Profesi penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas tata kelola negara dan memastikan keuangan publik digunakan secara akuntabel. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, Uji Kompetensi (UKOM) untuk profesi terkait Tipikor dirancang agar peserta menguasai dasar hukum, mekanisme hukum acara pidana khusus, hingga keterampilan analisis dalam proses pembuktian. Artikel ini akan membahas kisi-kisi materi yang perlu dipahami serta contoh soal yang dapat menjadi latihan bagi para peserta UKOM.
Kisi-Kisi & Materi Uji Kompetensi
kisi-kisi ini disusun untuk membantu peserta uji kompetensi memahami landasan hukum pemberantasan korupsi, maka fokusnya adalah pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 beserta implementasinya. Kisi-kisi ini memuat aspek definisi, jenis tindak pidana, unsur delik, serta mekanisme penegakan hukum agar peserta memiliki pemahaman yang utuh dan siap menghadapi soal ujian.
1. Dasar Hukum Tipikor
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
2. Hukum Acara Pidana & Tipikor
- Penerapan KUHAP dan lex specialis dalam peradilan Tipikor.
- Proses pembuktian, termasuk penggunaan alat bukti elektronik.
- Peran mekanisme plea bargaining dalam sistem hukum.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi
- Suap dan gratifikasi.
- Penyalahgunaan wewenang.
- Tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- Perbuatan curang dalam pengadaan barang/jasa.
4. Hukum Administrasi & Keuangan Negara
- Prinsip pengelolaan keuangan negara.
- Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap penggunaan APBN/APBD.
5. Hukum Perdata & Perdata Khusus
- Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi.
- Asset recovery (perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana).
Contoh Soal UKOM Tipikor
Contoh soal UKOM Tipikor disusun berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta praktik penegakan hukum. Soal ini tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga analisis, logika hukum, dan penerapan norma, sehingga membantu peserta mempersiapkan diri lebih percaya diri menghadapi ujian.
soal nomor 1
Dalam perkara korupsi proyek infrastruktur, penyidik mengajukan rekaman percakapan dan log transfer perbankan sebagai bagian dari pembuktian. Penasihat hukum terdakwa berkeberatan dengan alasan KUHAP tidak secara eksplisit menyebut rekaman digital. Jaksa berargumen bahwa perkara Tipikor memiliki ketentuan khusus terkait perluasan alat bukti elektronik. Hakim harus menentukan rezim hukum yang menjadi rujukan utama dalam menerima alat bukti tersebut. Pilihan Anda harus menimbang asas lex specialis derogat legi generali?
A. KUHAP sebagai satu-satunya rujukan karena bersifat hukum acara umum
B. UU Tipikor (UU 31/1999 jo. 20/2001) sebagai lex specialis yang memperluas alat bukti
C. UU Pengadilan Tipikor (UU 46/2009) karena mengatur struktur peradilan khusus
D. Peraturan Jaksa Agung tentang pembuktian elektronik
E. Yurisprudensi Mahkamah Agung saja tanpa rujukan undang-undang
jawaban: B
pembahasan: UU Tipikor sebagai lex specialis memungkinkan penggunaan bukti elektronik secara lebih luas dibanding KUHAP. UU 46/2009 mengatur pengadilan, bukan jenis alat bukti; regulasi internal penuntutan dan yurisprudensi bersifat pelengkap, bukan dasar utama.
soal nomor 2
Seorang pejabat menerima bingkisan ulang tahun dari rekanan yang sedang mengikuti tender dinasnya. Nilai bingkisan tidak besar, namun diberikan saat proses evaluasi penawaran sedang berlangsung. Pejabat berdalih pemberian itu bersifat sosial dan tidak diminta. Unit kepatuhan menyarankan langkah yang mencegah konflik kepentingan dan potensi delik gratifikasi. Keputusan yang tepat harus menjaga integritas proses pengadaan?
