Asesmen Eselon II merupakan tahapan penting dalam proses seleksi dan evaluasi bagi pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan instansi pemerintah. Ujian ini tidak sekadar mengukur kemampuan teknis, tetapi juga menilai kapasitas manajerial, kepemimpinan strategis, serta integritas dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui asesmen ini, diharapkan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi holistik dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, serta mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan strategis instansi. Dengan kata lain, Asesmen Eselon II menjadi cerminan dari kualitas birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam contoh soal Asesmen Eselon II, disertai dengan pembahasan dan kisi-kisi yang relevan dengan tuntutan kompetensi jabatan. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi para calon pejabat yang ingin mempersiapkan diri dengan lebih matang. Melalui pemahaman terhadap bentuk soal, indikator penilaian, dan konteks kompetensi yang diukur, peserta tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki wawasan strategis yang diperlukan untuk menjadi pemimpin birokrasi yang adaptif, visioner, dan berintegritas tinggi
Kisi-Kisi Soal Asesment Eselon II (UKOM Eselon 2)
Berikut kisi-kisi Soal Asesmen Eselon II beserta penjelasan singkat pada setiap poinnya:
- Kompetensi Manajerial
Mengukur kemampuan peserta dalam mengelola sumber daya organisasi, menyusun strategi, serta mengoptimalkan kinerja tim. Soal biasanya berbentuk studi kasus yang menuntut analisis terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian program. - Kompetensi Kepemimpinan (Leadership Competency)
Menilai sejauh mana peserta mampu menjadi pemimpin visioner yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan bawahannya menuju pencapaian tujuan strategis organisasi. Fokusnya pada kepemimpinan transformasional, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. - Kompetensi Sosial Kultural
Menguji kemampuan peserta dalam beradaptasi dengan keragaman sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Poin ini menilai sensitivitas sosial, etika pelayanan publik, serta kemampuan membangun hubungan harmonis lintas budaya dan daerah. - Kompetensi Teknis (Substantif Jabatan)
Mengukur penguasaan terhadap bidang tugas yang diemban, baik dalam hal peraturan, kebijakan, maupun tata laksana teknis sesuai sektor kerja. Soal dapat berupa analisis kasus atau pilihan ganda berbasis konteks nyata di instansi pemerintahan. - Integritas dan Etika Pemerintahan
Menilai konsistensi peserta dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Soal biasanya berupa dilema etika di tempat kerja yang menuntut kemampuan menimbang secara moral dan profesional. - Orientasi Pelayanan Publik
Mengukur sejauh mana peserta memiliki komitmen terhadap kepentingan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Aspek ini menilai kemampuan memahami kebutuhan masyarakat, inovasi pelayanan, serta responsivitas terhadap keluhan publik. - Kemampuan Analisis dan Pengambilan Keputusan Strategis
Menilai kemampuan berpikir sistematis dan analitis dalam menghadapi masalah kompleks organisasi. Soal sering berbentuk simulasi kebijakan atau studi kasus multidimensi yang menguji kemampuan peserta menetapkan prioritas dan strategi. - Komunikasi dan Negosiasi Efektif
Mengukur kemampuan peserta dalam menyampaikan ide, memengaruhi pihak lain, serta membangun konsensus di antara stakeholder. Fokusnya pada diplomasi, empati, dan argumentasi yang logis serta berbasis data. - Manajemen Perubahan dan Inovasi
Menguji sejauh mana peserta mampu memimpin proses transformasi organisasi, mengelola resistensi, dan menciptakan inovasi kebijakan. Soal diarahkan pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan tuntutan masyarakat. - Pemikiran Strategis (Strategic Thinking)
Menilai kemampuan berpikir jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal organisasi. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi peluang, risiko, dan merancang strategi kebijakan yang berorientasi pada hasil nasional.
Contoh Soal Asesment Eselon II (UKOM Eselon 2)
Berikut contoh soal Asesmen Eselon II berbentuk pilihan ganda (A–E). Setiap soal HOTS, dan disertai jawaban benar serta pembahasan mendalam yang menuntut pemikiran strategis dan manajerial.
