Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (JF PH) merupakan tahapan penting dalam memastikan profesionalisme aparatur yang berperan sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Seorang Penyuluh Hukum tidak hanya dituntut memahami teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai keadilan, moralitas, serta kemanusiaan dalam setiap kegiatan penyuluhan. Oleh karena itu, ujian ini dirancang untuk mengukur sejauh mana kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural penyuluh hukum telah terbentuk secara komprehensif. Hasil dari uji kompetensi ini menjadi tolok ukur apakah seorang ASN layak naik jenjang jabatan atau memerlukan peningkatan kapasitas lebih lanjut melalui pembinaan dan pelatihan.
Artikel ini akan membahas secara lengkap contoh soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum beserta kisi-kisi dan pembahasannya. Dengan memahami struktur soal, ruang lingkup materi, serta pendekatan analitis dalam menjawab pertanyaan, peserta dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang. Pembahasan ini juga akan mengulas aspek-aspek penting seperti kemampuan menyusun materi penyuluhan, penerapan hukum dalam konteks masyarakat, serta etika profesi yang harus dijaga dalam setiap aktivitas penyuluhan. Melalui panduan ini, diharapkan calon peserta dapat membangun pemahaman yang lebih dalam dan strategis dalam menghadapi ujian kompetensi secara profesional dan percaya diri.
KISI-KISI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM (JF PH)
Berikut kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (JF PH) beserta penjelasan singkat pada tiap poin :
1. Pengetahuan Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
Penyuluh hukum harus memahami sistem hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta sumber hukum di Indonesia. Penguasaan materi ini penting agar penyuluhan hukum yang disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Tugas, Fungsi, dan Peran Penyuluh Hukum
Menilai pemahaman peserta terhadap ruang lingkup tugas Penyuluh Hukum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan penyuluhan. Soal dapat menguji kemampuan menyusun rencana kegiatan penyuluhan berbasis kebutuhan masyarakat hukum.
3. Teknik dan Metodologi Penyuluhan Hukum
Menguji kemampuan dalam memilih dan menerapkan metode penyuluhan yang efektif, seperti ceramah, diskusi kelompok, simulasi, maupun media digital. Penyuluh harus mampu menyesuaikan metode dengan karakteristik audiens dan konteks hukum yang disampaikan.
4. Komunikasi Hukum dan Pengelolaan Informasi
Fokus pada kemampuan menyampaikan pesan hukum secara jelas, persuasif, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Termasuk keterampilan dalam menggunakan media komunikasi massa atau teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyuluhan.
5. Etika Profesi dan Integritas Penyuluh Hukum
Menilai sejauh mana peserta memahami prinsip-prinsip etika profesi, netralitas, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan peran sebagai penyuluh hukum. Materi ini menekankan pentingnya menjaga citra dan kepercayaan publik.
6. Analisis Kasus dan Pemecahan Masalah Hukum di Masyarakat
Mengukur kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan hukum nyata di lapangan dan memberikan solusi hukum yang edukatif dan aplikatif. Soal biasanya berbentuk studi kasus yang membutuhkan interpretasi terhadap norma hukum.
7. Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Penyuluhan Hukum
Menguji kemampuan administratif peserta dalam menyusun rencana kerja tahunan, laporan kegiatan, serta evaluasi efektivitas program penyuluhan. Pemahaman tentang indikator keberhasilan dan sasaran strategis menjadi kunci pada bagian ini.
8. Pengembangan Kompetensi dan Inovasi dalam Penyuluhan Hukum
Menilai komitmen peserta terhadap peningkatan profesionalisme melalui inovasi, penggunaan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Soal mencakup pemahaman terhadap pengembangan diri serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan sosial.
9. Manajemen Program dan Kerja Sama Antar Lembaga
Berfokus pada kemampuan mengelola kegiatan penyuluhan lintas instansi serta membangun sinergi dengan lembaga lain seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.
10. Nilai-Nilai ASN dan Core Values “BerAKHLAK” dalam Konteks Penyuluhan Hukum
Menguji sejauh mana peserta menerapkan nilai Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam pelaksanaan tugas penyuluhan hukum.
Contoh Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (JF PH)
Berikut 5 soal panjang berbentuk pilihan ganda (A–E), disertai jawaban benar dan pembahasan mendalam untuk masing-masing soal.
