Seleksi CPNS dan PPPK di lingkungan Mahkamah Agung merupakan salah satu proses rekrutmen yang memiliki tingkat kompetisi tinggi sekaligus standar kompetensi yang sangat spesifik. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang menaungi sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, materi ujian yang diujikan tidak hanya mengukur kemampuan dasar seperti TWK, TIU, dan TKP, tetapi juga mengarah pada pemahaman regulasi peradilan, administrasi perkara, tata kelola lembaga peradilan, hingga integritas dan etika aparatur peradilan. Peserta dituntut mampu mengombinasikan pengetahuan normatif dengan kemampuan analisis kasus yang relevan dengan praktik kerja di lingkungan pengadilan.
Artikel ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Soal CPNS PPPK Mahkamah Agung beserta kisi-kisi rekrutmennya agar peserta memiliki peta belajar yang jelas dan terarah. Dengan memahami struktur materi yang sering diujikan—mulai dari hukum acara, manajemen perkara, pelayanan publik peradilan, hingga wawasan kebangsaan dan akuntabilitas ASN—calon peserta dapat mempersiapkan diri secara lebih strategis. Pembahasan dalam artikel ini diharapkan tidak hanya membantu mengenali pola soal, tetapi juga memperkuat kedalaman pemahaman sehingga peluang untuk lolos seleksi menjadi semakin besar.
Kisi-kisi Soal CPNS PPPK Mahkamah Agung
Berikut Kisi-kisi Soal CPNS PPPK Mahkamah Agung + Kisi-kisi Rekrutmen yang disertai penjelasan singkat pada tiap aspek kompetensi yang umumnya diujikan:
1. Wawasan Kebangsaan & Nilai Dasar ASN
Menguji pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta peran ASN dalam menjaga persatuan, netralitas, dan integritas di lingkungan lembaga peradilan.
2. Sistem Peradilan di Indonesia
Peserta diuji mengenai struktur dan kewenangan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta hubungan hierarkisnya.
3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung
Mencakup kewenangan kasasi, peninjauan kembali, pengawasan badan peradilan, hingga fungsi pembinaan teknis yudisial dan non-yudisial.
4. Hukum Acara (Perdata & Pidana)
Mengukur pemahaman dasar tahapan proses persidangan, mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan, pembuktian, putusan, hingga upaya hukum lanjutan.
5. Administrasi Perkara & Persuratan Pengadilan
Materi meliputi tata kelola berkas perkara, minutasi, register perkara, pengarsipan, serta sistem administrasi perkara berbasis elektronik.
6. Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan
Menguji prinsip pelayanan prima, standar layanan pengadilan, akses keadilan, transparansi informasi perkara, serta inovasi layanan berbasis digital.
7. Kode Etik & Integritas Aparatur Peradilan
Peserta diuji terkait perilaku ASN peradilan, benturan kepentingan, gratifikasi, kerahasiaan perkara, serta penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.
8. Manajemen Perkantoran & Tata Naskah Dinas
Meliputi pengelolaan surat masuk/keluar, disposisi, klasifikasi arsip, serta penyusunan naskah dinas sesuai standar instansi pemerintah.
9. Teknologi Informasi Peradilan (e-Court & e-Litigation)
Menguji pemahaman sistem peradilan elektronik seperti pendaftaran online, e-payment, e-summons, hingga persidangan elektronik.
10. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) Kontekstual Peradilan
Berfokus pada skenario sikap kerja di pengadilan: pelayanan pencari keadilan, kerja tim, ketelitian administrasi, pengendalian emosi, dan integritas profesi.
Contoh Soal CPNS PPPK Mahkamah Agung
Berikut Contoh Soal CPNS PPPK Mahkamah Agung berbasis kisi-kisi yang telah ada. Soal dibuat panjang, kontekstual, dan bertipe HOTS lengkap dengan kunci jawaban serta pembahasan mendalam.
