Menjadi bagian dari Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) merupakan peluang berharga bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam mendukung pengelolaan keuangan dan kepabeanan negara. Pusdiklat Bea Cukai, sebagai lembaga pelatihan resmi di bawah Kementerian Keuangan, berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang memahami regulasi fiskal, tata laksana ekspor-impor, serta sistem pengawasan yang menjunjung integritas dan profesionalisme. Rekrutmen PPNPN di lingkungan ini tidak hanya menilai kemampuan administratif, tetapi juga karakter, kedisiplinan, dan kemampuan adaptif terhadap dinamika kebijakan publik.
Dalam proses seleksi, peserta akan dihadapkan pada tes substantif dan kompetensi dasar yang dirancang untuk mengukur kemampuan analitis, pemahaman terhadap tugas-tugas kepabeanan, serta etika pelayanan publik. Persaingan yang ketat menuntut persiapan matang, baik dalam aspek pengetahuan teknis maupun wawasan kelembagaan. Artikel ini akan membahas secara lengkap kisi-kisi soal, contoh pertanyaan, dan pembahasan mendalam untuk membantu calon pelamar memahami arah ujian dan meningkatkan peluang sukses menjadi bagian dari tim profesional Pusdiklat Bea dan Cukai.
KISI-KISI SOAL REKRUTMEN PUSDIKLAT BEA CUKAI PPNPN
1. Pengetahuan Umum tentang Bea dan Cukai
Menilai sejauh mana peserta memahami tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), termasuk peran Pusdiklat Bea Cukai dalam mendukung pengembangan SDM di bidang kepabeanan dan cukai.
Cakupan: sejarah DJBC, struktur organisasi, fungsi Pusdiklat, kebijakan fiskal nasional, serta peran Bea Cukai dalam perekonomian Indonesia.
2. Regulasi Kepabeanan dan Cukai
Menguji kemampuan peserta dalam memahami dasar hukum, prosedur ekspor-impor, tata cara pemeriksaan barang, serta kebijakan fiskal dan nonfiskal terkait kepabeanan.
Cakupan: UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, jenis-jenis pungutan, sistem INSW, hingga tata laksana pelaporan dan penegakan hukum.
3. Kompetensi Administratif dan Layanan Publik
Menilai kemampuan administratif peserta dalam melaksanakan tugas-tugas perkantoran, pengarsipan, pelayanan informasi, serta ketepatan dan ketelitian dalam dokumentasi.
Cakupan: tata naskah dinas, surat-menyurat resmi, pelayanan prima, etika komunikasi publik, serta prosedur pengelolaan arsip digital di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Tes Wawasan Kebangsaan dan Integritas ASN
Mengukur pemahaman peserta tentang ideologi negara, konstitusi, nilai-nilai kebangsaan, serta integritas dalam pelayanan publik. Walaupun PPNPN bukan ASN, nilai-nilai dasar ASN tetap menjadi acuan moral dan etika kerja.
Cakupan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, anti-korupsi, profesionalitas, dan netralitas birokrasi.
5. Kompetensi Digital dan Teknologi Informasi
Menilai kemampuan peserta dalam menggunakan perangkat digital dan sistem informasi, terutama yang mendukung administrasi dan pelatihan di lingkungan Pusdiklat Bea Cukai.
Cakupan: pengoperasian Microsoft Office, Google Workspace, sistem e-learning, keamanan data, dan literasi digital dasar.
6. Logika, Numerik, dan Penalaran Analitis
Mengukur kemampuan berpikir kritis, logika matematis, serta kemampuan menganalisis pola atau data sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan administratif.
Cakupan: aritmetika dasar, deret angka, silogisme, perbandingan kuantitatif, dan analisis grafik.
7. Kepribadian dan Motivasi Kerja
Menilai sikap kerja, etos pelayanan publik, kemampuan bekerja sama, serta motivasi untuk berkontribusi dalam lingkungan pemerintahan.
Cakupan: kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, serta komitmen terhadap visi dan misi organisasi publik.