Soal 1
Di sebuah kabupaten terjadi konflik antara sebuah peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan usaha mikro lokal dan peraturan menteri yang mengatur standar perizinan tertentu. Dalam praktiknya, Perda tersebut memberikan kemudahan izin bagi UMKM yang ternyata bertentangan dengan ketentuan teknis yang ditetapkan dalam peraturan menteri (misalnya: standar sanitasi atau zonasi). Sebagai Penyuluh Hukum yang mendapat tugas melakukan penyuluhan dan mediasi di masyarakat, langkah terbaik yang harus Anda ambil agar penyuluhan tetap sahih dan tidak menimbulkan kebingungan hukum adalah:
A. Menyusun materi penyuluhan yang menekankan bahwa Perda berlaku setempat dan masyarakat cukup mengikuti Perda tanpa mendetailkan peraturan menteri agar tidak membingungkan.
B. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa aturan yang lebih tinggi (peraturan menteri) bersifat mengikat dan memaparkan titik konflik, lalu merekomendasikan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi teknis untuk harmonisasi dan pemberian pedoman teknis sementara.
C. Mengadvokasi pembatalan Perda tersebut melalui pengumpulan tanda tangan warga dan surat terbuka kepada DPRD agar masyarakat tidak perlu mematuhi Perda yang bertentangan.
D. Menginstruksikan pelaku usaha untuk mengikuti standar Perda setempat, tetapi menambahkan langkah-langkah preventif yang sesuai standar peraturan menteri tanpa melibatkan pemerintah daerah.
E. Mengabaikan perbedaan peraturan dan fokus pada penyuluhan umum tentang kewirausahaan; urusan peraturan diserahkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi masalah.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Sebagai penyuluh hukum, tugas Anda adalah memberikan informasi hukum yang akurat, netral, dan aplikatif. Prinsip hierarki perundang-undangan menyatakan regulasi di tingkat pusat (mis. peraturan menteri) dapat mengatur hal-hal teknis dan apabila bertentangan dengan Perda, perlu langkah harmonisasi. Pilihan B paling tepat karena: (1) memberikan penjelasan hukum yang benar kepada masyarakat (menegaskan keberlakuan aturan yang lebih tinggi), (2) mengidentifikasi titik konflik sehingga masyarakat memahami risiko, dan (3) merekomendasikan tindakan kebijakan — koordinasi antar instansi — yang merupakan solusi jangka menengah untuk kepastian hukum.
Soal 2
Anda ditugaskan merancang program penyuluhan hukum tentang hak pekerja rumah tangga (PRT) di tiga desa berbeda: Desa A (tingkat melek baca tinggi, akses internet stabil), Desa B (tingkat melek baca rendah, budaya lisan kuat, fasilitas pertemuan terbatas), dan Desa C (lokasi terpencil, populasi heterogen, ada tokoh adat berpengaruh). Tujuan utama adalah mengubah praktik kerja yang eksploitatif menjadi praktik yang menghormati hak PRT dalam 12 bulan ke depan. Metode penyuluhan paling efektif yang Anda pilih harus mempertimbangkan konteks lokal, cost-effectiveness, dan keberlanjutan perubahan perilaku. Pilih jawaban terbaik:
A. Gunakan satu modul pelatihan terpadu berbasis brosur dan webinar untuk semua desa agar standar pesan konsisten dan hemat biaya.
B. Fokus pada pelatihan tokoh pemerintah setempat dan instruksi tertulis kepada pemberi kerja; lakukan penyuluhan massal di desa dengan pengumuman melalui kecamatan.
C. Terapkan pendekatan diferensial: Desa A gunakan materi digital interaktif & grup diskusi online; Desa B gunakan metode partisipatif (drama, diskusi kelompok, cerita bergilir) yang melibatkan tokoh lokal; Desa C lakukan pelibatan tokoh adat, pekan dialog komunitas berulang, dan program pelatihan peer-educator yang dilatih untuk meneruskan pesan.
D. Prioritaskan kampanye media sosial nasional yang menargetkan pengusaha rumah tangga dan berharap pesan menetes ke desa-desa melalui viralitas.
E. Melakukan inspeksi dan peneguran administratif terhadap pemberi kerja di masing-masing desa tanpa melakukan kegiatan penyuluhan agar efek jera langsung tercapai.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Soal ini menuntut kemampuan desain intervensi yang responsif konteks. Pilihan C paling tepat karena menggabungkan prinsip adaptasi metode terhadap karakteristik audiens: materi digital untuk yang melek digital (Efektif & efisien), metode partisipatif dan lisan untuk komunitas berbudaya lisan (menciptakan penerimaan emosional dan kultural), serta pelibatan tokoh adat dan peer-educator untuk memastikan legitimasi, keberlanjutan dan rujukan sosial di lokasi terpencil. Strategi ini juga memikirkan sustainability (peer-educator) dan monitoring jangka panjang.