Soal 1
Seorang advokat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menolak gugatan kliennya terkait sengketa pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah. Dalam memori kasasinya, advokat menilai judex facti telah keliru menerapkan hukum karena mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Sebagai analis perkara di lingkungan Mahkamah Agung, Anda diminta melakukan telaah awal kewenangan. Analisis yang paling tepat adalah …
A. Mahkamah Agung hanya memeriksa ulang fakta persidangan sebelumnya
B. Kasasi tidak dapat diajukan pada sengketa tata usaha negara
C. Mahkamah Agung berwenang menilai penerapan hukum, bukan pembuktian fakta
D. Sengketa izin usaha harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi
E. Kasasi hanya berlaku untuk perkara pidana dan perdata
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung bertindak sebagai judex juris, yaitu menilai penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, bukan memeriksa ulang fakta. Karena advokat mempersoalkan penerapan AUPB (aspek hukum), maka kasasi relevan.
Soal 2
Seorang panitera muda menemukan perbedaan data antara berkas fisik perkara dan input pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam sistem tertulis putusan telah minutasi, namun pada berkas fisik tanda tangan majelis belum lengkap.
Jika kesalahan ini tidak segera diperbaiki, berpotensi menimbulkan sengketa administrasi dan komplain para pihak.
Langkah paling profesional yang harus dilakukan adalah …
A. Mengikuti data di sistem karena bersifat digital resmi
B. Menunggu arahan hakim ketua
C. Mengubah berkas fisik agar sesuai sistem
D. Melakukan verifikasi silang dan melaporkan ketidaksesuaian secara berjenjang
E. Mengabaikan karena bukan kewenangan langsung
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Administrasi perkara menuntut akurasi absolut. Jika ada mismatch, harus dilakukan:
- Cross check
- Koreksi resmi
- Pelaporan berjenjang
Tidak boleh memalsukan berkas atau mengabaikan kesalahan karena berdampak hukum.
Soal 3
Seorang pencari keadilan datang ke meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan emosi tinggi karena merasa perkaranya lambat. Ia menuduh pengadilan tidak profesional dan meminta dipertemukan langsung dengan hakim.
Sebagai petugas layanan, respons paling tepat sesuai prinsip pelayanan publik adalah …
A. Menjelaskan bahwa hakim tidak bisa diganggu
B. Meminta pengunjung menunggu tanpa kepastian
C. Menenangkan, mendengar keluhan, dan memberikan informasi prosedural secara transparan
D. Meminta satpam mengeluarkan pengunjung
E. Mengabaikan karena bukan kewenangan PTSP
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pelayanan publik peradilan mengedepankan:
- Empati
- Transparansi informasi
- Komunikasi efektif
Hakim tidak bisa ditemui langsung, tetapi penjelasan harus komunikatif agar kepercayaan publik terjaga.
Soal 4
Seorang pegawai pengadilan menerima bingkisan dari salah satu pihak berperkara setelah putusan dibacakan. Pihak tersebut menyebut bingkisan sebagai “ucapan terima kasih” karena pelayanan administrasi yang baik.
Sebagai ASN peradilan, sikap paling tepat adalah …
A. Menerima karena tidak memengaruhi putusan
B. Menolak secara sopan dan melaporkan sebagai gratifikasi
C. Menerima lalu membaginya dengan rekan kerja
D. Mengembalikan setelah perkara inkracht
E. Menerima jika nilainya kecil
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam kode etik aparatur peradilan, segala pemberian dari pihak berperkara berpotensi gratifikasi/benturan kepentingan. Harus ditolak atau dilaporkan. Integritas lembaga lebih penting daripada nilai barang.
Soal 5
Seorang advokat senior menolak menggunakan sistem e-Court karena merasa lebih nyaman dengan pendaftaran manual. Ia meminta petugas tetap menerima berkas fisik seperti prosedur lama.
Namun pengadilan telah menerapkan wajib e-Filing untuk perkara perdata tertentu.
Sebagai petugas, keputusan paling tepat adalah …
A. Menerima manual demi pelayanan
B. Menolak tanpa penjelasan
C. Mengarahkan penggunaan e-Court dan memberikan pendampingan teknis
D. Meminta advokat mencari operator sendiri
E. Menunda pendaftaran sampai advokat siap
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Transformasi digital peradilan bertujuan:
- Transparansi
- Efisiensi
- Akuntabilitas
Petugas harus tetap menjalankan regulasi, tetapi dengan pendekatan solutif: edukasi dan asistensi penggunaan sistem.