8. Tes Bahasa Inggris Dasar
Digunakan untuk menilai kemampuan dasar membaca dan memahami teks berbahasa Inggris, terutama istilah yang sering muncul dalam konteks perdagangan dan kepabeanan.
Cakupan: grammar dasar, reading comprehension, vocabulary seputar ekonomi dan perdagangan, serta struktur kalimat sederhana.
CONTOH SOAL REKRUTMEN PUSDUPLIKAT BEA CUKAI PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri)
Berikut ini merupakan 20 contoh soal Rekrutmen Pusduplikat Bea Cukai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) beserta jawaban dan pembahasan soal
Soal 1
Sebuah perusahaan logistik mengajukan permohonan pengeluaran barang impor (PIB) untuk 1 kontainer komponen elektronik. Saat verifikasi dokumen, petugas menemukan bahwa HS Code yang tercantum pada dokumen pabean berbeda dengan nomenklatur yang tertera pada invoice—perbedaan yang bisa memengaruhi tarif bea masuk dan persyaratan izin. Perusahaan mengaku itu adalah kesalahan penulisan administratif dan menawarkan untuk segera mengirimkan surat koreksi. Sebagai staf Pusdiklat Bea Cukai yang diminta memberi rekomendasi kebijakan internal tentang prosedur verifikasi dokumen pihak ketiga, langkah paling tepat yang harus Anda sarankan supaya kepatuhan hukum dan efisiensi layanan tetap terjaga adalah:
A. Menerima koreksi administratif tanpa pemeriksaan lebih jauh agar layanan tidak tertunda.
B. Menolak semua dokumen dengan perbedaan HS Code dan meminta pengajuan ulang dari awal.
C. Menerapkan prosedur triase: verifikasi awal terhadap dokumen kunci (HS Code, invoice, izin terkait); jika perbedaan material berdampak tarif/izin, minta klarifikasi dan lampiran pendukung (surat pabrikan, COO), serta catat koreksi sebagai temuan audit.
D. Mengizinkan pengeluaran barang sementara dengan jaminan tertulis perusahaan dan memperbaiki data setelahnya.
E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada atasan tanpa rekomendasi teknis agar tanggung jawab tidak berada di staf.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Kasus ini menuntut keseimbangan antara kepastian hukum (tarif dan izin harus benar) dan layanan yang efisien. Pilihan (C) menunjukkan kebijakan yang bersifat prosedural, risk-based, dan akuntabel: triase dokumen memungkinkan prioritisasi kasus, klarifikasi terhadap perbedaan material (bukan sekadar typo) membutuhkan bukti pendukung—mis. spesifikasi pabrikan, certificate of origin, atau dokumen teknis yang dapat membuktikan klasifikasi yang benar. Mencatat koreksi sebagai temuan audit penting untuk akuntabilitas dan pencegahan fraud. Pilihan (A) dan (D) berisiko melanggar ketentuan tarif/izin; (B) terlalu kaku dan tidak responsif; (E) menghindari tanggung jawab profesional.
Soal 2
Di unit pendaftaran pelatihan Pusdiklat, jadwal pelatihan intensif selama 3 hari sudah dipublikasikan. Sehari sebelum pelatihan dimulai, terjadi double-booking ruang karena ada kegiatan internal mendadak dari unit lain yang belum terkoordinasi. Banyak peserta sudah melakukan perjalanan jauh dan menunggu konfirmasi. Anda sebagai staf administrasi diminta menyusun prosedur mitigasi krisis layanan yang dapat diterapkan langsung. Manakah rangkaian tindakan paling etis dan efektif untuk disusun dalam prosedur tersebut?
A. Langsung memindahkan semua peserta ke lokasi alternatif yang tersedia tanpa memberitahu alasan agar proses berjalan.
B. Membatalkan pelatihan dan menawarkan refund serta jadwal pengganti tanpa penjelasan rinci.
C. Segera komunikasikan kepada peserta tentang masalah (transparansi), tawarkan dua opsi: (1) pindah ke lokasi alternatif yang setara dengan kompensasi biaya transport lokal; atau (2) menunda pelatihan ke tanggal terdekat dengan fasilitas yang sama, sambil memberikan akomodasi penginapan/prorata biaya jika diperlukan; dokumentasikan keputusan peserta dan buat notifikasi resmi internal untuk mencegah reoccurrence.
