Dalam era reformasi agraria dan tata kelola pertanahan yang semakin kompleks, peran Penata Pertanahan menjadi sangat strategis dalam menjaga keadilan, keteraturan, dan transparansi pengelolaan tanah di Indonesia. Jabatan ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis dalam pemetaan, pengukuran, dan administrasi pertanahan, tetapi juga integritas moral serta pemahaman hukum yang kuat. Oleh karena itu, Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana seorang ASN mampu menguasai aspek konseptual, prosedural, dan analitis dalam bidang pertanahan.
Artikel ini hadir untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut dengan lebih matang. Di dalamnya terdapat kisi-kisi terbaru, contoh soal prediktif, serta kunci jawaban dan pembahasan mendalam yang dirancang berdasarkan standar kompetensi terkini dari instansi terkait. Dengan berlatih menggunakan panduan ini, Anda tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan logika teknis dan etika profesional dalam setiap kasus pertanahan yang akan diuji. Persiapkan diri Anda secara menyeluruh — karena keberhasilan dalam uji kompetensi adalah langkah awal menuju profesionalisme sejati di bidang pertanahan.
Kisi-Kisi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (JF PP)
1. Dasar Hukum dan Kebijakan Pertanahan Nasional
Menilai pemahaman peserta terhadap landasan hukum utama, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan turunan terkait reforma agraria, redistribusi tanah, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Peserta diharapkan mampu menjelaskan prinsip keadilan, fungsi sosial tanah, dan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan.
2. Administrasi dan Pendaftaran Tanah
Mengukur kemampuan dalam prosedur administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data, sertifikasi, hingga penanganan data elektronik pertanahan. Penata Pertanahan harus memahami mekanisme kerja Kantor Pertanahan, peran BPN, serta aplikasi digital cadastral system yang kini digunakan dalam modernisasi layanan.
3. Pengukuran, Pemetaan, dan Penetapan Batas Tanah
Fokus pada keterampilan teknis dalam pengukuran geodesi, pemetaan partisipatif, dan identifikasi batas bidang tanah. Diuji pula kemampuan menggunakan alat ukur modern (GPS Geodetik, Total Station) serta analisis peta digital. Kompetensi ini penting untuk menjamin keakuratan data spasial dan menghindari tumpang tindih kepemilikan.
4. Penataan dan Penertiban Penguasaan Tanah
Menguji pemahaman tentang penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai prinsip reforma agraria. Penata Pertanahan harus mampu menganalisis masalah konflik agraria, tumpang tindih izin, dan rekomendasi penyelesaian berbasis regulasi dan keadilan sosial.
5. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Menilai kemampuan teknis dan hukum dalam proses pengadaan tanah, mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, inventarisasi subjek dan objek, konsultasi publik, hingga ganti rugi dan penyerahan hasil. Peserta perlu memahami peran koordinatif antara instansi, pemerintah daerah, dan masyarakat terdampak.
6. Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
Mengukur kemampuan analitis dalam identifikasi akar permasalahan pertanahan, klasifikasi sengketa, hingga pemberian rekomendasi administratif atau mediasi. Peserta harus memahami prinsip penyelesaian non-litigasi dan dasar hukum perlindungan hak atas tanah.
7. Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah
Fokus pada keterkaitan antara rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penggunaan tanah di lapangan. Peserta perlu memahami prinsip kesesuaian tata ruang, izin lokasi, serta pengendalian perubahan fungsi tanah yang melanggar ketentuan tata ruang.
8. Etika, Profesionalisme, dan Kode Perilaku Aparatur Pertanahan
Mengukur sikap profesional Penata Pertanahan dalam menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas dalam pelaksanaan tugas. Ujian mencakup pemahaman terhadap kode etik ASN, prinsip pelayanan publik, serta larangan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam proses pertanahan.
9. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural
Menguji kemampuan bekerja dalam tim lintas instansi, komunikasi efektif dengan masyarakat, serta pemahaman konteks sosial dan budaya setempat. Penata Pertanahan harus mampu menjadi jembatan antara hukum formal dan praktik adat di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan pertanahan tetap inklusif dan humanis.
10. Inovasi dan Transformasi Digital Pertanahan
Menilai kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital seperti peta digital, e-cadastre, dan aplikasi pertanahan berbasis sistem informasi geografis (SIG). Peserta harus memahami bagaimana digitalisasi meningkatkan transparansi, kecepatan layanan, dan akurasi data pertanahan nasional.
Contoh Soal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (JF PP)
contoh soal HOTS untuk Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (JF PP). Setiap soal panjang, berbasis kasus nyata, menuntut analisis mendalam, disertai jawaban benar dan pembahasan rinci.
Soal 1
Sebuah Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengizinkan pemecahan sebidang tanah pertanian menjadi kavling-kavling kecil untuk program pemukiman lokal. Namun pada tahap verifikasi, tim teknis Kantor Pertanahan menemukan bahwa sebagian kavling berada di zona lindung dalam dokumen RTRW provinsi yang masih berlaku, serta beberapa sertifikat di wilayah itu masih tergolong belum bersertifikat pendaftaran pertama. Sebagai Penata Pertanahan yang memimpin verifikasi teknis, langkah paling tepat yang harus Anda ambil agar kebijakan Perda tersebut tidak menimbulkan konflik hukum dan administratif adalah:
A. Melanjutkan proses pemecahan kavling sesuai Perda karena Perda mewakili kehendak politik daerah dan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.