Soal 6
Dalam suatu perkara perdata wanprestasi, tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali. Majelis hakim kemudian memutus perkara tanpa kehadiran tergugat.
Sebagai analis perkara, Anda diminta menelaah keabsahan putusan tersebut. Analisis paling tepat adalah …
A. Putusan batal karena tergugat tidak hadir
B. Putusan sah sebagai putusan verstek sepanjang pemanggilan sah
C. Sidang harus diulang sampai tergugat hadir
D. Perkara harus dihentikan
E. Hakim melanggar asas audi et alteram partem
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam hukum acara perdata, jika tergugat tidak hadir setelah dipanggil patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Kehadiran tidak wajib selama hak dipanggil sudah dipenuhi.
Soal 7
Seorang staf menerima surat permohonan salinan putusan dari lembaga bantuan hukum. Surat tersebut tidak mencantumkan nomor perkara, hanya nama para pihak dan tahun perkara.
Jika langsung diproses, berpotensi terjadi kesalahan pemberian dokumen.
Langkah paling tepat adalah …
A. Menolak permohonan
B. Memproses berdasarkan nama pihak
C. Meminta pemohon melengkapi data administratif sebelum diproses
D. Menyerahkan pencarian ke arsip tanpa verifikasi
E. Memberikan semua putusan tahun tersebut
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Administrasi peradilan menuntut ketepatan identifikasi perkara. Nomor perkara adalah kunci arsip. Tanpa itu, risiko salah dokumen dan pelanggaran kerahasiaan tinggi.
Soal 8
Dalam evaluasi kinerja, ditemukan satu majelis hakim menangani 450 perkara/tahun, sementara majelis lain hanya 210 perkara dengan kompleksitas relatif sama.
Akibatnya, terjadi penumpukan minutasi dan keterlambatan putusan.
Sebagai analis manajemen perkara, rekomendasi paling tepat adalah …
A. Menambah jam sidang majelis pertama
B. Mengurangi jumlah hakim pada majelis ringan
C. Melakukan redistribusi perkara berbasis beban kerja
D. Menunda pendaftaran perkara baru
E. Menambah panitera pengganti saja
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Prinsip case load management menuntut distribusi perkara proporsional. Redistribusi menjaga kualitas putusan dan kecepatan penyelesaian, bukan sekadar menambah jam kerja.
Soal 9
Pengadilan sedang membangun Zona Integritas menuju WBK. Namun hasil survei menunjukkan persepsi publik masih rendah karena:
- Informasi biaya perkara kurang transparan
- Jadwal sidang sering berubah mendadak
- Kontak petugas sulit diakses
Prioritas perbaikan paling strategis adalah …
A. Renovasi ruang sidang
B. Penambahan CCTV
C. Digitalisasi informasi biaya & jadwal sidang real-time
D. Pengetatan absensi pegawai
E. Penambahan seragam pelayanan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Zona integritas berfokus pada:
- Transparansi
- Anti pungli
- Kemudahan akses informasi
Digitalisasi biaya & jadwal langsung menyasar sumber distrust publik.
Soal 10
Dalam sidang e-Litigation, salah satu pihak menyatakan tidak menerima relaas panggilan elektronik (e-Summons) dan menggugat keabsahan sidang online.
Setelah ditelusuri, panggilan telah terkirim ke domisili elektronik yang didaftarkan resmi saat e-Filing.
Analisis paling tepat adalah …
A. Sidang batal karena pihak menyangkal
B. Sidang sah karena panggilan ke domisili elektronik terdaftar dianggap resmi
C. Harus dikirim ulang manual
D. e-Litigation tidak memiliki kekuatan hukum
E. Putusan harus ditunda
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam sistem peradilan elektronik, domisili elektronik yang didaftarkan memiliki kekuatan hukum setara alamat fisik. Pengiriman relaas ke alamat tersebut dianggap panggilan sah dan patut.
Soal 11
Dalam suatu perkara pidana, terdakwa didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Namun pada saat persidangan, penasihat hukum berhalangan hadir, sementara terdakwa menyatakan siap menjalani sidang tanpa pendampingan agar proses cepat selesai.