Soal 3
Seorang Penyuluh Hukum yang Anda kenal ditawari fasilitas renovasi rumah oleh seorang kepala desa sebagai tanda terima kasih karena telah membantu menyelesaikan sengketa lahan di desa tersebut. Tawaran itu datang setelah penyuluh memediasi dan menengahi hasil yang disepakati kedua pihak. Apa tindakan etis paling tepat yang harus dilakukan oleh penyuluh tersebut?
A. Menerima fasilitas sebagai bentuk penghargaan pribadi karena pekerjaan berat; kemudian tetap menjaga kerahasiaan proses mediasi.
B. Menolak secara sopan dan menjelaskan bahwa penerimaan hadiah/material dapat menimbulkan konflik kepentingan, kemudian melaporkan tawaran tersebut kepada atasan/instansi untuk catatan dan pedoman lebih lanjut.
C. Menerima tapi mengubah bentuk hadiah menjadi donasi untuk program penyuluhan desa agar netralitas tetap terjaga.
D. Menyampaikan bahwa hadiah hanya boleh diterima jika semua pihak setuju; jika kedua belah pihak menyetujui, barang boleh diterima.
E. Mengabaikan tawaran tanpa memberi tahu atasan agar tidak mengganggu hubungan personal dengan kepala desa.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Etika profesi menuntut penyuluh menjaga netralitas, integritas, dan menghindari konflik kepentingan atau persepsi adanya imbalan untuk keputusan profesional. Pilihan B paling tepat karena menolak tawaran yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta melaporkannya ke atasan atau unit etik untuk dokumentasi dan pedoman—langkah yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi.
Soal 4
Anda mengevaluasi program penyuluhan hukum tentang hak atas akses air bersih selama 18 bulan. Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan: (1) jumlah kegiatan penyuluhan dan jumlah peserta; (2) tingkat pemahaman peserta berdasarkan pre-post test; (3) persentase rumah tangga yang mengadopsi praktik pengelolaan air yang aman; (4) jumlah publikasi materi penyuluhan; (5) jumlah pengaduan hukum yang masuk ke dinas terkait. Jika tujuan utama program adalah mengubah perilaku masyarakat sehingga praktik pengelolaan air menjadi lebih aman, indikator mana yang paling valid dan dapat diandalkan sebagai outcome indicator untuk menilai keberhasilan program?
A. (1) jumlah kegiatan penyuluhan dan jumlah peserta — karena menunjukkan jangkauan program.
B. (4) jumlah publikasi materi penyuluhan — karena semakin banyak publikasi berarti informasi tersebar luas.
C. (3) persentase rumah tangga yang mengadopsi praktik pengelolaan air yang aman — karena mengukur perubahan perilaku nyata di lapangan.
D. (2) tingkat pemahaman peserta berdasarkan pre-post test — karena pemahaman pasti berbanding lurus dengan perubahan perilaku.
E. (5) jumlah pengaduan hukum yang masuk ke dinas terkait — karena meningkatnya pengaduan menunjukkan kesadaran hukum yang lebih tinggi.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Soal ini menguji pemahaman tentang perbedaan output, outcome, dan impact. Untuk tujuan perubahan perilaku, indikator yang mengukur adopsi perilaku nyata di tingkat rumah tangga adalah yang paling relevan — yakni persentase rumah tangga yang mengubah praktik pengelolaan air (C). Indikator ini menilai hasil langsung dari intervensi dan mencerminkan efektivitas program dalam memengaruhi perilaku.
Soal 5
Sebuah kawasan mengalami konflik lahan berulang yang melibatkan masyarakat adat, investor swasta, dan pemerintah daerah. Anda ditunjuk memimpin tim penyuluhan hukum untuk mengurangi konflik selama 2 tahun. Mana strategi komprehensif yang paling tepat untuk mengelola program kolaboratif sehingga solusi berkelanjutan dapat tercapai?
A. Menyusun materi penyuluhan yang menekankan hak individual sesuai undang-undang nasional dan menyampaikan materi tersebut secara langsung ke masing-masing pihak tanpa pertemuan bersama untuk menghindari konfrontasi.
B. Mengandalkan peran satu institusi (mis. dinas pertanahan) sebagai koordinator tunggal, menyusun pedoman teknis, dan menuntut semua pihak mengikuti pedoman tersebut.
C. Membentuk tim ad hoc internal penyuluh yang bekerja sendiri melakukan mediasi, sosialisasi, dan penegakan administratif bila diperlukan; kerja sama lintas lembaga dianggap mengganggu efisiensi.
D. Fokus pada litigasi strategis untuk memperjelas status hukum lahan lewat pengadilan dan mengabaikan kegiatan penyuluhan karena hasil putusan mengikat semua pihak.