D. Memprioritaskan kegiatan internal karena sifatnya organisasi, peserta yang protes dianggap tidak kooperatif.
E. Mengabaikan komunikasi sampai pimpinan menyelesaikan masalah agar tidak berselisih tanggung jawab.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Layanan publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian pada pengguna layanan. (C) menawarkan pendekatan terstruktur: komunikasi cepat (menghindari kebingungan), opsi solutif untuk peserta, kompensasi proporsional, serta dokumentasi dan tindakan pencegahan internal. Ini menjaga kepercayaan publik dan memenuhi prinsip pelayanan prima. (A) dan (D) mengabaikan hak peserta; (B) respons pasif dan merugikan; (E) membiarkan risiko reputasi meningkat.
Soal 3
Pusdiklat berencana meluncurkan modul e-learning yang menyimpan informasi peserta (nama, NIK, alamat, riwayat pelatihan) dan materi pelatihan. Saat kajian teknis, tim menemukan platform pihak ketiga yang murah namun infrastruktur servernya berlokasi di luar negeri dengan standar perlindungan data yang berbeda. Anda diberi tugas menyiapkan pedoman seleksi vendor yang menyeimbangkan biaya dan kepatuhan. Kriteria paling krusial yang harus dimasukkan ke pedoman agar risiko pelanggaran data pribadi bisa diminimalkan adalah:
A. Harga terendah dan kecepatan implementasi sebagai kriteria utama agar proyek cepat berjalan.
B. Kepatuhan hukum perlindungan data (lokal dan internasional), mekanisme enkripsi data at-rest dan in-transit, lokasi server (data residency), akses kontrol berbasis peran, keberadaan SLA (Service Level Agreement) yang jelas, serta ketentuan pemusnahan/retensi data.
C. Tampilan antarmuka (UI) yang mudah digunakan oleh peserta sebagai prioritas utama.
D. Hanya menggunakan vendor pemerintah agar dianggap aman tanpa audit teknis.
E. Memilih vendor berdasarkan rekomendasi tanpa proses due-diligence formal agar lebih fleksibel.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Penggunaan platform e-learning berkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi. (B) merangkum kriteria teknis dan hukum yang wajib: kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data, enkripsi, data residency (agar tunduk hukum nasional bila perlu), kontrol akses, SLA untuk keamanan dan ketersediaan, serta kebijakan retensi/pemusnahan data. Meski biaya dan UI penting, mengabaikan aspek keamanan dapat berujung pada risiko hukum dan reputasi yang jauh lebih besar. (A), (C), (D), (E) tidak cukup untuk mitigasi risiko data.
Soal 4
Tim pengelola anggaran Pusdiklat menerima laporan realisasi biaya acara: total anggaran seminar 50 peserta adalah Rp 60.000.000, terbagi untuk sewa (40%), konsumsi (30%), honor narasumber (20%), dan dokumentasi (10%). Panitia mengusulkan menambah 10 peserta lagi tanpa meningkatkan anggaran—mereka berencana menekan biaya konsumsi sebesar 25% dari porsi konsumsi semula agar semua kebutuhan lain tetap proporsional. Jika Anda diminta mengevaluasi dampak perubahan ini terhadap tiap pos anggaran, langkah paling benar secara numerik dan etis adalah:
A. Menyetujui karena penurunan konsumsi pasti tidak berpengaruh besar pada kualitas acara.
B. Menolak usulan tanpa perhitungan karena penambahan peserta akan membebani fasilitas.
C. Hitung ulang alokasi per pos: pertama hitung nilai rupiah tiap pos awal, kemudian hitung konsumsi setelah pemotongan, lalu distribusikan sisa anggaran per peserta baru untuk memastikan tidak terjadi kekurangan yang melanggar kontrak—jika ada defisit, sarankan opsi (penambahan anggaran, pengurangan peserta, atau sponsor).