A. Menyimpan bingkisan karena nilainya kecil dan bersifat sosial
B. Melaporkan ke KPK untuk dinilai dan menyerahkannya sebagai milik negara bila ditetapkan
C. Mengembalikan ke pemberi tanpa laporan apa pun
D. Menunda laporan hingga tender selesai agar netral
E. Mengalihkannya menjadi hadiah internal kantor tanpa prosedur
jawaban: B
pembahasan: Pemberian dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap kewenangan pejabat berpotensi gratifikasi dan wajib dilaporkan untuk dinilai. Nilai kecil atau dalih sosial tidak otomatis mengecualikan; pengembalian sepihak tanpa pelaporan tidak menyelesaikan potensi konflik.
soal nomor 3
Dalam penyidikan, ditemukan komunikasi yang menunjukkan adanya janji pemberian uang agar pejabat menerbitkan rekomendasi teknis tertentu. Pemberian tidak langsung terjadi, tetapi rangkaian tindakan menunjukkan hubungan sebab-akibat yang kuat. Terdakwa menyatakan itu sekadar “ucapan terima kasih di muka”. Penuntut umum menilai unsur “untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” telah terpenuhi. Bagaimana klasifikasi perbuatan tersebut?
A. Suap karena ada janji dan hubungan dengan kewenangan jabatan
B. Gratifikasi yang bukan tindak pidana karena belum ada penyerahan
C. Perdata murni sebagai wanprestasi
D. Maladministrasi tanpa konsekuensi pidana
E. Pelanggaran etik internal saja
jawaban: A
pembahasan: Suap tidak mensyaratkan penyerahan fisik uang; janji yang terkait kewenangan jabatan sudah memenuhi inti unsur suap. Gratifikasi tanpa kaitan jabatan atau maladministrasi saja tidak tepat pada fakta ini.
soal nomor 4
Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran menyisakan perdebatan mengenai “kerugian keuangan negara”. Auditor internal dan eksternal memberikan angka yang berbeda. Penasehat hukum menolak seluruh hasil audit dengan alasan bukan alat bukti. Jaksa menimbang penggunaan keterangan ahli dan hasil audit investigatif untuk menegaskan kerugian. Langkah pembuktian yang tepat harus mempertimbangkan standar pembuktian pidana?
A. Mengabaikan seluruh audit karena bukan alat bukti yang sah
B. Menggunakan keterangan ahli dan/atau audit investigatif untuk membuktikan kerugian
C. Menetapkan kerugian lewat kesaksian pejabat pengguna anggaran saja
D. Menunda perkara sampai ada putusan perdata
E. Mengganti kerugian dengan CSR dan menghentikan perkara
jawaban: B
pembahasan: Kerugian keuangan negara dapat dibuktikan melalui keterangan ahli dan/atau audit investigatif yang kredibel. Kesaksian pemakai anggaran saja tidak cukup; penyelesaian perdata atau CSR tidak menggugurkan pidana.
soal nomor 5
Seorang kepala dinas menandatangani perintah pembayaran untuk kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi. Ia beralasan dikejar waktu serapan anggaran dan telah mengandalkan rekomendasi bawahan. Ternyata terdapat intervensi terhadap panitia pemeriksa barang. Kebijakan tersebut menimbulkan pembayaran penuh meskipun kualitas rendah. Apakah perbuatannya dapat memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang?
A. Ya, karena menggunakan kewenangan tidak sesuai tujuan, menimbulkan kerugian
B. Tidak, karena motifnya mengejar serapan anggaran
C. Tidak, karena bertumpu pada rekomendasi bawahan
D. Hanya pelanggaran administrasi ringan
E. Tidak, selama ada SPJ formal lengkap
jawaban: A
pembahasan: Penyalahgunaan wewenang tercermin saat kewenangan digunakan tidak sesuai tujuan dan berdampak kerugian. Motif serapan, rekomendasi bawahan, atau kelengkapan SPJ tidak meniadakan unsur penyalahgunaan.
soal nomor 6
Tim pengadaan menemukan pola persekongkolan dalam tender: beberapa perusahaan menyetor dokumen dengan kesalahan identik dan alamat kantor yang sama. Harga penawaran menunjukkan “pola sapu jagat” dengan selisih tipis yang menguntungkan satu pihak. Panitia sempat melanjutkan evaluasi karena khawatir proyek terlambat. Indikasi perbuatan curang muncul kuat dari bukti-bukti administratif. Tindakan apa yang paling tepat secara hukum?
