Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri nasional sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam rangka memperkuat kapasitas dan kapabilitas industri dalam negeri menghadapi persaingan global yang semakin ketat, Kemenperin secara berkala membuka Seleksi Terbuka untuk mengisi posisi Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, sebuah jabatan strategis yang memegang peranan krusial dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, kajian teknis, dan telaah strategis terkait penguatan daya saing industri manufaktur nasional, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), substitusi impor, pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi, serta fasilitasi akselerasi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menghadapi Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Kemenperin membutuhkan persiapan yang sangat komprehensif, mengingat tahapan seleksi yang ketat mencakup seleksi administrasi, penulisan makalah/policy brief, asesmen kompetensi, hingga wawancara mendalam oleh Panitia Seleksi yang menilai kedalaman penguasaan kebijakan industri, kemampuan analisis strategis, dan kesiapan memberikan rekomendasi kebijakan yang inovatif dan berbasis bukti. Untuk membantu para calon peserta dalam mempersiapkan diri secara optimal, artikel ini menghadirkan lebih dari 150 soal latihan pilihan ganda lengkap beserta kunci jawaban dan pembahasan yang disusun berdasarkan karakteristik materi seleksi Staf Ahli Menteri Kemenperin. Dengan berlatih secara konsisten menggunakan kumpulan soal ini, diharapkan calon peserta dapat memperdalam wawasan kebijakan industri nasional, mempertajam kemampuan analisis, serta tampil maksimal dalam setiap tahapan seleksi yang sesungguhnya.
Mengenal Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Kemenperin Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri adalah jabatan struktural strategis setingkat eselon I yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan, kajian teknis, dan telaah strategis kepada Menteri Perindustrian terkait upaya penguatan daya saing dan kemampuan industri manufaktur nasional secara menyeluruh. Posisi ini memegang peranan kunci dalam merumuskan langkah-langkah strategis penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), substitusi impor, pengembangan rantai nilai industri, peningkatan kapasitas industri berbasis inovasi dan teknologi, serta fasilitasi program akselerasi industrialisasi yang inklusif dan berdaya saing global. Seleksi terbuka untuk posisi ini dilaksanakan secara transparan dan kompetitif, terbuka bagi PNS yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan Kemenperin.
Calon peserta yang ingin mengikuti seleksi ini wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ketat, di antaranya berstatus PNS aktif dengan pangkat dan golongan yang sesuai jenjang eselon I, memiliki rekam jejak kinerja yang sangat baik, berpengalaman di bidang kebijakan industri atau bidang yang relevan, serta memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terstandarisasi. Proses seleksi dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan seleksi administrasi, penulisan makalah/policy brief, asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural melalui metode assessment center, serta wawancara akhir oleh Panitia Seleksi, dengan seluruh informasi resmi diumumkan melalui laman kemenperin.go.id
Tugas, Fungsi, Dan Peran Staf Ahli Menteri Kemenperin Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri adalah salah satu jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) di lingkungan Kemenperin. Posisi ini bertugas memberikan rekomendasi kebijakan, telaah strategis, dan kajian teknis kepada Menteri Perindustrian terkait seluruh aspek penguatan kemampuan dan daya saing industri dalam negeri, mencakup peningkatan TKDN, substitusi impor, penguatan rantai pasok industri nasional, pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi tinggi, serta fasilitasi program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang menjadi program prioritas nasional.
Dalam menjalankan fungsinya, Staf Ahli Menteri bidang ini memiliki beberapa tugas pokok yang saling berkaitan sebagai berikut:
1. Perumusan Rekomendasi Kebijakan TKDN
Kemenperin telah mereformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menghadirkan sistem yang semakin transparan, akuntabel, mudah, dan cepat melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Staf Ahli berperan memberikan telaah dan rekomendasi terkait implementasi kebijakan TKDN agar dapat memperkuat daya saing industri nasional dan mendorong penggunaan produk dalam negeri secara optimal.
2. Penguatan Struktur dan Kemampuan Industri Nasional
Staf Ahli memberikan kajian strategis tentang penguatan struktur industri dari hulu ke hilir, mencakup pengembangan industri andalan, industri prioritas, dan industri strategis yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional, termasuk mendorong substitusi impor pada sektor-sektor yang masih bergantung pada produk luar negeri.
3. Fasilitasi Program P3DN
Melakukan telaah dan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, memastikan seluruh instansi pemerintah dan BUMN mengutamakan produk industri dalam negeri yang telah tersertifikasi TKDN.