Soal 1
Sebuah dinas provinsi mengalami penurunan kepuasan publik terhadap layanan perizinan investasi—proses lambat, koordinasi antar-unit buruk, dan pengaduan masyarakat meningkat. Anda ditunjuk sebagai Kepala Dinas untuk memimpin reformasi layanan tersebut. Dalam 12 bulan ke depan Anda harus meningkatkan kepuasan publik secara signifikan tanpa anggaran tambahan yang besar. Pilihlah rencana tindakan yang paling tepat untuk mencapai target secara realistis dan berkelanjutan.
A. Susun SOP baru tunggal yang mengatur seluruh proses perizinan; lakukan sosialisasi intensif; terapkan sanksi administratif bagi petugas yang melanggar; jalankan evaluasi triwulan.
B. Bentuk tim lintas-unit (task force) kecil, lakukan pemetaan proses (process mapping) untuk mengidentifikasi hambatan kritis, pilotkan perbaikan di satu jenis izin yang paling banyak pengaduan, ukur hasil dengan KPI sederhana, lalu skala perbaikan berdasarkan bukti dalam 6–12 bulan.
C. Terapkan sistem antrean online dan janji layanan (service charter) untuk seluruh jenis perizinan; umumkan target publik; alokasikan petugas tambahan dari unit lain sementara untuk menekan antrean.
D. Lakukan audit eksternal terhadap seluruh proses perizinan; biarkan audit mengeluarkan rekomendasi; implementasikan semua rekomendasi yang disarankan auditor dalam 3 bulan untuk menunjukkan komitmen kuat.
E. Alihkan proses perizinan ke satu unit terpusat (one-stop service) dalam waktu 2 bulan; ganti kepala-kepala seksi yang dianggap tidak kompeten; umumkan perubahan untuk membangun kepercayaan publik.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Pilihan B paling realistis dan berorientasi bukti. Tanpa anggaran besar, langkah yang efektif adalah: membentuk tim lintas-unit untuk memastikan kepemilikan bersama, memetakan proses untuk menemukan hambatan utama (bottleneck), memulai pilot pada satu jenis izin yang paling bermasalah sehingga sumber daya terbatas difokuskan, dan menggunakan KPI sederhana untuk mengukur dampak. Jika pilot berhasil, model dapat diskalakan. Ini juga mengurangi risiko politik dan operasional karena perubahan bertahap berbasis data.
Soal 2
Seorang pejabat di sub-bagian pengadaan proyek infrastruktur menginformasikan Anda bahwa ada praktik “penyesuaian spesifikasi” pada paket tender yang diduga menguntungkan perusahaan mitra tertentu. Pengadaan ini baru saja selesai dan pemenang sudah diumumkan. Jika dibuka lagi akan menunda proyek prioritas yang berpotensi menyelesaikan masalah akses publik. Sebagai Kepala Dinas, langkah etis dan profesional paling tepat adalah:
A. Tutup kasus secara internal dan teruskan proyek agar tidak ada penundaan—catat temuan namun jangan laporkan ke lembaga pengawas untuk menghindari kerumitan.
B. Hentikan seluruh proyek sampai investigasi independen selesai, laporkan dugaan pelanggaran ke aparat pengawas, dan umumkan penundaan ke publik untuk menjaga transparansi.
C. Minta klarifikasi tertulis dari panitia pengadaan, ajukan verifikasi dokumen teknis oleh tim ahli internal, jika ditemukan unsur manipulasi batalkan pemenang dan buka proses tender ulang; lakukan ini sambil mempercepat paket-paket lain agar dampak pelayanan minimal.
D. Tawarkan kepada pihak pemenang peluang menyesuaikan pekerjaan agar sesuai spesifikasi, dengan pengawasan ketat dari tim internal, sehingga proyek dapat segera berjalan tanpa perlu pembatalan.
E. Serahkan sepenuhnya masalah ini kepada unit pengawasan internal kementerian pusat agar Anda tidak terlibat langsung; fokus pada mitigasi dampak sosial proyek.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pilihan C menggabungkan integritas, prosedur due process, dan pragmatisme. Langkah pertama adalah klarifikasi dan verifikasi (mencegah tindakan sewenang-wenang), lalu jika manipulasi terbukti, batalkan pemenang dan lakukan tender ulang—ini menegakkan prinsip akuntabilitas. Sambil itu, Anda mengelola dampak layanan dengan menggeser atau mempercepat paket lain sehingga masyarakat tidak dirugikan secara signifikan. Pendekatan ini menjaga reputasi instansi, memenuhi kepatuhan, dan meminimalkan risiko hukum.