A. Meneruskan kontrak demi percepatan
B. Membatalkan proses, melaporkan indikasi Tipikor, dan memulai ulang sesuai aturan
C. Negosiasi langsung dengan pemenang indikatif
D. Mengganti panitia tanpa menyentuh proses
E. Menyatakan gagal tender tetapi menunjuk langsung pihak yang selisih harga terendah
jawaban: B
pembahasan: Persekongkolan tender adalah perbuatan curang yang berpotensi Tipikor; pembatalan, pelaporan, dan pemrosesan ulang adalah respon hukum yang benar. Melanjutkan atau penunjukan langsung berisiko melegitimasi praktik curang.
soal nomor 7
Terdakwa korupsi mengembalikan seluruh uang sebelum tuntutan dibacakan dan menyatakan bersalah. Penasihat hukum meminta pembebasan dengan alasan “plea bargaining”. Dalam sistem kita, pengakuan dan pengembalian sering dijadikan pertimbangan meringankan. Namun, pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan korupsi tetap harus ditegakkan. Bagaimana kedudukan pengembalian kerugian dalam penjatuhan pidana?
A. Menghapus pidana sepenuhnya
B. Menjadi alasan pemaaf yang membebaskan
C. Menjadi keadaan yang meringankan, tidak menghapus pidana
D. Mengubah tindak pidana menjadi pelanggaran administrasi
E. Memaksa hakim menjatuhkan hukuman percobaan
jawaban: C
pembahasan: Pengembalian kerugian dan pengakuan bersalah adalah faktor meringankan, bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Hakim tetap berwenang menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan seluruh keadaan.
soal nomor 8
Dalam penggeledahan digital, penyidik menyita ponsel dan laptop yang berisi kontrak, email, dan catatan transaksi. Terdakwa menggugat keaslian file dengan dalih data mudah dimanipulasi. Analis forensik menjelaskan penerapan hash, log akses, dan rantai penguasaan barang bukti. Hakim menilai apakah integritas data terjaga sejak penyitaan hingga persidangan. Prinsip utama apa yang memastikan alat bukti elektronik dapat diterima?
A. Banyaknya file yang ditemukan
B. Pengakuan terdakwa
C. Adanya tanda tangan basah pada setiap file
D. Chain of custody dan verifikasi integritas data yang terdokumentasi
E. Penerbitan press release oleh penegak hukum
jawaban: C
pembahasan: Keterjagaan rantai penguasaan dan integritas (mis. hash) adalah kunci penerimaan bukti elektronik. Banyaknya file atau pengakuan saja tidak menjamin keandalan; tanda tangan basah tidak relevan untuk file digital.
soal nomor 9
Sebuah korporasi diduga mengatur fee kepada pejabat melalui konsultan. Direksi mengklaim tidak mengetahui aliran dana karena kewenangan keuangan didelegasikan. Penyelidikan menemukan keputusan korporasi dan manfaat langsung bagi perusahaan. Penuntut mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bagaimana prinsip dasarnya?
