Menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan kelancaran ibadah haji dan umrah bagi umat Islam. Setiap pegawai ASN yang bergabung di Kemenhaj harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang tinggi. Oleh karena itu, seleksi ASN (PPPK maupun CPNS) di lingkungan Kemenhaj dirancang untuk mengukur pemahaman mendalam tentang regulasi, manajemen operasional, hingga pelayanan jemaah haji dan umrah secara profesional dan berintegritas.
Artikel ini menghadirkan 100 soal lengkap dengan pembahasan untuk membantu Anda mempersiapkan diri sebagai ASN Kemenhaj. Soal-soal disusun berdasarkan kisi-kisi resmi bidang teknis Kemenhaj, meliputi aspek regulasi, manasik, pendaftaran, operasional, kesehatan, keamanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan haji dan umrah. Dengan mempelajari kumpulan soal ini, Anda dapat memahami pola soal, cara berpikir analitis, serta strategi menjawab dengan tepat dan cepat.
Kisi-Kisi ASN Kemenhaj Kementerian Haji PPPK CPNS
Kisi-kisi ini mencakup kemampuan dan pengetahuan utama yang harus dikuasai peserta seleksi PPPK dan CPNS Kemenhaj, meliputi regulasi, pelaksanaan ibadah, manajemen jemaah, logistik, kesehatan, keamanan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
- Regulasi Haji & Umrah
Menguasai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur pelaksanaan haji (termasuk kuota, ongkos, pembiayaan, manasik, dan mekanisme pendaftaran) serta regulasi umrah dan penyelenggara umrah (PPIU). - Manasik Haji dan Umrah
Detail prosedur ritual haji/umrah (ihram, thawaf, sa’i, wukuf, lempar jumrah, tahallul, dan lainnya), rukun dan sunnah haji/umrah, serta kendala lapangan dalam pelaksanaannya. - Manajemen Pendaftaran & Keanggotaan Jemaah
Sistem dan prosedur pendaftaran calon jemaah haji/umrah, verifikasi dokumen, pembagian kloter, penetapan keberangkatan, serta sistem antrian dan kuota. - Logistik dan Operasional Haji
Penataan penginapan, transportasi dalam dan luar kota, katering, perlengkapan jemaah, pengaturan asrama, penanganan kedatangan dan kepulangan jemaah, serta pengaturan darurat lapangan. - Kesehatan Jemaah
Pengetahuan dasar kesehatan jemaah haji/umrah: syarat kesehatan, imunisasi, penanganan penyakit kronis, kesiapan medis di lapangan, serta layanan ambulans dan klinik selama perjalanan. - Pengawasan & Keamanan Jemaah
Sistem pengamanan jemaah dalam rangka keselamatan, pengawasan bimbingan manasik, koordinasi keamanan di lokasi suci (Mekah, Madinah, Mina, Arafah), serta pencegahan tindak pidana seperti penipuan atau sindikat umrah ilegal. - Teknologi dan Sistem Informasi Haji & Umrah
Pemanfaatan sistem digital seperti SISKOHAT, aplikasi jemaah, monitoring keberangkatan, pelaporan real-time, integrasi data, keamanan data, serta analisis big data jemaah untuk efisiensi dan transparansi layanan.
Contoh Soal ASN Kemenhaj Kementerian Haji PPPK CPNS
Contoh soal berikut menggambarkan jenis pertanyaan yang biasanya muncul dalam seleksi ASN di Kementerian Haji. Tujuannya untuk mengukur pemahaman peserta terhadap tugas pelayanan haji, regulasi, serta kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur.
Soal Nomor 1
Pemerintah menetapkan sistem kuota nasional untuk calon jemaah haji sebagai bentuk pengaturan jumlah keberangkatan tiap tahun. Dalam konteks regulasi, kebijakan kuota ini ditetapkan berdasarkan kerja sama antarnegara, terutama antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Jika terjadi penyesuaian kuota akibat pembangunan di Tanah Suci, maka kebijakan tersebut harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam…
A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
B. Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahunan
C. Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Ongkos Naik Haji
D. Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
E. Nota Diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi
Jawaban: A
Pembahasan: Dasar hukum utama penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk penetapan kuota dan kerja sama antarnegara, diatur dalam UU No. 8 Tahun 2019. Regulasi turunan hanya menjabarkan pelaksanaan teknis, tetapi prinsip pengaturan kuota tetap berpedoman pada undang-undang ini.