Soal 3
Anggaran diskresi Dinas Anda dipangkas 15% tahun ini karena tekanan fiskal nasional. Anda bertanggung jawab memilih program yang akan dipertahankan, direstrukturisasi, atau dihentikan. Data awal menunjukkan: Program A (peningkatan kapasitas pegawai) memiliki dampak jangka panjang tinggi namun realisasi perlunya 2 tahun; Program B (subsidi alat untuk UMKM) berdampak cepat pada ekonomi lokal tapi rawan kebocoran; Program C (pemeliharaan infrastruktur primer) mencegah kerugian besar jika dilakukan sekarang; Program D (kampanye informasi publik) memiliki biaya rendah namun efeknya sulit diukur. Berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, urutkan kebijakan alokasi anggaran PRIORITAS dari paling tinggi ke paling rendah.
A. C → B → A → D
B. A → C → B → D
C. C → A → B → D
D. B → C → A → D
E. C → D → A → B
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Dengan pemangkasan anggaran, prioritas harus pada pencegahan kerugian besar dan pelayanan dasar: Program C (pemeliharaan infrastruktur primer) mencegah kerusakan mahal dan mendukung operasi layanan—ini prioritas utama. Antara A dan B, Program A (peningkatan kapasitas) memiliki dampak jangka panjang tinggi dan meningkatkan efisiensi institusi sehingga layak diberi prioritas lebih tinggi daripada subsidi yang rawan kebocoran; Program B walaupun berdampak cepat, risikonya tinggi jika kontrol lemah. Program D (kampanye) meskipun murah, sulit diukur dan kurang prioritas dibanding investasi yang mencegah kerugian nyata. Jadi urutan C → A → B → D paling sesuai dengan prinsip yang disebut.
Soal 4
Sebuah proyek revitalisasi kawasan fasilitas publik memerlukan persetujuan lahan dari komunitas lokal yang telah lama memakai area tersebut secara informal. Komunitas menuntut jaminan pekerjaan bagi warga lokal dan ruang publik yang tetap terjaga. Developer swasta menawarkan kompensasi finansial besar tetapi berencana memaksimalkan area komersial sehingga mengurangi ruang terbuka hijau. Sebagai pemimpin proyek, strategi negosiasi yang paling seimbang (menjaga kepentingan publik, kelayakan proyek, dan keberlanjutan) adalah:
A. Pilih developer dengan kompensasi besar; gunakan dana kompensasi untuk memberikan bantuan langsung ke komunitas dan bangun ruang terbuka alternatif di lokasi lain.
B. Tolak developer; cari alternatif pendanaan publik agar seluruh desain dapat dikontrol untuk menjaga ruang hijau.
C. Ajukan syarat: developer boleh mengembangkan komersial tapi wajib menyerahkan persentase lahan untuk ruang publik permanen + skema prioritas rekrutmen lokal + mekanisme pengawasan bersama (community oversight committee). Jika developer menolak, batalkan kerja sama.
D. Kompromikan: kurangi ruang hijau sedikit demi meningkatkan investasi komersial sekarang; jamin pekerjaan sementara untuk warga lokal tanpa ikatan jangka panjang.
E. Serahkan keputusan ke DPRD setempat agar proses lebih demokratis dan menghindari tanggung jawab publik bagi Anda.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pilihan C menyeimbangkan kebutuhan komersial dan kewajiban publik. Dengan persyaratan yang jelas—alokasi lahan untuk ruang publik permanen, prioritas rekrutmen lokal, dan mekanisme pengawasan komunitas—kebijakan tersebut menjamin nilai bersama (shared value) dan akuntabilitas. Ini juga mengurangi risiko konflik sosial pasca-proyek. Menetapkan syarat adalah tindakan negosiasi yang kuat: memberikan opsi bagi developer namun pada kerangka yang melindungi kepentingan publik. Jika developer menolak, opsi pembatalan memberikan leverage.
Soal 5
Dinas Anda memiliki data layanan kesehatan primer: angka kunjungan menurun 20% selama dua tahun terakhir sementara keluhan pasien tentang waktu tunggu meningkat. Analisis awal menunjukkan rasio tenaga kesehatan per fasilitas relatif stabil, tetapi distribusi beban kerja tidak merata—beberapa puskesmas kewalahan sementara yang lain underutilized. Anda diminta merancang intervensi berbasis data untuk meningkatkan akses layanan dan mengurangi waktu tunggu dalam 9 bulan. Pilih paket kebijakan HIGHEST-IMPACT yang paling mungkin berhasil.