A. Korporasi tidak dapat dipidana dalam perkara Tipikor
B. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban perdata
C. Korporasi dapat dipidana jika perbuatan dilakukan untuk dan atas nama/keuntungan korporasi
D. Direksi pribadi otomatis bebas bila korporasi dituntut
E. Pertanggungjawaban hanya pada individu pelaksana lapangan
jawaban: C
pembahasan: Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila perbuatan dilakukan untuk dan/atau menguntungkan korporasi. Penuntutan tidak otomatis membebaskan individu; rezim pertanggungjawaban dapat kumulatif.
soal nomor 10
Seorang pegawai front office memfasilitasi percepatan layanan dengan menerima “uang rokok” dari masyarakat. Pemberian dilakukan berulang dengan pola “kalau mau cepat, ada biayanya”. Atasan beralasan nilai kecil dan tradisi. Namun, manfaat langsung diperoleh pemohon sebagai imbalan tindakan pejabat. Apa penilaian hukumnya?
A. Bukan suap karena nilai kecil
B. Gratifikasi yang pasti sah
C. Suap/facilitation payment yang memenuhi unsur tindak pidana
D. Hanya pelanggaran disiplin ringan
E. Perdata murni karena kesepakatan sukarela
jawaban: C
pembahasan: Pembayaran untuk mempercepat layanan yang menjadi kewajiban negara adalah suap, meski nilainya kecil. Tradisi atau “uang rokok” tidak menghapus sifat melawan hukumnya.
soal nomor 11
Setelah proyek fiktif terungkap, dana hasil korupsi dipisah ke beberapa rekening nominee dan dibelikan aset bergerak. Penyidik menduga adanya upaya menyamarkan asal-usul dana. Proses penanganan dapat memerlukan pelacakan aliran dana lintas rekening dan penyitaan aset terkait. Jaksa menilai apakah delik lain perlu diterapkan berdampingan. Delik apa yang relevan untuk memulihkan aset dan menjerat pelaku?
A. Penggelapan jabatan saja
B. TPPU (pencucian uang) yang berdiri sendiri selain delik asal korupsi
C. Penipuan umum (scam)
D. Perdata wanprestasi
E. Pelanggaran perpajakan semata
jawaban: B
pembahasan: Pencucian uang memungkinkan pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset hasil korupsi yang disamarkan. Delik ini berdiri sendiri di samping korupsi sebagai predicate offense.
soal nomor 12
Terdakwa utama melarikan diri ke luar negeri, sementara aset diduga hasil korupsi berada di yurisdiksi Indonesia. Negara tetap berkepentingan memulihkan kerugian. Jaksa menimbang jalur penegakan alternatif selain menunggu proses pidana in absentia yang tidak segera terlaksana. Upaya hukum harus memungkinkan pembekuan dan pengembalian aset. Jalur apa yang paling tepat dipertimbangkan?
A. Gugatan perdata untuk asset recovery terhadap pelaku dan/atau pihak terkait
B. Mediasi non-litigasi tanpa dasar hukum
C. Pengampunan umum atas dasar kepentingan ekonomi
D. Menghentikan semua proses hingga pelaku kembali
E. Arbitrase komersial internasional
jawaban: A
pembahasan: Gugatan perdata memungkinkan negara menuntut pengembalian aset/kerugian meski proses pidana terhadap pelaku terhambat. Opsi lain tidak memadai atau tidak relevan untuk pemulihan kerugian negara.
soal nomor 13
Anggota panitia pengadaan memiliki hubungan keluarga dengan direktur salah satu peserta tender. Ia tidak mengungkapkan konflik kepentingan dan tetap ikut memberi penilaian teknis. Pemenang akhirnya adalah perusahaan keluarganya dengan skor tipis. Indikasi ketidaknetralan terlihat dari catatan evaluasi. Bagaimana penilaian aspek hukum perbuatannya?
