Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga independen yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyiaran di Indonesia. Kehadirannya bertujuan untuk menjaga agar setiap siaran televisi maupun radio tetap berpegang pada pedoman etika, standar program siaran, serta aturan hukum yang berlaku. Seiring dengan berkembangnya teknologi media, peran KPI dan KPID semakin krusial dalam menghadirkan informasi yang sehat, berimbang, dan mendidik bagi masyarakat.
Bagi calon anggota KPID yang ingin mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK, penting memahami materi dasar, fungsi, serta regulasi penyiaran yang berlaku. Uji kompetensi tidak hanya mengukur pengetahuan terkait dasar hukum penyiaran, tetapi juga menilai pemahaman tentang etika, perlindungan masyarakat, hingga kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas pengawasan. Berikut disajikan kisi-kisi dan materi uji kompetensi yang dapat menjadi acuan dalam persiapan menghadapi seleksi.
Kisi-Kisi & Materi Uji Kompetensi Calon Anggota KPI
Kisi-kisi ini mencakup dasar hukum penyiaran, pedoman P3SPS, etika penyiaran, hingga fungsi dan kewenangan KPID. Selain itu, peserta juga diuji pemahamannya tentang sistem penyiaran digital, manajemen sengketa siaran, serta kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas pengawasan.
- Dasar Hukum Penyiaran
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Peraturan KPI & KPID terkait P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).
- Regulasi teknis penyiaran dari Kemenkominfo dan lembaga terkait.
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Fungsi, Tugas, dan Wewenang KPID
- Mengawasi isi siaran agar sesuai P3SPS.
- Menjaga keberagaman isi dan kepemilikan lembaga penyiaran.
- Memberikan rekomendasi perizinan penyiaran (ISR/IPTV/TV Digital/Radio).
- Menyelesaikan aduan masyarakat terkait pelanggaran penyiaran.
- Mengawasi isi siaran agar sesuai P3SPS.
- Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3 & SPS)
- Perlindungan anak & remaja dalam siaran.
- Larangan konten bermuatan kekerasan, pornografi, SARA, ujaran kebencian.
- Keseimbangan berita, asas keberagaman, dan independensi media.
- Perlindungan anak & remaja dalam siaran.
- Etika dan Profesionalisme Penyiaran
- Netralitas politik lembaga penyiaran.
- Independensi dari kepentingan ekonomi & politik lokal.
- Perlindungan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat.
- Netralitas politik lembaga penyiaran.
- Sistem Penyiaran Indonesia (Digital & Konvensional)
- Peralihan dari analog ke digital (ASO).
- Regulasi dan pengawasan penyiaran digital (terestrial, satelit, IPTV).
- Tantangan penyiaran era multiplatform dan media baru.
- Peralihan dari analog ke digital (ASO).
- Manajemen Sengketa Penyiaran
- Prosedur penanganan aduan masyarakat.
- Mediasi antara lembaga penyiaran dan publik.
- Rekomendasi sanksi administratif sesuai pelanggaran P3SPS.
- Prosedur penanganan aduan masyarakat.
- Manajerial dan Kepemimpinan
- Kemampuan menyusun program kerja KPID.
- Koordinasi dengan KPI pusat, Pemda, dan masyarakat.
- Kemampuan menyusun program kerja KPID.
Contoh Soal Uji Kompetensi Calon Anggota KPI
Berikut ini adalah contoh soal Uji Kompetensi yang dapat dijadikan latihan bagi calon anggota KPID. Soal-soal ini disusun mengacu pada kisi-kisi yang telah ditetapkan, sehingga bisa membantu peserta memahami pola pertanyaan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi.
Soal Nomor 1
Salah satu tantangan utama dalam penyiaran digital adalah meningkatnya konten dari berbagai platform yang tidak semuanya berada dalam pengawasan KPID. Jika Anda menjadi anggota KPID, langkah strategis apa yang paling tepat untuk memastikan konten tetap sesuai P3SPS?
A. Membatasi jumlah platform digital yang boleh beroperasi
B. Membiarkan masyarakat melakukan self-regulation tanpa intervensi
C. Menyerahkan sepenuhnya pada Kemenkominfo untuk mengatur
D. Membatasi penyiaran hanya pada lembaga yang memiliki izin resmi
E. Menjalin koordinasi lintas lembaga dan memperkuat regulasi khusus penyiaran digital
Jawaban: E
Pembahasan: Tantangan era multiplatform memerlukan kolaborasi lintas lembaga dan regulasi baru agar pengawasan tetap relevan. Membatasi platform atau menyerahkan penuh ke masyarakat tidak efektif, sedangkan pembatasan izin tanpa regulasi jelas juga tidak cukup.