A. Rotasi pegawai secara berkala antar puskesmas untuk menyeimbangkan beban kerja; tingkatkan jam operasional puskesmas yang underutilized; kampanye promosi untuk mengarahkan pasien ke fasilitas yang lebih lengang.
B. Tambah jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang kewalahan dengan mutasi permanen dari puskesmas underutilized; jalankan audit kinerja setiap bulan.
C. Terapkan sistem rujukan elektronik terpusat untuk mengarahkan pasien otomatis ke fasilitas dengan kapasitas kosong pada hari tertentu; lakukan pelatihan singkat sistem untuk staf.
D. Bangun puskesmas baru di daerah yang kewalahan untuk menambah kapasitas; rekrut tenaga baru sesuai proyeksi beban populasi.
E. Luncurkan program digital appointment & triase online tanpa mengubah alokasi tenaga—harapkan pasien mengatur sendiri kunjungan sehingga beban merata.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Sistem rujukan elektronik yang cerdas (opsi C) memungkinkan penyeimbangan beban dinamis berdasarkan kapasitas real-time tanpa perlu memindahkan pegawai secara besar-besaran atau membangun infrastruktur baru. Implementasi dalam 9 bulan mungkin feasible jika memulai pilot pada jaringan puskesmas terdekat. Sistem ini mengurangi waktu tunggu dengan mengarahkan pasien ke fasilitas dengan kapasitas kosong, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan meminimalkan gangguan organisasi. Pelatihan singkat staf memastikan adopsi dan menurunkan resistensi.
Soal 6
Suatu daerah mengalami krisis air bersih akibat kekeringan panjang. Warga mulai melakukan protes, sementara anggaran penanggulangan bencana sudah terserap 90%. Sebagai Kepala Dinas yang bertanggung jawab, Anda diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis dalam waktu 3 minggu sambil menyiapkan solusi jangka panjang. Langkah paling efektif dan realistis yang seharusnya Anda ambil adalah:
A. Mengeluarkan surat edaran penghematan air kepada seluruh masyarakat dan menunggu bantuan pusat tiba.
B. Mengajukan permintaan darurat ke BNPB dan menunggu persetujuan untuk penambahan anggaran sebelum bertindak.
C. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan sektor swasta untuk mobilisasi tangki air sementara, melakukan redistribusi sumber air dari wilayah tetangga, sambil menyiapkan rencana jangka panjang sistem penampungan air hujan.
D. Menutup sementara seluruh penggunaan industri dan komersial agar pasokan air cukup untuk rumah tangga.
E. Mengadakan sidak ke lapangan dan melakukan teguran kepada petugas yang dianggap lamban dalam menanggapi keluhan masyarakat.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pilihan C paling menunjukkan kepemimpinan adaptif yang tanggap situasi krisis. Pendekatan kolaboratif (lintas instansi dan sektor swasta) mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa menunggu anggaran baru. Redistribusi pasokan sementara menjaga stabilitas layanan, sedangkan perencanaan jangka panjang menunjukkan visi berkelanjutan.
Soal 7
Pemerintah daerah Anda merencanakan relokasi pasar tradisional ke lokasi baru yang lebih modern. Namun, sebagian besar pedagang menolak karena khawatir kehilangan pelanggan dan meningkatnya biaya sewa. Jika proyek ini gagal berjalan, potensi investasi swasta di sekitar kawasan tersebut juga bisa batal. Sebagai pejabat pengambil keputusan, langkah strategis yang paling tepat adalah:
A. Tetap melanjutkan relokasi dengan alasan efisiensi dan modernisasi kota karena program sudah disetujui DPRD.
B. Mengundang perwakilan pedagang untuk dialog, memetakan dampak sosial ekonomi, dan menyesuaikan skema sewa atau subsidi awal untuk masa transisi.
