Profesi di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan menjaga integritas sistem peradilan pidana nasional. Sebagai instansi pemerintah yang bertugas sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, Kejaksaan memiliki kewenangan luas yang mencakup penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, hingga pemberian layanan hukum kepada masyarakat.
Untuk dapat bergabung melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), calon pelamar harus melalui proses seleksi yang ketat, termasuk Uji Kompetensi Teknis yang secara khusus mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap tugas-tugas kejaksaan dan regulasi yang menyertainya. Di bawah ini adalah kisi-kisi dan materi yang akan diujikan pada seleksi PPPK Kejaksaan Agung, disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan instansi.
Kisi-Kisi Seleksi CPNS & PPPK Kejaksaan Agung
Berikut ini adalah kisi-kisi dan materi seleksi CPNS & PPPK Kejaksaan Agung yang dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap ruang lingkup kerja kejaksaan, peraturan hukum yang relevan, serta integritas dan profesionalitas sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Setiap materi mencakup aspek konseptual dan aplikatif yang akan diujikan dalam seleksi resmi:
- Pemahaman tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI
Soal menguji pemahaman peran Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum dan eksekutor putusan pidana, termasuk fungsi penyidikan dalam tindak pidana tertentu (seperti korupsi, pelanggaran HAM berat), serta pelaksanaan restorative justice. - Pengetahuan Hukum Pidana dan Acara Pidana
Mencakup unsur tindak pidana, asas-asas hukum pidana, proses penyidikan-penuntutan, serta pemahaman struktur KUHP dan KUHAP secara konseptual maupun praktis. - Peraturan Perundang-undangan Khusus
Soal akan menguji pemahaman terhadap UU Tipikor, UU ITE, UU Narkotika, UU TPPU, UU Perlindungan Anak, serta peraturan yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kejaksaan. - Etika Profesi dan Integritas ASN Kejaksaan
Mencakup dilema etika, potensi gratifikasi, konflik kepentingan, sikap netral ASN, serta contoh konkret penerapan nilai integritas dan loyalitas terhadap institusi. - Administrasi Pemerintahan dan Kearsipan
Menguji tata naskah dinas di lingkungan Kejaksaan, sistem persuratan elektronik, pengelolaan arsip, serta pengamanan dokumen perkara dan surat dinas penting. - Manajemen Barang Bukti dan Barang Rampasan
Soal mengukur pengetahuan alur administrasi dan teknis terkait penyimpanan, pemusnahan, pelelangan barang bukti dan barang rampasan sesuai SOP Kejaksaan. - Kemampuan Analisis Kasus Hukum (Studi Kasus Sederhana)
Berisi studi kasus hukum fiktif, peserta diminta mengidentifikasi pasal, jenis pelanggaran, proses hukum, serta peran kejaksaan dalam penanganannya. - Kompetensi Layanan Publik Berbasis Hukum
Menguji bagaimana peserta memahami peran pelayanan hukum Kejaksaan kepada masyarakat, termasuk Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, penyuluhan hukum, serta penerimaan pengaduan masyarakat. - Penggunaan Teknologi Informasi dalam Administrasi Kejaksaan
Menilai kemampuan dasar mengoperasikan sistem informasi perkantoran, sistem pelaporan elektronik, serta prinsip keamanan informasi digital di lingkungan kejaksaan. - Wawasan Kebangsaan dan Netralitas ASN
Soal yang mengukur pemahaman terhadap ideologi negara, konstitusi, nilai-nilai Pancasila, serta implementasinya dalam menjaga wibawa institusi hukum negara.
Contoh Soal Seleksi CPNS & PPPK Kejaksaan Agung
Berikut ini adalah kumpulan contoh soal seleksi teknis CPNS dan PPPK untuk formasi Kejaksaan Agung, disusun berdasarkan kisi-kisi resmi yang menguji pengetahuan hukum, etika profesi, administrasi, serta kemampuan analisis kasus hukum. Soal-soal ini ditujukan untuk membantu peserta memahami jenis pertanyaan yang kemungkinan besar muncul dalam proses seleksi resmi.
Soal Nomor 1
Jaksa Agung mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara pidana ringan tertentu. Dalam penerapannya, penyidik kejaksaan menghentikan penuntutan setelah tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku yang disaksikan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan fungsi kejaksaan sebagai?
