Menjadi seorang Panitera Muda Pengadilan Negeri bukan hanya tentang memahami administrasi perkara, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan integritas dalam menegakkan keadilan. Jabatan ini menuntut keahlian tinggi dalam mengelola berkas perkara, menyusun berita acara sidang, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur dan asas peradilan yang jujur, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, Uji Kompetensi Panitera Muda dirancang untuk mengukur kemampuan teknis, manajerial, dan etika kerja aparatur peradilan, agar mereka mampu menjalankan fungsi yudisial dengan akurasi dan tanggung jawab tinggi.
Dalam menghadapi ujian ini, peserta perlu lebih dari sekadar hafalan peraturan—mereka dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis kasus secara logis, dan menerapkan prinsip hukum dalam situasi nyata. Artikel ini menyajikan kisi-kisi lengkap, contoh soal, serta pembahasan mendalam yang dirancang untuk membantu calon Panitera Muda memahami esensi setiap materi uji. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman konseptual yang kuat, Anda dapat meningkatkan peluang untuk meraih hasil terbaik dan melangkah pasti menuju jenjang karier di lingkungan peradilan.
KISI-KISI UJI KOMPETENSI PANITERA MUDA PENGADILAN NEGERI
Berikut kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Panitera Muda Pengadilan Negeri lengkap dengan poin-poin utama dan penjelasan singkat setiap aspeknya:
1. Pengetahuan Dasar Hukum Acara
Menilai kemampuan peserta dalam memahami dan menerapkan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
- Hukum Acara Pidana (KUHAP): Pemahaman prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pidana.
- Hukum Acara Perdata: Menilai kemampuan menyusun gugatan, membuat berita acara sidang, dan memahami tahapan pemeriksaan perkara perdata.
- Hukum Acara Perdata Khusus: Seperti perkara perdata agama, niaga, atau hubungan industrial yang memiliki prosedur tersendiri.
2. Administrasi Kepaniteraan dan Persidangan
Mengukur kemampuan teknis Panitera Muda dalam mengelola seluruh kegiatan administrasi perkara.
- Pendaftaran dan Pencatatan Perkara: Pengetahuan tentang sistem registrasi perkara, pengelolaan berkas, dan penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- Pembuatan Berita Acara Sidang: Kemampuan menyusun berita acara secara lengkap, objektif, dan sesuai dengan format resmi pengadilan.
- Pengarsipan dan Pelaporan: Penguasaan terhadap tata naskah dinas, penyimpanan dokumen perkara, serta penyusunan laporan bulanan atau tahunan kepaniteraan.
3. Etika dan Integritas Aparatur Peradilan
Menilai sikap moral, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik pegawai peradilan.
- Kode Etik Panitera dan Jurusita: Pemahaman terhadap norma perilaku, larangan gratifikasi, dan kewajiban menjaga kerahasiaan perkara.
- Disiplin dan Akuntabilitas: Mencakup tanggung jawab terhadap tugas, kejujuran dalam laporan, dan ketepatan waktu penyelesaian administrasi.
- Pelayanan Publik dan Netralitas: Kemampuan memberikan pelayanan profesional tanpa diskriminasi serta menjaga independensi lembaga peradilan.
4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Mengukur pemahaman calon Panitera Muda terhadap dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman: Pemahaman prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial.
- UU Tentang Pengadilan Umum dan ASN: Menilai pengetahuan tentang struktur, fungsi, serta tata kelola lembaga peradilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan SEMA: Menguji kemampuan menafsirkan serta menerapkan peraturan teknis peradilan terkini.
5. Kompetensi Manajerial dan Inovasi Layanan
Menilai kemampuan peserta dalam mengatur sumber daya, menerapkan teknologi, dan mengembangkan layanan publik berbasis digital.
- Pengelolaan Sumber Daya Kepaniteraan: Keterampilan dalam membagi tugas, memantau kinerja staf, dan menjaga efektivitas kerja tim.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Penguasaan aplikasi SIPP, e-Court, dan e-Litigasi sebagai sarana percepatan layanan peradilan.
- Inovasi Pelayanan Publik: Kemampuan mengembangkan ide atau sistem baru yang meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan pengadilan.