Soal Nomor 2
Seorang pembimbing manasik menjelaskan bahwa jamaah wajib memulai ihram dari miqat makani sesuai arah kedatangannya ke Tanah Suci. Namun, terdapat jamaah yang melewati miqat tanpa berihram. Berdasarkan prinsip fiqih haji, tindakan yang paling tepat dilakukan jamaah tersebut adalah….
A. Membayar dam berupa unta di Makkah
B. Mengulang perjalanan ke tanah air
C. Meneruskan perjalanan tanpa sanksi
D. Membayar fidyah di tempat tinggalnya
E. Kembali ke miqat untuk berihram jika memungkinkan
Jawaban: E
Pembahasan: Jika seseorang melewati miqat tanpa ihram, ia wajib kembali ke miqat untuk berihram. Jika tidak memungkinkan, maka ia wajib membayar dam (denda) sebagai konsekuensi. Prinsip ini menjaga keabsahan ibadah sesuai tuntunan syariat.
Soal Nomor 3
Dalam sistem pendaftaran jemaah haji, pemerintah menerapkan prinsip first come, first served dengan sistem antrean nasional. Namun, ada kasus jamaah yang menuntut percepatan keberangkatan karena alasan ekonomi dan sosial. Berdasarkan prinsip keadilan pelayanan publik, keputusan terbaik bagi petugas adalah…
A. Menyesuaikan jadwal sesuai permintaan jamaah
B. Memberi prioritas berdasarkan kemampuan finansial
C. Menunda jamaah lain yang tidak siap berangkat
D. Mempertahankan antrean sesuai sistem yang berlaku
E. Mengajukan usulan khusus ke Dirjen PHU
Jawaban: D
Pembahasan: Sistem antrean nasional berdasarkan urutan pendaftaran adalah bentuk keadilan administratif. Petugas tidak boleh memprioritaskan individu tanpa dasar hukum yang sah, karena hal itu akan melanggar prinsip integritas dan keadilan pelayanan.
Soal Nomor 4
Petugas haji di Arab Saudi menemukan masalah keterlambatan katering di Arafah akibat gangguan distribusi bahan makanan. Dalam situasi ini, langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh tim operasional haji adalah….
A. Menghentikan distribusi sementara hingga masalah selesai
B. Menyalahkan penyedia katering di media
C. Mengaktifkan rencana kontingensi logistik dan berkoordinasi dengan sektor terkait
D. Menunggu arahan tertulis dari Dirjen PHU
E. Meminta jamaah mencari makanan sendiri
Jawaban: C
Pembahasan: Keterlambatan layanan logistik merupakan situasi darurat yang membutuhkan aktivasi rencana kontingensi (contingency plan). Tim wajib segera berkoordinasi dengan penyedia jasa, sektor transportasi, dan otoritas Saudi untuk memastikan jamaah tetap terlayani tanpa menimbulkan panik.
Soal Nomor 5
Seorang jamaah berusia lanjut dengan riwayat hipertensi terpantau mengalami pusing dan tekanan darah tinggi saat wukuf di Arafah. Berdasarkan standar pelayanan kesehatan haji, tindakan paling tepat dari petugas medis lapangan adalah….
A. Memberikan obat generik tanpa pengawasan dokter
B. Menstabilkan kondisi jamaah dan merujuk ke pos kesehatan terdekat
C. Menyuruh jamaah beristirahat di tenda tanpa pemeriksaan
D. Memberikan cairan dan menunggu gejala mereda
E. Memanggil keluarga jamaah untuk mendampingi
Jawaban: B
Pembahasan: Kasus hipertensi termasuk kondisi yang harus segera distabilkan dan dirujuk ke fasilitas kesehatan lapangan (poskes). Penanganan awal bertujuan mencegah komplikasi serius. Langkah ini sesuai standar layanan kesehatan haji terintegrasi antara tenaga medis dan sektor operasional.
Soal Nomor 6
Perubahan kebijakan kuota haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi berdampak langsung pada mekanisme distribusi kuota di tingkat nasional. Jika Kementerian Agama ingin memastikan distribusi kuota berjalan adil antarprovinsi dan sesuai regulasi, langkah strategis apa yang paling tepat dilakukan?