E. Melakukan stakeholder mapping dan analisis kepentingan; fasilitasi dialog multi-pihak yang dipandu moderator netral; menyusun nota kesepahaman (MoU) yang memuat langkah hukum dan non-hukum; membangun mekanisme pengaduan dan penyelesaian alternatif (mediasi/ADR) serta program capacity building berkelanjutan untuk tokoh masyarakat dan aparat lokal.
Jawaban benar: E.
Pembahasan:
Konflik lahan yang kompleks memerlukan pendekatan kolaboratif, holistik, dan inklusif. Pilihan E memenuhi prinsip-prinsip best practice: (1) stakeholder mapping untuk memahami power dynamics; (2) forum dialog multi-pihak untuk legitimasi dan kepemilikan solusi; (3) MoU untuk komitmen bersama yang menggabungkan langkah hukum dan non-hukum; (4) mekanisme pengaduan & ADR untuk penyelesaian cepat dan berbiaya rendah; (5) capacity building untuk memastikan keberlanjutan. Pendekatan ini menggabungkan aspek hukum, sosial, dan institusional sehingga solusi memiliki peluang lebih besar untuk diterapkan dan tahan lama.
Soal 6
Sebuah kasus kekerasan antarpemuda di wilayah binaan Anda menyebabkan keresahan masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Aparat keamanan sudah menangkap beberapa pelaku, tetapi masyarakat tetap terpecah karena ada rasa dendam dan stigma terhadap kelompok tertentu. Sebagai Penyuluh Hukum, Anda diminta membantu memulihkan hubungan sosial. Pendekatan yang paling sesuai secara hukum dan sosial untuk situasi ini adalah:
A. Menyusun kampanye hukum keras tentang ancaman pidana kekerasan agar masyarakat takut melakukan hal serupa di masa depan.
B. Mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme peradilan pidana dan menegaskan bahwa penyelesaian cukup diserahkan pada aparat hukum.
C. Menginisiasi dialog lintas kelompok, menjelaskan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), mendorong mediasi antara pelaku dan korban dengan pengawasan aparat, serta menyertakan tokoh masyarakat untuk rekonsiliasi.
D. Mengorganisir forum publik terbuka untuk membahas siapa pihak yang salah agar masyarakat tahu pelaku sebenarnya.
E. Membuat laporan resmi ke kejaksaan agar kasus dituntut maksimal tanpa pendekatan sosial apa pun.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban, bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini sangat sesuai bagi penyuluh hukum yang berperan sebagai jembatan komunikasi masyarakat. Dengan memfasilitasi dialog dan melibatkan tokoh masyarakat, konflik sosial dapat diredam tanpa meninggalkan prinsip hukum.
Pilihan lain keliru karena: A dan E menimbulkan ketakutan, bukan kesadaran; B mengabaikan dimensi sosial; D berpotensi memperuncing konflik.
Soal 7
Dalam penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala daerah, Anda mendapati sebagian peserta meminta Anda menjelaskan “mana calon yang paling taat hukum”. Sebagai Penyuluh Hukum yang berstatus ASN, sikap paling profesional dan etis yang harus diambil adalah:
A. Menyebutkan calon yang paling sering terlibat dalam pelanggaran hukum agar masyarakat tidak salah pilih.
B. Menghindari pertanyaan dengan cara mengganti topik ke materi lain tanpa memberikan klarifikasi.
C. Menegaskan bahwa tugas penyuluh bukan menilai individu atau kandidat, melainkan memberikan pemahaman tentang asas pemilu yang jujur, adil, dan sesuai hukum, serta mendorong masyarakat menilai berdasarkan rekam jejak hukum secara mandiri.
D. Menyampaikan informasi berdasarkan opini pribadi namun menekankan itu pandangan pribadi, bukan institusional.
E. Menyampaikan semua data hukum terkait calon agar publik bisa menilai, meskipun beberapa belum diverifikasi.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Netralitas ASN adalah prinsip utama. Penyuluh hukum wajib fokus pada edukasi norma, bukan preferensi politik. Pilihan C menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas lembaga. Pendekatan ini juga memberdayakan masyarakat untuk berpikir kritis berdasarkan informasi sahih.
Pilihan A, D, dan E melanggar prinsip netralitas; B tidak efektif karena menghindar tanpa memberi kejelasan bisa menimbulkan persepsi bias.
Soal 8
Kementerian meminta setiap penyuluh hukum memanfaatkan media digital untuk meningkatkan jangkauan penyuluhan. Anda memiliki wilayah kerja dengan variasi akses teknologi: sebagian masyarakat aktif di media sosial, sebagian lagi tidak memiliki perangkat digital. Strategi digitalisasi penyuluhan yang paling tepat adalah:
A. Menghentikan kegiatan tatap muka dan beralih penuh ke media sosial agar efisien dan sesuai instruksi pusat.
B. Menjalankan program hybrid: membuat konten digital (video edukatif, infografis) untuk masyarakat yang aktif online, sekaligus tetap melakukan tatap muka bagi kelompok yang tidak terjangkau internet.
