37 Tahun 2008, hal ini dapat dikategorikan sebagai maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut. Selain itu, laporan juga disertai dokumen lengkap dan tanda terima permohonan. Sebagai langkah awal, tindakan yang harus dilakukan Ombudsman adalah…?
A. Mengeluarkan peringatan tertulis kepada pejabat yang menolak izin
B. Melakukan verifikasi dokumen dan klarifikasi kepada instansi terkait
C. Menyampaikan laporan langsung ke Menteri Agraria
D. Mengadakan rapat koordinasi antar kementerian
E. Meminta media lokal mempublikasikan masalah tersebut
Jawaban: B
Pembahasan: Verifikasi dokumen dan klarifikasi merupakan tahap awal untuk memastikan keabsahan laporan sebelum Ombudsman melanjutkan proses investigasi.
Soal Nomor 7
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Ombudsman RI sering menerima laporan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Pada suatu kasus, seorang kepala dinas menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mobil dinas dan staf administrasi. Laporan ini disertai foto dan testimoni dari pegawai internal. Praktik seperti ini dapat merusak integritas pelayanan publik dan mengarah pada maladministrasi. Berdasarkan prosedur yang berlaku, langkah yang paling tepat dilakukan Ombudsman adalah…?
A. Mengumumkan kasus tersebut kepada publik untuk memberi efek jera
B. Memberikan rekomendasi sanksi administratif langsung
C. Menyerahkan kasus kepada Komisi Aparatur Sipil Negara
D. Mengumpulkan bukti tambahan melalui wawancara dan investigasi lapangan
E. Mengabaikan kasus karena tidak terkait langsung dengan pelayanan publik
Jawaban: D
Pembahasan: Pengumpulan bukti tambahan diperlukan untuk memperkuat temuan agar rekomendasi yang diberikan Ombudsman memiliki dasar yang kuat.
Soal Nomor 8
Ombudsman RI menerima pengaduan terkait proses pendaftaran sekolah negeri yang dianggap diskriminatif. Warga melaporkan bahwa hanya siswa dari daerah tertentu yang diterima, meskipun nilai dan persyaratan siswa lain telah terpenuhi. Kasus ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Laporan ini juga diperkuat dengan data hasil seleksi dan daftar siswa yang diterima. Dalam menindaklanjuti kasus ini, langkah yang harus diambil Ombudsman adalah…?
A. Memberikan rekomendasi langsung untuk membatalkan hasil seleksi
B. Meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan dinas pendidikan terkait
C. Menyerahkan kasus ke pengadilan negeri
D. Mengundang seluruh orang tua siswa untuk mediasi
E. Menghentikan proses pendaftaran hingga ada kebijakan baru
Jawaban: B
Pembahasan: Klarifikasi kepada pihak sekolah dan dinas pendidikan merupakan langkah awal yang tepat untuk memastikan adanya unsur diskriminasi sebelum rekomendasi dikeluarkan.
Soal Nomor 9
Seorang pasien rumah sakit umum daerah mengadu ke Ombudsman RI karena merasa diperlakukan tidak adil dalam pelayanan medis. Ia mengaku tidak mendapatkan obat yang diresepkan dokter karena alasan stok habis, namun pasien lain yang memiliki kenalan di rumah sakit mendapat obat tersebut. Dalam UU No. 37 Tahun 2008, ini dapat dikategorikan sebagai administrasi berupa diskriminasi pelayanan. Bukti yang diberikan berupa rekaman pernyataan perawat dan kwitansi pembelian obat di luar rumah sakit. Langkah yang paling tepat dilakukan Ombudsman adalah…?
A. Meminta penjelasan tertulis dari pihak rumah sakit mengenai kebijakan distribusi obat
B. Mengumumkan dugaan pelanggaran melalui media
C. Mengirimkan rekomendasi langsung ke dinas kesehatan
D. Mengajukan tuntutan pidana kepada aparat kepolisian
E. Mengabaikan laporan karena masalah stok obat adalah hal wajar
Jawaban: A
Pembahasan: Meminta penjelasan tertulis adalah langkah awal untuk mengetahui penyebab dan mekanisme distribusi obat sebelum mengambil tindakan lanjutan.