C. Mengalihkan proyek ke sektor lain yang tidak menimbulkan resistensi masyarakat agar target RPJMD tetap tercapai.
D. Menunda proyek tanpa batas waktu sampai seluruh pedagang setuju agar tidak menimbulkan konflik sosial.
E. Mengarahkan aparat untuk menertibkan pedagang yang menolak, sambil melakukan sosialisasi pasca-relokasi.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Pendekatan dialog dan adaptasi kebijakan (opsi B) mencerminkan prinsip evidence-based policy making serta empati terhadap dampak sosial. Relokasi pasar bukan hanya soal infrastruktur, tetapi perubahan perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menyesuaikan skema sewa atau subsidi transisi, pemerintah menunjukkan kepekaan sosial tanpa kehilangan arah pembangunan.
Soal 8
Anda menemukan bahwa beberapa bawahan menerima bingkisan dari kontraktor proyek sebagai “ucapan terima kasih”. Mereka beralasan nilai barang kecil dan tidak memengaruhi keputusan proyek. Sebagai pimpinan unit kerja, sikap yang paling sesuai dengan prinsip integritas ASN adalah:
A. Mengabaikan hal itu karena nilainya kecil dan dianggap bentuk sopan santun.
B. Meminta mereka mengembalikan bingkisan dan melaporkan kejadian tersebut ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
C. Menyimpan barang tersebut di kantor sebagai inventaris agar tidak dianggap gratifikasi pribadi.
D. Memberikan peringatan lisan dan meminta mereka berhati-hati ke depan tanpa melaporkannya.
E. Menunggu hasil audit inspektorat sebelum mengambil tindakan agar tidak dianggap gegabah.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Opsi B adalah langkah yang sesuai dengan prinsip integritas ASN dan ketentuan gratifikasi control system di pemerintahan. Pengembalian dan pelaporan memastikan transparansi dan menjadi contoh etika kepada bawahan. Sikap ini memperkuat budaya antikorupsi dan mencegah pembenaran perilaku yang bisa berkembang menjadi pelanggaran serius.
Soal 9
Setelah terjadi kesalahan teknis dalam penyaluran bantuan sosial, masyarakat menuduh adanya penyalahgunaan dana. Media sosial ramai dengan kritik dan pemberitaan negatif. Sebagai pejabat publik, langkah komunikasi yang paling tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah:
A. Membiarkan isu mereda sendiri sambil memperbaiki sistem internal agar tidak muncul lagi.
B. Mengeluarkan klarifikasi resmi melalui juru bicara dengan menyalahkan pihak vendor penyedia sistem.
C. Mengadakan konferensi pers, menjelaskan secara transparan penyebab kesalahan, langkah korektif yang telah diambil, dan membuka kanal aduan publik untuk verifikasi data penerima bantuan.
D. Melaporkan seluruh akun media sosial yang menyebarkan tuduhan untuk menjaga nama baik instansi.
E. Menginstruksikan bawahan untuk tidak memberikan komentar apa pun kepada media sampai ada keputusan akhir dari pusat.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Transparansi dan komunikasi dua arah (opsi C) adalah kunci mengembalikan kepercayaan publik. Dengan mengakui kesalahan teknis, menjelaskan perbaikan, dan membuka kanal verifikasi publik, instansi menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan. Pendekatan ini membangun public trust dan memperkuat citra akuntabel.
Soal 10
Kementerian menginstruksikan seluruh dinas untuk beralih ke sistem pelayanan digital dalam 6 bulan. Namun, sebagian besar staf Anda berusia di atas 45 tahun dan menunjukkan resistensi terhadap penggunaan teknologi. Untuk memastikan transisi berjalan lancar, strategi implementasi paling tepat adalah:
A. Menetapkan target wajib tanpa toleransi; staf yang tidak mampu menyesuaikan akan diganti dengan tenaga muda.
B. Melaksanakan pelatihan digital bertahap berbasis peran, menyediakan mentor internal, dan memberi penghargaan bagi unit yang paling cepat beradaptasi.
C. Mengontrak konsultan teknologi untuk mengelola sistem secara penuh agar staf tidak terbebani.
D. Membiarkan staf senior tetap menggunakan cara manual selama tidak menghambat pelayanan.
E. Memaksa seluruh staf mengikuti pelatihan dalam waktu bersamaan agar percepatan implementasi tidak tertunda.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Opsi B menunjukkan strategi perubahan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelatihan berbasis peran membantu setiap pegawai belajar sesuai kebutuhannya, sedangkan mentor internal memperkuat dukungan sejawat. Penghargaan (reward system) meningkatkan motivasi intrinsik dan mengurangi resistensi. Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi perubahan budaya kerja.