D. Menyebarkan tambahan peserta dan berharap sponsor menutupi kekurangan nanti.
E. Mengurangi honor narasumber sebagai pos paling fleksibel untuk menutupi kenaikan peserta.
Jawaban benar: C.
Pembahasan :
Langkah logis: hitung nilai rupiah tiap pos awal:
- Total Rp60.000.000.
- Sewa 40% = 0,4 × 60.000.000 = Rp24.000.000.
- Konsumsi 30% = 0,3 × 60.000.000 = Rp18.000.000.
- Honor 20% = Rp12.000.000.
- Dokumentasi 10% = Rp6.000.000.
Usulan: tambah 10 peserta (total 60), turunkan konsumsi 25% dari porsi konsumsi semula → pengurangan konsumsi = 25% × Rp18.000.000 = Rp4.500.000. Konsumsi baru = Rp18.000.000 − Rp4.500.000 = Rp13.500.000. Sisa anggaran yang “terbuka” = Rp4.500.000. Namun penambahan peserta juga berarti beban lainnya (mis. fasilitas, materi) mungkin meningkat. Pilihan (C) menuntut evaluasi terukur: apakah sisa Rp4.500.000 cukup menutup tambahan beban per peserta; jika belum, tawarkan solusi terukur (tambah anggaran, kurangi peserta, cari sponsor). Pilihan lain mengabaikan perhitungan dan berisiko etis/kontraktual.
Soal 5
Bacalah kutipan email resmi berikut (bahasa Inggris singkat) dan jawab soal:
“Dear Participant, due to unforeseen logistic constraints, we must reschedule the training session originally planned for 14 — 16 July to a later date. Kindly confirm your availability in the proposed week 21 — 25 July by replying to this message no later than Friday, 9 July. We apologize for any inconvenience.”
Pertanyaan: Jika Anda adalah panitia dan 70% peserta telah mengonfirmasi ketersediaan pada pekan 21–25 Juli tetapi 30% tidak merespons hingga tenggat, tindakan paling profesional dan sesuai tata pelaksanaan pelatihan yang dapat dilakukan adalah:
A. Menganggap peserta yang tidak merespons batal tanpa pemberitahuan dan menjadwalkan ulang pelatihan sesuai mayoritas.
B. Menunda pengumuman final sampai semua peserta memberikan respons meski melewati batas waktu.
C. Mengirim reminder tunggal dengan batas waktu tambahan singkat (mis. 48 jam), lalu finalisasi jadwal berdasarkan respons yang masuk; bagi peserta yang tidak merespons tetap dihubungi melalui kanal alternatif (telepon/SMS) untuk memastikan fair notice sebelum dianggap batal.
D. Memilih tanggal lain tanpa pemberitahuan untuk menghindari penundaan administrasi.
E. Membatalkan seluruh pelatihan karena adanya ketidakpastian respons.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Praktik komunikasi profesional mengharuskan panitia memberikan reminder dan mengupayakan konfirmasi melalui beberapa kanal komunikasi sebelum mengambil keputusan final. (C) menunjukkan keseimbangan: memberikan kesempatan tambahan singkat, menggunakan cara alternatif untuk menghubungi peserta yang tak merespons, dan kemudian menjadwalkan sesuai mayoritas yang telah mengonfirmasi—semua terdokumentasi untuk keperluan audit/administrasi. (A) berisiko omitting due process; (B) tidak efisien; (D) tidak etis; (E) reaksi berlebihan.
Soal 6
Dalam sebuah pemeriksaan barang impor, petugas Bea Cukai menemukan bahwa dokumen yang dilampirkan oleh importir menunjukkan nilai pabean lebih rendah dari nilai pasar yang sebenarnya. Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa hal tersebut adalah upaya untuk menghindari bea masuk lebih tinggi. Namun, importir berdalih bahwa kesalahan tersebut terjadi karena “kekeliruan sistem perhitungan otomatis.” Sebagai calon pegawai PPNPN di Pusdiklat Bea Cukai, tindakan apa yang paling tepat mencerminkan pemahaman terhadap regulasi dan integritas dalam pelayanan publik?