4. Pengembangan Industri Berbasis Inovasi dan Teknologi
Memberikan rekomendasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem inovasi industri nasional, penguatan riset dan pengembangan teknologi industri, serta akselerasi adopsi industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing manufaktur Indonesia di era transformasi digital.
5. Koordinasi dan Advokasi Kebijakan Industri
Kemenperin memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam konteks ini, Staf Ahli berperan sebagai jembatan koordinasi antara Menteri Perindustrian dengan pemangku kepentingan industri, asosiasi pengusaha, lembaga riset, dan instansi pemerintah lainnya dalam memperkuat sinergi kebijakan industri nasional.
Kisi-Kisi Materi Seleksi Staf Ahli Menteri Kemenperin Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
Seleksi Terbuka JPT Kemenperin dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menpan-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif. Tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi, asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural, uji kompetensi teknis, penulisan makalah/presentasi, dan wawancara akhir. Berikut kisi-kisi materinya secara lengkap:
A. Seleksi Administrasi
Tahap pertama bersifat gugur dengan menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.
- Verifikasi status PNS aktif, pangkat/golongan minimal, dan masa kerja di jabatan sebelumnya.
- SKP 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja minimal “Baik”.
- LHKPN/LHKASN 3 tahun terakhir yang telah dilaporkan.
- Surat rekomendasi PPK instansi asal dan surat pernyataan bersedia ditempatkan.
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau proses pemeriksaan pelanggaran.
B. Asesmen Kompetensi (BKN Assessment Center)
Para kandidat JPT akan menghadapi rangkaian pengujian yang dirancang menyerupai situasi nyata kepemimpinan, mulai dari tes psikometri, wawancara berbasis kompetensi, hingga tiga simulasi utama: analisis kasus strategis, penyusunan proposal kebijakan, dan Leaderless Group Discussion (LGD).
1. Kompetensi Manajerial
- Integritas — konsistensi antara perkataan dan tindakan dalam pengelolaan kebijakan industri.
- Kerjasama — membangun sinergi lintas unit, kementerian, dan asosiasi industri.
- Komunikasi — menyampaikan rekomendasi kebijakan secara efektif kepada Menteri dan pemangku kepentingan.
- Orientasi pada Hasil — menetapkan target, memantau capaian TKDN, dan memastikan pelaksanaan program P3DN.
- Pelayanan Publik — memberikan layanan prima kepada pelaku industri yang membutuhkan dukungan kebijakan.
- Pengembangan Diri dan Orang Lain — mendorong inovasi dan pengembangan kapasitas industri nasional secara berkelanjutan.
- Mengelola Perubahan — memimpin transformasi kebijakan industri secara adaptif dan responsif terhadap dinamika global.
- Pengambilan Keputusan — menganalisis isu industri secara komprehensif dan mengambil rekomendasi berbasis bukti dan data.
2. Kompetensi Sosial Kultural
- Kemampuan memahami keberagaman pelaku industri dari berbagai latar belakang daerah dan skala usaha.
- Kepekaan terhadap isu sosial dampak industrialisasi bagi masyarakat dan lingkungan.
- Kemampuan berkolaborasi lintas sektor dengan asosiasi industri, akademisi, dan mitra internasional.
C. Uji Kompetensi Teknis
Mengukur penguasaan substansi kebijakan industri yang relevan dengan jabatan Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri.
1. Kebijakan Industri Nasional
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai landasan hukum utama kebijakan industri nasional.
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Make in Indonesia.
- Kebijakan industri prioritas: industri manufaktur, industri berbasis agro, industri kimia, logam, mesin, dan elektronika.
- Program Pendalaman, Penguatan, dan Penyebaran (P3) Industri.
2. TKDN dan P3DN
- Kemenperin telah mereformasi kebijakan TKDN melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), dengan menghadirkan sistem yang semakin transparan, akuntabel, mudah, dan cepat.
- Mekanisme sertifikasi TKDN melalui Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dan skema self declare untuk industri kecil.
- Kebijakan P3DN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN.
- Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai platform pengelolaan data TKDN.
3. Substitusi Impor dan Penguatan Rantai Pasok
- Kebijakan substitusi impor 35% produk industri manufaktur.
- Penguatan rantai nilai industri dari hulu ke hilir.
- Pengembangan kawasan industri dan klaster industri nasional.
- Kebijakan industri pertahanan dan keamanan dalam negeri.