Soal 11
Anda menjabat sebagai Kepala Dinas yang baru dilantik. Program unggulan dari pejabat sebelumnya dinilai kurang relevan dengan kebutuhan daerah saat ini, namun sudah terlanjur masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan disetujui DPRD. Jika Anda membatalkannya, ada risiko politis dan konflik dengan legislatif. Langkah strategis terbaik yang seharusnya Anda ambil adalah:
A. Batalkan program tersebut karena tidak sesuai kebutuhan publik, meski harus berhadapan dengan DPRD.
B. Jalankan program sebagaimana rencana lama untuk menjaga stabilitas politik dan hubungan kelembagaan.
C. Evaluasi program secara objektif dengan audit kinerja cepat, sampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada DPRD, lalu usulkan realokasi anggaran berbasis data.
D. Serahkan keputusan sepenuhnya kepada Sekda dan hanya mengikuti arahan yang sudah ada untuk menghindari konflik.
E. Alihkan anggaran ke program baru tanpa mengubah dokumen perencanaan agar tidak menimbulkan resistensi politik.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Langkah paling strategis adalah evaluasi berbasis data yang melibatkan mekanisme formal DPRD. Dengan melakukan audit cepat, Anda tidak langsung menolak warisan pejabat lama, melainkan memberi dasar objektif untuk perubahan kebijakan. Cara ini menjaga hubungan politik, memperlihatkan kepemimpinan berbasis bukti (evidence-based leadership), dan tetap mengutamakan kepentingan publik.
Soal 12
Hasil survei kepuasan kerja ASN di instansi Anda menunjukkan skor rendah pada aspek “penghargaan terhadap kinerja” dan “kesempatan pengembangan karier”. Sebagai pimpinan, langkah yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai adalah:
A. Memberi insentif finansial tambahan bagi pegawai berprestasi setiap akhir tahun.
B. Mengadakan program pelatihan bersertifikat bagi seluruh pegawai tanpa membedakan level jabatan.
C. Mengembangkan sistem penilaian kinerja berbasis hasil (output & outcome), memberi penghargaan nonfinansial seperti promosi, dan menciptakan jalur pengembangan karier yang transparan.
D. Memperketat aturan kehadiran agar disiplin meningkat sehingga kinerja otomatis membaik.
E. Membentuk tim motivasi internal untuk memberi ceramah inspiratif setiap minggu.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Kepemimpinan transformasional menekankan empowerment dan recognition. Dengan membangun sistem kinerja berbasis hasil dan jalur karier transparan, pegawai merasa dihargai atas kontribusi nyata. Penghargaan nonfinansial seperti promosi dan kesempatan belajar lebih berkelanjutan dibanding insentif uang.
Soal 13
Pemerintah daerah Anda ingin memperluas program “Sekolah Gratis” untuk seluruh siswa SMA, namun anggaran pendidikan sudah terbatas. Jika program tetap dijalankan tanpa penyesuaian, alokasi untuk pelatihan guru dan sarana belajar akan berkurang drastis. Langkah strategis terbaik adalah:
A. Menjalankan program sepenuhnya karena pendidikan gratis merupakan janji politik utama kepala daerah.
B. Membatasi program hanya untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan mekanisme verifikasi data terpadu.
C. Mencari pinjaman daerah untuk menutup kekurangan anggaran agar semua siswa tetap mendapatkan manfaat.
D. Mengurangi anggaran sektor lain seperti kesehatan untuk mempertahankan program.
E. Menunda pelaksanaan program hingga anggaran tahun berikutnya lebih stabil.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Opsi B menyeimbangkan keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal. Dengan fokus pada keluarga berpenghasilan rendah, pemerintah tetap menjaga akses pendidikan bagi yang membutuhkan sambil mempertahankan kualitas guru dan sarana. Pendekatan ini berbasis targeted policy yang efisien dan terukur.
Soal 14
Dalam pelaksanaan program lintas sektor antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga proses verifikasi penerima bantuan kesehatan terhambat. Kedua kepala bidang saling menyalahkan dan komunikasi macet. Sebagai pejabat eselon II yang memimpin koordinasi, langkah Anda yang paling efektif adalah:
A. Memanggil kedua pihak dan memberikan teguran keras agar segera mempercepat verifikasi.
B. Mengambil alih seluruh proses ke satu dinas agar koordinasi lebih mudah.
C. Membentuk tim kerja lintas dinas dengan mandat jelas, SOP bersama, dan sistem data terpadu sebagai dasar verifikasi penerima manfaat.