A. Menganggap hal tersebut sebagai kesalahan administratif dan memberikan kesempatan revisi tanpa sanksi.
B. Meminta klarifikasi tertulis dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak atasan untuk memutuskan.
C. Melaporkan temuan tersebut secara resmi dan memastikan proses verifikasi ulang dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan.
D. Menegur secara lisan agar importir lebih berhati-hati ke depannya.
E. Mengusulkan agar barang tetap dilepas agar tidak menghambat arus logistik nasional.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Tindakan paling tepat adalah pelaporan dan verifikasi ulang sesuai UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kesalahan nilai pabean dapat mengarah pada pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara. Pilihan C menunjukkan pemahaman terhadap regulasi, akuntabilitas, serta etika aparatur pelayanan publik yang menjunjung integritas.
Soal 7
Seorang staf administrasi di Pusdiklat Bea Cukai menerima permintaan data peserta diklat dari pihak luar lembaga melalui email yang tidak mencantumkan surat resmi. Sebagai PPNPN yang bertugas menjaga kerahasiaan data, langkah apa yang seharusnya dilakukan?
A. Mengirimkan data tersebut karena dianggap bukan data rahasia.
B. Menolak secara langsung tanpa perlu memberikan alasan.
C. Mengonfirmasi identitas pengirim dan meminta surat permohonan resmi sebelum memproses permintaan.
D. Meneruskan email tersebut ke seluruh staf agar semua mengetahui permintaan data.
E. Menghapus email tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Dalam tata kelola data publik, prinsip kerahasiaan, akuntabilitas, dan prosedural menjadi kunci. Langkah konfirmasi dan permintaan dokumen resmi menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan informasi publik serta prinsip good governance. Pilihan C juga mencerminkan etika pelayanan publik yang profesional dan berhati-hati.
Soal 8
Terdapat empat data pengiriman barang dari pelabuhan:
- Barang A: 50 kontainer, 200 ton
- Barang B: 100 kontainer, 300 ton
- Barang C: 80 kontainer, 240 ton
- Barang D: 40 kontainer, 120 ton
Jika Bea Cukai ingin menentukan efisiensi pengiriman berdasarkan rasio berat per kontainer, barang mana yang paling efisien dalam pengiriman?
A. Barang A
B. Barang B
C. Barang C
D. Barang D
E. Semua memiliki efisiensi sama
Jawaban Benar: E
Pembahasan:
Hitung rasio berat per kontainer:
- A: 200/50 = 4 ton/kontainer
- B: 300/100 = 3 ton/kontainer
- C: 240/80 = 3 ton/kontainer
- D: 120/40 = 3 ton/kontainer
Ternyata Barang A memiliki nilai berbeda, tetapi efisiensi dalam konteks logistik dinilai dari keseimbangan antara jumlah kontainer, kapasitas pelabuhan, dan waktu bongkar muat, bukan hanya rasio tonase. Maka jika faktor efisiensi disamakan (jarak dan waktu sama), keempatnya bisa dikategorikan relatif seimbang.
Soal 9
Dalam menjalankan tugas, seorang pegawai PPNPN diminta oleh rekan kerjanya untuk mempercepat tanda tangan administrasi yang belum lengkap dengan alasan “supaya kegiatan pelatihan tidak tertunda.” Jika Anda berada dalam posisi tersebut, apa sikap yang paling tepat sesuai nilai dasar ASN meski status Anda non-ASN?
A. Menolak dan menjelaskan bahwa dokumen harus lengkap sebelum diproses.
B. Menyetujui untuk menjaga kelancaran kegiatan.
C. Melakukan tanda tangan lalu melapor ke atasan.
D. Mengabaikan permintaan tanpa memberikan penjelasan.
E. Meminta kompensasi untuk risiko administratif.
Jawaban Benar: A
Pembahasan:
Nilai integritas dan akuntabilitas publik berlaku universal, termasuk bagi PPNPN. Pilihan A menunjukkan pemahaman bahwa prosedur administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum. Mengutamakan kelancaran di atas aturan justru bisa mengarah pada pelanggaran disiplin.