C. Membuat aplikasi hukum berbasis android tanpa survei kebutuhan pengguna agar lebih cepat diluncurkan.
D. Mengalihkan seluruh kegiatan penyuluhan kepada relawan digital muda tanpa keterlibatan langsung penyuluh senior.
E. Mengandalkan pesan singkat massal berisi kutipan pasal undang-undang untuk menjangkau semua wilayah.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Digitalisasi harus inklusif dan adaptif. Strategi hybrid memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal akibat kesenjangan digital. Media digital memperluas jangkauan, tetapi tatap muka tetap penting untuk masyarakat dengan akses terbatas.
Pilihan A, C, dan D terlalu ekstrem dan berisiko tidak efektif. E memang menjangkau luas, tetapi tidak menjamin pemahaman karena pesan hukum membutuhkan konteks dan dialog.
Soal 9
Dalam evaluasi tahunan program penyuluhan hukum tentang anti-korupsi di instansi pemerintah daerah, Anda menemukan bahwa partisipasi pegawai tinggi, tetapi hasil survei menunjukkan sebagian besar peserta belum mengubah perilaku dalam hal pelaporan gratifikasi. Langkah evaluasi terbaik yang harus dilakukan adalah:
A. Menyimpulkan bahwa program gagal total dan segera menghentikan semua kegiatan penyuluhan.
B. Menambah jumlah penyuluhan tanpa mengubah metode karena partisipasi sudah tinggi.
C. Melakukan analisis mendalam terhadap konten, metode, dan media penyuluhan; mengevaluasi faktor penghambat perubahan perilaku (misal budaya organisasi, keteladanan pimpinan), lalu merancang pendekatan baru berbasis studi kasus dan simulasi nyata.
D. Mengganti seluruh peserta dengan yang baru agar efek penyuluhan tidak terkontaminasi oleh kebiasaan lama.
E. Fokus pada penguatan hukuman administratif bagi peserta yang melanggar agar efek jera meningkat.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Hasil evaluasi menunjukkan ada kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Langkah terbaik bukan menambah jumlah kegiatan, melainkan menganalisis faktor penghambat dan memperbaiki metode pembelajaran. Simulasi, studi kasus, dan teladan pimpinan terbukti efektif mengubah perilaku.
Pilihan A pesimis dan tidak solutif; B mengulang kesalahan; D dan E mengabaikan aspek pembelajaran dan partisipasi aktif.
Soal 10
Dalam situasi penyuluhan di daerah terpencil, Anda menghadapi tantangan: fasilitas minim, masyarakat skeptis terhadap program pemerintah, dan jadwal kegiatan sering berubah karena kondisi cuaca. Sebagai Penyuluh Hukum yang profesional, penerapan nilai BerAKHLAK yang paling mencerminkan sikap ideal dalam situasi tersebut adalah:
A. Menunda kegiatan sampai kondisi ideal tercapai agar hasil lebih optimal.
B. Tetap melaksanakan kegiatan dengan berorientasi pada pelayanan (memberikan informasi hukum yang dibutuhkan), bersikap adaptif terhadap perubahan jadwal, serta berkolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik.
C. Menyerahkan tanggung jawab kepada dinas lain karena wilayah tersebut terlalu sulit dijangkau.
D. Fokus pada administrasi pelaporan agar target kinerja tetap tercapai meski kegiatan lapangan tertunda.
E. Menggunakan pendekatan tegas dan memaksa agar masyarakat mau mengikuti kegiatan penyuluhan.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Nilai “BerAKHLAK” (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menuntun ASN untuk tetap profesional dalam keterbatasan. Pilihan B mencerminkan semua nilai inti: pelayanan yang tulus, adaptasi terhadap kendala, dan kolaborasi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Pilihan A dan C menandakan kurangnya komitmen; D hanya fokus administratif tanpa esensi pelayanan; E bertentangan dengan nilai harmonis dan kolaboratif.
Soal 11
Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja, seorang Penyuluh Hukum merancang program “Legal Camp for Youth” yang menggabungkan kegiatan outdoor, permainan peran, dan debat hukum ringan. Namun, sebagian rekan sejawat menilai kegiatan ini tidak sesuai karena dianggap terlalu rekreatif dan kurang formal. Bagaimana Anda menilai pendekatan tersebut dari sisi profesionalisme dan efektivitas penyuluhan hukum?