CONTOH SOAL UJI KOMPETENSI PANITERA MUDA PENGADILAN NEGERI
Berikut ini merupakan 20 contoh soal Uji Kompetensi Panitera Muda Pengadilan Negeri beserta dengan jawaban dan pembahasan soal
Soal 1
Seorang Panitera Muda menerima gugatan perdata yang didaftarkan melalui e-Court oleh penggugat A terhadap Tergugat B. Saat verifikasi pendaftaran, Panitera menemukan bahwa bukti elektronik yang diunggah penggugat berupa email korporat belum memuat metadata pengirim (header) yang menunjukkan alamat IP atau jejak pengiriman, dan penggugat hanya melampirkan tangkapan layar tanpa lampiran asli. Tergugat B segera mengajukan keberatan administratif terkait keaslian bukti. Dalam konteks hukum acara perdata dan aturan administratif penggunaan e-Court, tindakan paling tepat yang harus dilakukan Panitera Muda sebelum perkara diteruskan ke pokok sengketa adalah:
A. Menerima berkas dan langsung menjadwalkan sidang karena materi bukti menjadi urusan hakim.
B. Mengembalikan pendaftaran kepada penggugat agar melengkapi bukti sesuai ketentuan e-Court tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.
C. Melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan formal berkas dan meminta penggugat melengkapi bukti elektronik dengan sumber asli atau keterangan teknis untuk menjaga keabsahan administrasi.
D. Menolak pendaftaran secara permanen karena bukti dianggap tidak memenuhi standar pembuktian.
E. Mengizinkan pihak tergugat menyerahkan bantahan tertulis dulu, baru meminta pelengkapan bukti jika hakim memerintahkan.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Sebagai pejabat kepaniteraan, Panitera Muda bertanggung jawab pada aspek administratif dan verifikasi formal pendaftaran perkara. e-Court memiliki persyaratan kelengkapan berkas elektronik — termasuk bukti autentik yang dapat diverifikasi. Pilihan (C) menunjukkan tindakan proaktif administratif: memeriksa kelengkapan formal, meminta pelengkap (mis. file asli, metadata, pernyataan otentikasi dari penyedia layanan email), sehingga dokumen yang diteruskan ke hakim memenuhi standar administrasi. (A) melepas tanggung jawab verifikasi; (B) kurang memberikan pedoman konkret dan dapat menunda proses; (D) berlebihan karena belum tentu bukti tidak bisa dilengkapi; (E) menunda verifikasi yang dapat memunculkan sengketa administratif pada tahap awal. Tindakan (C) menjaga prinsip legalitas administrasi dan kepastian proses bagi semua pihak.
Soal 2
Pada sidang pemeriksaan bukti perdata, hakim meminta Panitera Muda menyiapkan berita acara yang mencerminkan jalannya persidangan secara objektif. Selama persidangan, saksi C mengubah keterangan lisan dari yang tercatat pada berkas sebelumnya; saksi mengakui ada koreksi terkait waktu kejadian. Selain itu, kuasa hukum tergugat sempat memprotes pengambilan keterangan karena diduga ada interupsi singkat dari pihak luar. Sebagai Panitera Muda yang menyusun berita acara sidang, elemen penting yang harus dimasukkan agar dokumen tersebut memenuhi fungsi administrasi, akuntabilitas, dan peluang banding/rekonstitusi adalah:
A. Mencatat hanya keputusan hakim dan putusan administratif; detail pernyataan saksi tidak perlu ditulis agar berita acara singkat.
B. Menuliskan rangkuman interpretatif atas pernyataan saksi untuk memudahkan hakim membaca kembali konteksnya.
C. Mencatat verbatim seluruh pernyataan saksi, termasuk perubahan keterangan, protes atau interupsi, waktu dan identitas pihak yang terlibat.
D. Hanya mencatat bahwa terjadi perubahan keterangan tanpa menyebutkan detail agar menghindari kesalahan penulisan.
E. Meminta pihak bersangkutan menandatangani berita acara sebelum diarsipkan sehingga cukup tanda tangan sebagai verifikasi tanpa perlu detil.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Berita acara sidang berfungsi sebagai catatan resmi yang dapat digunakan untuk verifikasi fakta, rekonstruksi kejadian dalam proses hukum, dan dasar untuk upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu, Panitera Muda wajib mencatat secara lengkap: ringkasan atau kutipan verbatim pernyataan penting, perubahan keterangan saksi, protes dan interupsi beserta waktu dan pihak yang terlibat, serta tindakan hakim yang menanggapi hal tersebut. Pilihan (C) memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. (A) dan (D) mengabaikan kebutuhan rekonstruksi, (B) risiko penafsiran subjektif terhadap pernyataan, (E) tanda tangan penting tetapi tidak menggantikan isi yang terperinci.