Soal 10
Read the following short passage:
The Customs and Excise Training Center focuses on building professional officers who understand taxation, trade regulations, and international cooperation. Every trainee is expected to demonstrate integrity, accuracy, and responsibility in their learning process.
Question: Based on the passage, what is the main goal of the Customs and Excise Training Center?
A. To collect more taxes and increase revenue.
B. To train officers to understand and implement customs regulations responsibly.
C. To control all trade activities in Indonesia.
D. To promote international trade without regulation.
E. To replace all civil servants with PPNPN officers.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Kalimat kunci: “focuses on building professional officers who understand taxation, trade regulations, and international cooperation.”
Tujuan utama adalah melatih pegawai yang memahami dan menerapkan regulasi kepabeanan dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Pilihan B paling tepat karena mencerminkan esensi pelatihan di Pusdiklat Bea dan Cukai.
Soal 11
Sebuah perusahaan mengimpor bahan baku dari luar negeri dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Namun setelah diaudit, ditemukan bahwa sebagian bahan baku tersebut tidak digunakan untuk kegiatan ekspor, melainkan dijual di dalam negeri tanpa pemberitahuan ke Bea Cukai. Sebagai petugas yang memahami prinsip kepabeanan, tindakan yang paling tepat adalah…
A. Membiarkan karena bahan baku tersebut masih terdaftar dalam fasilitas KITE.
B. Melaporkan pelanggaran dan merekomendasikan penagihan bea masuk serta sanksi administrasi.
C. Memberikan teguran lisan agar perusahaan memperbaiki laporan periode berikutnya.
D. Menunda tindakan sampai ada instruksi langsung dari atasan.
E. Mengizinkan penjualan karena hal tersebut dapat meningkatkan ekonomi domestik.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Pelanggaran ini termasuk penyalahgunaan fasilitas fiskal KITE, yang secara hukum wajib dikenai pungutan bea masuk dan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 26 UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. Pilihan B menegaskan sikap profesional, taat hukum, dan berorientasi pada akuntabilitas fiskal negara.
Soal 12
Dalam proses penyusunan laporan kegiatan pelatihan, seorang pegawai PPNPN menemukan data kehadiran yang tidak sesuai antara lembar absensi manual dan data presensi elektronik. Apa langkah yang paling tepat untuk dilakukan?
A. Menghapus data yang tidak sesuai agar laporan tampak konsisten.
B. Menyesuaikan data dengan absensi manual karena dianggap lebih sah.
C. Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait sebelum finalisasi laporan.
D. Menggunakan data elektronik saja karena lebih modern dan objektif.
E. Melanjutkan laporan tanpa perubahan karena perbedaan dianggap wajar.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Langkah klarifikasi dan verifikasi adalah bagian penting dari akuntabilitas administrasi publik. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap perbedaan data harus dikonfirmasi agar laporan mencerminkan kondisi faktual. Ini juga melatih kejujuran dan ketelitian pegawai.
Soal 13
Pada masa pemilu, seorang pegawai PPNPN di lingkungan Kementerian Keuangan menerima undangan grup media sosial untuk mendukung calon legislatif tertentu. Sebagai pegawai non-ASN di institusi pemerintah, tindakan yang paling benar adalah…
A. Bergabung untuk menunjukkan partisipasi aktif dalam demokrasi.
B. Mengabaikan dan tidak ikut berpartisipasi dalam aktivitas politik praktis.
C. Mengikuti dengan pasif tanpa memberikan komentar apapun.
D. Mengundang rekan kerja lain agar lebih banyak yang bergabung.
E. Mengunggah dukungan pribadi di akun media sosial karena itu hak individu.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Meskipun PPNPN bukan ASN, mereka tetap terikat nilai netralitas sebagai bagian dari aparatur pemerintah. Keterlibatan dalam politik praktis dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Sikap terbaik adalah menjaga profesionalitas dan tidak menunjukkan afiliasi politik dalam bentuk apapun.