A. Tidak sesuai karena kegiatan hukum seharusnya selalu bersifat formal dan terikat struktur acara resmi.
B. Kurang tepat karena kegiatan seperti permainan peran tidak memiliki nilai edukatif hukum yang signifikan.
C. Tepat, selama isi materi hukum yang disampaikan benar, metode inovatif seperti itu justru dapat meningkatkan minat, partisipasi, dan pemahaman hukum di kalangan remaja.
D. Tidak relevan karena remaja bukan target utama penyuluhan hukum pemerintah.
E. Sebaiknya diganti dengan seminar hukum tertulis agar memiliki dokumentasi formal.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pendekatan inovatif dalam penyuluhan hukum sangat penting untuk menjangkau generasi muda yang cenderung belajar melalui interaksi dan pengalaman. “Legal Camp” mengandung unsur experiential learning, yang terbukti meningkatkan pemahaman nilai hukum secara kontekstual. Selama substansi hukum yang diberikan tetap akurat dan terukur, metode kreatif justru mendukung efektivitas penyuluhan. Pilihan lain mengabaikan dinamika komunikasi generasi muda dan esensi pembelajaran aktif.
Soal 12
Seorang Penyuluh Hukum menerima instruksi tidak resmi dari pejabat daerah untuk tidak membahas kasus pelanggaran izin tambang dalam penyuluhan, karena menyangkut investor besar yang menjadi penyumbang pajak daerah. Sebagai penyuluh yang menjunjung kode etik, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah:
A. Mengikuti perintah tersebut karena berasal dari atasan dan demi menjaga hubungan baik antar lembaga.
B. Mengabaikan kasus tambang dalam penyuluhan tetapi menambahkan pesan umum tentang pentingnya kepatuhan hukum.
C. Melaporkan tekanan tersebut kepada atasan langsung secara tertulis dan tetap menyampaikan penyuluhan hukum secara objektif sesuai fakta hukum yang berlaku.
D. Menghindari seluruh topik terkait pertambangan agar tidak menimbulkan konflik dengan pejabat daerah.
E. Menyampaikan penyuluhan sesuai arahan pejabat, namun menambahkan kritik terselubung agar masyarakat sadar.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Integritas adalah fondasi utama profesi Penyuluh Hukum. Pilihan C menunjukkan keberanian moral, kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas, serta menjamin netralitas isi penyuluhan. Tindakan pelaporan juga penting agar ada catatan administratif resmi atas tekanan etis yang diterima. Pilihan A, B, dan D menunjukkan kompromi terhadap nilai kebenaran hukum; E tampak kritis tetapi tidak etis karena menyelipkan pesan tersirat tanpa tanggung jawab formal.
Soal 13
Seorang warga datang meminta bantuan penyuluhan hukum karena ia ditagih hutang dengan bunga sangat tinggi oleh lembaga pembiayaan ilegal. Warga tersebut sudah menyerahkan BPKB motor sebagai jaminan dan terancam kehilangan kendaraan. Sebagai Penyuluh Hukum, langkah yang paling tepat dilakukan adalah:
A. Menyarankan warga melunasi saja hutang agar tidak timbul masalah hukum.
B. Menyuruh warga mengajukan laporan pidana sendiri tanpa pendampingan agar cepat diproses.
C. Memberikan penyuluhan mengenai hak-hak konsumen, menjelaskan bahwa praktik bunga sangat tinggi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, serta memfasilitasi pengaduan ke OJK atau lembaga bantuan hukum.
D. Menyusun surat somasi kepada lembaga pembiayaan ilegal atas nama pribadi penyuluh hukum.
E. Menyarankan warga menghindar dari penagihan agar aman secara sementara.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Tugas penyuluh adalah memberikan informasi hukum dan memfasilitasi masyarakat agar memahami serta memanfaatkan jalur hukum yang benar. Pendekatan C sesuai dengan peran fungsional penyuluh — edukatif, solutif, dan tidak mengambil alih fungsi advokat. Menjelaskan hak konsumen dan memberi akses pengaduan resmi memperkuat kesadaran hukum sekaligus perlindungan masyarakat. Pilihan D melampaui kewenangan, A dan E menyesatkan, B terlalu pasif tanpa pembinaan.
Soal 14
Anda ditunjuk sebagai koordinator penyuluhan hukum terpadu antara Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih jadwal dan ketidaksepahaman pembagian peran. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, langkah strategis yang harus Anda lakukan adalah:
A. Menentukan sendiri jadwal dan pembagian tugas agar proses cepat dan tidak rumit.
B. Menunda seluruh kegiatan hingga semua pihak menyerahkan keputusan final kepada Anda.
C. Menyelenggarakan rapat koordinasi lintas instansi untuk menyusun rencana kerja bersama, menetapkan pembagian peran sesuai kewenangan, serta membuat notulensi kesepakatan formal yang ditandatangani semua pihak.