A. Menetapkan kuota berdasarkan jumlah penduduk muslim di setiap daerah
B. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah menentukan sendiri kuota tambahan
C. Mengalihkan sebagian kuota provinsi besar ke daerah dengan antrian panjang
D. Menyusun algoritma distribusi berbasis data antrian dan rasio keberangkatan tahun sebelumnya
E. Menunda pemberangkatan calon jamaah dari daerah yang belum siap administrasinya
Jawaban: D
Pembahasan: Pendekatan berbasis data melalui algoritma distribusi memungkinkan keadilan proporsional dan transparansi. Dengan mempertimbangkan panjang antrian, jumlah jamaah aktif, serta kuota sebelumnya, sistem ini mencegah ketimpangan distribusi antarprovinsi. Opsi D mencerminkan penerapan kebijakan berbasis evidence dan regulasi yang adaptif.
Soal Nomor 7
Dalam praktik bimbingan manasik, beberapa jamaah lanjut usia mengalami kesulitan saat melakukan thawaf dan sa’i akibat keterbatasan fisik. Sebagai pembimbing manasik yang profesional, apa langkah paling tepat agar bimbingan tetap sesuai syariat dan inklusif bagi semua jamaah?
A. Menyediakan alternatif bimbingan dengan penggunaan kursi roda di area thawaf dan sa’i
B. Menganjurkan jamaah lansia untuk tidak melakukan thawaf dan menggantinya dengan doa di kamar
C. Mengurangi jumlah putaran thawaf dan sa’i agar jamaah tidak kelelahan
D. Menugaskan jamaah lain untuk mewakili thawaf dan sa’i bagi lansia
E. Menunda bimbingan hingga jamaah lansia sembuh total
Jawaban: A
Pembahasan: Dalam fiqh haji, jamaah yang memiliki keterbatasan fisik diperbolehkan melakukan thawaf dan sa’i menggunakan kursi roda tanpa mengurangi nilai ibadah. Solusi ini menjaga prinsip tasamuh (kemudahan dalam beribadah) sekaligus menjaga kesetaraan akses dalam pelaksanaan manasik.
Soal Nomor 8
Ketika sistem pendaftaran haji berbasis SISKOHAT mengalami overload akibat lonjakan pendaftar, petugas harus memastikan agar data jamaah tetap valid dan tidak terjadi duplikasi. Apa strategi terbaik yang dapat diterapkan untuk menjamin keakuratan data dalam kondisi tersebut?
A. Menginput data secara manual melalui form cadangan
B. Menunda pendaftaran hingga sistem stabil kembali
C. Menghapus data lama agar sistem tidak overload
D. Mengizinkan calon jamaah mendaftar ganda di dua lokasi
E. Menggunakan sistem antrian berbasis waktu dengan verifikasi identitas ganda (biometrik dan NIK)
Jawaban: E
Pembahasan:
Penerapan sistem verifikasi ganda (biometrik dan NIK) menjamin integritas data jamaah dan mencegah duplikasi walau sistem utama overload. Strategi ini memperkuat keamanan data dan meningkatkan efisiensi pendaftaran tanpa melanggar SOP SISKOHAT.
Soal Nomor 9
Ketika terjadi gangguan distribusi katering di Mina akibat kepadatan lalu lintas dan keterlambatan kendaraan logistik, ribuan jamaah belum menerima makan siang sesuai jadwal. Jika Anda bertanggung jawab sebagai koordinator lapangan, langkah manajerial apa yang paling efektif dilakukan agar pelayanan konsumsi jamaah tetap terpenuhi secara cepat dan tepat?
A. Menginstruksikan jamaah untuk membeli makanan dari pedagang lokal di sekitar tenda
B. Menunda distribusi hingga seluruh kendaraan logistik tiba di lokasi utama
C. Membentuk titik distribusi alternatif di zona terdekat dengan menggunakan kendaraan kecil atau motor logistik
D. Mengurangi porsi makanan agar seluruh jamaah tetap mendapatkan jatah minimal
E. Mengalihkan tanggung jawab distribusi kepada kloter masing-masing tanpa koordinasi pusat
Jawaban: C
Pembahasan: Membentuk titik distribusi alternatif menggunakan kendaraan kecil merupakan langkah manajerial yang cepat, adaptif, dan tetap terkoordinasi dengan pusat logistik. Strategi ini meminimalkan dampak keterlambatan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Opsi C mencerminkan kemampuan berpikir sistemik, tanggap darurat, serta prinsip pelayanan prima terhadap jamaah haji.
