Profesi Penata Keuangan memiliki peranan penting dalam tata kelola keuangan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas utama seorang Penata Keuangan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Profesi ini menuntut ketelitian, akuntabilitas, dan integritas tinggi, karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang diatur oleh berbagai regulasi, Penata Keuangan harus memahami konsep dasar hingga teknis pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, Uji Kompetensi (UKOM) bagi Penata Keuangan dirancang untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini adalah kisi-kisi lengkap materi yang diujikan dalam Uji Kompetensi Penata Keuangan:
Kisi-Kisi Materi Uji Kompetensi Penata Keuangan
Materi uji kompetensi dirancang untuk mengukur penguasaan peserta terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Berikut rangkumannya:
- Pemahaman Dasar Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Menguji pengetahuan tentang sistem pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004. Termasuk siklus anggaran, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan asas-asas keuangan negara. - Tahapan Siklus Anggaran (Perencanaan – Pelaporan)
Menilai pemahaman tentang tahapan perencanaan anggaran, penetapan DIPA/DPA, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. - Jenis Belanja dan Klasifikasi Anggaran
Menguji kemampuan membedakan jenis belanja (pegawai, barang, modal, bansos) serta memahami kode akun belanja berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS). - Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Anggaran (RKA-KL / RKA-SKPD)
Menilai keterampilan menyusun RKA sesuai kebutuhan program/kegiatan, serta memahami prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. - Penatausahaan Keuangan (SPP, SPM, SP2D)
Menguji pemahaman alur dokumen keuangan dalam pembayaran APBN/APBD, termasuk jenis dan syarat pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM, dan penerbitan SP2D. - Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU)
Menilai kemampuan mengelola uang persediaan dan mekanisme permintaan GU sesuai ketentuan perbendaharaan. Termasuk tata cara pertanggungjawaban. - Pengelolaan Pajak atas Belanja Pemerintah
Menguji pengetahuan tentang jenis pajak (PPN, PPh 21/22/23/4(2)) yang melekat pada transaksi belanja, serta pelaporan dan penyetoran pajaknya melalui sistem e-Billing DJP. - Pengarsipan dan Tata Kelola Dokumen Keuangan
Menilai keterampilan menyusun dan mengelola dokumen pendukung keuangan sesuai kaidah akuntansi, hukum, dan kebutuhan audit. - Penyusunan Laporan Keuangan (SAKIP, LK, LPJ)
Menguji pemahaman tentang format, isi, dan penyusunan laporan keuangan baik internal maupun eksternal, seperti Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, dan laporan realisasi anggaran. - Pengenalan Aplikasi Keuangan Pemerintah (SAIBA, OM-SPAN, SIPD, SAKTI)
Menilai pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi sesuai instansi. - Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran
Menguji kemampuan teknis bendahara dalam mengelola uang, membuat buku kas umum, dan menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik. - Audit Internal dan Eksternal Keuangan
Menilai pemahaman terhadap proses pemeriksaan keuangan oleh inspektorat, BPK, BPKP, dan langkah antisipatif terhadap temuan audit. - Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Menguji pengetahuan dasar tentang SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. - Etika dan Integritas dalam Pengelolaan Keuangan
Menilai kesadaran peserta terhadap pentingnya sikap jujur, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan dalam menjalankan tugas penatausahaan keuangan. - Penanganan Temuan dan Koreksi Keuangan
Menguji kemampuan menganalisis temuan administrasi atau keuangan dan menyusun langkah korektif sesuai peraturan perbendaharaan.
Contoh Soal Uji Kompetensi Penata Keuangan
Untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi di atas, berikut kami sajikan beberapa contoh soal uji kompetensi untuk profesi Penata Keuangan.
Soal Nomor 1
Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, terdapat asas yang menjadi landasan utama agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Salah satu asas tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi atas pengelolaan anggaran negara, termasuk tahapan perencanaan hingga pelaporan. Berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, asas tersebut dikenal sebagai istilah?
A. Efisiensi
B. Akuntabilitas
C. Disiplin Anggaran
D. Kepastian Hukum
E. Transparansi
Jawaban: E
Pembahasan:
Asas transparansi dalam pengelolaan keuangan negara berarti adanya keterbukaan kepada masyarakat atas proses dan hasil pengelolaan anggaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan APBN/APBD sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003.
Soal Nomor 2
Seorang Penata Keuangan di sebuah instansi pemerintah sedang menyusun laporan realisasi anggaran. Dalam prosesnya, ia harus mengikuti tahapan siklus anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah?