D. Menyusun laporan perbedaan pendapat tanpa tindak lanjut agar tidak melampaui wewenang.
E. Membiarkan masing-masing instansi berjalan sendiri dan hanya mengumpulkan laporan hasil akhir untuk dikompilasi.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Koordinasi efektif memerlukan komunikasi formal dan kesepakatan tertulis agar setiap instansi memahami batas tugas dan tanggung jawabnya. Pilihan C menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, manajemen program yang transparan, serta penghargaan terhadap tata kelola lintas lembaga. Pilihan lain menunjukkan pendekatan sepihak atau pasif yang dapat memperburuk koordinasi.
Soal 15
Dalam penyuluhan hukum di lembaga pemasyarakatan, sebagian narapidana mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan akses pendidikan hukum yang setara dengan narapidana lain karena perbedaan latar belakang sosial. Sebagai Penyuluh Hukum, pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia adalah:
A. Fokus hanya pada narapidana yang memiliki minat tinggi agar kegiatan efisien.
B. Menyusun kegiatan tambahan khusus bagi kelompok yang belum terjangkau, memastikan setiap warga binaan mendapat hak akses informasi hukum secara setara.
C. Mengabaikan keluhan tersebut karena itu bukan bagian dari tugas pokok penyuluh hukum.
D. Memberi prioritas kepada narapidana yang memiliki potensi menjadi kader penyuluh saja agar hasilnya maksimal.
E. Menyarankan mereka mengajukan protes resmi ke petugas lapas tanpa pendampingan dari Anda.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Prinsip HAM menekankan nondiskriminasi, kesetaraan, dan keadilan. Penyuluh hukum wajib memastikan seluruh warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan hukum. Pilihan B mencerminkan nilai keadilan substantif sekaligus memperkuat fungsi edukatif lembaga pemasyarakatan. Opsi A, C, D, dan E menunjukkan diskriminasi langsung atau pengabaian terhadap hak dasar warga binaan.
Soal 16
Sebuah program penyuluhan hukum bertema “Perlindungan Anak dari Kekerasan Digital” telah dilaksanakan di beberapa sekolah menengah. Setelah kegiatan, peserta terlihat antusias, tetapi hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70% siswa masih tidak dapat menjelaskan prosedur pelaporan kasus kekerasan digital. Sebagai Penyuluh Hukum, langkah evaluatif yang paling tepat dilakukan adalah:
A. Menganggap kegiatan berhasil karena antusiasme peserta sudah menunjukkan keberhasilan penyuluhan.
B. Mengulang kegiatan dengan tema yang sama tanpa perubahan metode agar hasilnya seragam.
C. Melakukan evaluasi mendalam terhadap metode penyampaian, memperbaiki pendekatan komunikasi dan menambah sesi praktik pelaporan agar hasil pembelajaran lebih konkret.
D. Mengganti tema penyuluhan menjadi topik lain yang lebih populer di kalangan siswa.
E. Menyimpulkan bahwa siswa memang kurang peduli terhadap hukum, sehingga tidak perlu dievaluasi lebih lanjut.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Efektivitas penyuluhan hukum tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran atau antusiasme, tetapi dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Langkah C menunjukkan pendekatan reflektif dan berbasis data, dengan meninjau kembali metode serta isi penyampaian agar pembelajaran lebih aplikatif. Pilihan lain tidak mencerminkan siklus manajemen kegiatan yang berbasis hasil (result-based management).
Soal 17
Dalam era transformasi digital, Penyuluh Hukum diminta untuk membuat konten edukasi hukum berbasis media sosial. Namun, sebagian rekan menganggap media sosial tidak pantas digunakan untuk penyuluhan karena dianggap tidak formal dan sulit dikontrol. Sikap yang paling profesional dalam menanggapi hal ini adalah:
A. Mengabaikan instruksi tersebut karena tidak sesuai dengan citra formal lembaga hukum.
B. Mendukung penggunaan media sosial dengan memastikan setiap konten disusun sesuai pedoman etika publikasi hukum dan mendapat validasi substansi dari pejabat berwenang.
C. Membuat konten hukum bebas tanpa proses review agar lebih cepat viral di masyarakat.
D. Menolak karena media sosial berisiko memunculkan komentar negatif dari publik.
E. Menyerahkan tugas tersebut kepada pihak ketiga agar tidak melibatkan Penyuluh Hukum secara langsung.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Penyuluh hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda. Namun, profesionalisme tetap dijaga melalui verifikasi konten, penerapan etika publikasi, dan penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara inovasi dan integritas kelembagaan.