A. Pelaksana eksekusi putusan pengadilan
B. Koordinator penyidik dalam pelanggaran lalu lintas
C. Pemberi bantuan hukum kepada instansi pemerintah
D. Penegak supremasi hukum dalam pelanggaran HAM berat
E. Fasilitator penyelesaian perkara melalui restorative justice
Jawaban: E
Pembahasan:
Fungsi kejaksaan dalam pendekatan restorative justice adalah sebagai fasilitator penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini bukan bagian dari eksekusi putusan, tetapi bentuk penyelesaian alternatif yang sah.
Soal Nomor 2
Salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah nullum crimen sine lege, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Asas ini secara langsung melindungi prinsip?
A. Kepastian hukum dalam menetapkan perbuatan pidana
B. Kehakiman bebas dalam menetapkan vonis terhadap pelaku
C. Kepentingan jaksa sebagai penuntut umum
D. Kebijakan negara dalam menerapkan hukum adat
E. Kewenangan absolut penyidik dalam proses penegakan hukum
Jawaban: A
Pembahasan:
Asas nullum crimen sine lege adalah jaminan bahwa seseorang tidak bisa dihukum karena perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Asas ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, yang merupakan pilar utama dalam hukum pidana modern.
Soal Nomor 3
Seorang jaksa menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan lintas rekening perusahaan fiktif. Dalam hal ini, regulasi yang paling relevan digunakan oleh jaksa untuk dasar hukum penanganan adalah?
A. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
B. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
C. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
D. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
E. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jawaban: B
Pembahasan:
Kasus yang berhubungan dengan aliran dana melalui rekening perusahaan fiktif dalam rangka menyembunyikan asal usul uang termasuk ke dalam TPPU, dan secara spesifik diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. UU ini menjadi dasar utama dalam pembuktian serta penyitaan aset dalam kejahatan pencucian uang.
Soal Nomor 4
Seorang ASN di lingkungan Kejaksaan menerima bingkisan berisi barang mewah dari seorang pengacara yang sedang menangani perkara yang berkaitan dengan tugas ASN tersebut. Jika ASN tersebut menolak dan melaporkan ke atasan, tindakan ini mencerminkan?
A. Loyalitas terhadap rekan kerja dan atasan
B. Kepatuhan terhadap sistem administrasi birokrasi
C. Integritas dan sikap anti gratifikasi sesuai etika ASN
D. Profesionalisme dalam menggunakan wewenang jabatan
E. Disiplin kerja dalam menyelesaikan tugas tepat waktu
Jawaban: C
Pembahasan:
Sikap menolak gratifikasi dan melaporkannya adalah bentuk nyata dari integritas dan etika profesi ASN, khususnya di lingkungan kejaksaan yang sangat rawan konflik kepentingan. Tindakan ini menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan komitmen terhadap nilai antikorupsi.
Soal Nomor 5
Dalam pengelolaan barang bukti, jaksa harus memastikan bahwa barang tersebut tercatat secara sistematis, disimpan sesuai prosedur, dan dimusnahkan atau dilelang sesuai ketentuan hukum. Unit atau bagian mana yang paling tepat bertanggung jawab atas proses tersebut di lingkungan Kejaksaan?
A. Subbagian Kepegawaian dan Umum
B. Tim Administrasi Perkara
C. Jaksa Fungsional
D. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
E. Seksi Intelijen Penindakan
Jawaban: D
Pembahasan:
Tugas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan secara administratif dan teknis merupakan tanggung jawab Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Mereka menangani pencatatan, penyimpanan, pemusnahan, dan pelelangan sesuai SOP Kejaksaan.
Soal Nomor 6
Salah satu bentuk layanan hukum kepada masyarakat oleh Kejaksaan adalah keberadaan Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Posyankumham) yang memberikan bantuan hukum gratis. Layanan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan dalam?
A. Mewujudkan akses keadilan melalui pemberdayaan hukum masyarakat
B. Melaksanakan tugas eksekusi putusan pidana secara adil dan tepat
C. Menyediakan perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana
D. Menjalin koordinasi dengan lembaga peradilan dan kepolisian
E. Menyelenggarakan pelatihan jaksa untuk menangani perkara prioritas
Jawaban: A
Pembahasan:
Posyankumham merupakan wujud konkret Kejaksaan dalam memperluas akses keadilan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya dalam memperoleh informasi hukum, penyuluhan, dan pendampingan. Ini merupakan bagian dari fungsi pelayanan hukum publik.