A. Penatausahaan Keuangan
B. Pengesahan DIPA/DPA
C. Pengesahan SP2D
D. Pelaporan Keuangan
E. Pengajuan SPP
Jawaban: D
Pembahasan:
Tahapan terakhir dalam siklus anggaran adalah pelaporan keuangan. Setelah anggaran dilaksanakan dan dikelola, Penata Keuangan wajib membuat laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik.
Soal Nomor 3
Dalam menyusun anggaran belanja kegiatan, seorang Penata Keuangan harus memastikan bahwa rencana anggaran tersebut disusun sesuai kebutuhan program dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dokumen anggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut dikenal sebagai?
A. RKA-KL / RKA-SKPD
B. DIPA / DPA
C. SP2D
D. SPP
E. SPM
Jawaban: A
Pembahasan:
RKA-KL (pusat) atau RKA-SKPD (daerah) merupakan dokumen yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan program/kegiatan pemerintah. Penyusunan RKA memperhatikan kebutuhan riil program agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif.
Soal Nomor 4
Dalam rangka pembayaran kegiatan menggunakan dana APBN, unit kerja wajib menyusun dokumen administrasi keuangan sebelum dana dicairkan. Salah satu dokumen penting adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang akan diproses menjadi SPM sebelum diterbitkan SP2D. Pada tahapan manakah proses pencairan dana dianggap telah sah dan dapat dilakukan pencatatan oleh bank?
A. Setelah SPP diterbitkan
B. Setelah SPM diterbitkan
C. Setelah SP2D diterbitkan
D. Setelah penyusunan RKA
E. Setelah verifikasi bendahara
Jawaban: C
Pembahasan:
SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN sebagai dasar pencairan dana. Bank hanya dapat mencairkan dana setelah menerima SP2D, bukan pada tahap SPP maupun SPM.
Soal Nomor 5
Dalam APBD, terdapat beberapa jenis belanja yang memiliki kode akun masing-masing sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Salah satu jenis belanja digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan langsung dengan operasional program/kegiatan rutin, seperti pembelian alat tulis kantor, biaya rapat, dan biaya perjalanan dinas. Jenis belanja yang dimaksud adalah?
A. Belanja Pegawai
B. Belanja Barang
C. Belanja Modal
D. Belanja Bantuan Sosial
E. Belanja Subsidi
Jawaban: B
Pembahasan:
Belanja Barang merupakan jenis belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti pengadaan alat tulis kantor, bahan habis pakai, biaya perjalanan dinas, hingga kebutuhan rapat. Kode akunnya diatur dalam Bagan Akun Standar (BAS).
Soal Nomor 6
Dalam proses pencairan dana APBN, unit kerja harus mengajukan dokumen keuangan yang menjadi dasar penerbitan SPM dan SP2D. Dokumen ini diajukan oleh pejabat yang berwenang sebagai permintaan pembayaran atas beban anggaran. Nama dokumen tersebut adalah?
A. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
B. Surat Perintah Membayar (SPM)
C. Surat Setoran Pajak (SSP)
D. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
E. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Jawaban: A
Pembahasan:
SPP (Surat Permintaan Pembayaran) merupakan dokumen dasar yang diajukan satuan kerja kepada KPPN agar diterbitkan SPM, lalu berlanjut ke SP2D. SPP menjadi titik awal administrasi proses pencairan dana dari APBN/APBD.
Soal Nomor 7
Seorang Penata Keuangan bertugas menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Salah satu syarat agar laporan dapat diterima oleh pejabat yang berwenang adalah adanya bukti pertanggungjawaban atas setiap pengeluaran. Bukti tersebut diarsipkan dan dicatat dalam dokumen pendukung yang disebut?
A. Daftar Pengeluaran Rutin
B. Buku Kas Umum (BKU)
C. Surat Setoran Pajak (SSP)
D. Bukti Pengeluaran yang Sah
E. Surat Perintah Bayar (SPBy)
Jawaban: D
Pembahasan:
Setiap pengeluaran yang menggunakan uang persediaan wajib dilengkapi dengan Bukti Pengeluaran yang Sah. Bukti tersebut harus diarsipkan secara tertib untuk memudahkan verifikasi dan audit, serta sebagai dasar pertanggungjawaban.
Soal Nomor 8
Dalam Bagan Akun Standar (BAS), salah satu jenis belanja digunakan untuk pengadaan barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, seperti pengadaan kendaraan dinas, gedung kantor, atau mesin. Jenis belanja ini dikenal sebagai?