Soal Nomor 2
Dalam konteks P3SPS, salah satu prinsip yang harus dijaga adalah perlindungan anak dari konten yang tidak layak. Apa bentuk pengawasan yang paling sesuai dengan tugas KPID?
A. Memberikan teguran dan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang menayangkan konten tidak ramah anak
B. Menutup semua program hiburan yang tayang di jam malam
C. Membatasi masyarakat untuk mengakses siaran televisi tertentu
D. Menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua untuk mengawasi
E. Menghapus konten anak dari televisi dan memindahkannya ke media online
Jawaban: A
Pembahasan: Fungsi utama KPID adalah mengawasi lembaga penyiaran agar mematuhi P3SPS. Sanksi administratif dan teguran merupakan mekanisme resmi. Membatasi konten sepihak atau memindahkan semua konten bukan solusi yang sesuai regulasi.
Soal Nomor 3
Dalam menangani aduan masyarakat terkait pelanggaran siaran, apa langkah yang harus diutamakan oleh KPID sebelum menjatuhkan sanksi?
A. Menolak aduan masyarakat yang tidak sesuai dengan kepentingan politik
B. Memberikan sanksi langsung tanpa proses verifikasi
C. Menyerahkan masalah ke KPI Pusat tanpa pemeriksaan awal
D. Melakukan mediasi dan klarifikasi dengan pihak penyiaran serta pelapor
E. Menghapus semua program yang dianggap bermasalah
Jawaban: D
Pembahasan: Sesuai regulasi, KPID harus terlebih dahulu memverifikasi dan melakukan mediasi antara lembaga penyiaran dengan masyarakat. Sanksi hanya dijatuhkan jika ada bukti pelanggaran setelah proses klarifikasi.
Soal Nomor 4
Netralitas politik lembaga penyiaran merupakan prinsip penting dalam menjaga independensi media. Jika sebuah stasiun televisi terbukti menyiarkan konten yang berat sebelah dalam masa kampanye, bagaimana sikap KPID yang tepat?
A. Membiarkan karena bagian dari kebebasan pers
B. Mengarahkan publik untuk memilih sumber informasi lain
C. Memberikan peringatan resmi sesuai P3SPS dan meminta perbaikan konten
D. Menutup stasiun televisi tersebut secara permanen
E. Menyerahkan kasus langsung ke aparat hukum tanpa tindakan KPID
Jawaban: C
Pembahasan: KPID berperan dalam pengawasan isi siaran agar netral sesuai P3SPS. Langkah pertama adalah peringatan resmi dan permintaan perbaikan, bukan langsung menutup atau menyerahkan ke aparat hukum.
Soal Nomor 5
Salah satu tugas KPID adalah memberikan rekomendasi perizinan penyiaran. Mengapa peran ini penting dalam menjaga keberagaman media?
A. Agar lembaga penyiaran tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu dan masyarakat mendapat akses informasi yang beragam
B. Karena izin hanya diberikan kepada lembaga besar yang memiliki modal kuat
C. Supaya penyiaran hanya boleh dilakukan oleh media pemerintah
D. Agar semua siaran lebih mudah dikendalikan oleh satu otoritas pusat
E. Karena izin hanya sebagai formalitas administrasi tanpa pengaruh nyata
Jawaban: B
Pembahasan: Rekomendasi perizinan bertujuan memastikan keberagaman isi dan kepemilikan media. Jika hanya dimonopoli lembaga tertentu, publik tidak mendapat informasi yang sehat. Oleh karena itu, KPID berperan penting agar izin tidak hanya jatuh ke kelompok modal besar.
Soal Nomor 6
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa fungsi penyiaran adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Jika sebuah stasiun televisi hanya berorientasi pada hiburan tanpa memperhatikan aspek lain, bagaimana seharusnya KPID menyikapinya?
A. Mengingatkan lembaga penyiaran agar menyeimbangkan fungsi siarannya sesuai amanat undang-undang
B. Membiarkan karena hiburan juga bagian dari fungsi penyiaran
C. Memberikan kebebasan penuh pada pasar untuk menentukan isi siaran
D. Menutup program hiburan tersebut secara permanen
E. Menyerahkan sepenuhnya pada lembaga penyiaran tanpa evaluasi
Jawaban: A
Pembahasan: Penyiaran harus mencakup seluruh fungsi sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002. Jika hanya menekankan hiburan, KPID berkewajiban memberikan teguran agar fungsi informasi, pendidikan, dan kontrol sosial juga berjalan.