Sikap majelis hakim yang paling tepat adalah …
A. Melanjutkan sidang karena terdakwa bersedia
B. Menunda sidang sampai penasihat hukum hadir
C. Meminta jaksa menggantikan peran penasihat hukum
D. Menggugurkan hak terdakwa atas bantuan hukum
E. Melanjutkan hanya untuk pemeriksaan saksi
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam perkara pidana, hak atas bantuan hukum adalah hak fundamental terdakwa, terutama untuk perkara dengan ancaman pidana berat. Hakim wajib memastikan fair trial, sehingga sidang sebaiknya ditunda agar pendampingan tetap ada.
Soal 12
Seorang jurnalis meminta salinan putusan perkara korupsi yang telah inkracht untuk kepentingan pemberitaan. Namun di dalam putusan terdapat data pribadi saksi yang sensitif.
Sebagai petugas informasi pengadilan, langkah paling tepat adalah …
A. Menolak seluruh permintaan
B. Memberikan salinan lengkap tanpa perubahan
C. Memberikan salinan dengan mengaburkan data pribadi tertentu
D. Meminta izin semua saksi
E. Mengarahkan ke kejaksaan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Asas keterbukaan peradilan tetap harus melindungi data pribadi sensitif. Solusinya adalah putusan diberikan dengan redaksi/anonymization pada bagian tertentu tanpa menghilangkan substansi hukum.
Soal 13
Dalam audit internal, ditemukan indikasi keterlambatan minutasi putusan hingga 4 bulan di satu pengadilan. Setelah ditelusuri:
- Panitera pengganti terbatas
- Beban perkara tinggi
- Tidak ada monitoring berkala
Rekomendasi pengawasan paling efektif adalah …
A. Memberi sanksi langsung
B. Menambah hakim baru
C. Membangun sistem monitoring minutasi berbasis dashboard
D. Mengurangi jumlah perkara masuk
E. Menunda sidang baru
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah sistemik memerlukan solusi sistemik. Dashboard monitoring memungkinkan:
- Tracking progres minutasi
- Early warning delay
- Intervensi cepat pimpinan
Sanksi tanpa sistem hanya solusi jangka pendek.
Soal 14
Seorang pegawai pengadilan diketahui aktif di media sosial mendukung salah satu pihak berperkara yang sedang berjalan, dengan alasan hubungan kekerabatan jauh.
Tindakan yang paling tepat menurut etika aparatur peradilan adalah …
A. Tidak masalah karena di luar jam kerja
B. Diperbolehkan selama tidak terlibat langsung
C. Melanggar netralitas dan harus ditindak secara etik
D. Hanya diberi teguran lisan informal
E. Dianggap ranah pribadi
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Aparatur peradilan wajib menjaga:
- Independensi
- Imparsialitas
- Kepercayaan publik
Dukungan terbuka pada pihak berperkara mencederai asas netralitas, meski di media sosial pribadi.
Soal 15
Sebuah pengadilan meluncurkan aplikasi antrean sidang online. Namun setelah 6 bulan:
- Pengunjung manual masih dominan
- Sosialisasi minim
- Tidak terintegrasi jadwal hakim
- Banyak komplain keterlambatan
Evaluasi analis paling tepat adalah …
A. Aplikasi gagal total
B. Masyarakat belum siap digital
C. Inovasi belum didukung integrasi sistem & manajemen perubahan
D. Harus diganti vendor baru
E. Antrean manual lebih efektif
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Kegagalan inovasi layanan biasanya karena:
- Kurang sosialisasi
- Tidak terintegrasi sistem inti
- Change management lemah
Bukan semata teknologi, tetapi tata kelola implementasinya.
Soal 16
Dalam perkara pidana, terdakwa telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ditemukan novum (bukti baru) yang berpotensi meringankan terdakwa.
Sebagai analis perkara, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah …
A. Banding ulang
B. Kasasi kedua
C. Peninjauan Kembali (PK)
D. Grasi ke Presiden
E. Judicial Review
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Setelah inkracht, upaya hukum biasa tidak dapat ditempuh lagi. Jika ditemukan novum, maka mekanisme yang tersedia adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Soal 17
Dalam proses digitalisasi arsip, ditemukan beberapa berkas perkara lama rusak akibat kelembaban ruang arsip. Sebagian telah dipindai, namun belum seluruhnya diverifikasi keabsahannya.