Soal Nomor 7
Dalam sistem administrasi perkantoran modern di Kejaksaan, penggunaan aplikasi berbasis elektronik seperti E-Arsip digunakan untuk mengelola dokumen secara digital. Prinsip utama dari penggunaan sistem ini antara lain?
A. Pengawasan melekat terhadap proses hukum
B. Efisiensi, keamanan, dan kemudahan pelacakan dokumen
C. Keterbukaan informasi publik dalam proses persidangan
D. Integrasi antara jaksa dan penyidik kepolisian
E. Penguatan sistem kontrol terhadap barang bukti
Jawaban: B
Pembahasan:
Penggunaan aplikasi seperti E-Arsip bertujuan untuk menciptakan administrasi yang efisien, aman, dan tertelusur. Hal ini penting untuk menjaga keaslian, kerahasiaan, dan kecepatan akses terhadap dokumen resmi Kejaksaan, termasuk surat dinas dan berkas perkara.
Soal Nomor 8
Seorang jaksa menangani perkara penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota organisasi masyarakat terhadap warga sipil. Dalam prosesnya, jaksa merujuk pada ketentuan pasal pidana yang berkaitan dengan penganiayaan dan menyusun dakwaan berdasarkan unsur-unsur delik. Langkah ini menunjukkan kemampuan jaksa dalam?
A. Menjalankan instruksi pimpinan secara hierarkis
B. Mengarahkan penyidik dalam tahapan penyidikan awal
C. Melakukan analisis kasus hukum berdasarkan fakta dan pasal yang relevan
D. Menentukan jenis pidana berdasarkan prinsip hukum adat lokal
E. Menyelesaikan perkara melalui pendekatan mediasi penal
Jawaban: C
Pembahasan:
Kemampuan menganalisis kasus hukum mencakup mengidentifikasi unsur pidana, menentukan pasal yang tepat, serta memahami konteks faktual. Ini merupakan bagian dari kompetensi teknis jaksa dalam menyusun dakwaan dan menyampaikan tuntutan secara argumentatif.
Soal Nomor 9
Sebagai ASN di lingkungan Kejaksaan, seorang staf menerima permintaan dari temannya untuk menyebarkan konten politik melalui akun media sosial kantor. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh ASN tersebut sesuai prinsip netralitas adalah?
A. Menyampaikan konten politik tersebut dengan batasan tertentu
B. Mengabaikan permintaan dan tetap mengikuti perintah pimpinan
C. Meneruskan konten hanya kepada rekan ASN yang sependapat
D. Menolak dan menjelaskan bahwa ASN dilarang terlibat politik praktis
E. Meminta izin terlebih dahulu kepada bagian humas kejaksaan
Jawaban: D
Pembahasan:
Netralitas ASN merupakan prinsip dasar yang melarang keterlibatan dalam politik praktis. Menolak permintaan dan memberikan penjelasan secara etis mencerminkan kepatuhan terhadap kode etik ASN, serta menjaga wibawa institusi hukum negara.
Soal Nomor 10
Salah satu aspek penting dalam pengelolaan surat dinas di lingkungan Kejaksaan adalah pengamanan dokumen perkara yang bersifat rahasia. Langkah awal yang wajib dilakukan oleh petugas kearsipan terhadap dokumen rahasia adalah?
A. Memberi klasifikasi dan kode pengamanan sesuai tingkat kerahasiaan
B. Menyimpannya dalam rak terbuka khusus agar mudah dijangkau
C. Menggandakannya sebagai cadangan untuk antisipasi kehilangan
D. Mengunggah seluruh dokumen ke media sosial internal kejaksaan
E. Mendistribusikan salinan ke seluruh unit kejaksaan daerah
Jawaban: A
Pembahasan:
Dalam administrasi kearsipan, dokumen berklasifikasi rahasia wajib diberi tanda dan kode pengamanan tertentu untuk menghindari akses tidak sah. Langkah ini sesuai dengan prinsip keamanan dokumen perkara dalam lingkungan Kejaksaan.
Soal Nomor 11
Seorang Jaksa mendapat laporan dari masyarakat tentang dugaan gratifikasi yang diterima oleh rekannya sesama pegawai kejaksaan. Meskipun tidak ada bukti langsung saat itu, jaksa tersebut merasa dilema karena khawatir jika melaporkan justru akan mengganggu hubungannya di internal. Dalam konteks etika profesi ASN Kejaksaan, apa langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh jaksa tersebut?