4. Transformasi Industri 4.0
- Peta jalan Making Indonesia 4.0 di lima sektor prioritas.
- Adopsi teknologi digital, otomasi, dan kecerdasan buatan dalam industri manufaktur.
- Pengembangan ekosistem inovasi: pusat inovasi, inkubator industri, dan kolaborasi industri-riset.
- Transisi industri menuju ekonomi hijau dan industri berkelanjutan.
D. Penulisan Makalah / Policy Brief
Peserta diminta menyusun makalah atau policy brief dengan tema yang berkaitan dengan bidang jabatan.
- Identifikasi isu strategis penguatan kemampuan industri dalam negeri yang relevan dan aktual.
- Analisis kebijakan berbasis data dan bukti empiris (evidence-based policy analysis).
- Rekomendasi kebijakan yang inovatif, terukur, dan implementatif.
- Kemampuan penulisan yang sistematis, logis, dan komunikatif kepada pengambil kebijakan.
- Presentasi makalah di hadapan Panitia Seleksi secara lugas dan meyakinkan.
E. Wawancara Akhir
Tahapan wawancara merupakan bagian dari rangkaian seleksi terbuka JPT Kemenperin yang bersifat kompetitif. Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk menilai aspek yang tidak terukur melalui tes tertulis.
- Motivasi dan visi kepemimpinan dalam memperkuat kemampuan industri dalam negeri.
- Pemahaman mendalam tentang isu strategis TKDN, substitusi impor, dan daya saing industri.
- Pengalaman kepemimpinan dan manajemen kebijakan industri yang relevan.
- Rencana kerja 100 hari pertama sebagai Staf Ahli Menteri.
- Integritas, rekam jejak, dan kesesuaian nilai dengan budaya organisasi Kemenperin.
F. Tips Persiapan
- Pelajari UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menperin No. 35 Tahun 2025 sebagai referensi utama.
- Kuasai data industri terkini: kontribusi manufaktur terhadap PDB, capaian TKDN, dan progress Making Indonesia 4.0.
- Siapkan makalah/policy brief yang mengangkat isu industri aktual dengan rekomendasi yang konkret dan terukur.
- Latih kemampuan presentasi dan komunikasi kebijakan yang lugas dan berbasis data.
- Pantau portal seleksi resmi Kemenperin di seleksijpt.kemenperin.go.id.
Contoh Soal Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri KEMENPERIN
Persiapkan diri menghadapi Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN) dengan berlatih soal-soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS). Kumpulan soal berikut disusun mengacu pada kisi-kisi seleksi yang mencakup kompetensi manajerial, sosial kultural, kompetensi teknis, penyusunan policy brief, hingga wawancara akhir. Setiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan singkat untuk membantu Anda memahami pola berpikir analitis, evaluatif, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan dalam proses seleksi JPT secara lebih efektif.
Soal 1
Seorang calon peserta Seleksi Terbuka JPT telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, namun diketahui belum melaporkan LHKPN selama tiga tahun terakhir sesuai ketentuan. Apa keputusan yang paling tepat dalam proses seleksi?
A. Tetap mengikuti seluruh tahapan seleksi karena pengalaman kerjanya sangat baik.
B. Diberikan waktu melengkapi dokumen setelah asesmen selesai.
C. Digugurkan pada tahap administrasi karena tidak memenuhi persyaratan wajib.
D. Tetap lolos jika mendapat rekomendasi dari atasannya.
E. Diperbolehkan mengikuti wawancara terlebih dahulu.
Jawaban: C
Pembahasan:
Tahap administrasi bersifat gugur. Kelengkapan dokumen, termasuk pelaporan LHKPN/LHKASN sesuai persyaratan, merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum peserta mengikuti tahapan berikutnya.
Soal 2
Dalam Assessment Center, peserta diminta menyelesaikan konflik antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan asosiasi usaha terkait implementasi kebijakan TKDN. Kompetensi yang paling dominan dinilai adalah…
A. Kemampuan berhitung.
B. Kerja sama dan komunikasi.
C. Kemampuan mengetik cepat.
D. Hafalan regulasi.
E. Kemampuan menyusun laporan keuangan.
Jawaban: B
Pembahasan:
Kasus tersebut menuntut kemampuan membangun kolaborasi, bernegosiasi, serta menyampaikan solusi kepada berbagai pihak sehingga aspek kerja sama dan komunikasi menjadi kompetensi utama.
