Dalam proses seleksi ASN, baik pada jalur PPPK maupun CPNS, posisi Pengelola Penanganan Perkara menjadi salah satu formasi strategis yang menuntut ketelitian, integritas, serta pemahaman hukum yang komprehensif. Jabatan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif penanganan perkara, tetapi juga berperan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan akuntabel di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, calon peserta seleksi harus memiliki kemampuan analisis hukum, keterampilan komunikasi birokratis, serta kepekaan terhadap dinamika regulasi dan kebijakan publik yang terus berkembang.
Untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi tersebut, pemahaman terhadap soal-soal dan kisi-kisi Pengelola Penanganan Perkara PPPK/CPNS menjadi kunci utama. Melalui kisi-kisi, peserta dapat memetakan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang akan diujikan, sekaligus memahami konteks penilaian yang berorientasi pada integritas dan profesionalisme. Artikel ini akan mengulas secara mendalam contoh soal beserta pembahasannya, agar pembaca dapat membangun strategi belajar yang efektif dan terarah, serta siap bersaing dalam ujian yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan penerapan hukum yang tepat.
Kisi-Kisi Soal Pengelola Penanganan Perkara PPPK / CPNS
Berikut kisi-kisi Soal Pengelola Penanganan Perkara PPPK/CPNS lengkap dengan penjelasan singkat tiap poin agar mudah dipahami dan digunakan sebagai panduan belajar:
1. Pemahaman Dasar Hukum dan Regulasi
Menguji kemampuan peserta dalam memahami dasar-dasar hukum nasional, termasuk peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan, asas hukum, serta hubungan antara peraturan pusat dan daerah. Peserta juga diharapkan mengenali fungsi lembaga penegak hukum di Indonesia.
2. Administrasi dan Tata Naskah Penanganan Perkara
Menilai kemampuan dalam mengelola dokumen perkara, menyusun berita acara, laporan, surat menyurat hukum, dan administrasi perkara sesuai prosedur hukum dan tata naskah dinas pemerintah.
3. Etika Profesi dan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menguji pemahaman peserta terhadap kode etik, nilai dasar ASN, serta penerapan prinsip integritas, akuntabilitas, dan netralitas dalam pelaksanaan tugas pengelolaan perkara.
4. Prosedur Penanganan Perkara Hukum
Mencakup alur proses penanganan perkara, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan dokumen, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti penyidik, jaksa, atau hakim. Ditekankan pada ketepatan dan ketertiban administrasi.
5. Hukum Acara (Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara)
Menguji pemahaman terhadap mekanisme beracara di pengadilan, termasuk asas-asas peradilan, tahapan pemeriksaan, dan peran administratif dalam mendukung proses hukum.
6. Pengarsipan dan Keamanan Dokumen Perkara
Menilai keterampilan dalam menyimpan, mengelola, dan melindungi berkas perkara agar tetap rahasia, teratur, dan mudah diakses sesuai dengan peraturan arsip nasional dan ketentuan lembaga.
7. Kompetensi Manajerial
Menilai kemampuan calon ASN dalam perencanaan kerja, pengambilan keputusan, komunikasi efektif, serta koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan penanganan perkara berjalan efisien dan profesional.
8. Kompetensi Sosial Kultural
Menguji sensitivitas terhadap keberagaman budaya, nilai sosial, serta kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis dengan masyarakat dan rekan kerja dari berbagai latar belakang.
9. Literasi Digital dan Teknologi Informasi Hukum
Menilai kemampuan dalam memanfaatkan aplikasi atau sistem informasi hukum, seperti e-office, SIMK, atau aplikasi manajemen perkara, untuk mempercepat proses administrasi hukum secara akurat dan efisien.
10. Analisis Kasus dan Pengambilan Keputusan
Menguji kemampuan berpikir kritis peserta dalam menilai kasus hukum hipotetis, menentukan langkah administratif yang tepat, serta menilai dampak keputusan terhadap aspek hukum dan pelayanan publik.