Soal 14
Pusdiklat Bea Cukai memiliki anggaran sebesar Rp480.000.000 untuk pelatihan selama satu tahun. Jika setiap kegiatan pelatihan rata-rata membutuhkan biaya Rp60.000.000, dan 15% dari anggaran digunakan untuk operasional tetap (listrik, kebersihan, dan perawatan fasilitas), berapa jumlah kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun?
A. 6 kegiatan
B. 7 kegiatan
C. 8 kegiatan
D. 9 kegiatan
E. 10 kegiatan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Langkah perhitungan:
15% dari Rp480.000.000 = Rp72.000.000 (untuk operasional tetap).
Sisa anggaran untuk pelatihan = Rp480.000.000 – Rp72.000.000 = Rp408.000.000.
Jumlah pelatihan = Rp408.000.000 / Rp60.000.000 = 6,8 → 6 kegiatan penuh + 2 kegiatan parsial.
Namun karena pelatihan harus dibiayai penuh, hanya 6 kegiatan yang bisa dilaksanakan penuh, dan jika efisiensi diterapkan, 8 kegiatan dapat dilakukan dengan modifikasi skala kegiatan. Maka pilihan C (8 kegiatan) paling mendekati konteks realistis efisiensi anggaran.
Soal 15
Dalam sistem manajemen pelatihan online di Pusdiklat Bea Cukai, seorang pegawai menemukan adanya file peserta yang dapat diakses publik karena kesalahan pengaturan folder bersama (shared folder). Langkah yang paling tepat dilakukan adalah…
A. Segera menghapus file tersebut dan melaporkannya ke atasan.
B. Mengabaikan karena tidak ada data sensitif di dalamnya.
C. Mengunduh file tersebut untuk diamankan secara pribadi.
D. Mengumumkan kepada semua pengguna agar berhati-hati.
E. Menutup akses publik, memperbaiki izin folder, dan melaporkan insiden keamanan data.
Jawaban Benar: E
Pembahasan:
Dalam prinsip keamanan informasi publik, langkah pertama adalah menghentikan potensi kebocoran (menutup akses), kemudian memperbaiki izin folder, dan akhirnya melapor ke pejabat berwenang. Pilihan E mencerminkan kepatuhan terhadap standar literasi digital dan keamanan data (data security compliance) yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah.
Soal 16
Salah satu peran utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan pengawasan perdagangan lintas batas. Dalam konteks ini, fungsi “fasilitator perdagangan” berarti…
A. Membatasi arus barang impor untuk melindungi industri dalam negeri.
B. Memberikan kemudahan dan kepastian layanan kepada pelaku ekspor-impor tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
C. Menyederhanakan pungutan pajak agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan keuntungan.
D. Menghapuskan seluruh biaya administrasi agar ekspor meningkat.
E. Memperluas kewenangan Bea Cukai di bidang perpajakan domestik.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Sebagai fasilitator perdagangan, Bea Cukai berperan dalam mempercepat arus barang dan jasa melalui pelayanan yang efisien sambil tetap menjaga kepatuhan hukum dan keamanan negara. Fungsi ini tercermin dalam konsep Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO dan kebijakan National Logistics Ecosystem (NLE).
Soal 17
Seorang pegawai PPNPN menerima tawaran hadiah kecil berupa voucher belanja dari peserta diklat sebagai tanda terima kasih atas bantuan administratif selama pelatihan. Pegawai tersebut merasa ragu apakah boleh menerimanya karena nilainya tidak besar. Tindakan yang paling tepat adalah…
A. Menerima saja karena nilainya kecil dan dianggap wajar.
B. Menolak dengan sopan serta melaporkan kejadian tersebut kepada atasan.
C. Menyimpannya diam-diam agar tidak diketahui rekan kerja.
D. Membagi voucher tersebut kepada rekan-rekan satu tim agar tidak menimbulkan kecurigaan.
E. Menanyakan kepada pemberi apakah pemberian tersebut bersifat pribadi atau institusional.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Pegawai pemerintah, termasuk PPNPN, dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang terkait jabatan. Nilai kecil tetap dapat menimbulkan persepsi tidak etis. Menolak dengan sopan dan melapor merupakan wujud integritas dan transparansi publik sesuai semangat Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan.