Soal 3
Sebuah industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor meskipun produk sejenis dapat diproduksi di dalam negeri. Sebagai Staf Ahli Menteri, rekomendasi kebijakan yang paling tepat adalah…
A. Menghapus seluruh impor secara langsung.
B. Meningkatkan pajak seluruh barang impor tanpa kajian.
C. Mendorong program substitusi impor melalui penguatan kapasitas industri dalam negeri secara bertahap.
D. Membatasi produksi industri nasional.
E. Menghapus seluruh kebijakan TKDN.
Jawaban: C
Pembahasan:
Substitusi impor dilakukan secara bertahap melalui peningkatan daya saing industri nasional, bukan dengan pelarangan impor secara ekstrem yang dapat mengganggu rantai pasok.
Soal 4
Suatu kementerian lebih memilih produk impor meskipun tersedia produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN. Langkah pertama yang paling tepat dilakukan Staf Ahli Menteri adalah…
A. Menutup pengadaan kementerian tersebut.
B. Memberikan sanksi pidana kepada pejabat pengadaan.
C. Melakukan telaah penyebab, koordinasi, serta memberikan rekomendasi implementasi P3DN.
D. Membatalkan seluruh proyek pemerintah.
E. Mengganti seluruh pejabat pengadaan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Staf Ahli berperan memberikan telaah strategis dan rekomendasi kebijakan, termasuk koordinasi lintas instansi agar implementasi P3DN berjalan optimal.
Soal 5
Sebuah perusahaan kecil mengeluhkan proses sertifikasi TKDN yang dianggap rumit. Berdasarkan kebijakan terbaru, solusi yang paling relevan adalah…
A. Menghapus kewajiban sertifikasi.
B. Mengalihkan seluruh proses ke pemerintah daerah.
C. Memanfaatkan mekanisme self declare sesuai ketentuan bagi industri kecil.
D. Menggunakan sertifikat perusahaan lain.
E. Mengabaikan proses sertifikasi.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kebijakan terbaru memberikan kemudahan bagi industri kecil melalui mekanisme self declare, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih sederhana namun tetap akuntabel.
Soal 6
Tim Anda diminta menyusun policy brief mengenai peningkatan daya saing industri nasional. Data yang tersedia menunjukkan adanya penurunan produktivitas sektor manufaktur. Langkah awal yang paling tepat adalah…
A. Menyusun rekomendasi tanpa analisis data.
B. Mengumpulkan bukti empiris untuk mengidentifikasi penyebab utama penurunan produktivitas.
C. Menyalin rekomendasi dari dokumen lama.
D. Menunggu arahan pimpinan tanpa melakukan kajian.
E. Mengabaikan data karena bersifat sementara.
Jawaban: B
Pembahasan:
Policy brief yang baik harus berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga analisis terhadap data menjadi langkah pertama sebelum merumuskan rekomendasi.
Soal 7
Dalam rapat koordinasi, terjadi perbedaan pendapat tajam antara asosiasi industri dan akademisi mengenai strategi Making Indonesia 4.0. Sebagai pemimpin rapat, tindakan terbaik adalah…
A. Memihak salah satu pihak.
B. Mengakhiri rapat tanpa kesimpulan.
C. Memfasilitasi diskusi berdasarkan data objektif hingga diperoleh solusi bersama.
D. Menunda pembahasan tanpa batas waktu.
E. Mengabaikan pendapat akademisi.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kompetensi kepemimpinan menuntut kemampuan mengelola perbedaan pendapat melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.
Soal 8
Sebuah kawasan industri mengalami penurunan daya saing akibat lemahnya keterhubungan antara industri hulu dan hilir. Kebijakan yang paling tepat direkomendasikan adalah…
A. Mengurangi jumlah industri nasional.
B. Menghapus investasi baru.
C. Memperkuat rantai nilai industri dari hulu hingga hilir.
D. Menutup kawasan industri tersebut.
E. Menghentikan ekspor seluruh produk.
Jawaban: C
Pembahasan:
Penguatan rantai nilai merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi produksi, nilai tambah, dan daya saing industri nasional.
Soal 9
Sebuah perusahaan manufaktur ingin meningkatkan produktivitas melalui penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Kebijakan tersebut paling sesuai dengan konsep…
A. Revolusi Hijau.
B. Industri padat karya tradisional.
C. Transformasi Industri 4.0.
D. Deregulasi perdagangan.
E. Desentralisasi fiskal.
Jawaban: C
Pembahasan:
Making Indonesia 4.0 mendorong penerapan teknologi digital, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan otomasi dalam proses manufaktur untuk meningkatkan produktivitas.