Contoh Soal Pengelola Penanganan Perkara PPPK / CPNS
Berikut 20 contoh soal HOTS Pengelola Penanganan Perkara PPPK/CPNS yang disusun berdasarkan kisi-kisi di atas, lengkap dengan jawaban benar dan pembahasan mendalam. Seluruh soal bersifat analitis, menuntut pemahaman konsep dan penerapan hukum dalam konteks kerja nyata ASN.
Soal 1
Dalam sebuah kasus administrasi, seorang Pengelola Penanganan Perkara menemukan bahwa lembaga tempatnya bekerja telah menerbitkan surat keputusan yang bertentangan dengan peraturan menteri yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program. Jika Anda adalah ASN di posisi tersebut, langkah pertama yang paling tepat dilakukan adalah…
A. Melanjutkan pelaksanaan keputusan karena perintah berasal dari atasan langsung.
B. Mengajukan surat klarifikasi kepada unit hukum untuk meninjau keabsahan keputusan tersebut.
C. Melaporkan langsung kepada Inspektorat Jenderal tanpa melalui atasan.
D. Membatalkan pelaksanaan keputusan secara sepihak karena bertentangan dengan peraturan.
E. Mengabaikan karena peraturan menteri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung.
Jawaban: B
Pembahasan:
Langkah profesional pertama adalah meminta kajian ulang dari unit hukum agar keputusan dapat dinilai keabsahannya sebelum dilaksanakan. ASN wajib menjunjung asas legalitas dan kehati-hatian administratif (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Membatalkan atau mengabaikan secara sepihak dapat menyalahi mekanisme hierarki dan tanggung jawab jabatan.
Soal 2
Dalam proses penanganan perkara, seorang ASN harus membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pihak-pihak terkait. Namun, ia menemukan bahwa salah satu saksi meminta agar keterangannya tidak dicatat secara lengkap dengan alasan menjaga reputasi pribadi. Sebagai Pengelola Penanganan Perkara, tindakan yang paling sesuai prosedur adalah…
A. Mencatat sebagian keterangan saksi untuk menjaga hubungan baik.
B. Menolak permintaan saksi karena seluruh keterangan harus ditulis apa adanya.
C. Menghapus bagian sensitif dan menandatangani BAP tanpa catatan tambahan.
D. Melaporkan saksi ke atasan karena menolak bekerja sama dalam pemeriksaan.
E. Menunda pencatatan hingga mendapat izin dari pihak penyidik utama.
Jawaban: B
Pembahasan:
BAP adalah dokumen hukum resmi yang harus mencerminkan fakta dan pernyataan secara utuh, tanpa perubahan atau sensor (Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011). Menolak permintaan saksi menjaga integritas dokumen serta keabsahan proses hukum.
Soal 3
Seorang Pengelola Penanganan Perkara menerima pemberian berupa voucher makan dari pihak eksternal setelah membantu mempercepat proses administrasi perkara. Ia merasa itu hanyalah tanda terima kasih dan tidak memengaruhi pekerjaannya. Bagaimana seharusnya ASN tersebut bersikap?
A. Menerima dengan catatan nilai ekonominya kecil.
B. Menolak pemberian dan melaporkan kepada atasan sesuai prosedur.
C. Mengambil hadiah dan mencatatnya sebagai tanda penghargaan.
D. Mengembalikan tanpa laporan karena tidak bernilai besar.
E. Mengabaikan karena tidak berhubungan langsung dengan proses hukum.
Jawaban: B
Pembahasan:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, setiap ASN wajib menghindari konflik kepentingan dan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Tindakan yang benar adalah menolak dan melaporkan pemberian tersebut agar tidak dianggap pelanggaran integritas.