D. Menunda pelaksanaan program sampai kedua pihak menemukan solusi sendiri.
E. Meminta Sekda turun tangan langsung untuk menyelesaikan konflik.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pendekatan sistemik dan kolaboratif (opsi C) paling efektif. Pembentukan tim lintas dinas dan SOP bersama memastikan kejelasan peran dan mekanisme kerja, menghindari ego sektoral. Sistem data terpadu menguatkan koordinasi berbasis fakta, bukan asumsi.
Soal 15
Evaluasi kinerja pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan waktu penyelesaian rata-rata 10 hari, padahal target nasional 3 hari. Hasil wawancara menunjukkan keterlambatan terjadi karena proses tanda tangan berjenjang dan pengecekan manual berulang. Sebagai pimpinan instansi, solusi kebijakan terbaik adalah:
A. Menambah pegawai baru untuk mempercepat proses tanda tangan dan verifikasi manual.
B. Menerapkan sistem tanda tangan elektronik terintegrasi dengan dashboard pemantauan progres layanan.
C. Menyederhanakan prosedur dengan memangkas satu level tanda tangan tanpa mengganti sistem manual.
D. Mengadakan pelatihan kedisiplinan agar pegawai lebih cepat bekerja.
E. Menetapkan target harian ketat dan memberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar tenggat.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Transformasi digital (opsi B) memberikan solusi struktural terhadap masalah kecepatan dan akurasi layanan. Sistem tanda tangan elektronik dan dashboard memotong waktu tunggu, meningkatkan transparansi, serta mendukung pengawasan real-time. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip smart governance dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Soal 16
Setelah penerapan sistem kerja digital di instansi Anda, beberapa pejabat dan staf senior menolak beradaptasi dengan alasan tidak terbiasa menggunakan teknologi. Akibatnya, implementasi sistem menjadi lambat dan banyak data belum terinput. Langkah paling tepat yang Anda ambil sebagai pimpinan adalah:
A. Memerintahkan seluruh staf senior untuk segera mengikuti pelatihan teknologi dan memberikan sanksi bagi yang tidak mampu menyesuaikan diri.
B. Menunda implementasi sistem digital sampai semua pegawai siap sepenuhnya agar tidak ada resistensi.
C. Melibatkan pegawai senior dalam proses perbaikan sistem dan menunjuk mereka sebagai mentor perubahan agar merasa dihargai dan berkontribusi.
D. Mengganti pegawai yang tidak mau berubah dengan tenaga baru yang lebih melek teknologi.
E. Menugaskan tim IT untuk mengurus semua urusan digital tanpa perlu melibatkan pegawai lain.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pendekatan kepemimpinan adaptif menuntut pimpinan untuk melibatkan, bukan memaksa. Dengan menjadikan pegawai senior sebagai bagian dari solusi (mentor perubahan), resistensi dapat berubah menjadi dukungan. Langkah ini memperkuat rasa memiliki dan mempercepat adopsi inovasi secara kultural.
Soal 17
Dalam rapat pimpinan, Anda menerima dua laporan berbeda: satu menunjukkan peningkatan kinerja program pengentasan kemiskinan sebesar 20%, sementara laporan lain dari BPS menunjukkan jumlah warga miskin justru naik. Apa langkah strategis Anda?
A. Meminta klarifikasi tertulis dari kedua pihak tanpa mengambil tindakan sampai data disepakati.
B. Memilih laporan internal karena lebih cepat dan mencerminkan realisasi program di lapangan.
C. Membentuk tim analisis data terpadu lintas instansi untuk melakukan data reconciliation dan mencari akar perbedaan metodologi pengukuran.
D. Menghentikan program sementara sampai data benar-benar valid.
E. Mengabaikan perbedaan karena fluktuasi data adalah hal yang wajar.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Perbedaan data menunjukkan masalah integrasi sistem dan metodologi. Opsi C memperlihatkan kepemimpinan berbasis evidence-based decision making. Dengan membentuk tim lintas instansi, keputusan menjadi kredibel dan kolaboratif, serta meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah.