B. Membekukan seluruh proses pemecahan hingga ada perubahan resmi RTRW provinsi, sambil menyampaikan rekomendasi pelaksanaan darurat untuk warga.
C. Menyusun laporan teknis yang menjelaskan konflik antara Perda dan RTRW provinsi, merekomendasikan harmonisasi aturan (sinkronisasi), melakukan pendaftaran tanah pertama untuk bidang yang belum bersertifikat, dan merekomendasikan penyesuaian desain pemukiman agar tidak melanggar zona lindung.
D. Melakukan pemecahan kavling hanya untuk bidang yang sudah bersertifikat dan menyerahkan soal zona lindung kepada dinas lingkungan hidup tanpa memberi masukan teknis lebih lanjut.
E. Mengabaikan status RTRW karena Perda bersifat lokal dan segera menerbitkan sertifikat kavling kepada pemohon untuk memenuhi kebutuhan perumahan.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C paling tepat karena menunjukkan pendekatan komprehensif dan berwibawa: (1) mengidentifikasi konflik aturan—Perda vs RTRW—sesuai asas hierarki dan kesesuaian tata ruang; (2) merekomendasikan harmonisasi aturan untuk kepastian hukum; (3) menangani masalah administratif (pendaftaran tanah pertama) yang menjadi prasyarat kepastian hak; dan (4) memberikan solusi teknis (penyesuaian desain pemukiman) agar program tetap bisa berjalan tanpa melanggar ketentuan zona lindung. Ini mencerminkan peran Penata Pertanahan sebagai penghubung teknis-hukum dan perencana yang bertanggung jawab.
Soal 2
Di sebuah desa, dua keluarga adat berselisih tentang garis batas pantai yang telah ditetapkan secara turun-temurun. Salah satu pihak mengklaim bukti waris dan patok batu tua, sedangkan pihak lain menunjukkan peta pengukuran modern (digital cadastral map) yang menempatkan batas ke posisi berbeda karena perubahan garis pantai sejak puluhan tahun lalu. Masyarakat meminta Kantor Pertanahan membantu penetapan batas yang sah. Langkah teknis dan prosedural paling tepat yang harus Anda lakukan sebagai Penata Pertanahan untuk menyeimbangkan bukti adat dan bukti teknis adalah:
A. Mengutamakan peta digital modern karena keakurasian alat modern lebih dapat dipercaya dibandingkan bukti lisan dan tanda tradisional.
B. Memvalidasi klaim adat sepenuhnya berdasarkan bukti sejarah tanpa pengukuran ulang, demi menjaga harmonisasi sosial.
C. Melakukan pengukuran ulang lapangan (field survey) yang menggabungkan metode geodesi modern dengan proses verifikasi partisipatif (melibatkan tokoh adat dan saksi) dan menyusun dokumen teknis yang menjelaskan hasil pengukuran serta dasar penetapan batas yang disepakati bersama.
D. Menunda penetapan batas sampai ada putusan pengadilan yang menyelesaikan sengketa, tanpa melakukan kegiatan pengukuran di lapangan.
E. Menyusun pemetaan baru dengan memindahkan batas sesuai peta digital dan memberitahu masyarakat untuk menyesuaikan klaimnya.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C menghadirkan pendekatan integratif: pengukuran teknis plus partisipasi lokal. Ini mengakui legitimasi bukti adat (nilai historis dan sosial) sekaligus menerapkan metode ilmiah untuk keakuratan batas. Proses partisipatif membantu legitimasi hasil dan mengurangi resistensi. Dokumen teknis hasil survei menjadi dasar administratif yang dapat dipakai pada pendaftaran atau penetapan hak.
Soal 3
Sebuah proyek infrastruktur nasional memerlukan alih fungsi 100 hektar lahan pertanian produktif. Proses pengadaan tanah dimulai; namun, masyarakat terdampak menolak angka ganti rugi yang ditawarkan karena dianggap jauh di bawah nilai pasar dan tanpa memperhitungkan potensi kehilangan mata pencaharian. Pemerintah daerah menekan agar proses cepat selesai. Sebagai Penata Pertanahan yang bertanggung jawab membuat kajian nilai ganti rugi dan mekanisme konsultasi, tindakan terbaik adalah:
A. Menyetujui angka ganti rugi yang ditetapkan pemerintah daerah agar proyek cepat berjalan demi kepentingan umum.
B. Menyusun kajian ekonomi dan valuasi yang transparan (menggunakan metode valuasi yang diakui), memfasilitasi konsultasi publik yang memadai, menilai dampak ekonomi non-tanah (seperti hilangnya pendapatan), dan mengusulkan paket kompensasi yang mencakup ganti rugi finansial, relokasi, serta program pengembangan ekonomi alternatif bagi warga terdampak.