A. Belanja Barang
B. Belanja Pegawai
C. Belanja Modal
D. Belanja Bantuan Sosial
E. Belanja Subsidi
Jawaban: C
Pembahasan:
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Contohnya adalah pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung, atau pembelian mesin produksi.
Soal Nomor 9
Dalam pelaksanaan anggaran, pejabat penandatangan SPM wajib memastikan bahwa pengajuan pembayaran yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah. Jika terjadi kekurangan dokumen atau kesalahan pencatatan, maka pejabat tersebut berhak untuk?
A. Mengabaikan kekurangan agar proses berjalan cepat
B. Mengembalikan SPP untuk diperbaiki oleh satuan kerja
C. Melanjutkan proses sambil menyusulkan dokumen kemudian
D. Membuat catatan temuan di laporan audit
E. Mengajukan nota koreksi kepada BPK
Jawaban: B
Pembahasan:
Jika dokumen SPP tidak lengkap atau ada kesalahan administrasi, maka SPP harus dikembalikan kepada satuan kerja untuk diperbaiki. Hal ini untuk menjaga akuntabilitas administrasi dan menghindari temuan saat pemeriksaan audit.
Soal Nomor 10
Pajak atas belanja pemerintah harus disetor ke kas negara melalui sistem elektronik. Salah satu pajak yang wajib dipungut oleh bendahara pengeluaran atas transaksi jasa konsultansi atau sewa adalah?
A. PPN
B. PPh Pasal 21
C. PPh Pasal 23
D. PPh Pasal 22
E. PPh Pasal 4 Ayat (2)
Jawaban: E
Pembahasan:
PPh Pasal 4 ayat (2) dikenal sebagai Pajak Penghasilan final, yang dikenakan atas transaksi tertentu seperti sewa tanah dan/atau bangunan. Pajak ini wajib dipungut bendahara pemerintah dan disetorkan melalui sistem e-Billing ke kas negara.
Soal Nomor 11
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap tahapan pelaksanaan anggaran harus didukung oleh aplikasi berbasis teknologi informasi agar pengelolaan menjadi lebih akurat dan transparan. Salah satu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran adalah?
A. SAIBA
B. OM-SPAN
C. SAKTI
D. SIPD
E. e-SPM
Jawaban: D
Pembahasan:
SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah. SIPD membantu mewujudkan transparansi dan integrasi sistem informasi pemerintahan.
Soal Nomor 12
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran harus disusun secara berkala dan lengkap dengan dokumen pendukung. Salah satu buku administrasi keuangan yang wajib dimiliki bendahara pengeluaran sebagai dasar pencatatan transaksi kas harian adalah?
A. Buku Kas Pembantu Pajak (BKPP)
B. Buku Kas Pembantu Panjar (BKPPj)
C. Daftar Pengeluaran Rutin (DPR)
D. Buku Kas Umum (BKU)
E. Buku Penerimaan Retribusi (BPR)
Jawaban: D
Pembahasan:
Buku Kas Umum (BKU) merupakan dokumen yang wajib dimiliki bendahara untuk mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran uang secara harian. BKU menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.
Soal Nomor 13
Proses pemeriksaan internal terhadap pengelolaan keuangan oleh satuan pengawas intern pemerintah (APIP) bertujuan untuk memastikan kebenaran data administrasi keuangan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh lembaga eksternal. APIP di tingkat kementerian/lembaga dikenal sebagai?
A. BPK
B. Inspektorat
C. BPKP
D. Bawasda
E. KPPN
Jawaban: B
Pembahasan:
Inspektorat adalah aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) di tingkat kementerian/lembaga maupun daerah. Inspektorat melakukan audit internal sebagai bentuk pengawasan awal sebelum dilakukan audit eksternal oleh BPK atau BPKP.
Soal Nomor 14
Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, diterapkan prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu karakteristik utama akuntansi berbasis akrual adalah?
A. Mengakui pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayar
B. Hanya mencatat transaksi yang berdampak pada kas pemerintah
C. Mengutamakan laporan saldo kas dibandingkan utang dan piutang
D. Tidak mencatat kewajiban pemerintah kecuali yang sudah dibayar
E. Menggunakan sistem pembukuan tunggal untuk mencatat transaksi
Jawaban: A
Pembahasan:
Akuntansi berbasis akrual mencatat pendapatan dan beban berdasarkan saat terjadinya transaksi, bukan saat uang diterima atau dikeluarkan. Dengan penerapan SAP berbasis akrual, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih lengkap dan akurat.
Soal Nomor 15
Dalam pelaksanaan tugas sebagai Penata Keuangan, seorang pejabat dituntut untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, termasuk menghindari praktik benturan kepentingan. Salah satu contoh sikap yang mencerminkan penerapan integritas dalam pengelolaan keuangan adalah?