A. Boleh selama memenuhi nilai efisiensi
B. Hanya kesalahan etik tanpa konsekuensi hukum
C. Berpotensi penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan tender
D. Sah jika disetujui atasan langsung
E. Batal demi hukum hanya pada aspek administratif
jawaban: C
pembahasan: Konflik kepentingan yang tidak diungkap dan memengaruhi keputusan pengadaan membuka pintu delik Tipikor, termasuk penyalahgunaan wewenang/persekongkolan. Persetujuan atasan tidak melegalkan konflik tersebut.
soal nomor 14
Inspektorat menjatuhkan sanksi administratif kepada pejabat atas penyimpangan anggaran. Penasihatnya berargumen bahwa sanksi administrasi telah “membersihkan” sehingga pidana tak perlu. Namun, fakta kerugian negara dan tindakan melawan hukum masih kuat. Koordinasi antaraparat diperlukan agar tidak terjadi ne bis in idem semu. Apakah sanksi administrasi menutup kemungkinan penuntutan pidana korupsi?
A. Ya, karena asas ne bis in idem
B. Tidak, proses administrasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana
C. Ya, bila kerugian telah dipulihkan
D. Ya, bila atasan memberi persetujuan tertulis
E. Tidak boleh ada dua proses apa pun terhadap satu perbuatan
jawaban: B
pembahasan: Sanksi administrasi dan pidana berada pada rezim berbeda; penjatuhan sanksi administrasi tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana jika unsur delik terpenuhi. Pemulihan kerugian hanya meringankan.
soal nomor 15
Seorang bendahara mengembalikan kerugian setelah audit internal menemukan selisih kas akibat manipulasi bukti belanja. Ia memohon agar perkara dihentikan karena uang sudah kembali. Penegak hukum tetap melanjutkan penyidikan dengan mempertimbangkan itikad baik sebagai faktor meringankan. Publik menuntut akuntabilitas agar ada efek jera. Bagaimana kedudukan pengembalian dalam unsur delik?
A. Menghapus sifat melawan hukum
B. Menghapus unsur memperkaya diri
C. Tidak menghapus delik; hanya faktor meringankan
D. Mengubah delik menjadi pelanggaran ringan
E. Menjadi alasan pembenar mutlak
jawaban: C
pembahasan: Pengembalian kerugian tidak menghapus unsur delik yang telah terjadi; ia hanya dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana.
soal nomor 16
Seorang pejabat menerima parsel hari raya dari mitra yang tidak sedang memiliki urusan apa pun dengan unitnya. Nilai parsel wajar dan dibagikan ke staf. Beberapa minggu kemudian, mitra tersebut mengajukan permohonan rekomendasi di unit yang sama. Pejabat merasa tidak perlu melapor karena pemberian terjadi lebih dulu. Bagaimana seharusnya penanganan pemberian tersebut?
A. Diabaikan karena waktunya berbeda
B. Dilaporkan untuk dinilai mengingat munculnya kepentingan kemudian
C. Disimpan karena sudah dibagi
D. Dikembalikan diam-diam ke pemberi
E. Dipakai sebagai bukti hubungan baik
jawaban: B
pembahasan: Pemberian dari pihak yang kemudian memiliki kepentingan terhadap kewenangan pejabat tetap menimbulkan potensi gratifikasi dan harus dilaporkan untuk dinilai. Pembagian internal tidak meniadakan risiko konflik.
soal nomor 17
Perusahaan memasang program kepatuhan antikorupsi yang baik di atas kertas, tetapi eksekutif puncak menyetujui skema diskon fiktif untuk menyalurkan suap. Saat terungkap, perusahaan menyatakan program kepatuhan sebagai pembelaan mutlak. Penyidik menemukan kebijakan tidak dijalankan efektif. Pengadilan harus menilai tanggung jawab korporasi secara realistis. Kapan program kepatuhan relevan dalam penjatuhan pidana?