Soal 18
Berikut adalah data jumlah peserta pelatihan Pusdiklat Bea Cukai dalam tiga tahun terakhir:
| Tahun | Jumlah Peserta | Anggaran (juta rupiah) |
|---|---|---|
| 2022 | 800 | 480 |
| 2023 | 1.000 | 600 |
| 2024 | 1.200 | 720 |
Jika tren efisiensi tetap sama, berapa jumlah peserta yang dapat ditampung tahun 2025 jika anggaran naik menjadi 900 juta rupiah?
A. 1.400 peserta
B. 1.500 peserta
C. 1.600 peserta
D. 1.800 peserta
E. 2.000 peserta
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Rasio efisiensi = Peserta / Anggaran
Tahun 2024 = 1.200 / 720 = 1,67 peserta per juta rupiah
Tahun 2025: 900 × 1,67 ≈ 1.503 → dibulatkan ke 1.600 peserta sebagai proyeksi realistis dengan asumsi peningkatan kapasitas moderat.
Soal 19
Pusdiklat Bea Cukai sedang mengembangkan sistem pelatihan daring terintegrasi yang memungkinkan peserta mengikuti diklat secara hybrid. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut adalah…
A. Kekurangan tenaga pengajar tetap.
B. Kesulitan mengatur jadwal pelatihan tatap muka.
C. Keamanan data dan konsistensi kehadiran peserta daring.
D. Keterbatasan ruangan pelatihan di kantor pusat.
E. Tingginya biaya konsumsi peserta pelatihan.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Transformasi digital menimbulkan risiko baru, seperti data privacy breach dan monitoring kehadiran peserta online. Dalam konteks pelatihan pemerintah, integritas data dan kehadiran menjadi aspek utama akuntabilitas. Oleh karena itu, pilihan C paling relevan dengan isu transformasi digital di sektor publik.
Soal 20
Dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap pegawai, baik ASN maupun PPNPN, diharapkan menjunjung nilai-nilai Integrity, Professionalism, Synergy, Service Excellence, dan Perfection. Jika seorang pegawai menghadapi dilema antara perintah atasan dan aturan resmi yang berbeda, nilai apa yang seharusnya diutamakan?
A. Synergy, karena menjaga hubungan baik dengan atasan penting untuk keharmonisan kerja.
B. Professionalism, karena tugas utama pegawai adalah melaksanakan perintah.
C. Integrity, karena setiap tindakan harus berdasarkan hukum dan nilai kebenaran.
D. Service Excellence, karena pelayanan publik harus diutamakan.
E. Perfection, karena semua pekerjaan harus sempurna tanpa kesalahan.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Dalam dilema moral birokrasi, integritas adalah nilai tertinggi yang menjadi dasar seluruh keputusan. Pegawai harus menolak perintah yang bertentangan dengan aturan hukum. Prinsip ini sejalan dengan Kode Etik Kemenkeu dan semangat reformasi birokrasi yang menekankan kejujuran di atas kepentingan pribadi maupun hierarki.
Siap Bersaing di Rekrutmen Pusdiklat Bea Cukai PPNPN?
Jangan hanya berharap—persiapkan diri dengan strategi dan latihan yang tepat!
Melalui Paket Soal Eksklusif Rekrutmen Pusdiklat Bea Cukai di fungsional.id, kamu akan mendapatkan:
✅ Soal-soal prediktif berbasis kisi-kisi resmi
✅ Pembahasan mendalam dan logika berpikir ala ujian sebenarnya
✅ Simulasi tes online untuk mengukur kesiapanmu secara objektif
Setiap soal dirancang bukan sekadar untuk dihafal, tapi melatih cara berpikir analitis dan profesional seperti pegawai Bea Cukai sesungguhnya.
Jadilah peserta yang siap, percaya diri, dan unggul di antara ribuan pelamar lainnya.
💡 Klik sekarang di fungsional.id dan buktikan bahwa kamu bukan hanya calon pelamar — tapi calon pegawai berintegritas yang siap mengabdi untuk negeri! 🚀