Risiko terbesar jika digitalisasi tetap dilanjutkan tanpa verifikasi adalah …
A. Ukuran file terlalu besar
B. Data tidak dapat diunggah ke server
C. Hilangnya keotentikan dokumen sebagai alat bukti hukum
D. Proses pemindaian menjadi lambat
E. Biaya penyimpanan meningkat
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Arsip perkara adalah dokumen hukum autentik. Jika digitalisasi tanpa verifikasi, maka risiko:
- Dokumen tidak valid
- Tidak diakui di persidangan
- Sengketa keabsahan arsip
Keamanan hukum lebih utama daripada kecepatan digitalisasi.
Soal 18
Data layanan PTSP menunjukkan:
- 60% permohonan: informasi jadwal sidang
- 25%: salinan putusan
- 10%: pendaftaran perkara
- 5%: pengaduan
Namun 70% petugas ditempatkan di meja pendaftaran perkara.
Sebagai analis layanan, rekomendasi paling efektif adalah …
A. Menambah loket pendaftaran
B. Mengurangi layanan informasi
C. Redistribusi petugas sesuai volume layanan
D. Membatasi permohonan informasi
E. Mengalihkan pengaduan ke satpam
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Prinsip manajemen layanan publik berbasis service demand. Penempatan SDM harus mengikuti volume kebutuhan, bukan asumsi struktur lama.
Soal 19
Hasil survei menunjukkan masyarakat sering menggunakan calo karena tidak memahami rincian biaya perkara. Padahal pengadilan telah memasang banner biaya resmi di ruang tunggu.
Evaluasi analis paling tepat adalah …
A. Banner sudah cukup informatif
B. Masyarakat kurang literasi hukum
C. Transparansi belum efektif karena tidak interaktif & detail simulatif
D. Calo tidak bisa dihilangkan
E. Biaya perkara harus diturunkan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Transparansi efektif bukan sekadar publikasi pasif. Perlu:
- Simulasi biaya digital
- Kalkulator panjar
- Integrasi e-Court
Agar publik benar-benar paham dan tidak bergantung calo.
Soal 20
Dalam evaluasi internal, ditemukan kebiasaan pegawai menunda pekerjaan minutasi hingga mendekati batas waktu karena merasa “belum diminta pimpinan”.
Akibatnya, kinerja lembaga terlihat lambat meski beban kerja masih terkendali.
Analisis budaya kerja yang paling tepat adalah …
A. Kekurangan SDM
B. SOP minutasi tidak jelas
C. Budaya kerja reaktif, bukan proaktif
D. Sistem perkara terlalu banyak
E. Hakim kurang tegas
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah utama adalah work culture. Pegawai bekerja menunggu perintah, bukan berbasis tanggung jawab kinerja. Reformasi birokrasi menuntut budaya:
- Proaktif
- Ownership
- Akuntabel
Bukan sekadar patuh instruksi.
Siap Lolos Seleksi Mahkamah Agung? Jangan Latihan dari Soal Biasa!
Persaingan CPNS & PPPK Mahkamah Agung tidak hanya soal jumlah peserta, tetapi juga kedalaman materi yang diujikan. Tanpa latihan yang tepat, memahami pola soal hukum, administrasi perkara, hingga integritas aparatur peradilan akan terasa jauh lebih sulit.
Karena itu, Anda butuh latihan yang benar-benar relevan — bukan sekadar kumpulan soal umum.
🎯 Kenapa Harus Paket Soal di fungsional.id?
✨ Dirancang sesuai kisi-kisi rekrutmen Mahkamah Agung
📚 Soal berbasis studi kasus peradilan riil & HOTS
🧠 Pembahasan logis, mendalam, dan mudah dipahami
📝 Lengkap: TWK, TIU, TKP + Teknis Peradilan
⏱️ Efisien untuk belajar mandiri maupun tryout
📊 Cocok untuk CPNS & PPPK berbagai formasi pengadilan
🚀 Jangan Tunggu Gagal Baru Serius Belajar
👉 Akses sekarang juga paket soal lengkapnya di fungsional.id
Dan buktikan sendiri bedanya latihan dengan soal yang benar-benar terarah!