Soal 10
Dalam wawancara akhir, Panitia Seleksi meminta Anda menjelaskan prioritas kerja 100 hari pertama sebagai Staf Ahli Menteri. Jawaban yang paling tepat adalah…
A. Menyusun kebijakan tanpa koordinasi dengan pihak lain.
B. Fokus pada perjalanan dinas ke seluruh daerah.
C. Melakukan identifikasi isu strategis, menyusun rekomendasi berbasis data, memperkuat koordinasi implementasi TKDN dan P3DN, serta menyusun langkah percepatan peningkatan daya saing industri nasional.
D. Mengubah seluruh regulasi yang berlaku.
E. Menunda seluruh program hingga tahun berikutnya.
Jawaban: C
Pembahasan:
Rencana kerja 100 hari harus realistis, terukur, berbasis data, serta selaras dengan tugas Staf Ahli Menteri dalam memberikan rekomendasi kebijakan strategis terkait penguatan kemampuan industri dalam negeri.
Soal 11
Pemerintah berencana mempercepat pertumbuhan industri nasional melalui pembangunan kawasan industri terpadu. Namun, beberapa daerah menolak karena khawatir terhadap dampak lingkungan. Sebagai Staf Ahli Menteri, rekomendasi yang paling tepat adalah…
A. Tetap membangun kawasan industri tanpa melibatkan pemerintah daerah.
B. Membatalkan seluruh rencana pembangunan kawasan industri.
C. Menyusun kebijakan yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan prinsip industri hijau dan keberlanjutan melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
D. Memindahkan seluruh industri ke luar negeri.
E. Mengurangi target pembangunan industri nasional.
Jawaban: C
Pembahasan:
Pembangunan industri harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Soal 12
Dalam penyusunan kebijakan industri, ditemukan dua alternatif kebijakan yang sama-sama memiliki manfaat, tetapi menghasilkan dampak berbeda terhadap pelaku UMKM. Pendekatan yang paling tepat dilakukan adalah…
A. Memilih kebijakan yang paling murah tanpa analisis.
B. Mengikuti pendapat mayoritas tanpa mempertimbangkan data.
C. Melakukan analisis berbasis bukti terhadap manfaat, risiko, dan dampaknya sebelum memberikan rekomendasi.
D. Menunda seluruh proses penyusunan kebijakan.
E. Memilih kebijakan yang paling menguntungkan industri besar.
Jawaban: C
Pembahasan:
Pengambilan keputusan dalam jabatan strategis harus didasarkan pada analisis yang komprehensif, objektif, dan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.
Soal 13
Dalam Leaderless Group Discussion (LGD), peserta lain mendominasi pembahasan sehingga anggota lain tidak memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Sikap terbaik yang menunjukkan kompetensi kepemimpinan adalah…
A. Membiarkan diskusi berlangsung tanpa intervensi.
B. Memotong pembicaraan secara kasar.
C. Mengajak seluruh anggota berpartisipasi sehingga setiap perspektif dapat dipertimbangkan.
D. Mengikuti pendapat peserta yang paling dominan.
E. Menghentikan diskusi.
Jawaban: C
Pembahasan:
LGD menilai kemampuan bekerja sama, komunikasi, dan kepemimpinan. Peserta yang mampu menciptakan diskusi inklusif menunjukkan kompetensi yang lebih baik.
Soal 14
Data SIINas menunjukkan bahwa capaian TKDN di sektor elektronika meningkat, tetapi pemanfaatannya dalam pengadaan pemerintah masih rendah. Langkah strategis yang paling tepat adalah…
A. Menghapus program TKDN.
B. Mengurangi jumlah industri elektronika nasional.
C. Mengoptimalkan implementasi P3DN melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan BUMN agar mengutamakan produk dalam negeri.