Soal 3
Seorang pegawai kepaniteraan ditawari oleh salah satu pihak perkara sebuah honorarium “terima kasih” setelah selesai membantu proses administrasi pendaftaran perkara dan mempercepat layanan tertentu. Jika pegawai tersebut menerima, kemungkinan kecil tertangkap karena tidak tercatat dalam sistem. Dalam konteks kode etik, pencegahan risiko gratifikasi, dan tanggung jawab Panitera Muda sebagai pemimpin unit, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah:
A. Menginstruksikan pegawai untuk menerima honorarium secara diam-diam tetapi tetap menyuruh mereka menyelesaikan tugas dengan baik.
B. Menerima honorarium namun mencatatnya sebagai biaya operasional kantor agar legal.
C. Menolak tawaran, mengingatkan pegawai tentang larangan gratifikasi, dan melaporkan upaya tersebut kepada pejabat yang berwenang demi transparansi.
D. Menyarankan pegawai menolak tapi menyarankan kompromi informal agar pihak yang menawarkan tidak tersinggung.
E. Mengizinkan pegawai menolak sendiri dan tidak perlu dilaporkan agar masalah tidak melebar.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Kode etik dan peraturan internal lembaga peradilan melarang penerimaan gratifikasi yang dapat mengurangi netralitas dan menimbulkan konflik kepentingan. Pilihan (C) menempatkan prinsip integritas: menolak tawaran, memberikan pembinaan etika kepada pegawai, serta melaporkan kejadian untuk pencegahan dan penegakan. (A) dan (B) melanggar etika/aturan; (D) terlalu permisif dan tidak menjamin akuntabilitas; (E) menempatkan beban pada pegawai tanpa langkah pencegahan institusional. Sebagai Panitera Muda, tindakan tegas dan prosedural penting untuk menjaga kredibilitas pengadilan.
Soal 4
Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan Peraturan (Perma) yang mengatur tata cara mediasi pra-perkara di peradilan negeri, mewajibkan upaya mediasi sebelum beberapa jenis gugatan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Seorang Panitera Muda harus menyusun SOP birokratis internal agar ketentuan Perma ini dapat diimplementasikan secara efektif di kepaniteraan. Saat menyusun SOP, prinsip tata kelola yang paling kritis untuk diutamakan agar penerapan Perma tidak hanya formal tetapi juga efektif adalah:
A. Menetapkan alur administrasi yang panjang dan berlapis agar semua langkah tercatat secara rinci.
B. Memberi wewenang tunggal kepada Panitera untuk memutuskan apakah perkara harus dimediasi tanpa melibatkan pihak hakim.
C. Menyusun mekanisme dokumentasi mediasi yang jelas, tenggat waktu, standar komunikasi pihak, dan mekanisme rujukan kembali ke meja hakim jika mediasi gagal.
D. Menghapus fungsi mediasi karena dikhawatirkan memperlambat penyelesaian perkara.
E. Menyeragamkan semua jenis perkara agar mengikuti satu prosedur mediasi yang sama tanpa pengecualian.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Implementasi Perma memerlukan SOP yang operasional: jelas alur, jadwal, standar dokumentasi, tata cara verifikasi pemenuhan syarat mediasi, dan prosedur pemulangan perkara ke meja hakim bila mediasi tidak berhasil. (C) menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. (A) risiko birokrasi berlebihan; (B) melewati peran hakim dan potensi konflik kewenangan; (D) bertentangan dengan ketentuan Perma; (E) mengabaikan pengecualian substansial yang mungkin dimuat dalam Perma atau hukum acara. SOP yang baik harus memadukan kepatuhan terhadap aturan dengan proses yang efisien dan terdokumentasi.
Soal 5
Pengadilan Negeri X hendak meningkatkan transparansi dan akses publik dengan mengembangkan dashboard publik yang menampilkan statistik perkara (waktu penyelesaian, jumlah perkara per jenis, tingkat penyelesaian mediasi). Sebagai Panitera Muda, Anda diminta mengarahkan proyek tersebut. Dari perspektif manajemen risiko, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi, langkah awal paling strategis yang harus Anda lakukan sebelum data dipublikasikan adalah:
A. Langsung mengumpulkan semua data yang tersedia dan mempublikasikannya demi transparansi maksimal.
B. Menyaring data dan hanya menampilkan ringkasan statistik tanpa persetujuan siapa pun karena data merupakan dokumen publik.
C. Melakukan audit kepatuhan data: mengidentifikasi kategori data yang boleh dipublikasikan, menerapkan anonimisasi jika diperlukan, dan menyusun kebijakan akses serta persetujuan pemangku kepentingan.