Soal Nomor 10
Beberapa jamaah penderita hipertensi dan diabetes masih bersikeras melakukan seluruh rangkaian ibadah tanpa memperhatikan kondisi medis. Dalam konteks tanggung jawab tim kesehatan kloter, apa pendekatan paling tepat untuk menjaga keselamatan mereka tanpa mengurangi nilai ibadah?
A. Menegur jamaah dengan keras agar mematuhi anjuran medis
B. Melakukan pendekatan persuasif berbasis edukasi spiritual dan medis
C. Melarang jamaah sepenuhnya mengikuti wukuf dan lempar jumrah
D. Membiarkan jamaah menentukan sendiri batas kemampuan fisiknya
E. Memberikan obat penenang agar jamaah bisa tetap beribadah
Jawaban: B
Pembahasan: Pendekatan persuasif dengan edukasi spiritual dan medis menjaga keseimbangan antara aspek ibadah dan kesehatan. Dengan menjelaskan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari maqashid syariah, jamaah akan lebih menerima anjuran medis tanpa merasa dilarang beribadah.
Soal Nomor 11
Pada musim haji, muncul laporan adanya jamaah yang tersesat akibat terpisah dari kloternya di area Mina. Sebagai bagian dari tim pengawas keamanan jemaah, langkah apa yang paling tepat untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali?
A. Menambah jumlah petugas keamanan di setiap tenda
B. Memasang CCTV di seluruh area Mina untuk memantau pergerakan jamaah
C. Menginstruksikan jamaah untuk tetap dalam kelompok besar tanpa pengawasan individu
D. Mengintegrasikan gelang identitas elektronik jamaah dengan sistem pelacakan real-time
E. Melarang jamaah berpindah lokasi tanpa izin ketua kloter
Jawaban: D
Pembahasan: Penggunaan gelang identitas elektronik dengan sistem pelacakan real-time adalah solusi inovatif dan efisien dalam pengawasan jamaah. Teknologi ini memungkinkan tim keamanan melacak posisi jamaah secara cepat ketika terpisah dari kloter. Pendekatan digital tersebut mendukung prinsip safety management modern yang diterapkan dalam operasional haji.
Soal Nomor 12
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) menjadi pusat integrasi data jemaah haji dari seluruh Indonesia. Namun, audit internal menemukan adanya potensi kerentanan keamanan akibat akses ganda oleh petugas di berbagai daerah. Jika Anda bertugas sebagai pengelola keamanan sistem, langkah strategis apa yang paling tepat dilakukan untuk mencegah kebocoran data tanpa mengganggu operasional sistem nasional?
A. Menghapus semua akun petugas daerah agar akses terpusat di kantor pusat
B. Mengunci sistem agar tidak bisa diakses selama masa audit berlangsung
C. Meminta seluruh petugas mengganti password setiap minggu tanpa sistem otentikasi tambahan
D. Menyimpan seluruh data secara manual untuk menghindari serangan siber
E. Menerapkan sistem otentikasi berlapis (multi-factor authentication) dan enkripsi end-to-end untuk seluruh akses petugas
Jawaban: E
Pembahasan: Langkah paling efektif untuk menjaga keamanan sistem informasi berskala nasional seperti SISKOHAT adalah dengan menerapkan multi-factor authentication (MFA) dan enkripsi end-to-end. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap akses petugas diverifikasi secara digital dan aman dari penyusupan eksternal. Opsi E menunjukkan pemahaman mendalam tentang keamanan data digital (cybersecurity) tanpa menghambat efisiensi sistem operasional haji nasional.
Soal Nomor 13
Dalam penyelenggaraan umrah, beberapa biro perjalanan (PPIU) menawarkan paket dengan harga sangat murah namun tidak memenuhi ketentuan izin operasional. Berdasarkan regulasi, tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Agama?
A. Memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional kepada PPIU tersebut
B. Mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa biro perjalanan murah
C. Memediasi antara jamaah dan biro perjalanan untuk mencari solusi damai
D. Menyerahkan kasus tersebut kepada asosiasi penyelenggara umrah
E. Memberikan izin sementara agar kegiatan umrah tetap berjalan
Jawaban: A
Pembahasan: Kementerian Agama berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap PPIU yang melanggar ketentuan izin. Sanksi administratif hingga pencabutan izin sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PMA No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Opsi A menunjukkan pemahaman terhadap penerapan hukum dan perlindungan jamaah.