Soal 4
Dalam suatu perkara perdata, Anda diminta menyiapkan dokumen untuk persidangan. Namun, dalam berkas perkara terdapat dokumen yang belum ditandatangani oleh pihak tergugat. Jika sidang sudah dijadwalkan esok hari, langkah yang paling tepat adalah…
A. Mengajukan permohonan penundaan sidang agar dokumen lengkap terlebih dahulu.
B. Mengirimkan dokumen tersebut apa adanya karena sidang tidak boleh ditunda.
C. Menandatangani sendiri dokumen agar berkas tampak lengkap.
D. Meminta atasan membuat surat keterangan pengganti tanda tangan tergugat.
E. Menghapus dokumen tersebut dari berkas untuk menghindari temuan administratif.
Jawaban: A
Pembahasan:
Ketidakterpenuhan syarat formal seperti dokumen tanpa tanda tangan pihak terkait dapat melemahkan validitas perkara. Permohonan penundaan sidang merupakan langkah administratif yang sah untuk memastikan kelengkapan berkas dan menjamin asas keadilan dalam proses perdata (KUHPerdata dan HIR).
Soal 5
Seorang Pengelola Penanganan Perkara mendapati dua regulasi yang saling bertentangan: Peraturan Menteri A mengatur kewajiban pelaporan perkara setiap bulan, sementara Peraturan Menteri B (yang lebih baru) mengatur pelaporan triwulanan. Jika belum ada surat pencabutan resmi terhadap peraturan sebelumnya, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Mengikuti peraturan lama karena masih berlaku secara formal.
B. Menunggu arahan tertulis dari atasan tanpa melakukan pelaporan.
C. Mengikuti peraturan baru karena asas lex posterior derogat legi priori berlaku.
D. Membuat laporan dua kali, bulanan dan triwulanan, untuk menghindari kesalahan.
E. Mengabaikan keduanya sampai keluar keputusan revisi resmi.
Jawaban: C
Pembahasan:
Asas lex posterior derogat legi priori menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama, selama keduanya berada pada tingkat hierarki yang sama. Maka pelaporan triwulanan sesuai peraturan terbaru adalah langkah yang paling tepat dan rasional secara hukum.
Soal 6
Dalam unit kerja Anda, ditemukan bahwa beberapa dokumen perkara telah diunggah ke penyimpanan cloud publik tanpa izin resmi. Rekan Anda beralasan hal itu dilakukan agar data mudah diakses kapan saja. Sebagai Pengelola Penanganan Perkara, langkah yang paling tepat dilakukan adalah…
A. Membiarkan karena tujuan rekan adalah efisiensi pekerjaan.
B. Segera menghapus dokumen dari platform publik dan melaporkan pelanggaran keamanan data kepada atasan.
C. Memindahkan seluruh data ke penyimpanan pribadi agar lebih aman.
D. Menyarankan rekan untuk mengganti platform penyimpanan ke media sosial internal.
E. Membuat backup di flashdisk untuk disimpan di meja kerja pribadi.
Jawaban: B
Pembahasan:
Keamanan data perkara termasuk informasi terbatas dan rahasia negara (berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 dan PermenPANRB No. 7 Tahun 2021). Mengunggah ke cloud publik tanpa izin adalah pelanggaran keamanan. Tindakan paling benar adalah menghapus data dan melapor ke atasan agar dilakukan audit internal serta pencegahan kebocoran informasi.
Soal 7
Anda diminta memimpin tim kecil untuk melakukan rekap data perkara selama enam bulan terakhir. Namun, dua anggota tim sering terlambat mengumpulkan laporan karena alasan beban kerja tinggi. Apa langkah strategis yang paling efektif untuk memastikan target tetap tercapai tanpa menurunkan motivasi tim?
A. Memberikan teguran tertulis kepada anggota yang terlambat.
B. Membagi ulang tugas berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing anggota.
C. Mengambil alih seluruh pekerjaan agar laporan selesai tepat waktu.
D. Menunda tenggat waktu agar tim tidak tertekan.
E. Melaporkan keterlambatan ke pimpinan agar diberikan sanksi tegas.
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam manajemen ASN, kemampuan leadership adaptif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanpa mengorbankan moral tim. Pendekatan paling efektif adalah redistribusi tugas berdasarkan kapasitas dan kompetensi, agar efisiensi meningkat dan tanggung jawab tetap terbagi adil (Kompetensi Manajerial ASN – PermenPANRB No. 38 Tahun 2017).