D. Menyewa vendor pihak ketiga untuk menangani seluruh proses tanpa memeriksa konten data karena vendor lebih ahli.
E. Menguji publikasi pada kelompok kecil masyarakat dahulu tanpa memberlakukan mekanisme proteksi data untuk melihat respons publik.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Proyek dashboard publik harus menyeimbangkan keterbukaan dan perlindungan privasi. Langkah awal yang bijak adalah audit kepatuhan data: identifikasi data yang sensitif (identitas pihak, nomor berkas penuh, informasi pribadi), tentukan level agregasi yang aman, lakukan anonimisasi/pseudonimisasi bila perlu, dan susun kebijakan resmi mengenai siapa yang berwenang mengubah/menyajikan data. (C) mencerminkan pendekatan manajerial yang bertanggung jawab dan berisiko rendah. (A) dan (B) mengabaikan perlindungan data; (D) delegasi tanpa kontrol internal berisiko; (E) uji tanpa proteksi berbahaya bagi privasi.
Soal 6
Dalam perkara pidana, terdakwa mengajukan permohonan banding melalui kuasa hukumnya tepat satu hari sebelum batas waktu banding berakhir. Namun, petugas kepaniteraan lupa mencatat tanggal penerimaan berkas banding pada register perkara karena sistem SIPP sedang mengalami gangguan. Dua hari kemudian, setelah sistem pulih, Panitera Muda menemukan kelalaian tersebut dan berkas belum dikirim ke Pengadilan Tinggi. Tindakan terbaik dan paling sesuai hukum acara yang harus dilakukan Panitera Muda adalah:
A. Mengirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi tanpa catatan tambahan karena sudah lewat waktu pencatatan.
B. Menolak berkas banding karena keterlambatan pencatatan dianggap sama dengan keterlambatan pengajuan.
C. Mencatat tanggal penerimaan sesuai waktu sebenarnya dengan berita acara klarifikasi teknis untuk menjamin hak terdakwa.
D. Menunda pengiriman hingga mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.
E. Meminta kuasa hukum mengajukan kembali permohonan banding agar tercatat resmi dalam sistem yang sudah pulih.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Tugas Panitera Muda mencakup memastikan due process of law dan perlindungan hak hukum pihak berperkara. Dalam kasus ini, kelalaian administratif tidak boleh menghapus hak substantif terdakwa. Maka, tindakan benar adalah mencatat tanggal penerimaan sesuai waktu sebenarnya (berdasarkan bukti fisik) dan membuat berita acara klarifikasi bahwa keterlambatan input disebabkan gangguan sistem, bukan kesalahan pihak pemohon. Hal ini menjaga asas keadilan, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang berintegritas.
Soal 7
Panitera Muda menemukan bahwa dalam laporan bulanan kepaniteraan terdapat perbedaan antara jumlah perkara yang sudah diminutasi di register dan jumlah berkas fisik yang tersimpan di ruang arsip. Setelah ditelusuri, ternyata dua berkas belum diunggah ke sistem SIPP, namun sudah dilaporkan selesai oleh staf. Apa langkah paling profesional dan sesuai prinsip akuntabilitas yang harus diambil Panitera Muda?
A. Menghapus laporan bulanan dan menunggu staf memperbaiki data tanpa laporan resmi.
B. Membuat catatan koreksi internal dan melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada Panitera sebagai bahan pembinaan dan perbaikan laporan.
C. Menganggap kesalahan kecil dan membiarkan data berjalan karena tidak memengaruhi banyak perkara.
D. Menyalahkan staf secara tertulis di depan umum agar menjadi pelajaran bagi yang lain.
E. Memasukkan data tambahan secara diam-diam agar laporan tampak sempurna di sistem.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Panitera Muda wajib menjaga integritas data perkara karena laporan kepaniteraan menjadi dasar evaluasi dan audit Mahkamah Agung. Pilihan (B) menunjukkan sikap akuntabel: membuat koreksi resmi disertai laporan internal dan pembinaan, bukan sekadar menutupi atau mengabaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi, akurasi data, dan pengawasan administratif yang efektif.