Soal Nomor 7
Dalam kasus aduan masyarakat tentang siaran radio yang memuat ujaran kebencian, langkah prosedural apa yang paling tepat dilakukan KPID sebelum memberikan sanksi?
A. Menghapus seluruh program radio tersebut dari frekuensi siaran
B. Menyerahkan langsung ke kepolisian untuk diproses hukum
C. Mengabaikan laporan masyarakat jika dianggap terlalu subjektif
D. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan mediasi dengan pihak penyiaran serta pelapor
E. Menunggu arahan dari KPI Pusat tanpa mengambil tindakan awal
Jawaban: D
Pembahasan: Mekanisme yang sesuai adalah KPID melakukan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu. Jika terbukti melanggar P3SPS, barulah dijatuhkan sanksi administratif. Proses ini menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas KPID.
Soal Nomor 8
Salah satu prinsip P3SPS adalah menjaga keseimbangan berita. Jika sebuah lembaga penyiaran hanya menayangkan berita dari satu sisi kepentingan, apa yang paling tepat dilakukan KPID?
A. Menutup media tersebut tanpa peringatan
B. Membiarkan karena bagian dari kebebasan pers
C. Memberikan peringatan resmi dan meminta perbaikan agar liputan lebih berimbang
D. Menyerahkan kasus ke Kemenkominfo agar ditindaklanjuti
E. Menghapus semua program berita lembaga penyiaran tersebut
Jawaban: C
Pembahasan: KPID harus menjaga keberimbangan berita dengan memberikan peringatan dan arahan agar lembaga penyiaran memperbaiki kontennya. Penutupan total atau pembiaran tidak sesuai prinsip pengawasan proporsional.
Soal Nomor 9
Independensi media merupakan salah satu hal yang dijaga KPID. Jika ditemukan bukti bahwa sebuah stasiun TV daerah dikuasai penuh oleh kepentingan politik lokal, apa langkah yang paling tepat?
A. Menghentikan siaran secara sepihak tanpa dasar hukum
B. Memberikan rekomendasi sanksi administratif sesuai pelanggaran dan meminta perbaikan
C. Mengabaikan kondisi tersebut karena bagian dari dinamika politik daerah
D. Menunggu kasus viral di masyarakat baru bertindak
E. Menyerahkan seluruh wewenang kepada partai politik setempat
Jawaban: B
Pembahasan: KPID wajib menjaga independensi media. Jika ada intervensi politik, langkah yang tepat adalah memberikan sanksi administratif sesuai pelanggaran P3SPS dan mengarahkan lembaga penyiaran agar independen kembali.
Soal Nomor 10
Dalam menghadapi era konvergensi media, KPID dituntut mampu beradaptasi dengan cepat. Apa strategi yang paling efektif agar pengawasan tetap relevan di tengah perkembangan multiplatform digital?
A. Membatasi konten digital hanya pada televisi dan radio konvensional
B. Membiarkan platform digital berkembang tanpa regulasi
C. Menyerahkan sepenuhnya ke pasar untuk menentukan arah penyiaran
D. Menggunakan aturan lama tanpa penyesuaian dengan kondisi digital
E. Memperkuat regulasi baru, menjalin koordinasi lintas lembaga, dan meningkatkan literasi media masyarakat
Jawaban: E
Pembahasan: Perubahan ekosistem media menuntut regulasi dan pengawasan yang adaptif. KPID harus memperkuat regulasi digital, berkolaborasi dengan lembaga lain, dan meningkatkan literasi media masyarakat agar publik terlindungi.
Soal Nomor 11
Salah satu kewenangan KPID adalah menyelesaikan sengketa penyiaran. Misalnya, masyarakat melaporkan sebuah stasiun TV karena menayangkan berita hoaks yang dinilai merugikan salah satu kelompok masyarakat. Jika kasus seperti ini terjadi, apa langkah awal yang seharusnya dilakukan KPID agar penyelesaian aduan tetap objektif dan sesuai aturan?
A. Memberikan sanksi tegas langsung kepada lembaga penyiaran
B. Mengarahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan hukum ke pengadilan
C. Membiarkan kasus berjalan hingga masyarakat melapor ke KPI Pusat
D. Melakukan klarifikasi dan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dengan lembaga penyiaran
E. Menghapus semua program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan
Jawaban: D
Pembahasan: KPID wajib memproses aduan secara objektif. Tahap pertama adalah klarifikasi dan mediasi antara masyarakat dan lembaga penyiaran. Hal ini penting untuk memastikan kebenaran aduan sebelum penjatuhan sanksi.