Soal Nomor 10
Ombudsman RI mendapat laporan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah di sebuah daerah membutuhkan waktu hingga 2 tahun tanpa alasan yang jelas. Pelapor menyatakan bahwa berkas mereka sudah lengkap sejak awal, namun tidak ada tindak lanjut berarti dari kantor pertanahan. Kasus ini menunjukkan adanya potensi penundaan berlarut yang merugikan masyarakat. Bukti yang disertakan berupa surat pengajuan, tanda terima, dan kronologi proses. Berdasarkan prosedur yang berlaku, langkah pertama yang tepat dilakukan adalah…?
A. Mengumumkan temuan awal melalui media
B. Mengeluarkan rekomendasi perbaikan proses administrasi
C. Meminta klarifikasi dari kepala kantor pertanahan setempat
D. Menyerahkan kasus ke Mahkamah Agung
E. Mengabaikan kasus karena tanah tidak sedang dalam sengketa
Jawaban: C
Pembahasan: Klarifikasi kepada pihak terkait merupakan tahapan awal yang wajib dilakukan Ombudsman untuk mengetahui penyebab keterlambatan sebelum mengeluarkan rekomendasi.
Soal Nomor 11
Dalam sebuah kasus, Ombudsman RI menerima laporan mengenai pelanggaran prosedur dalam proses tender proyek infrastruktur. Pelapor menyatakan bahwa pemenang tender sudah ditentukan sebelum proses lelang dimulai. Informasi ini diperkuat dengan salinan dokumen dan testimoni dari beberapa panitia tender. Praktik seperti ini mencederai prinsip transparansi dalam pelayanan publik. Sebelum memberikan rekomendasi, Ombudsman harus…?
A. Menyimpan dokumen sebagai arsip saja
B. Melaporkan langsung ke aparat penegak hukum
C. Mengumumkan pemenang tender yang seharusnya
D. Menghentikan proyek sampai ada keputusan baru
E. Menghubungi pihak panitia tender untuk meminta klarifikasi
Jawaban: E
Pembahasan: Klarifikasi dari pihak panitia tender diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh dan memastikan laporan memiliki dasar yang kuat.
Soal Nomor 12
Ombudsman RI mendapatkan pengaduan terkait layanan paspor yang memakan waktu lebih lama dari standar pelayanan. Pelapor menyatakan bahwa hanya pemohon yang menggunakan jasa calo yang mendapat paspor lebih cepat. Kasus ini menimbulkan dugaan adanya pungutan liar dan diskriminasi pelayanan. Bukti yang dilampirkan berupa rekaman video dan testimoni dari beberapa pemohon. Sebelum menindaklanjuti ke rekomendasi, Ombudsman sebaiknya…?
A. Melakukan investigasi lapangan untuk mengumpulkan bukti tambahan
B. Mengirimkan surat peringatan kepada kantor imigrasi
C. Mengumumkan kasus melalui media sosial
D. Menghentikan layanan paspor sementara waktu
E. Mengalihkan pemohon ke kantor imigrasi lain
Jawaban: A
Pembahasan: Investigasi lapangan membantu memastikan kebenaran laporan sekaligus mengumpulkan bukti yang sah sesuai prosedur.
Soal Nomor 13
Seorang mahasiswa melaporkan ke Ombudsman bahwa proses beasiswa di kampusnya tidak transparan. Menurutnya, penerima beasiswa sebagian besar adalah kerabat pejabat kampus, meskipun ada mahasiswa lain yang lebih memenuhi syarat. Bukti yang dilampirkan berupa daftar penerima dan data akademik para pendaftar. Kasus ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kesetaraan. Langkah awal yang tepat dilakukan Ombudsman adalah…?