Soal 18
Terjadi kebocoran data publik di instansi Anda akibat kelalaian pihak ketiga yang mengelola server. Media mulai menyorot kasus ini, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan sistem pemerintah. Langkah pertama yang paling tepat Anda lakukan adalah:
A. Mengeluarkan pernyataan publik bahwa kebocoran data bukan tanggung jawab instansi karena dikelola vendor.
B. Segera membentuk tim krisis internal, melakukan investigasi cepat, menonaktifkan akses berisiko, dan memberikan laporan awal transparan kepada publik.
C. Menunggu hasil audit keamanan dari vendor sebelum memberi pernyataan publik.
D. Menghapus seluruh data dari sistem untuk menghindari kebocoran lanjutan.
E. Menyalahkan pihak vendor secara terbuka untuk menjaga reputasi instansi.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Dalam manajemen krisis, kecepatan dan transparansi adalah kunci. Opsi B menunjukkan tanggung jawab pimpinan terhadap situasi darurat tanpa menunda tindakan. Pembentukan tim krisis internal menunjukkan kontrol dan kepemimpinan, sementara laporan transparan menjaga kepercayaan publik.
Soal 19
Seorang rekan sejawat sesama pejabat eselon II mengajak Anda berinvestasi dalam proyek pembangunan yang sedang dilelang oleh instansi Anda, dengan imbalan keuntungan pribadi. Ia menjelaskan bahwa peluangnya besar dan “tidak akan diketahui”. Sikap Anda yang paling tepat adalah:
A. Menolak tawaran tersebut secara tegas dan melaporkan kepada aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).
B. Menolak secara halus agar tidak merusak hubungan kerja.
C. Mengikuti saja karena tidak berperan langsung dalam proses lelang.
D. Mendiamkan saja tawaran itu tanpa mengambil tindakan.
E. Membicarakan dengan pejabat lain untuk meminta pertimbangan sebelum memutuskan.
Jawaban benar: A
Pembahasan:
Etika pemerintahan dan integritas publik mengharuskan pejabat untuk menolak dan melaporkan konflik kepentingan. Opsi A mencerminkan komitmen terhadap prinsip zero tolerance on corruption dan memperkuat budaya antisuap di birokrasi.
Soal 20
Sebagai Kepala Dinas, Anda diminta menyusun arah kebijakan lima tahun ke depan. Kepala daerah menekankan pentingnya transformasi digital, namun pegawai dan sistem masih tradisional. Apa pendekatan strategis terbaik untuk membangun visi tersebut?
A. Fokus pada pembelian infrastruktur TI dan perangkat keras terlebih dahulu agar transformasi digital dapat segera berjalan.
B. Menyusun blueprint transformasi digital yang mencakup aspek SDM, proses bisnis, budaya organisasi, dan teknologi, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
C. Menyusun visi transformasi digital secara internal tanpa melibatkan pihak eksternal untuk menjaga kerahasiaan.
D. Mengadopsi sistem digital dari daerah lain yang sudah berhasil agar tidak perlu membuat perencanaan baru.
E. Menunggu petunjuk teknis dari pusat sebelum membuat arah kebijakan daerah.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Transformasi digital bukan sekadar teknologi, tetapi perubahan budaya dan proses kerja. Opsi B adalah langkah paling komprehensif karena mengintegrasikan empat pilar utama: SDM, sistem, budaya, dan teknologi. Pendekatan ini menunjukkan visi strategis yang partisipatif dan berorientasi masa depan.
Siap Naik Level Jadi Pemimpin Birokrasi Unggul?
Jangan hanya sekadar membaca contoh soal — kuasai strategi dan pola asesmen Eselon II secara menyeluruh!
Melalui Paket Soal Asesmen Eselon II di fungsional.id, Anda akan mendapatkan:
- Ratusan soal HOTS dan pembahasan mendalam, disusun sesuai kisi-kisi resmi,
- Simulasi asesmen berbasis kompetensi yang menyerupai ujian sebenarnya,
- Panduan belajar yang membantu Anda memahami cara berpikir strategis, analitis, dan visioner seperti pejabat JPT Pratama sejati.
🔥 Jangan tunggu sampai kesempatan promosi lewat begitu saja.
Klik sekarang di fungsional.id dan buktikan bahwa Anda siap menempati posisi pimpinan dengan integritas, inovasi, dan kompetensi terbaik!