Soal Nomor 12
UU No. 32 Tahun 2002 menegaskan bahwa penyiaran harus menjunjung tinggi kepentingan publik. Dalam praktiknya, sebuah stasiun televisi sering mengutamakan kepentingan pemilik modal dengan menayangkan program yang lebih menguntungkan secara komersial daripada mendidik masyarakat. Bagaimana KPID memastikan prinsip kepentingan publik tetap berjalan di tengah kondisi ini?
A. Dengan mengawasi isi siaran agar sesuai P3SPS dan melindungi hak masyarakat mendapat informasi yang sehat
B. Dengan memberi kebebasan penuh kepada lembaga penyiaran untuk menayangkan konten sesuai keinginan
C. Dengan hanya mengawasi siaran yang berasal dari lembaga milik negara
D. Dengan melarang lembaga penyiaran swasta untuk menayangkan iklan
E. Dengan menyerahkan pengawasan sepenuhnya kepada Kemenkominfo
Jawaban: A
Pembahasan: Prinsip utama penyiaran adalah untuk kepentingan publik, bukan hanya pemilik modal. KPID memastikan dengan melakukan pengawasan isi siaran dan menindak jika ada pelanggaran P3SPS.
Soal Nomor 13
Dalam sistem penyiaran digital, persaingan media semakin ketat, termasuk dengan hadirnya layanan streaming global. Salah satu peran penting KPID adalah memastikan keberagaman konten dan kepemilikan media lokal. Mengapa hal ini menjadi krusial di era digital?
A. Agar lembaga penyiaran bisa lebih mudah mendapatkan iklan
B. Supaya KPID bisa lebih cepat memberikan sanksi
C. Agar publik mendapatkan akses informasi yang beragam dan tidak terpusat pada satu kepentingan
D. Supaya pemerintah lebih mudah mengontrol isi siaran
E. Agar lembaga penyiaran tidak perlu berkompetisi secara sehat
Jawaban: C
Pembahasan: Di era digital, risiko monopoli informasi semakin besar. Dengan menjaga keberagaman, KPID memastikan publik tetap memiliki akses informasi yang sehat, seimbang, dan tidak hanya dari satu sumber.
Soal Nomor 14
Dalam konteks etika penyiaran, KPID menemukan sebuah lembaga penyiaran yang menayangkan acara talkshow dengan isi ujaran kebencian berbasis SARA. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan banyak aduan yang masuk. Apa sikap yang seharusnya diambil KPID terhadap kasus ini?
A. Membiarkan karena bagian dari kebebasan berekspresi
B. Memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan dan meminta perbaikan konten
C. Menutup permanen stasiun televisi tersebut tanpa mekanisme hukum
D. Menyerahkan kasus sepenuhnya pada kepolisian tanpa tindak lanjut KPID
E. Menghapus semua konten siaran lembaga penyiaran tersebut
Jawaban: B
Pembahasan: P3SPS secara jelas melarang konten bermuatan SARA. KPID wajib menjatuhkan sanksi administratif dan memberi arahan perbaikan, bukan membiarkan atau langsung menutup permanen tanpa prosedur.
Soal Nomor 15
KPID memiliki peran manajerial dalam menyusun program kerja tahunan. Misalnya, KPID sebuah provinsi merencanakan program peningkatan literasi media masyarakat agar publik lebih kritis dalam menyaring informasi dari TV dan radio. Mengapa kemampuan manajerial ini sangat penting bagi keberlangsungan lembaga?
A. Supaya lembaga penyiaran memiliki kebebasan penuh tanpa pengawasan
B. Karena program kerja hanya sekadar formalitas tanpa pengaruh nyata
C. Agar KPI Pusat tidak perlu lagi membuat kebijakan
D. Karena tanpa program kerja, fungsi pengawasan KPID tetap berjalan
E. Agar arah pengawasan, koordinasi dengan KPI Pusat, Pemda, dan masyarakat dapat terencana dengan baik
Jawaban: E
Pembahasan: Penyusunan program kerja penting agar setiap kegiatan KPID memiliki arah jelas, terukur, serta memperkuat koordinasi dengan KPI Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa ini, pengawasan akan berjalan tidak efektif.
Soal Nomor 16
Dalam pengawasan siaran, KPID mendapati sebuah program kartun yang ditayangkan pada jam anak, namun mengandung unsur kekerasan berlebihan dan menimbulkan aduan dari orang tua. Apa langkah tepat yang seharusnya dilakukan KPID?