Soal Nomor 14
Ketika sistem antrian haji di beberapa provinsi menunjukkan perbedaan waktu tunggu ekstrem (ada yang 20 tahun dan ada yang 40 tahun), kebijakan apa yang paling bijak diterapkan untuk menjaga keadilan nasional dalam pemberangkatan jamaah?
A. Memberikan prioritas kepada provinsi dengan waktu tunggu terpanjang
B. Menetapkan sistem kuota nasional dengan skema proporsional berdasarkan lama antrian
C. Menyerahkan pengaturan kuota sepenuhnya kepada daerah
D. Menetapkan kebijakan undian nasional tanpa memperhatikan daftar tunggu
E. Mengurangi kuota daerah yang jumlah jamaahnya terlalu banyak
Jawaban: B
Pembahasan: Sistem kuota nasional proporsional mempertimbangkan lama antrian, jumlah jamaah, dan keseimbangan antarprovinsi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan efisiensi administratif. Opsi B menuntut kemampuan analisis kebijakan publik yang tinggi karena harus menggabungkan data, etika, dan hukum.
Soal Nomor 15
Saat berada di Arafah, sejumlah jamaah lanjut usia mengalami penurunan kesadaran akibat suhu ekstrem, sementara sebagian besar jamaah lain menolak dievakuasi ke tenda kesehatan karena ingin tetap mengikuti wukuf. Bagaimana tindakan yang paling tepat dilakukan oleh tim kesehatan agar jamaah tetap aman dan ibadah tidak terganggu?
A. Membiarkan jamaah tetap di lokasi dan hanya memberikan obat cairan elektrolit
B. Mengalihkan jamaah ke lokasi teduh tanpa memindahkan dari area Arafah
C. Melaporkan kepada ketua kloter agar memaksa jamaah mengikuti instruksi medis
D. Menunda penanganan sampai waktu wukuf selesai
E. Menyediakan layanan medis keliling (mobile clinic) agar jamaah dapat ditangani tanpa meninggalkan area wukuf
Jawaban: E
Pembahasan: Layanan medis keliling (mobile clinic) memungkinkan penanganan cepat terhadap jamaah tanpa mengganggu ibadah wukuf. Pendekatan ini menyeimbangkan aspek kesehatan dan spiritual jamaah, sesuai prinsip pelayanan promotif-preventif dan perlindungan jamaah haji.
Soal Nomor 16
Kementerian Agama menemukan adanya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang menggunakan visa non-umrah bagi jamaah untuk menekan biaya keberangkatan. Berdasarkan peraturan perundangan, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah?
A. Memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional dan pelaporan pidana terhadap PPIU yang bersangkutan
B. Memberikan toleransi sementara agar jamaah tetap bisa berangkat
C. Mengizinkan keberangkatan dengan syarat tambahan administratif
D. Mengalihkan tanggung jawab kepada pihak kedutaan
E. Menyerahkan penyelesaian kepada asosiasi biro perjalanan
Jawaban: A
Pembahasan: Penggunaan visa non-umrah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 dan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tindakan tegas seperti pencabutan izin dan pelaporan pidana wajib dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan umrah serta melindungi jamaah dari praktik ilegal
Soal Nomor 17
Pada saat pelaksanaan ibadah haji, terjadi kendala keterlambatan transportasi antar-maktab akibat koordinasi lintas sektor yang tidak sinkron. Sebagai pengelola operasional, langkah apa yang paling efektif untuk meminimalkan gangguan jadwal jamaah?
A. Mengalihkan tanggung jawab transportasi ke perusahaan swasta lokal
B. Menjadwalkan ulang keberangkatan dengan sistem manual di lapangan
C. Membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan petugas transportasi, penginapan, dan katering dengan pusat kendali digital
D. Memberikan izin kloter untuk berangkat mandiri tanpa koordinasi
E. Mengurangi jumlah bus agar lebih mudah dikelola
Jawaban: D
Pembahasan: Pembentukan satuan tugas terpadu dengan sistem digital (integrated control center) memungkinkan sinkronisasi lintas sektor secara cepat dan efisien. Dengan pemantauan real-time, pergerakan jamaah dapat dikendalikan, risiko keterlambatan berkurang, dan pelayanan logistik menjadi lebih adaptif. Hal ini mencerminkan manajemen operasional yang responsif dan berbasis data.