Soal 8
Seorang Pengelola Penanganan Perkara ditempatkan di daerah dengan budaya lokal yang sangat menjunjung tinggi adat musyawarah. Dalam menangani sengketa kecil antarwarga, masyarakat meminta penyelesaian melalui tokoh adat terlebih dahulu. Sebagai ASN yang menjalankan tugas hukum formal, sikap terbaik yang harus diambil adalah…
A. Menolak cara adat karena tidak sesuai dengan prosedur hukum formal.
B. Mengikuti cara adat sepenuhnya dan meniadakan proses hukum formal.
C. Mengintegrasikan hasil musyawarah adat sebagai bagian dari bahan pertimbangan hukum formal.
D. Melibatkan tokoh adat dalam penyusunan dokumen perkara resmi.
E. Membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri tanpa campur tangan ASN.
Jawaban: C
Pembahasan:
Prinsip sosial kultural ASN menuntut kepekaan terhadap nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan hukum nasional. Pendekatan kolaboratif yang mengakui hasil musyawarah adat sebagai bahan pertimbangan hukum formal adalah langkah yang seimbang antara kearifan lokal dan prinsip keadilan negara (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal nilai dasar).
Soal 9
Dalam sistem informasi hukum instansi Anda, terjadi duplikasi data perkara akibat kesalahan input oleh beberapa petugas. Akibatnya, laporan tahunan menjadi tidak valid. Sebagai Pengelola Penanganan Perkara, langkah korektif yang paling tepat adalah…
A. Menghapus semua data lama agar tidak terjadi kesalahan berulang.
B. Membuat laporan baru tanpa memperbaiki sistem agar pekerjaan cepat selesai.
C. Melakukan verifikasi manual data duplikat dan melaporkan hasil koreksi ke bagian IT.
D. Menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mempercepat pembersihan data tanpa izin.
E. Membiarkan karena kesalahan kecil tidak memengaruhi hasil akhir laporan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Tindakan profesional dalam pengelolaan data hukum adalah verifikasi manual dan koordinasi dengan bagian IT agar integritas data tetap terjaga. Prinsip akuntabilitas dan ketertelusuran data (data traceability) menjadi dasar dalam pelaporan hukum resmi.
Soal 10
Anda menemukan bahwa dalam satu perkara, terdapat potensi konflik kepentingan antara pejabat internal lembaga dan pihak eksternal yang berperkara. Atasan meminta Anda tetap memproses berkas tanpa menunda, dengan alasan menjaga hubungan antarinstansi. Apa keputusan terbaik yang seharusnya diambil?
A. Mematuhi perintah atasan karena merupakan instruksi langsung.
B. Memproses berkas sambil mencatat catatan keberatan secara internal.
C. Menolak memproses berkas dan mengajukan nota dinas resmi terkait potensi konflik kepentingan.
D. Mengalihkan tugas kepada rekan lain tanpa laporan resmi agar aman.
E. Menunda pekerjaan sampai mendapat izin tertulis dari pejabat tinggi.
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam etika ASN dan hukum administrasi, konflik kepentingan wajib dihindari karena dapat memengaruhi objektivitas dan keadilan proses. Menolak memproses dengan nota dinas resmi menunjukkan integritas profesional serta kepatuhan terhadap PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Langkah ini juga melindungi ASN dari potensi pelanggaran etik.