Soal 18
Seorang Penyuluh Hukum diminta memberikan penyuluhan tentang pencegahan tindak pidana korupsi di instansi tempat saudaranya bekerja. Namun, saudara tersebut sedang dalam proses penyelidikan kasus korupsi yang belum selesai. Apa langkah etis yang harus diambil oleh Penyuluh tersebut?
A. Melaksanakan penyuluhan seperti biasa tanpa mempertimbangkan hubungan keluarga.
B. Menolak tugas tersebut dengan alasan pribadi tanpa memberi penjelasan kepada atasan.
C. Menyampaikan secara terbuka kepada atasan mengenai potensi konflik kepentingan dan meminta agar penugasan dialihkan kepada penyuluh lain.
D. Tetap menjalankan kegiatan dan memastikan tidak menyebut kasus yang melibatkan saudaranya.
E. Menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan nama baik keluarganya melalui penyuluhan.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Kode Etik Penyuluh Hukum mengharuskan setiap pejabat menjaga independensi dan menghindari conflict of interest. Tindakan transparan dengan melapor kepada atasan adalah bentuk integritas dan profesionalitas. Pilihan C mencerminkan tanggung jawab moral serta kepatuhan terhadap prinsip objektivitas. Pilihan A, D, dan E mengandung risiko pelanggaran etik, sementara B terlalu pasif dan tidak menjelaskan akar permasalahan.
Soal 19
Seorang Penyuluh Hukum ditugaskan menyusun laporan capaian kinerja tahunan. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa data jumlah kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan catatan manual di laporannya. Beberapa kegiatan tercatat ganda karena input dari dua anggota tim berbeda. Apa langkah paling tepat untuk menjamin akurasi dan akuntabilitas laporan?
A. Menghapus data yang ganda tanpa konfirmasi agar laporan terlihat rapi.
B. Menyampaikan laporan sebagaimana adanya tanpa perbaikan agar tidak mengubah data awal.
C. Melakukan verifikasi data lapangan bersama tim, memastikan keabsahan setiap kegiatan, dan mencatat revisi secara transparan dalam lampiran laporan akhir.
D. Mengambil rata-rata dari dua data agar lebih netral.
E. Menunda laporan sampai atasan meminta koreksi langsung.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Kualitas laporan kinerja bergantung pada validitas data. Verifikasi bersama tim memastikan keakuratan informasi dan menegakkan prinsip transparansi. Langkah C menunjukkan integritas administratif dan tanggung jawab profesional. Menghapus, mengabaikan, atau menunda tanpa klarifikasi (A, B, E) dapat mengurangi kredibilitas laporan, sedangkan D tidak memiliki dasar logis.
Soal 20
Di salah satu desa pesisir, masyarakat sering menghadapi konflik batas laut antar nelayan yang menyebabkan kekerasan fisik. Penyuluh Hukum daerah tersebut ingin mengembangkan program penyuluhan berbasis kearifan lokal. Strategi yang paling tepat dilakukan adalah:
A. Mengundang tokoh adat dan tokoh agama untuk bersama-sama merumuskan norma kesepakatan lokal yang selaras dengan hukum nasional dan kemudian dijadikan materi penyuluhan hukum.
B. Melakukan sosialisasi hukum nasional secara ketat tanpa mempertimbangkan nilai lokal agar seragam di seluruh wilayah.
C. Menyerahkan penyelesaian konflik kepada aparat keamanan karena melibatkan kekerasan fisik.
D. Menggunakan pendekatan formal dengan ceramah hukum di kantor desa.
E. Membuat brosur hukum umum tanpa riset kondisi masyarakat setempat.
Jawaban benar: A.
Pembahasan:
Penyuluhan hukum yang efektif harus kontekstual, berbasis budaya, dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif dengan tokoh adat dan agama menciptakan rasa kepemilikan dan mempermudah penerimaan hukum formal di tingkat akar rumput. Pilihan lain terlalu birokratis dan mengabaikan dimensi sosial yang penting dalam transformasi kesadaran hukum masyarakat pesisir.
Siap Taklukkan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum?
Jangan biarkan hasil ujian Anda ditentukan oleh keberuntungan! Bangun keyakinan dengan berlatih menggunakan Paket Soal Eksklusif JF Penyuluh Hukum yang telah disusun berdasarkan kisi-kisi resmi, analisis kompetensi aktual, dan tipe soal HOTS seperti di ujian sesungguhnya.
🎯 Dapatkan pengalaman belajar interaktif, pembahasan mendalam, serta simulasi nilai otomatis yang membantu Anda mengukur kesiapan sebelum ujian.
👉 Segera akses paket lengkapnya hanya di fungsional.id dan buktikan bahwa Anda mampu lulus dengan nilai terbaik.
📘 Belajar lebih terarah, hasil lebih pasti — karena kesuksesan karier dimulai dari persiapan yang tepat!
