Seleksi CPNS dan PPPK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan gerbang awal bagi calon aparatur negara yang akan terlibat langsung dalam pengelolaan pertanahan, penataan ruang, serta kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Proses rekrutmen ini tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga menguji pemahaman regulasi agraria, ketelitian administratif, serta kemampuan analitis dalam menghadapi persoalan tata ruang dan pertanahan yang kompleks dan sensitif di tengah dinamika pembangunan nasional.
Oleh karena itu, memahami kisi-kisi rekrutmen CPNS PPPK Kementerian ATR/BPN menjadi langkah krusial bagi setiap peserta seleksi. Kisi-kisi tersebut menggambarkan kompetensi inti yang dibutuhkan, mulai dari pengetahuan peraturan perundang-undangan agraria, sistem pendaftaran tanah, hingga kemampuan berpikir logis dan etika pelayanan publik. Dengan persiapan yang terarah melalui latihan soal yang sesuai kisi-kisi, peserta tidak hanya meningkatkan peluang lolos seleksi, tetapi juga membekali diri dengan pemahaman substantif yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab strategis di lingkungan ATR/BPN.
Kisi-kisi Soal CPNS PPPK Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Berikut kisi-kisi Soal CPNS PPPK Kementerian ATR/BPN yang disusun komprehensif, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan rekrutmen, dilengkapi penjelasan singkat di setiap poin.
1. Wawasan Kebangsaan dan Tata Kelola Pemerintahan
Menguji pemahaman nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta sistem pemerintahan dan peran ASN dalam menjaga persatuan, integritas, dan netralitas birokrasi.
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian ATR/BPN
Menilai pemahaman peserta tentang peran ATR/BPN sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, termasuk kewenangan pusat dan daerah.
3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Berfokus pada UU Nomor 5 Tahun 1960, meliputi asas-asas hukum agraria nasional, jenis-jenis hak atas tanah, subjek dan objek hak, serta prinsip keadilan dan kemanfaatan tanah.
4. Hak Atas Tanah dan Peralihannya
Menguji pemahaman tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta mekanisme peralihan hak seperti jual beli, hibah, waris, dan tukar-menukar.
5. Pendaftaran Tanah dan Sertipikasi
Mencakup tujuan pendaftaran tanah, asas pendaftaran tanah, jenis pendaftaran (sistematis dan sporadik), serta peran sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat.
6. Penataan Ruang dan Tata Guna Lahan
Menilai pemahaman mengenai konsep tata ruang wilayah, rencana tata ruang (RTRW), zonasi, serta keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Berfokus pada prinsip, tahapan, dan dasar hukum pengadaan tanah, termasuk perlindungan hak masyarakat dan keseimbangan antara kepentingan publik dan individu.
8. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
Menguji pemahaman jenis sengketa tanah, faktor penyebab konflik, serta mekanisme penyelesaian melalui administrasi, mediasi, dan jalur hukum.
9. Reforma Agraria dan Penataan Akses
Menilai pemahaman mengenai tujuan reforma agraria, penataan aset dan akses, serta perannya dalam pemerataan penguasaan tanah dan pengentasan kemiskinan.
10. Administrasi Pertanahan dan Layanan Publik
Menguji kemampuan memahami prosedur administrasi pertanahan, pelayanan berbasis kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat.
11. Literasi Digital dan Sistem Informasi Pertanahan
Mencakup pemahaman pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data pertanahan, peta digital, dan sistem elektronik di lingkungan ATR/BPN.
12. Etika ASN dan Integritas Pelayanan Publik
Menilai sikap profesional, kejujuran, pencegahan konflik kepentingan, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Contoh Soal CPNS PPPK Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Berikut contoh soal CPNS PPPK Kementerian ATR/BPN yang disusun panjang, berbasis HOTS, kontekstual, dan menuntut pemikiran mendalam, lengkap dengan jawaban benar serta pembahasan. Setiap soal mengacu langsung pada kisi-kisi ATR/BPN dan mewakili kompetensi yang berbeda.