A. Meminta data resmi proses seleksi beasiswa dari pihak kampus
B. Mengumumkan hasil investigasi di media
C. Mengirimkan rekomendasi langsung ke Kementerian Pendidikan
D. Membatalkan seluruh hasil seleksi
E. Mengabaikan kasus karena beasiswa bersifat internal
Jawaban: A
Pembahasan: Meminta data resmi adalah langkah awal untuk mengetahui proses seleksi dan memastikan adanya unsur maladministrasi.
Soal Nomor 14
Ombudsman RI menerima laporan terkait pungutan tambahan di sekolah negeri yang seharusnya bebas biaya. Pelapor mengaku diminta membayar biaya pembangunan gedung tanpa adanya keputusan resmi dari pemerintah daerah. Bukti yang diberikan berupa kuitansi dan surat pemberitahuan dari pihak sekolah. Hal ini berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebagai langkah awal, Ombudsman sebaiknya…?
A. Mengabaikan kasus karena dianggap sumbangan sukarela
B. Mengumumkan dugaan pelanggaran ke media
C. Mengirimkan rekomendasi penghentian pungutan
D. Mengajukan tuntutan pidana
E. Meminta klarifikasi dari pihak sekolah dan dinas pendidikan
Jawaban: E
Pembahasan: Klarifikasi dari pihak terkait dibutuhkan untuk memastikan legalitas pungutan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Soal Nomor 15
Dalam sebuah kasus, Ombudsman RI menerima laporan bahwa proses penyaluran dana bantuan UMKM di sebuah daerah terhambat selama berbulan-bulan. Warga mengeluh bahwa hanya pemohon tertentu yang diprioritaskan, sedangkan yang lain tidak mendapat kepastian. Kasus ini menunjukkan potensi maladministrasi berupa diskriminasi pelayanan. Bukti yang dilampirkan berupa daftar penerima dan catatan pengajuan. Langkah awal yang tepat adalah…?
A. Meminta klarifikasi dari dinas koperasi dan UMKM setempat
B. Mengumumkan keterlambatan ke media
C. Memberikan rekomendasi langsung kepada pemerintah pusat
D. Menghentikan penyaluran dana bantuan sementara
E. Mengabaikan kasus karena keterlambatan dianggap wajar
Jawaban: A
Pembahasan: Klarifikasi kepada instansi terkait membantu mengetahui penyebab keterlambatan dan memastikan ada atau tidaknya unsur diskriminasi.
Soal Nomor 16
Ombudsman RI mendapat laporan bahwa proses mutasi pegawai di sebuah kementerian tidak dilakukan sesuai prosedur. Pelapor menyatakan bahwa mutasi dilakukan tanpa adanya penilaian kinerja dan lebih mengutamakan kedekatan personal. Praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Bukti yang dilampirkan berupa SK mutasi dan kronologi proses. Sebelum mengambil tindakan lanjutan, Ombudsman harus…?
A. Mengadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara
B. Mengumumkan pelanggaran di media
C. Mengajukan rekomendasi pembatalan mutasi
D. Meminta penjelasan dari pejabat pembuat keputusan
E. Mengabaikan karena mutasi adalah kewenangan pimpinan
Jawaban: D
Pembahasan: Meminta penjelasan dari pihak yang berwenang adalah langkah awal yang wajib dilakukan untuk memastikan prosedur telah dilanggar.
Soal Nomor 17
Seorang warga mengadu ke Ombudsman karena permohonannya untuk memperoleh data publik ditolak oleh sebuah badan pemerintah. Penolakan dilakukan tanpa alasan tertulis, padahal UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bukti yang disertakan berupa salinan permohonan dan tanda terima. Langkah yang paling tepat dilakukan Ombudsman adalah…?