A. Menyimpan dokumen anggaran di tempat yang terkunci
B. Memberikan laporan keuangan hanya kepada rekan kerja dekat
C. Melaksanakan tugas secara jujur dan tidak menerima gratifikasi
D. Menghindari komunikasi dengan auditor untuk menjaga independensi
E. Mengabaikan aturan perpajakan agar pelaksanaan lebih cepat
Jawaban: C
Pembahasan:
Integritas dalam pengelolaan keuangan berarti menjalankan tugas dengan jujur, akuntabel, dan menjauhkan diri dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Integritas menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola keuangan yang baik.
Soal Nomor 16
Dalam proses penatausahaan dokumen keuangan, seorang Penata Keuangan wajib menyusun dan mengarsipkan dokumen pendukung secara sistematis agar mudah ditemukan saat dibutuhkan. Salah satu tujuan utama pengarsipan dokumen keuangan adalah?
A. Mempermudah proses audit dan pertanggungjawaban anggaran
B. Memenuhi kewajiban pembayaran pajak bulanan
C. Menyederhanakan proses pencairan SP2D
D. Menghindari keharusan membuat laporan realisasi anggaran
E. Mengurangi beban kerja bendahara pengeluaran
Jawaban: A
Pembahasan:
Pengarsipan dokumen keuangan dilakukan agar memudahkan proses verifikasi, audit, serta pertanggungjawaban anggaran. Tata kelola dokumen yang rapi akan membantu mencegah temuan administrasi saat pemeriksaan.
Soal Nomor 17
Dalam proses pertanggungjawaban anggaran, salah satu jenis laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah adalah SAKIP. Dalam hal ini, SAKIP merupakan akronim dari?
A. Sistem Akuntansi Keuangan Instansi Pemerintah
B. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Publik
C. Sistem Akuntansi Kinerja Intern Pemerintah
D. Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
E. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Jawaban: E
Pembahasan:
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Soal Nomor 18
Bendahara pengeluaran memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas belanja pemerintah. Dalam pelaksanaannya, penyetoran pajak tersebut harus dilakukan melalui sistem resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem yang dimaksud adalah?
A. e-SPT
B. e-Invoice
C. e-Faktur
D. e-Billing
E. e-Payment
Jawaban: E
Pembahasan:
e-Billing merupakan sistem resmi yang digunakan untuk pembuatan kode billing sebagai sarana penyetoran pajak ke kas negara. Setelah mendapatkan kode billing, pembayaran dilakukan melalui bank persepsi atau kanal pembayaran lain yang bekerja sama dengan DJP.
Soal Nomor 19
Dalam proses audit keuangan oleh lembaga pemeriksa, salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh unit kerja adalah menindaklanjuti setiap temuan audit. Jika ditemukan kekurangan administrasi dalam pertanggungjawaban anggaran, tindakan yang paling tepat adalah?
A. Mengabaikan temuan jika nominalnya kecil
B. Membuat laporan pertanggungjawaban fiktif agar audit selesai cepat
C. Menyusun langkah perbaikan sesuai ketentuan perbendaharaan
D. Melaporkan kekurangan tersebut kepada BPK secara langsung
E. Meminta auditor untuk melakukan audit ulang
Jawaban: D
Pembahasan:
Temuan administrasi atau keuangan harus segera ditindaklanjuti dengan menyusun langkah korektif sesuai ketentuan perbendaharaan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan administrasi dan menghindari sanksi atas temuan tersebut.
Soal Nomor 20
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan pemerintah harus memuat informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Salah satu prinsip penting yang diterapkan dalam SAP berbasis akrual adalah?
A. Hanya mencatat transaksi yang berdampak pada kas pemerintah
B. Mengakui pendapatan hanya jika kas sudah diterima
C. Mengakui pendapatan dan beban saat terjadi hak dan kewajiban, meskipun belum ada aliran kas
D. Mengabaikan piutang yang belum diterima
E. Mengutamakan laporan arus kas sebagai satu-satunya indikator
Jawaban: C
Pembahasan:
Prinsip akuntansi berbasis akrual mengakui pendapatan dan beban saat hak dan kewajiban terjadi, tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayar. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.
Ingin Lebih Banyak Soal dan Pembahasan?
Masih banyak soal Uji Kompetensi Penata Keuangan lainnya yang bisa membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi ujian resmi. Soal-soal disusun lengkap dengan pembahasan yang mudah dipahami agar proses belajar Anda lebih efektif.