Soal 1
Dalam suatu proyek strategis nasional, pemerintah berencana mengalihfungsikan tanah yang selama puluhan tahun dikuasai masyarakat adat tanpa sertipikat. Masyarakat menolak karena merasa memiliki hak turun-temurun atas tanah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sikap hukum paling tepat dalam menyikapi kasus tersebut adalah …
A. Mengabaikan klaim masyarakat karena tidak memiliki sertipikat resmi
B. Mengambil alih tanah sepenuhnya karena negara memiliki kekuasaan mutlak
C. Mengakui hak masyarakat adat sepanjang masih ada dan pelaksanaannya sesuai kepentingan nasional
D. Menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanah
E. Membatalkan proyek nasional demi menjaga kepentingan lokal
Jawaban benar: C
Pembahasan:
UUPA mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Negara memang menguasai tanah, tetapi bukan sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai pengatur untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menuntut pemahaman konseptual dan keseimbangan kepentingan.
Soal 2
Seorang warga memiliki sertipikat hak milik atas tanah hasil pendaftaran tanah sporadik. Namun, kemudian muncul gugatan dari pihak lain yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik lama. Berdasarkan prinsip pendaftaran tanah di Indonesia, kedudukan sertipikat tersebut adalah …
A. Tidak memiliki kekuatan hukum karena masih dapat digugat
B. Menjadi bukti mutlak yang tidak dapat dibantah
C. Merupakan alat bukti yang kuat sepanjang tidak terbukti sebaliknya
D. Hanya berlaku selama pemilik menempati tanah tersebut
E. Tidak sah karena pendaftaran sporadik lebih lemah dari sistematis
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Sistem pendaftaran tanah Indonesia menganut stelsel negatif berunsur positif, sehingga sertipikat merupakan alat bukti yang kuat, bukan mutlak. Masih dimungkinkan gugatan, tetapi beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat.
Soal 3
Dalam proyek pembangunan jalan tol, sebagian pemilik tanah menolak besaran ganti kerugian meskipun telah ditetapkan oleh tim appraisal independen. Berdasarkan prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum, langkah paling tepat yang dapat ditempuh pemerintah adalah …
A. Melanjutkan pembangunan tanpa persetujuan pemilik tanah
B. Membatalkan proyek demi menghindari konflik
C. Menitipkan ganti kerugian ke pengadilan melalui mekanisme konsinyasi
D. Menyerahkan penentuan harga sepenuhnya kepada pemilik tanah
E. Mengambil alih tanah tanpa kompensasi karena kepentingan umum
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Mekanisme konsinyasi digunakan ketika terjadi penolakan terhadap ganti rugi, namun proses pengadaan tanah tetap dapat berjalan secara sah dan berkeadilan. Ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu.
Soal 4
Sebuah kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona lindung dalam RTRW mengalami alih fungsi menjadi kawasan permukiman melalui izin daerah. Dampak kebijakan ini paling berisiko menimbulkan permasalahan …
A. Peningkatan nilai ekonomi wilayah
B. Ketidaksesuaian antara rencana dan pemanfaatan ruang
C. Penurunan minat investasi
D. Berkurangnya kebutuhan perumahan
E. Meningkatnya sertipikasi tanah
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Alih fungsi kawasan lindung tanpa penyesuaian RTRW melanggar prinsip konsistensi tata ruang, yang dapat memicu bencana lingkungan, konflik lahan, dan ketidakpastian hukum. Soal ini menuntut kemampuan evaluasi kebijakan tata ruang.
Soal 5
Seorang petugas pertanahan mengetahui adanya kesalahan administratif kecil dalam berkas permohonan sertipikat. Pemohon menawarkan imbalan agar proses tetap dilanjutkan tanpa perbaikan. Sikap paling tepat sesuai etika ASN ATR/BPN adalah …
A. Menerima imbalan karena kesalahan bersifat administratif
B. Menunda proses tanpa memberi penjelasan
C. Menolak imbalan dan meminta perbaikan sesuai prosedur
D. Mengarahkan pemohon ke jalur informal
E. Melanjutkan proses demi kepuasan masyarakat
Jawaban benar: C
Pembahasan:
ASN wajib menjunjung integritas, transparansi, dan kepatuhan prosedur. Kesalahan administratif harus diperbaiki, dan segala bentuk gratifikasi dilarang. Ini menguji aspek penilaian etis dan profesionalisme.