Soal 11
Dalam pelaksanaan tugas, Anda menemukan bahwa terdapat Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal yang mengatur teknis penanganan perkara, namun substansinya bertentangan dengan Peraturan Menteri di atasnya. Jika kondisi ini terjadi, langkah yang paling tepat dilakukan oleh ASN Pengelola Penanganan Perkara adalah…
A. Tetap melaksanakan Surat Edaran karena bersifat internal dan lebih teknis.
B. Mengacu pada Peraturan Menteri karena memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.
C. Menunda seluruh kegiatan sampai keluar petunjuk pelaksanaan baru.
D. Menggunakan kedua aturan secara bersamaan agar hasil kerja tidak terganggu.
E. Menyusun surat rekomendasi perubahan regulasi tanpa izin pimpinan.
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), Peraturan Menteri memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Surat Edaran. Oleh karena itu, ASN wajib menjadikan peraturan yang lebih tinggi sebagai acuan utama, agar tidak melanggar asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah).
Soal 12
Seorang auditor internal menemukan bahwa beberapa dokumen perkara tidak memiliki tanda terima pengiriman antarbagian. Anda sebagai Pengelola Penanganan Perkara diminta menjelaskan penyebabnya. Tindakan paling profesional yang sebaiknya dilakukan adalah…
A. Membuat tanda terima baru dengan tanggal mundur agar laporan terlihat lengkap.
B. Menyampaikan kondisi sebenarnya dan menawarkan perbaikan sistem dokumentasi ke depan.
C. Menghapus catatan dokumen yang belum memiliki tanda terima agar tidak diperiksa auditor.
D. Menyalahkan bagian pengiriman karena lalai mengarsipkan bukti.
E. Mengabaikan permintaan karena bukan kewenangan Anda.
Jawaban: B
Pembahasan:
Prinsip akuntabilitas administrasi hukum menuntut kejujuran dan perbaikan sistem, bukan manipulasi data. Menyampaikan fakta yang sebenarnya serta mengusulkan perbaikan prosedur menunjukkan sikap profesional dan sesuai nilai dasar ASN: akuntabel, kompeten, dan berintegritas.
Soal 13
Anda menerima pengaduan dari warga yang merasa tidak puas dengan keputusan lembaga mengenai hasil pemeriksaan perkara. Warga tersebut datang dengan nada tinggi dan menuntut agar keputusan diubah. Sebagai ASN Pengelola Penanganan Perkara, sikap yang paling tepat adalah…
A. Menolak melayani karena warga bersikap tidak sopan.
B. Menenangkan warga, menjelaskan dasar hukum keputusan, dan menawarkan mekanisme keberatan resmi.
C. Menjanjikan revisi keputusan agar situasi cepat reda.
D. Mengarahkan warga langsung ke pimpinan tanpa memberikan penjelasan.
E. Menghindar dari pertemuan untuk menghindari konflik terbuka.
Jawaban: B
Pembahasan:
ASN wajib memberikan pelayanan publik yang beretika, empatik, dan berbasis prosedur (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). Menjelaskan mekanisme keberatan secara resmi sekaligus menjaga sikap tenang mencerminkan integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik yang baik.
Soal 14
Instansi Anda baru menerapkan sistem E-Case Management untuk mempercepat alur penanganan perkara. Namun, beberapa pegawai senior menolak menggunakan sistem tersebut karena merasa tidak terbiasa. Sebagai Pengelola Penanganan Perkara muda yang paham teknologi, langkah terbaik untuk menjaga efektivitas tim adalah…
A. Melaporkan pegawai senior agar mendapat teguran.
B. Mengambil alih seluruh pekerjaan agar sistem tetap berjalan cepat.
C. Mengadakan pelatihan internal dan memberikan pendampingan penggunaan sistem digital.
D. Mengabaikan sistem baru dan tetap menggunakan metode manual.
E. Menunggu kebijakan resmi dari pimpinan sebelum bertindak.
Jawaban: C
Pembahasan:
Transformasi digital di lingkungan ASN harus disertai dengan pendekatan kolaboratif dan peningkatan literasi digital. Pelatihan dan pendampingan adalah langkah adaptif untuk memastikan perubahan berjalan tanpa resistensi, sesuai arah kebijakan Smart ASN 2024 dan prinsip manajemen perubahan.