Soal 8
Selama proses mediasi perkara perdata, Panitera Muda mendapati salah satu pihak berusaha memengaruhi mediator dengan menyebutkan hubungan pribadi dengan pejabat pengadilan. Mediator tampak ragu melanjutkan proses karena khawatir dianggap tidak netral. Dalam kondisi tersebut, langkah etis dan prosedural yang harus diambil Panitera Muda adalah:
A. Meminta mediator segera mengundurkan diri tanpa melaporkan kepada pimpinan.
B. Mengabaikan kejadian tersebut karena belum terbukti ada intervensi nyata.
C. Melaporkan situasi tersebut kepada Ketua Pengadilan untuk evaluasi dan memastikan proses mediasi tetap berjalan secara independen.
D. Memberitahukan pihak lain agar mengetahui adanya potensi keberpihakan dari mediator.
E. Menunda seluruh mediasi hingga pejabat pengadilan yang disebut melakukan klarifikasi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Kode etik peradilan menuntut seluruh aparatur, termasuk mediator dan Panitera Muda, menjaga imparsialitas. Pilihan (C) memastikan penanganan objektif: laporan kepada Ketua Pengadilan memungkinkan tindak lanjut administratif yang sah, misalnya pergantian mediator atau klarifikasi resmi. (A) melangkahi kewenangan, (B) dan (D) berpotensi menimbulkan bias atau konflik, sedangkan (E) memperlambat proses tanpa dasar hukum yang kuat.
Soal 9
Dalam implementasi sistem e-Court, banyak pihak mengalami kesulitan memahami format unggahan dokumen dan validasi tanda tangan elektronik. Sebagai Panitera Muda, Anda diminta memimpin pelatihan internal bagi staf kepaniteraan. Fokus utama pelatihan yang paling strategis agar implementasi e-Court berjalan efektif dan sesuai ketentuan adalah:
A. Menekankan pentingnya kecepatan unggah dokumen agar tidak terjadi keterlambatan administratif.
B. Menjelaskan aspek hukum tanda tangan elektronik dan keabsahan dokumen digital dalam konteks pembuktian.
C. Mengajarkan staf cara menyimpan salinan fisik dokumen agar tetap aman di arsip.
D. Melatih staf menggunakan fitur keamanan sistem tanpa memahami aspek hukumnya.
E. Menginstruksikan agar semua berkas diunggah tanpa verifikasi demi efisiensi.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Implementasi e-Court tidak hanya teknis, tetapi juga hukum. Staf kepaniteraan harus memahami dasar hukum tanda tangan elektronik (UU ITE, Perma No. 1 Tahun 2019), serta implikasinya terhadap keabsahan dokumen. (B) menekankan kompetensi substansial yang menjadi dasar kredibilitas layanan elektronik pengadilan. (A), (C), dan (D) hanya bersifat operasional, sedangkan (E) berisiko menyalahi prosedur validasi dokumen.
Soal 10
Untuk meningkatkan efisiensi, Pengadilan Negeri Y mengembangkan sistem “Antrian Online Kepaniteraan” yang memungkinkan masyarakat memilih waktu pelayanan administrasi. Namun, setelah dua bulan berjalan, data menunjukkan 30% pengguna gagal hadir sesuai jadwal, menyebabkan antrian fisik tetap menumpuk. Sebagai Panitera Muda, strategi pembenahan paling efektif dan berbasis data yang perlu Anda ambil adalah:
A. Menutup sistem antrian online karena tidak efektif dan kembali ke sistem manual.
B. Menambahkan petugas baru agar antrean fisik lebih cepat meski online tetap tidak optimal.
C. Melakukan evaluasi data pengguna, menganalisis penyebab ketidakhadiran, dan memperbaiki sistem dengan fitur konfirmasi otomatis serta pengingat jadwal.
D. Menyalahkan pengguna karena tidak disiplin tanpa mengubah sistem.
E. Membatasi jumlah pengguna per hari agar antrean online lebih sedikit.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pendekatan berbasis data (data-driven management) menjadi inti kompetensi manajerial modern. Panitera Muda harus mengidentifikasi akar masalah (mis. kegagalan notifikasi, jadwal terlalu kaku, atau pengguna awam teknologi) sebelum membuat kebijakan. (C) menekankan prinsip inovasi, pelayanan publik adaptif, dan efisiensi berbasis evaluasi empiris. Pilihan lain hanya bersifat reaktif tanpa solusi sistemik.