Soal 6
Seorang Warga Negara Asing (WNA) yang telah lama tinggal di Indonesia ingin memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal tetap dengan status hak milik. Ia beralasan telah menikah dengan WNI dan berkontribusi pada pembangunan daerah setempat. Berdasarkan ketentuan UUPA, sikap hukum paling tepat terhadap permohonan tersebut adalah …
A. Mengabulkan permohonan karena telah berkontribusi bagi daerah
B. Mengabulkan dengan syarat tanah tidak diperjualbelikan
C. Menolak hak milik, tetapi memungkinkan pemberian hak pakai sesuai ketentuan
D. Menolak seluruh bentuk penguasaan tanah oleh WNA
E. Memberikan hak guna bangunan tanpa batas waktu
Jawaban benar: C
Pembahasan:
UUPA menegaskan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki WNI. WNA tidak dapat memiliki hak milik, tetapi dapat diberikan hak pakai dengan syarat dan jangka waktu tertentu. Soal ini menguji kemampuan analisis status subjek hukum agraria.
Soal 7
Dalam transaksi jual beli tanah, para pihak sepakat secara lisan dan telah melakukan pembayaran lunas, namun belum dibuatkan akta oleh PPAT. Beberapa tahun kemudian terjadi sengketa. Berdasarkan prinsip administrasi pertanahan, kedudukan transaksi tersebut adalah …
A. Sah secara hukum karena telah ada kesepakatan
B. Tidak sah karena belum didaftarkan ke BPN
C. Belum sempurna secara hukum karena tidak dituangkan dalam akta PPAT
D. Sah sepanjang disaksikan perangkat desa
E. Gugur karena melewati jangka waktu tertentu
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT agar memiliki kekuatan hukum dan dapat didaftarkan. Kesepakatan lisan saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dalam administrasi pertanahan.
Soal 8
Program reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian tanah tanpa dukungan akses permodalan dan pendampingan sering tidak berdampak signifikan. Berdasarkan konsep reforma agraria modern, kelemahan utama kebijakan tersebut adalah …
A. Tidak melibatkan pemerintah daerah
B. Terlalu fokus pada penataan aset tanpa penataan akses
C. Tidak sesuai dengan UUPA
D. Menghambat investasi
E. Mengurangi nilai ekonomi tanah
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Reforma agraria tidak hanya soal redistribusi tanah (penataan aset), tetapi juga penataan akses seperti modal, teknologi, dan pasar. Tanpa akses, tanah tidak produktif dan tujuan keadilan sosial sulit tercapai.
Soal 9
Dua kelompok masyarakat bersengketa atas batas tanah adat. Kedua pihak ingin menyelesaikan konflik tanpa proses pengadilan karena mempertimbangkan hubungan sosial jangka panjang. Mekanisme penyelesaian paling sesuai yang dapat difasilitasi ATR/BPN adalah …
A. Arbitrase internasional
B. Gugatan perdata ke pengadilan negeri
C. Mediasi pertanahan
D. Penetapan sepihak oleh pemerintah
E. Pencabutan hak atas tanah
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Mediasi pertanahan merupakan mekanisme non-litigasi yang menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama, cocok untuk sengketa berbasis sosial dan adat. Ini menunjukkan pemahaman penyelesaian konflik yang berkeadilan.
Soal 10
ATR/BPN mengembangkan sistem layanan pertanahan elektronik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Tantangan paling krusial dalam penerapan sistem tersebut adalah …
A. Penghapusan seluruh dokumen fisik
B. Penolakan masyarakat terhadap teknologi
C. Akurasi, keamanan, dan integritas data pertanahan
D. Berkurangnya peran pegawai
E. Kenaikan biaya operasional
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Digitalisasi pertanahan menuntut data yang akurat, aman, dan terintegrasi. Kesalahan data digital dapat berdampak luas pada sengketa dan kepastian hukum. Soal ini menguji pemahaman literasi digital dan manajemen risiko data.
Soal 11
Sebuah perusahaan telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih berlaku, namun berdasarkan RTRW terbaru, lokasi tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan lindung. Perusahaan tetap ingin melanjutkan pembangunan sesuai izin lama. Berdasarkan prinsip hukum agraria dan tata ruang, sikap paling tepat pemerintah adalah …
A. Mengizinkan pembangunan karena HGB masih berlaku
B. Membatalkan RTRW karena bertentangan dengan hak atas tanah
C. Melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dengan mekanisme hukum yang berlaku
D. Mencabut HGB tanpa kompensasi
E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada perusahaan
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Hak atas tanah tidak berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan rencana tata ruang. Pemerintah wajib mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mekanisme hukum yang adil, termasuk penyesuaian, kompensasi, atau relokasi jika diperlukan. Ini menuntut kemampuan sinkronisasi norma agraria dan tata ruang.