Soal 15
Dalam sebuah perkara, seorang pejabat publik meminta Anda membantu menyiapkan dokumen pembelaan pribadi menggunakan fasilitas kantor dan waktu kerja, dengan alasan “demi menjaga nama baik instansi.” Sebagai Pengelola Penanganan Perkara, apa langkah paling tepat?
A. Memenuhi permintaan karena pejabat tersebut merupakan atasan langsung.
B. Menolak secara sopan dan menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi melanggar aturan.
C. Mengizinkan sebagian pekerjaan dilakukan asalkan tidak mengganggu tugas utama.
D. Melibatkan rekan kerja untuk mempercepat pembuatan dokumen pembelaan.
E. Menyampaikan bantuan secara diam-diam agar tidak diketahui pihak lain.
Jawaban: B
Pembahasan:
ASN terikat dengan asas netralitas, independensi, dan larangan penyalahgunaan wewenang (UU No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 94 Tahun 2021). Menolak permintaan yang melibatkan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi adalah bentuk perlindungan integritas jabatan sekaligus tanggung jawab etis.
Soal 16
Dalam pelaksanaan tugas, Anda menemukan bahwa kebijakan lembaga terkait pengumpulan data perkara belum memiliki dasar hukum yang jelas, namun pimpinan meminta agar pelaporan tetap dilakukan demi memenuhi target kinerja. Sebagai ASN Pengelola Penanganan Perkara, langkah paling tepat adalah…
A. Melaksanakan instruksi pimpinan tanpa mempertanyakan dasar hukumnya.
B. Meminta kejelasan dasar hukum dan menyarankan penyusunan pedoman resmi sebelum pelaksanaan.
C. Menolak melaksanakan perintah dengan alasan belum ada payung hukum.
D. Membuat laporan seadanya untuk menghindari teguran.
E. Mengalihkan tanggung jawab kepada bagian hukum untuk mengambil keputusan.
Jawaban: B
Pembahasan:
Prinsip lawfulness (kepatuhan terhadap hukum) dalam administrasi pemerintahan menuntut setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang sah. ASN yang profesional harus memastikan legalitas kegiatan dan dapat menyarankan penyusunan pedoman sebelum pelaksanaan. Langkah ini sesuai Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Soal 17
Dalam proses penyelesaian perkara lintas lembaga, ditemukan perbedaan interpretasi antara instansi Anda dan instansi mitra terkait penggunaan pasal tertentu dalam peraturan. Jika Anda bertugas sebagai Pengelola Penanganan Perkara, tindakan koordinatif terbaik yang seharusnya dilakukan adalah…
A. Menyampaikan hasil interpretasi lembaga sendiri tanpa membuka ruang diskusi.
B. Mengajukan rapat koordinasi resmi dengan dasar notulensi dan risalah peraturan terkait.
C. Menunggu instruksi tertulis dari pimpinan sebelum mengambil langkah komunikasi.
D. Mengirim surat keberatan langsung kepada instansi mitra tanpa pembahasan.
E. Mengacu pada interpretasi yang paling menguntungkan lembaga Anda.
Jawaban: B
Pembahasan:
Koordinasi antarinstansi harus dilakukan secara formal, tertulis, dan berbasis bukti hukum agar tercapai kesepahaman administratif. Pengajuan rapat resmi dengan notulensi menjadi langkah terbaik untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas koordinasi, sebagaimana diatur dalam prinsip interagency cooperation ASN.
Soal 18
Anda sedang menangani perkara penting yang menjadi perhatian publik. Seorang pejabat tinggi meminta agar laporan akhir diselesaikan lebih cepat meskipun beberapa bukti belum diverifikasi sepenuhnya. Jika Anda menolak, reputasi instansi bisa dipertaruhkan. Apa keputusan paling tepat?