D. Menghentikan seluruh pengadaan pemerintah.
E. Membuka impor tanpa pembatasan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Keberhasilan TKDN harus diikuti dengan implementasi P3DN agar produk dalam negeri benar-benar terserap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Soal 15
Sebuah perusahaan manufaktur berhasil mengembangkan teknologi baru hasil kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kebijakan pemerintah yang paling tepat untuk mendukung kondisi tersebut adalah…
A. Mengurangi anggaran penelitian.
B. Menghapus kerja sama industri dan akademisi.
C. Memperkuat ekosistem inovasi melalui kolaborasi industri, lembaga riset, dan perguruan tinggi.
D. Membatasi penggunaan teknologi baru.
E. Menghentikan pemberian insentif inovasi.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kolaborasi antara industri dan lembaga riset merupakan bagian penting dalam pengembangan ekosistem inovasi yang mendukung transformasi industri nasional.
Soal 16
Saat menyusun policy brief, Anda menemukan data yang bertentangan dengan asumsi awal tim penyusun. Tindakan yang paling profesional adalah…
A. Menghilangkan data tersebut agar hasil analisis sesuai harapan.
B. Menggunakan sebagian data yang menguntungkan.
C. Menyampaikan seluruh data secara objektif dan menyesuaikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.
D. Mengabaikan data terbaru.
E. Menunda penyusunan policy brief.
Jawaban: C
Pembahasan:
Integritas menjadi prinsip utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Analisis harus disusun berdasarkan fakta, bukan asumsi.
Soal 17
Seorang pejabat menawarkan kemudahan dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan dengan syarat kepentingan perusahaannya diprioritaskan. Sikap yang paling tepat adalah…
A. Menerima tawaran demi mempercepat proses.
B. Menunda keputusan hingga ada arahan pimpinan.
C. Menolak intervensi tersebut dan tetap menyusun rekomendasi secara objektif sesuai peraturan.
D. Mengutamakan perusahaan yang memberikan keuntungan terbesar.
E. Membagikan informasi tersebut kepada media.
Jawaban: C
Pembahasan:
Integritas merupakan kompetensi utama pejabat JPT. Rekomendasi kebijakan harus bebas dari konflik kepentingan dan didasarkan pada kepentingan nasional.
Soal 18
Sebuah perusahaan nasional mulai menerapkan Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan otomatisasi dalam proses produksinya. Dampak yang paling diharapkan dari transformasi tersebut adalah…
A. Menurunnya efisiensi produksi.
B. Berkurangnya kualitas produk.
C. Meningkatnya produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri nasional.
D. Meningkatnya ketergantungan pada proses manual.
E. Berhentinya kegiatan ekspor.
Jawaban: C
Pembahasan:
Implementasi teknologi Industri 4.0 bertujuan meningkatkan efisiensi proses produksi, kualitas produk, serta daya saing industri Indonesia di pasar global.
Soal 19
Dalam wawancara akhir, Panitia Seleksi meminta Anda menjelaskan indikator keberhasilan program penguatan kemampuan industri dalam negeri. Indikator yang paling relevan adalah…
A. Banyaknya perjalanan dinas pejabat.
B. Bertambahnya jumlah rapat koordinasi.
C. Meningkatnya capaian TKDN, penggunaan produk dalam negeri, produktivitas industri, dan daya saing manufaktur nasional.
D. Bertambahnya jumlah dokumen administrasi.
E. Meningkatnya jumlah pegawai kementerian.
Jawaban: C
Pembahasan:
Keberhasilan kebijakan industri diukur melalui indikator yang berdampak nyata terhadap peningkatan kemampuan industri nasional, bukan sekadar indikator administratif.
Soal 20
Menteri meminta Anda memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional dalam jangka panjang. Rekomendasi yang paling komprehensif adalah…
A. Meningkatkan impor seluruh bahan baku.
B. Mengurangi investasi di sektor industri.
C. Mengintegrasikan penguatan TKDN, implementasi P3DN, pengembangan inovasi, transformasi Industri 4.0, penguatan rantai pasok, serta kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi secara berkelanjutan.
D. Menghapus seluruh regulasi industri.
E. Mengurangi jumlah kawasan industri.
Jawaban: C
Pembahasan:
Penguatan kemampuan industri dalam negeri memerlukan pendekatan yang terpadu. Integrasi kebijakan TKDN, P3DN, inovasi, transformasi digital, penguatan rantai pasok, dan kolaborasi lintas sektor merupakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan daya saing industri nasional secara berkelanjutan.
Akses Materi Lengkap di Fungsional.id
Ingin mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi Seleksi Terbuka Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri KEMENPERIN? Jangan berhenti sampai di sini! Dapatkan materi terbaru, kisi-kisi lengkap, ratusan soal HOTS, pembahasan, serta simulasi seleksi yang disusun sesuai kebutuhan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