Soal 12
Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dua bidang tanah dengan luas sama mendapatkan nilai ganti kerugian berbeda karena perbedaan akses jalan dan fungsi lahan. Sebagian masyarakat menilai hal ini tidak adil. Berdasarkan asas pengadaan tanah, perbedaan tersebut …
A. Bertentangan dengan prinsip kesetaraan
B. Menunjukkan diskriminasi kebijakan
C. Dibenarkan karena penilaian ganti rugi mempertimbangkan nilai ekonomis objek
D. Tidak sah karena luas tanah sama
E. Menunjukkan kesalahan appraisal
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Asas keadilan dalam pengadaan tanah bukan berarti sama rata, melainkan proporsional sesuai nilai ekonomis dan karakteristik tanah. Perbedaan akses dan fungsi lahan memengaruhi nilai wajar. Ini menguji pemahaman keadilan substantif, bukan formal.
Soal 13
Dalam proses sertipikasi massal, ditemukan perbedaan batas bidang tanah antara peta lama dan hasil pengukuran terbaru berbasis teknologi GNSS. Dampak paling krusial jika perbedaan ini diabaikan adalah …
A. Bertambahnya waktu pengukuran
B. Meningkatnya biaya operasional
C. Timbulnya sengketa batas tanah di kemudian hari
D. Penurunan minat masyarakat terhadap sertipikasi
E. Terhambatnya pelayanan administrasi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Ketidakakuratan batas bidang tanah berpotensi besar menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, validitas dan akurasi data spasial merupakan fondasi utama kepastian hukum pertanahan. Soal ini menguji penalaran risiko jangka panjang.
Soal 14
Dalam pelaksanaan reforma agraria, tanah hasil redistribusi dialihkan kembali oleh penerima kepada pihak lain melalui praktik informal. Jika dibiarkan, dampak kebijakan paling mungkin terjadi adalah …
A. Peningkatan investasi agraria
B. Kegagalan tujuan pemerataan penguasaan tanah
C. Meningkatnya pendapatan daerah
D. Percepatan pembangunan infrastruktur
E. Efisiensi pemanfaatan lahan
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Tujuan utama reforma agraria adalah pemerataan penguasaan dan pengelolaan tanah. Alih kembali secara informal akan mengembalikan ketimpangan struktural. Ini menilai pemahaman keberlanjutan kebijakan agraria.
Soal 15
Seorang ASN ATR/BPN menangani berkas sertipikasi tanah milik kerabat dekatnya. Secara prosedural berkas lengkap dan memenuhi syarat. Sikap paling tepat sesuai prinsip integritas ASN adalah …
A. Melanjutkan proses karena tidak melanggar prosedur
B. Mempercepat proses sebagai bentuk tanggung jawab keluarga
C. Mengalihkan penanganan berkas kepada petugas lain
D. Menunda proses tanpa alasan
E. Menolak permohonan sertipikasi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Situasi ini berpotensi konflik kepentingan. Untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik, ASN wajib menghindari penanganan langsung dan mengalihkan tugas kepada pihak lain. Soal ini menguji etika dan profesionalisme ASN.
Soal 16
Dalam rangka pembangunan kawasan industri, pemerintah daerah berencana mencabut hak atas tanah milik masyarakat dengan alasan tanah tersebut “dikuasai oleh negara”. Sebagian masyarakat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk perampasan hak. Berdasarkan konsep Hak Menguasai dari Negara dalam UUPA, pemahaman yang paling tepat adalah …
A. Negara adalah pemilik mutlak seluruh tanah di Indonesia
B. Negara dapat mencabut hak atas tanah tanpa batasan
C. Negara berwenang mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
D. Negara hanya berperan sebagai mediator dalam sengketa tanah
E. Negara tidak memiliki kewenangan atas tanah milik individu
Jawaban benar: C
Pembahasan:
UUPA menegaskan bahwa negara bukan pemilik tanah, melainkan pemegang kewenangan publik untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan hubungan hukum tanah demi kemakmuran rakyat. Pencabutan hak harus melalui mekanisme hukum dan kompensasi yang adil.