Soal 11
Dalam perkara perdata waris, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset tergugat. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Panitera untuk melaksanakan sita. Namun, di lapangan, Panitera Muda menemukan sebagian aset yang tercantum dalam amar penetapan sudah dijual kepada pihak ketiga sebelum sita dilakukan. Dalam kondisi demikian, langkah paling tepat secara hukum acara dan administrasi kepaniteraan adalah:
A. Tetap melaksanakan sita terhadap semua aset sesuai penetapan, termasuk yang telah berpindah tangan.
B. Menunda pelaksanaan sita hingga hakim mengeluarkan penetapan baru.
C. Melaporkan temuan tersebut kepada hakim yang mengeluarkan penetapan untuk mendapat perintah lanjutan sebelum melaksanakan sita.
D. Membatalkan sita secara sepihak karena objek sudah tidak relevan.
E. Melanjutkan sita hanya terhadap aset yang masih dikuasai tergugat tanpa laporan tambahan.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Panitera dan jurusita wajib melaksanakan penetapan hakim sesuai hukum acara, namun mereka tidak berwenang menafsirkan atau mengubah substansi amar penetapan. Karena ada fakta baru (objek sudah berpindah tangan), Panitera Muda harus melaporkan kepada hakim yang berwenang agar mengeluarkan instruksi baru. Ini menjaga prinsip kepastian hukum, keabsahan sita, dan tanggung jawab administratif.
Soal 12
Audit internal menemukan bahwa beberapa dokumen perkara pidana hilang dari arsip, sementara salinan digitalnya tidak tersimpan lengkap di sistem SIPP. Setelah ditelusuri, hilangnya berkas terjadi karena kesalahan prosedur dalam peminjaman dokumen oleh pihak internal. Tindakan paling profesional dan sesuai prosedur yang harus segera diambil Panitera Muda adalah:
A. Membuat laporan kehilangan, mengembalikan format laporan ke sistem, lalu menunggu dokumen ditemukan.
B. Mengabaikan temuan karena salinan putusan masih tersedia di server.
C. Menyusun berita acara kehilangan dokumen, melakukan investigasi internal, dan melaporkan kejadian kepada Panitera Pengadilan untuk langkah pengamanan lanjutan.
D. Menghapus data perkara dari sistem untuk menghindari pertanyaan auditor.
E. Membuat dokumen baru berdasarkan memori staf agar arsip terlihat lengkap.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Kehilangan dokumen perkara adalah pelanggaran administratif serius. Prosedur yang benar ialah membuat berita acara kehilangan, melakukan penelusuran internal, serta melapor kepada atasan langsung agar langkah pengamanan data dan sistem kontrol diperketat. (C) menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip akuntabilitas dan integritas kepaniteraan.
Soal 13
Seorang Panitera Muda diketahui sering datang terlambat ke kantor dengan alasan pekerjaan tambahan di luar jam dinas (menjadi narasumber pelatihan hukum). Meskipun memiliki izin tertulis dari pimpinan sebelumnya, keterlambatan tersebut mulai mengganggu koordinasi tim. Dalam konteks kode etik ASN dan tanggung jawab jabatan fungsional peradilan, langkah yang paling bijak dan berintegritas untuk dilakukan adalah:
A. Mengabaikan keterlambatan karena kegiatan luar kantor juga berkaitan dengan hukum.
B. Meminta pegawai tersebut menghentikan seluruh kegiatan tambahan di luar jam dinas.
C. Melakukan evaluasi ulang terhadap izin tambahan kegiatan dan menyesuaikannya agar tidak mengganggu disiplin dan pelayanan publik.
D. Memberikan sanksi langsung tanpa klarifikasi karena sudah berulang kali terjadi.
E. Menyarankan pegawai untuk menandatangani surat peringatan tanpa pembinaan lebih lanjut.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Etika aparatur peradilan mengharuskan keseimbangan antara profesionalitas dan disiplin kerja. Panitera Muda sebagai pejabat struktural wajib memastikan izin tambahan kegiatan tidak mengganggu tugas utama. Pilihan (C) menunjukkan kepemimpinan adaptif yang menegakkan disiplin dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pengembangan diri pegawai, bukan tindakan represif.
Soal 14
Berdasarkan Perma terbaru, semua gugatan perdata sederhana wajib didaftarkan secara elektronik melalui e-Court. Namun, di daerah tertentu jaringan internet sering tidak stabil, dan masyarakat awam kesulitan mendaftar secara mandiri. Sebagai Panitera Muda, langkah paling tepat dan selaras dengan asas akses terhadap keadilan adalah:
A. Memaksa semua pihak menggunakan e-Court meskipun akses internet terbatas.
B. Menolak pendaftaran manual dengan alasan tidak sesuai aturan.
C. Menyediakan bantuan teknis (help desk) bagi masyarakat awam untuk pendaftaran e-Court di kantor pengadilan.
D. Mengizinkan pendaftaran manual tanpa koordinasi dengan MA.
E. Mengalihkan semua pendaftaran ke kantor pengadilan tetangga yang memiliki jaringan stabil.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Mahkamah Agung melalui Perma mendorong digitalisasi, namun juga menjamin access to justice bagi semua lapisan masyarakat. Solusi (C) adalah bentuk implementasi adaptif: membuka layanan bantuan teknis e-Court agar masyarakat tetap dapat mengakses peradilan elektronik dengan bimbingan. Ini mencerminkan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan inklusivitas hukum.