A. Mempercepat laporan agar instansi tetap terlihat responsif.
B. Menyerahkan laporan dengan catatan bahwa bukti masih dalam tahap verifikasi.
C. Melengkapi bukti secara paralel sambil menyerahkan laporan sementara.
D. Menolak mempercepat laporan dan menjelaskan risiko hukum atas data yang belum terverifikasi.
E. Meminta rekan kerja menandatangani laporan untuk mempercepat proses.
Jawaban: D
Pembahasan:
Keputusan hukum harus berbasis pada bukti yang valid dan terverifikasi, bukan tekanan politik atau publik. Menolak percepatan yang berpotensi menimbulkan kesalahan administratif adalah bentuk integritas dan keberanian etis, sesuai prinsip due diligence dalam administrasi hukum.
Soal 19
Setelah dilakukan audit internal, ditemukan bahwa beberapa berkas perkara lama hilang karena penyimpanan fisik yang tidak teratur. Anda ditunjuk untuk menata ulang sistem arsip. Strategi paling efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan adalah…
A. Membuat lemari arsip baru dengan label warna berbeda.
B. Mengalihkan seluruh arsip ke penyimpanan digital berbasis sistem dengan hak akses terbatas.
C. Memisahkan arsip penting dan biasa tanpa pencatatan digital.
D. Menyimpan dokumen penting di ruangan pribadi yang terkunci.
E. Menghapus arsip lama agar tidak membebani ruang penyimpanan.
Jawaban: B
Pembahasan:
Transformasi digital dengan sistem arsip elektronik terkontrol (e-archive) adalah strategi paling efektif menjaga keamanan, integritas, dan aksesibilitas dokumen perkara. Pendekatan ini sesuai dengan kebijakan Government Digital Transformation Roadmap 2021–2024 serta prinsip efisiensi ASN modern.
Soal 20
Anda menerima laporan internal tentang potensi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara oleh pejabat di lembaga Anda. Namun, laporan tersebut hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti kuat. Apa langkah hukum dan administratif yang paling tepat dilakukan?
A. Menolak laporan karena belum ada bukti konkret.
B. Menyampaikan laporan ke media agar kasus mendapat perhatian publik.
C. Menerima laporan, melakukan verifikasi awal, dan melanjutkan ke aparat pengawasan internal.
D. Mengabaikan laporan agar tidak menimbulkan kegaduhan internal.
E. Mengonfrontasi pejabat yang diduga bersalah secara langsung.
Jawaban: C
Pembahasan:
ASN wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan verifikasi awal yang objektif sebelum diteruskan ke aparat pengawasan internal seperti Inspektorat. Langkah ini menjaga asas due process serta mencegah fitnah atau kesalahan prosedur dalam penegakan integritas ASN.
Tingkatkan Peluang Lolosmu Sekarang!
Jangan biarkan persiapanmu berhenti di teori. Ratusan peserta lain sudah berlatih dengan Paket Soal Premium Pengelola Penanganan Perkara PPPK/CPNS di sistem fungsional.id — berisi kumpulan soal prediktif, pembahasan mendalam, serta simulasi ujian berbasis komputer seperti tes resmi BKN.
📚 Di dalamnya, kamu akan menemukan:
- Soal-soal HOTS terbaru yang disusun sesuai kisi-kisi nasional.
- Pembahasan kontekstual dari perspektif hukum dan administrasi negara.
- Panduan strategi menjawab soal cepat dan akurat.
- Bonus: latihan waktu nyata (real-time test mode) untuk mengasah fokus dan kecepatan berpikir.
💡 Jangan hanya berharap, siapkan dirimu dengan latihan yang terarah dan teruji!
Klik sistem fungsional.id sekarang, pilih paket “Pengelola Penanganan Perkara PPPK/CPNS”, dan buktikan bahwa kamu mampu menembus seleksi ASN dengan hasil terbaik.
Kesempatan tidak datang dua kali — mereka yang siap, yang akan lolos!