A. Selalu menjadi alasan pembenar
B. Tidak pernah relevan
C. Relevan sebagai faktor meringankan bila terbukti efektif dan upaya pencegahan nyata
D. Mengalihkan seluruh kesalahan ke karyawan
E. Otomatis membebaskan direksi
jawaban: C
pembahasan: Program kepatuhan yang efektif dapat menjadi faktor meringankan; namun tidak menjadi pembenar atau penghapus pidana bila korporasi/pejabatnya tetap melakukan korupsi. “Kertas” tanpa implementasi tidak bernilai.
soal nomor 18
Seorang pejabat memutuskan perubahan spesifikasi pengadaan yang kebetulan menguntungkan perusahaan tempat saudaranya bekerja. Ia tidak tercatat sebagai pemilik atau penerima manfaat. Perubahan dilakukan tanpa justifikasi teknis memadai. Audit menunjukkan spesifikasi tidak efisien dan menutup akses pesaing. Apakah perbuatannya dapat dibaca sebagai Tipikor?
A. Tidak, karena tidak ada hubungan kepemilikan langsung
B. Tidak, karena keputusan bersifat diskresi
C. Ya, berpotensi penyalahgunaan wewenang meski tanpa kepemilikan langsung
D. Hanya pelanggaran etika
E. Tidak, selama ada berita acara rapat
jawaban: C
pembahasan: Diskresi tanpa dasar yang menguntungkan pihak terkait dan menutup persaingan dapat memenuhi penyalahgunaan wewenang. Tidak perlu kepemilikan langsung untuk menilai konflik kepentingan yang relevan pidana.
soal nomor 19
Dalam perkara suap perizinan, pembela berargumen tidak ada kerugian keuangan negara sehingga tidak ada korupsi. Jaksa menekankan bahwa suap adalah delik yang tidak mensyaratkan kerugian negara. Fokusnya pada jual beli pengaruh atas kewenangan pejabat. Hakim harus memisahkan unsur antarjenis delik dalam UU Tipikor. Argumen hukum mana yang tepat?
A. Suap wajib dibuktikan adanya kerugian negara
B. Kerugian moral masyarakat harus dihitung kuantitatif
C. Tanpa kerugian, semua perbuatan bukan pidana
D. Suap tidak mensyaratkan kerugian negara; unsur terletak pada pemberian/ janji terkait jabatan
E. Kerugian cukup diasumsikan tanpa bukti
jawaban: D
pembahasan: Delik suap berfokus pada pemberian/ janji untuk memengaruhi tindakan pejabat; kerugian negara bukan unsur yang harus dibuktikan. Kerugian negara relevan pada jenis delik lain, misalnya merugikan keuangan negara.
soal nomor 20
Seorang pengusaha penyuap diadili di Pengadilan Tipikor meskipun ia bukan pejabat publik. Penasihat hukumnya mempersoalkan kompetensi absolut pengadilan khusus tersebut. Jaksa menegaskan yurisdiksi pengadilan berdasarkan tindak pidana yang didakwakan. Struktur peradilan tipikor didesain untuk menangani pelaku pemberi maupun penerima suap. Apakah pengusaha dapat diadili di Pengadilan Tipikor?
A. Tidak, karena hanya pejabat publik yang bisa diadili
B. Hanya jika ada kerugian negara
C. Tidak, harus di pengadilan umum
D. Ya, karena yurisdiksi didasarkan pada jenis tindak pidana korupsi
E. Tergantung izin dari instansi pemerintah
jawaban: D
pembahasan: Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara korupsi baik pelaku penerima maupun pemberi. Yurisdiksi ditentukan oleh jenis deliknya, bukan status pelaku sebagai pejabat atau bukan.
Ingin memperdalam pemahaman tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)?
Akses kumpulan materi, soal latihan, dan pembahasan terbaru mengenai hukum Tipikor hanya di fungsional.id. Seluruh konten disusun berdasarkan regulasi resmi, mulai dari UU No. 31 Tahun 1999 hingga perubahan dalam UU No. 20 Tahun 2001, sehingga dapat membantu Anda memahami secara komprehensif aspek hukum, penerapan, dan implikasinya. Kunjungi sekarang untuk mendapatkan akses penuh dan tingkatkan kesiapan Anda dalam menghadapi ujian maupun kebutuhan profesional di bidang hukum Tipikor.