Soal 15
Pengadilan Negeri Z ingin meningkatkan efisiensi pelaporan bulanan perkara. Panitera Muda mengusulkan sistem otomatisasi laporan berbasis dashboard yang menarik data langsung dari SIPP. Namun, sebagian staf khawatir sistem tersebut akan mengurangi kebutuhan verifikasi manual dan menurunkan ketelitian laporan. Dalam konteks manajemen perubahan, strategi paling efektif yang dapat dilakukan Panitera Muda untuk mengimplementasikan inovasi ini adalah:
A. Memaksakan penggunaan sistem baru tanpa melibatkan staf agar proses cepat.
B. Menghapus sistem lama segera setelah sistem baru diuji coba.
C. Melibatkan staf sejak tahap perancangan, menjelaskan manfaat, dan menyediakan pelatihan sebelum transisi.
D. Mengizinkan staf memilih sistem mana yang ingin digunakan secara bebas.
E. Menunda implementasi hingga semua staf sepakat sepenuhnya.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Manajemen perubahan dalam lembaga publik menuntut pendekatan partisipatif dan komunikatif. (C) menunjukkan kepemimpinan transformasional yang melibatkan staf sejak awal, memberikan pelatihan, dan membangun rasa memiliki terhadap inovasi. Hal ini sejalan dengan nilai good governance, kolaborasi, dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan.
Soal 16
Dalam satu perkara perdata, ternyata ditemukan dua nomor register perkara yang berbeda tetapi dengan pihak dan pokok sengketa yang sama. Setelah ditelusuri, kesalahan terjadi karena staf pendaftaran tidak melakukan pengecekan duplicate case di sistem SIPP. Sebagai Panitera Muda, langkah paling sesuai prosedur dan menjamin kepastian hukum administrasi adalah:
A. Menghapus salah satu register tanpa laporan karena substansi perkara identik.
B. Membiarkan keduanya berjalan hingga hakim memutus salah satu gugatan.
C. Melaporkan temuan ke Panitera Pengadilan dan Ketua Pengadilan untuk dilakukan klarifikasi administratif dan penetapan perkara aktif.
D. Menggabungkan kedua berkas secara manual dan melanjutkan proses persidangan.
E. Mengembalikan kedua berkas kepada penggugat untuk memperbaiki pendaftaran.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Dalam sistem administrasi perkara, duplikasi nomor register dapat menyebabkan kekeliruan hukum serius. Panitera Muda wajib melakukan pelaporan resmi ke pimpinan agar diterbitkan penetapan perkara yang sah dan satu register dibatalkan secara administratif oleh Ketua Pengadilan. Langkah ini memastikan keabsahan dokumen, akuntabilitas, dan keteraturan arsip perkara.
Soal 17
Pada akhir tahun anggaran, terjadi lonjakan pendaftaran perkara yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah staf. Akibatnya, terjadi keterlambatan penginputan data ke dalam SIPP dan laporan perkara bulanan tidak sinkron dengan berkas fisik. Sebagai Panitera Muda, strategi manajemen risiko yang paling tepat dan realistis untuk mencegah kesalahan sistemik adalah:
A. Mengabaikan keterlambatan karena hal itu bersifat teknis dan tidak memengaruhi proses hukum.
B. Meminta staf bekerja lembur tanpa perencanaan tambahan.
C. Menyusun prioritas pekerjaan berdasarkan urgensi dan risiko, serta menerapkan sistem rotasi sementara antarbagian.
D. Menunda seluruh pelaporan hingga volume pekerjaan berkurang.
E. Mengalihkan tanggung jawab pelaporan ke staf junior agar beban terbagi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Manajemen risiko dalam organisasi peradilan menuntut kemampuan mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengontrol risiko administratif. Opsi (C) menunjukkan pendekatan sistematis dengan mengelola sumber daya secara efisien tanpa mengorbankan akurasi data. Ini mencerminkan kompetensi manajerial Panitera Muda dalam perencanaan adaptif dan mitigasi risiko operasional.