A. Melaporkan dugaan tersebut secara tertulis ke atasan atau pengawas internal sesuai ketentuan etik
B. Menyimpan informasi tersebut sampai ada bukti yang lebih kuat
C. Menyampaikan secara informal kepada rekan untuk memperingatkannya
D. Membiarkan situasi berlangsung sambil menghindari keterlibatan langsung
E. Mengunggah informasi secara anonim di media sosial
Jawaban: A
Pembahasan:
Sikap etis ASN Kejaksaan dituntut untuk menjaga integritas dan melaporkan potensi pelanggaran etik atau gratifikasi. Walaupun belum ada bukti langsung, prosedur yang benar adalah melapor melalui jalur formal agar pengawasan dapat dilakukan. Membiarkan atau menyebarkan secara tidak resmi justru dapat menimbulkan pelanggaran baru.
Soal Nomor 12
Dalam konteks hukum pidana, terdapat asas penting yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Asas ini menjadi salah satu dasar dalam sistem hukum Indonesia. Apakah nama asas tersebut?
A. Asas persamaan di depan hukum
B. Asas legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)
C. Asas in dubio pro reo
D. Asas ne bis in idem
E. Asas retroaktif
Jawaban: B
Pembahasan:
Asas legalitas merupakan prinsip fundamental hukum pidana yang berarti “tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mendahuluinya.” Hal ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP dan menjadi batasan agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
Soal Nomor 13
Seorang anak di bawah umur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian ringan. Jaksa kemudian memutuskan tidak membawa kasus tersebut ke pengadilan, melainkan menyelesaikannya dengan melibatkan pihak korban, pelaku, dan masyarakat. Apa pendekatan yang digunakan oleh jaksa tersebut?
A. Diversi berbasis keadilan pidana anak
B. Deponering
C. Restorative justice
D. Discretionary prosecution
E. Non-penal approach
Jawaban: C
Pembahasan:
Restorative justice adalah pendekatan hukum yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, terutama dalam perkara ringan dan melibatkan anak. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).
Soal Nomor 14
Seorang Jaksa menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyalahgunaan dana hibah oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat. Setelah melakukan penyelidikan awal, diketahui adanya bukti permulaan yang cukup kuat. Dalam konteks pelaksanaan tugas penyidikan oleh Kejaksaan, tindakan apa yang paling sesuai dilakukan oleh Jaksa tersebut sesuai dengan kewenangannya?
A. Menyerahkan perkara kepada kepolisian karena bukan ranah Kejaksaan
B. Menunggu laporan lengkap dari Inspektorat sebagai bahan dasar penyidikan
C. Langsung menuntut pelaku ke pengadilan berdasarkan bukti awal
D. Melakukan penyidikan karena termasuk tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kejaksaan
E. Menghentikan proses karena lembaga swadaya masyarakat bukan lembaga negara
Jawaban: D
Pembahasan:
Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Jaksa dapat melanjutkan ke tahap penyidikan secara langsung tanpa perlu menunggu lembaga lain.
Soal Nomor 15
Seorang Jaksa Penuntut Umum memproses barang bukti narkotika dari kasus yang telah memiliki putusan inkrah. Barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan sesuai prosedur. Apa dasar hukum utama dan proses administrasi yang harus dilakukan dalam pemusnahan barang bukti ini?
A. Harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan disertai berita acara pemusnahan
B. Dapat dilakukan atas perintah lisan pimpinan kejaksaan
C. Mengacu pada hasil koordinasi dengan penyidik tanpa perlu dokumentasi
D. Dilakukan di kantor kejaksaan dengan dokumentasi internal saja
E. Hanya dapat dimusnahkan jika pelaku telah mengakui kejahatannya
Jawaban: A
Pembahasan:
Barang bukti hanya dapat dimusnahkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Proses ini harus disertai Berita Acara Pemusnahan, dokumentasi resmi, dan disaksikan oleh pihak terkait (seperti penyidik, pengadilan, dan media massa jika diperlukan) sesuai SOP Kejaksaan RI.
Soal Nomor 16
Seorang jaksa sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana hibah pemerintah daerah. Jaksa tersebut tidak hanya melakukan penuntutan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses penyidikan karena ada indikasi kerugian negara. Dalam konteks ini, apa dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan untuk tindak pidana tertentu?
A. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
B. UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
C. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
D. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
E. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Jawaban: B
Pembahasan:
Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti korupsi dan pelanggaran HAM berat, berdasarkan ketentuan dalam UU Tipikor. Hal ini dimaksudkan agar Kejaksaan dapat secara aktif menindaklanjuti perkara yang kompleks dan berdampak sistemik.