Soal 17
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan mempercepat sertipikasi. Namun, di beberapa daerah muncul sertipikat ganda akibat data dasar yang belum terintegrasi. Dampak paling serius dari kondisi tersebut adalah …
A. Bertambahnya beban kerja petugas
B. Menurunnya minat masyarakat terhadap layanan PTSL
C. Timbulnya ketidakpastian hukum dan sengketa pertanahan
D. Keterlambatan penerbitan sertipikat
E. Meningkatnya biaya administrasi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Sertipikat ganda menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu konflik antar pemegang hak. Ini menunjukkan pentingnya validitas data dan integrasi sistem informasi pertanahan.
Soal 18
Suatu wilayah rawa telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian, namun kemudian ditetapkan sebagai kawasan lindung lingkungan. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, kebijakan paling tepat adalah …
A. Melarang seluruh aktivitas manusia di wilayah tersebut
B. Membiarkan pemanfaatan tanpa pengaturan
C. Menyusun pengaturan pemanfaatan terbatas yang memperhatikan fungsi ekologis dan sosial
D. Mengalihfungsikan seluruh wilayah menjadi kawasan industri
E. Mencabut seluruh hak masyarakat tanpa solusi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Pengaturan pemanfaatan terbatas merupakan solusi integratif antara perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.
Soal 19
Sengketa tanah terjadi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah daerah akibat tumpang tindih izin dan klaim sejarah penguasaan tanah. Pendekatan penyelesaian paling komprehensif yang dapat difasilitasi ATR/BPN adalah …
A. Penyelesaian melalui satu putusan pengadilan
B. Pendekatan administratif semata
C. Pendekatan terpadu melalui mediasi, verifikasi data, dan koordinasi lintas instansi
D. Penetapan sepihak oleh pemerintah pusat
E. Pembiaran hingga salah satu pihak kalah
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Sengketa multidimensi membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya hukum, tetapi juga administratif dan sosial. ATR/BPN berperan penting sebagai koordinator penyelesaian konflik pertanahan.
Soal 20
Dalam layanan pertanahan, waktu penyelesaian permohonan sertipikat sering menjadi sorotan publik. Jika terjadi keterlambatan akibat kendala internal, tindakan paling akuntabel yang harus dilakukan unit pelayanan adalah …
A. Mengabaikan keluhan masyarakat
B. Menyalahkan pemohon atas kelengkapan berkas
C. Memberikan informasi terbuka mengenai penyebab keterlambatan dan estimasi penyelesaian
D. Menunda proses tanpa penjelasan
E. Mempercepat hanya untuk pemohon tertentu
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Akuntabilitas layanan publik menuntut transparansi, komunikasi, dan kepastian informasi kepada masyarakat. Ini menguji pemahaman etika pelayanan dan good governance.
Serius Ingin Lolos CPNS & PPPK ATR/BPN? Persiapan Biasa Tidak Cukup!
Seleksi CPNS dan PPPK Kementerian ATR/BPN menuntut pemahaman regulasi agraria, kemampuan analisis kasus, dan ketelitian tinggi. Tanpa latihan soal yang tepat sasaran, peluang lolos bisa terlewat begitu saja. Karena itu, kami menyiapkan Paket Soal CPNS & PPPK ATR/BPN Terstruktur yang dirancang khusus mengikuti karakter soal terbaru.
✨ Soal HOTS & Studi Kasus Nyata melatih logika dan analisis seperti di ujian sesungguhnya
📘 Pembahasan Lengkap & Mudah Dipahami bukan hanya jawaban, tapi alasan hukumnya
🎯 Berbasis Kisi-kisi Resmi ATR/BPN fokus ke materi yang benar-benar diuji
🧠 Cocok untuk Semua Level dari pemula hingga pejuang serius
⏱️ Belajar Lebih Efisien & Terarah hemat waktu, hasil maksimal
🔥 Jangan menunggu sampai hari ujian semakin dekat. Mulai persiapanmu sekarang juga dan tingkatkan peluang lolos dengan strategi yang tepat.
👉 Akses paket soal lengkap hanya di sistem fungsional.id dan jadikan usahamu lebih unggul dari ribuan pesaing!