A. Memberikan teguran kepada lembaga penyiaran dan meminta penyesuaian jam tayang sesuai P3SPS
B. Membiarkan karena program tersebut diminati banyak anak
C. Menutup lembaga penyiaran secara permanen
D. Menyerahkan pengaduan ke kepolisian tanpa rekomendasi
E. Menghapus semua program kartun dari stasiun TV tersebut
Jawaban: A
Pembahasan: Sesuai P3SPS, perlindungan anak menjadi prioritas dalam penyiaran. Konten dengan unsur kekerasan tidak boleh tayang pada jam anak, sehingga KPID dapat memberi teguran dan meminta penyesuaian jadwal. Penutupan permanen atau penghapusan seluruh program bukan solusi proporsional.
Soal Nomor 17
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menekankan asas keberagaman isi siaran. Jika sebuah stasiun TV hanya menayangkan program hiburan tanpa memberikan ruang bagi informasi pendidikan atau budaya, dan hal ini berlangsung terus-menerus, maka hal tersebut…
A. Diperbolehkan karena rating tinggi
B. Melanggar asas keberagaman isi siaran
C. Tidak masalah karena sesuai kebutuhan pasar
D. Harus ditangani oleh Kemenkominfo saja
E. Dapat diabaikan karena tidak ada aduan masyarakat
Jawaban: B
Pembahasan: Penyiaran wajib menghadirkan keberagaman konten, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga informasi publik. Rating atau kebutuhan pasar tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban menghadirkan konten edukatif dan budaya.
Soal Nomor 18
Dalam menghadapi era digital dan platform streaming global, KPID berperan penting untuk menjaga kepentingan lokal. Mengapa pengawasan terhadap konten lokal menjadi krusial, terutama di tengah gempuran layanan video on demand (VoD) internasional?
A. Agar masyarakat tidak menonton layanan asing
B. Untuk mendorong monopoli penyiaran oleh TV nasional
C. Agar masyarakat tetap mendapat akses pada konten lokal yang relevan dengan budaya dan kebutuhan daerah
D. Supaya semua penyiaran bisa dikuasai pemerintah pusat
E. Agar penyiaran digital bisa bebas tanpa aturan
Jawaban: C
Pembahasan: KPID tidak bermaksud melarang layanan asing, tetapi memastikan konten lokal tetap eksis dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pengawasan ini penting untuk menjaga identitas budaya, kearifan lokal, serta keseimbangan informasi di tengah globalisasi media digital.
Soal Nomor 19
Dalam menangani aduan masyarakat, KPID wajib mengedepankan asas keadilan dan transparansi. Jika terdapat laporan ganda terkait siaran politik yang dinilai tidak netral, bagaimana seharusnya KPID bersikap agar keputusan tidak dianggap berpihak?
A. Mengabaikan laporan karena menimbulkan polemik
B. Langsung memberi sanksi tanpa verifikasi
C. Melakukan klarifikasi, verifikasi, dan memberikan kesempatan lembaga penyiaran menjelaskan sebelum mengambil keputusan
D. Menyerahkan sepenuhnya pada KPI Pusat tanpa tindak lanjut
E. Memutuskan berdasarkan opini publik di media sosial
Jawaban: D
Pembahasan: Proses penanganan aduan harus dilakukan sesuai prosedur, termasuk klarifikasi dan mediasi. Jika masalah bersifat strategis atau berdampak nasional, KPID dapat melibatkan KPI Pusat agar keputusan lebih objektif dan transparan.
Soal Nomor 20
Dalam aspek manajerial, penyusunan program kerja KPID memerlukan koordinasi lintas pihak. Apa manfaat utama dari koordinasi ini, terutama dalam konteks penyiaran digital dan konvensional yang berjalan beriringan?
A. Agar lembaga penyiaran bisa lebih bebas mengatur isi siaran
B. Supaya pengawasan KPID tidak perlu dilakukan di daerah
C. Agar pemerintah pusat bisa mengambil alih kewenangan KPID
D. Untuk memastikan program kerja hanya fokus pada internal KPID
E. Agar kebijakan dan pengawasan penyiaran lebih sinkron dengan KPI Pusat, Pemda, dan masyarakat
Jawaban: E
Pembahasan: Koordinasi penting agar kebijakan KPID selaras dengan KPI Pusat, Pemda, dan masyarakat. Dengan begitu, pengawasan tidak tumpang tindih, program kerja lebih relevan, dan tantangan penyiaran digital dapat diatasi bersama-sama.
Ingin mengakses lebih banyak soal dan pembahasan terbaru Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)?
Temukan kumpulan soal latihan UKOM KPI + kunci jawaban terbaru di fungsional.id. Semua materi disusun berdasarkan kisi-kisi resmi, dilengkapi pembahasan detail, serta update regulasi penyiaran terkini. Dengan berlatih di fungsional.id, kamu bisa mempersiapkan diri lebih terarah dan percaya diri menghadapi seleksi PPPK & CPNS.