A. Mengumumkan pelanggaran ke publik
B. Mengajukan tuntutan ke pengadilan
C. Meminta klarifikasi dan alasan tertulis dari badan pemerintah terkait
D. Memberikan rekomendasi langsung kepada presiden
E. Mengabaikan kasus karena informasi bersifat rahasia
Jawaban: C
Pembahasan: Klarifikasi tertulis diperlukan untuk memastikan dasar penolakan dan memeriksa kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
Soal Nomor 18
Ombudsman RI menerima laporan bahwa proses pelayanan di kantor samsat memakan waktu hingga berjam-jam meskipun jumlah pemohon sedikit. Pelapor mengaku tidak ada antrean jelas dan petugas lebih mengutamakan pemohon yang membayar jasa tambahan. Praktik ini berpotensi menjadi maladministrasi dalam bentuk pungutan liar dan ketidakefisienan pelayanan. Bukti yang dilampirkan berupa video suasana kantor. Langkah awal yang tepat adalah…?
A. Mengabaikan karena masalah antrean adalah hal biasa
B. Mengumumkan dugaan pelanggaran ke media
C. Mengirimkan surat teguran ke kepala kantor samsat
D. Menyerahkan kasus ke kepolisian
E. Melakukan observasi langsung ke kantor samsat untuk memverifikasi laporan
Jawaban: E
Pembahasan: Observasi langsung membantu Ombudsman memastikan kondisi di lapangan sesuai laporan yang diterima.
Soal Nomor 19
Dalam sebuah kasus, Ombudsman RI menerima laporan tentang ketidakjelasan prosedur dalam pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Warga mengaku diarahkan ke berbagai loket tanpa mendapatkan pelayanan yang jelas, sehingga klaimnya tertunda berbulan-bulan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang responsif dan efisien. Bukti yang dilampirkan berupa dokumen klaim dan catatan kunjungan. Tindakan awal yang tepat dilakukan Ombudsman adalah…?
A. Memberikan rekomendasi penghentian sementara pelayanan
B. Mengumumkan dugaan pelanggaran ke media
C. Mengajukan tuntutan ke pengadilan
D. Meminta klarifikasi dari pihak BPJS Kesehatan
E. Mengabaikan karena BPJS adalah badan independen
Jawaban: D
Pembahasan: Klarifikasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui penyebab ketidakjelasan prosedur sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Soal Nomor 20
Ombudsman RI mendapat laporan mengenai keterlambatan penerbitan ijazah di sebuah perguruan tinggi negeri. Pelapor mengaku sudah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi, namun ijazah belum diterbitkan hingga lebih dari satu tahun. Kasus ini berpotensi menjadi maladministrasi berupa penundaan berlarut yang merugikan hak lulusan. Bukti yang dilampirkan berupa surat kelulusan dan bukti pembayaran administrasi. Sebagai langkah awal, Ombudsman harus…?
A. Memberikan rekomendasi pencetakan ijazah segera
B. Mengumumkan pelanggaran ke media
C.Meminta klarifikasi dari pihak rektorat mengenai penyebab keterlambatan
D. Menyerahkan kasus ke kementerian terkait
E. Mengabaikan karena ijazah bukan dokumen publik
Jawaban: C
Pembahasan: Klarifikasi dari pihak kampus adalah tahap awal untuk mengetahui hambatan penerbitan ijazah dan memastikan ada atau tidaknya unsur maladministrasi.
Cari Soal dan Pembahasan Seleksi Ombudsman RI Paling Lengkap!
Dapatkan kumpulan soal lengkap dan pembahasan terbaru untuk persiapan Seleksi atau Ujian Kompetensi Anggota Ombudsman RI hanya di fungsional.id. Materi disusun sesuai kisi-kisi resmi dan dirancang untuk mengasah kemampuan analisis kasus, ketelitian, dan pemahaman regulasi pelayanan publik secara mendalam. Kunjungi sekarang untuk akses penuh dan latih kemampuan Anda!