Soal 18
Dalam sebuah perkara pidana, terdapat barang bukti berupa uang tunai yang telah lama disita dan disimpan di rekening penampungan pengadilan. Setelah putusan inkrah, hakim memerintahkan pengembalian barang bukti tersebut kepada pihak yang berhak. Namun, pihak tersebut tidak juga mengambilnya dalam waktu 6 bulan. Sebagai Panitera Muda, tindakan yang paling sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi keuangan negara adalah:
A. Menyimpan uang tersebut tanpa batas waktu karena belum diambil pemiliknya.
B. Mengembalikannya ke kas negara sebagai PNBP tanpa laporan tambahan.
C. Membuat berita acara dan melaporkan kepada Panitera Pengadilan untuk dilanjutkan ke Ketua Pengadilan dan KPKNL untuk proses pengalihan ke kas negara.
D. Membiarkan dana tetap mengendap sampai ada permintaan baru.
E. Mengembalikan langsung ke rekening pribadi Panitera untuk penampungan sementara.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Barang bukti berupa uang yang tidak diambil setelah waktu tertentu harus dilaporkan dan dikelola sesuai mekanisme pengembalian atau penyetoran ke kas negara melalui koordinasi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Panitera Muda wajib menjaga transparansi, tertib administrasi, dan akuntabilitas keuangan lembaga peradilan.
Soal 19
Seorang masyarakat datang ke pengadilan untuk meminta salinan putusan. Namun, ia mengaku tidak mampu membayar biaya PNBP sesuai ketentuan. Ia memohon agar diberikan potongan atau keringanan karena alasan ekonomi. Sebagai Panitera Muda, tindakan yang paling tepat dan beretika adalah:
A. Menolak permohonan tersebut karena semua biaya sudah diatur dalam PP tentang PNBP.
B. Menggratiskan biaya tanpa dasar hukum demi rasa kemanusiaan.
C. Menjelaskan mekanisme resmi bagi masyarakat tidak mampu melalui surat keterangan miskin dari kelurahan untuk pengajuan pembebasan biaya sesuai aturan.
D. Memberikan salinan putusan tanpa mencatat dalam register PNBP.
E. Mengalihkan tanggung jawab kepada staf lain agar tidak terlibat langsung.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Panitera Muda wajib menegakkan aturan keuangan negara, tetapi juga menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Opsi (C) menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif administratif, yaitu memberi solusi legal melalui mekanisme pembebasan biaya berdasarkan bukti resmi, bukan kebijakan pribadi.
Soal 20
Dalam sebuah pemeriksaan internal, ditemukan bahwa beberapa staf sering menunda pengiriman laporan persidangan karena takut salah format. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan data ke Mahkamah Agung. Sebagai Panitera Muda, gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk mengubah budaya kerja tersebut adalah:
A. Gaya otoriter dengan memberikan teguran keras dan sanksi langsung.
B. Gaya transaksional dengan memberi insentif bagi yang cepat mengumpulkan laporan.
C. Gaya transformasional dengan memberi bimbingan, pelatihan, dan dorongan motivasional agar staf memahami makna tugasnya.
D. Gaya pasif dengan membiarkan tim belajar dari kesalahan sendiri.
E. Gaya birokratis dengan menambah aturan baru tentang ketepatan waktu laporan.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Kepemimpinan transformasional adalah pendekatan paling tepat dalam konteks lembaga publik modern. Panitera Muda tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga pembina dan penggerak perubahan positif. Dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan motivasi, staf akan bekerja bukan karena takut salah, melainkan karena memahami pentingnya akurasi dan kecepatan dalam pelayanan peradilan.
Sudah Siap Hadapi Uji Kompetensi Panitera Muda?
Jangan biarkan persiapanmu setengah matang! Latih kemampuanmu dengan Paket Soal Premium Uji Kompetensi Panitera Muda di fungsional.id. Setiap soal dirancang berbasis kasus nyata pengadilan, lengkap dengan pembahasan mendalam, kisi-kisi resmi, dan simulasi penilaian seperti ujian sebenarnya.
Dengan paket ini, kamu bukan hanya menghafal — kamu berpikir seperti seorang Panitera sejati.
🎯 Tingkatkan peluang lulus dan buktikan kompetensimu dengan latihan yang tepat, akurat, dan relevan.
👉 Akses sekarang di fungsional.id dan mulai perjalanan menuju karier peradilan yang profesional dan berintegritas!