Soal Nomor 17
Dalam sebuah pemeriksaan internal di lingkungan Kejaksaan Tinggi, ditemukan bahwa seorang staf tata usaha menerima bingkisan dalam bentuk barang dari pihak ketiga yang perkaranya sedang ditangani institusi tersebut. Jika staf tersebut tidak melaporkan penerimaan bingkisan itu, maka ia berpotensi melanggar prinsip integritas ASN. Bagaimana seharusnya tindakan preventif dilakukan?
A. Membuat surat pernyataan sumpah jabatan ulang
B. Melaporkan setiap bentuk gratifikasi kepada KPK atau atasan langsung dalam waktu 30 hari kerja
C. Menyampaikan permohonan maaf kepada publik secara terbuka
D. Menyerahkan bingkisan kepada pelapor sebagai bukti etik
E. Melibatkan Satpol PP sebagai pendamping penegakan disiplin
Jawaban: B
Pembahasan:
Gratifikasi adalah bentuk pemberian yang wajib dilaporkan oleh ASN, termasuk pegawai Kejaksaan. Apabila tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan (30 hari kerja), maka pemberian tersebut dianggap suap. Hal ini sesuai dengan peraturan internal Kejaksaan dan UU Tipikor.
Soal Nomor 18
Dalam penanganan kasus pelanggaran UU ITE, jaksa mendapati bahwa tersangka menyebarkan video manipulatif yang mencemarkan nama baik pejabat publik di media sosial. Dalam hal ini, jaksa menuntut berdasarkan pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik. Pasal yang relevan dalam konteks ini adalah?
A. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016
B. Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016
C. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016
D. Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016
E. Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2016
Jawaban: C
Pembahasan:
Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai distribusi konten elektronik yang melanggar kesusilaan, sedangkan ayat (3) mengatur pencemaran nama baik. Namun jika unsur utama adalah menyebarkan konten manipulatif yang menyertakan pelanggaran kesusilaan digital, maka ayat (1) menjadi acuan utama.
Soal Nomor 19
Seorang petugas arsip Kejaksaan Negeri diminta untuk menyusun dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana khusus secara sistematis dan rahasia. Petugas tersebut menggunakan aplikasi sistem persuratan elektronik Kejaksaan dan memastikan backup data dilakukan secara terenkripsi. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip?
A. Promosi jabatan berbasis merit sistem
B. Mekanisme musyawarah tertutup dalam administrasi
C. Kebebasan informasi publik secara terbuka
D. Keamanan informasi dan pengelolaan arsip elektronik
E. Netralitas perangkat lunak di instansi hukum
Jawaban: D
Pembahasan:
Pengelolaan arsip elektronik di Kejaksaan dilakukan melalui sistem persuratan digital dengan prinsip keamanan data, backup terenkripsi, dan akses terbatas. Hal ini sejalan dengan ketentuan internal dan prinsip e-Government yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.
Soal Nomor 20
Pada saat melakukan pelelangan barang rampasan, jaksa eksekutor memastikan bahwa barang yang dilelang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Prosedur ini harus dilaksanakan sesuai SOP yang mencakup proses inventarisasi, penilaian, dan pelaporan. Mengacu pada sistem manajemen barang bukti, tindakan jaksa tersebut merupakan bagian dari?
A. Eksekusi administratif perkara ringan
B. Proses penindakan hukum lapangan
C. Sistem digitalisasi register perkara
D. Tata kelola barang rampasan berdasarkan putusan inkracht
E. Restitusi terhadap korban tindak pidana
Jawaban: D
Pembahasan:
Barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dilelang sesuai prosedur Kejaksaan. Proses ini dilakukan secara sistematis, mulai dari pencatatan, penilaian hingga pelaporan, dan merupakan bagian dari manajemen barang bukti dan barang rampasan.
Ingin mengakses lebih banyak soal dan pembahasan PPPK CPNS Kejaksaan Agung?
Masih banyak soal dan pembahasan lengkap lainnya yang relevan dengan materi seleksi PPPK Kejaksaan Agung, mulai dari pemahaman tugas dan fungsi Kejaksaan, hukum pidana, etika profesi ASN, hingga administrasi kearsipan. Informasi terbaru seputar soal dan materi pembelajaran juga tersedia di platform digital seperti fungsional.id, yang memuat sumber belajar untuk berbagai jabatan fungsional dan teknis ASN.