Soal Nomor 18
Selama bimbingan manasik, sebagian jamaah menganggap rukun haji dapat diubah sesuai kondisi tertentu, misalnya melewatkan sa’i karena kelelahan. Sebagai pembimbing manasik, bagaimana cara terbaik menjelaskan agar jamaah memahami batasan syariat tanpa menimbulkan tekanan psikologis?
A. Menegur jamaah dengan keras agar menaati seluruh rukun secara mutlak
B. Mengizinkan jamaah meninggalkan sebagian rukun jika kondisi fisik tidak memungkinkan
C. Menjelaskan perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah haji disertai dalil serta solusi fikih bagi yang uzur
D. Menyerahkan keputusan kepada jamaah untuk memilih sesuai kemampuan
E. Mengatur kembali urutan ibadah sesuai waktu dan kenyamanan jamaah
Jawaban: C
Pembahasan: Pendekatan edukatif dengan menjelaskan perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah haji memberi pemahaman fikih yang benar tanpa menimbulkan tekanan. Opsi C mencerminkan metode manasik yang empatik, rasional, dan sesuai prinsip taysir (kemudahan dalam syariat).
Soal Nomor 19
Beberapa jamaah diketahui membawa barang berlebih melebihi ketentuan penerbangan dan menyebabkan antrean panjang di bandara Madinah. Sebagai petugas pengawas, tindakan apa yang paling tepat dilakukan agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga?
A. Menegur jamaah secara keras agar mematuhi aturan penerbangan
B. Melakukan sosialisasi dan penimbangan ulang sebelum keberangkatan disertai pendampingan petugas kloter
C. Mengizinkan seluruh barang dibawa agar tidak menimbulkan konflik
D. Melaporkan seluruh jamaah yang melanggar ke otoritas bandara tanpa peringatan
E. Membatasi barang bawaan hanya untuk kloter tertentu
Jawaban: B
Pembahasan: Sosialisasi dan penimbangan ulang sebelum keberangkatan merupakan langkah preventif yang efektif untuk menjaga keamanan serta kelancaran proses di bandara. Pendekatan edukatif dan kolaboratif bersama petugas kloter mampu mencegah pelanggaran tanpa menciptakan konflik.
Soal Nomor 20
Untuk meningkatkan efisiensi pemantauan jamaah di Arab Saudi, Kementerian Agama berencana mengembangkan aplikasi berbasis big data yang terhubung dengan SISKOHAT. Agar sistem ini efektif dan aman digunakan oleh seluruh petugas, aspek apa yang paling penting diperhatikan dalam tahap implementasinya?
A. Desain antarmuka sederhana agar mudah digunakan oleh semua petugas
B. Pelatihan keamanan digital dan manajemen data pribadi bagi seluruh operator lapangan
C. Penyediaan server lokal di tiap asrama haji agar akses lebih cepat
D. Penghapusan data setelah musim haji untuk menghemat kapasitas
E. Penggunaan satu akun umum agar koordinasi antarpetugas lebih cepat
Jawaban: B
Pembahasan: Pelatihan keamanan digital dan manajemen data pribadi merupakan faktor kunci dalam implementasi sistem berbasis big data. Kesadaran petugas terhadap privasi dan keamanan informasi mencegah kebocoran data serta menjamin keberlanjutan sistem SISKOHAT secara nasional. Opsi B mencerminkan prinsip digital governance yang bertanggung jawab.
Temukan Lebih Banyak Soal & Pembahasan ASN Kemenhaj (Kementerian Haji & Umrah) di Sini!
Latihan soal di atas merupakan bagian kecil dari persiapan menghadapi seleksi ASN Kemenhaj untuk formasi PPPK dan CPNS. Dengan rutin berlatih dan memahami pembahasan secara mendalam, kamu akan lebih siap menghadapi soal-soal tentang regulasi, manajemen operasional, dan sistem informasi haji. Dapatkan lebih banyak contoh soal dan pembahasan lengkap di fungsional.id untuk membantumu meraih hasil terbaik dalam seleksi ASN!