C. Mengusulkan penundaan pengadaan sampai warga setuju, tanpa melakukan perhitungan ulang nilai kompensasi.
D. Mengalihdayakan penentuan nilai ganti rugi kepada pihak swasta independen tanpa melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik.
E. Menawarkan pilihan bagi warga: menerima ganti rugi rendah sekarang atau mengikuti proses pengadilan untuk nilai lebih tinggi nantinya.
Jawaban benar: B.
Pembahasan:
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengharuskan prinsip keseimbangan—kepentingan publik tapi tetap menghormati hak-hak warga. Pilihan B menunjukkan praktik baik: valuasi profesional, konsultasi publik yang bermakna, pengakuan terhadap dampak non-tanah (mata pencaharian), serta rekomendasi kompensasi holistik yang meningkatkan legitimasi proses dan mengurangi konflik sosial. Ini sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Soal 4
Kantor Pertanahan Anda sedang mengimplementasikan sistem e-cadastre untuk menyatukan data pendaftaran tanah, peta digital, dan arsip. Dalam proses migrasi data, tim menemukan banyak data lama berupa peta kertas yang bertentangan dengan data digital baru (koordinat bergeser, nama pemilik berbeda akibat pewarisan, dan beberapa sertifikat hilang). Sebagai penanggung jawab mutu data, strategi terbaik untuk memastikan data yang diunggah valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah:
A. Mengunggah semua data digital apa adanya agar proyek migrasi cepat selesai, kemudian memperbaiki komplain sesuai laporan masuk.
B. Menghentikan migrasi dan kembali ke sistem manual sampai semua masalah terselesaikan satu per satu.
C. Menetapkan protokol verifikasi data: melakukan audit sampling, cross-check antara dokumen fisik dan sumber arsip, melakukan klarifikasi lapangan pada kasus kritikal, mencatat provenance (asal data) dan revisi secara terdokumentasi, serta menetapkan mekanisme koreksi berjenjang yang transparan kepada publik.
D. Menghapus data lama yang tidak sesuai dengan peta digital untuk menjaga konsistensi dataset baru.
E. Menyembunyikan adanya ketidaksesuaian data agar publik tidak panik dan menjaga citra institusi.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C mencerminkan praktik tata kelola data yang baik: verifikasi, dokumentasi asal-usul data, audit, klarifikasi lapangan, dan mekanisme koreksi. Pendekatan ini menjaga integritas sistem e-cadastre dan membangun kepercayaan publik. Metode reaktif (A) atau penghapusan data (D) merusak kredibilitas dan berisiko melanggar hak pemilik. B menghambat kemajuan digitalisasi, sedangkan E melanggar transparansi dan akuntabilitas institusi.
Soal 5
Seorang pejabat lapangan dari Kantor Pertanahan mendapat tawaran “biaya percepatan” dari pihak pengembang untuk memprioritaskan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat. Di sisi lain, banyak warga miskin menunggu proses yang lambat dan memerlukan percepatan untuk kepastian hak. Sebagai Penata Pertanahan yang harus menjaga integritas, langkah paling benar secara administratif dan etis yang harus Anda ambil adalah:
A. Menerima “biaya percepatan” dengan alasan dana tersebut akan digunakan untuk operasional kantor agar pelayanan lebih cepat bagi semua.
B. Menolak tawaran dan mempercepat permohonan pengembang berdasarkan kebijakan internal kepada semua pihak tanpa diskriminasi, lalu mencatat proses percepatan tersebut.
C. Menolak tawaran dan melaporkan upaya penyuapan tersebut sesuai prosedur anti-gratifikasi; sekaligus mereview dan memperbaiki SOP layanan agar semua permohonan diproses secara adil dan waktu tunggu transparan.
D. Menolak secara diam-diam tanpa melaporkan agar tidak membuat konflik dengan pengembang besar yang berpengaruh.
E. Menunda semua permohonan sementara untuk mengirim sinyal bahwa praktik tersebut tidak boleh terjadi lagi.
Jawaban benar: C.
Pembahasan:
Pilihan C menunjukkan sikap integritas dan tindakan sistemik: menolak suap, melaporkan upaya gratifikasi sesuai mekanisme, dan memperbaiki SOP untuk mencegah kejadian berulang serta menjamin pelayanan adil untuk semua lapisan masyarakat. Ini menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Soal 6
Sebuah proyek pembangunan jalan tol nasional melintasi wilayah yang terdiri dari tanah milik masyarakat, tanah adat, dan sebagian tanah negara yang telah beralih fungsi menjadi permukiman. Sebagai Penata Pertanahan, Anda diminta memimpin tim dalam tahap inventarisasi dan identifikasi subjek serta objek pengadaan tanah. Namun, dalam prosesnya, terdapat penolakan dari sebagian masyarakat adat yang menganggap tanah tersebut adalah warisan leluhur yang tidak boleh dialihkan.
Dalam situasi ini, langkah paling tepat secara hukum dan etika birokrasi adalah…
A. Melanjutkan proses pengadaan sesuai SK Penetapan Lokasi, karena keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
B. Menghentikan seluruh proses pengadaan tanah sampai pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik.
C. Melakukan mediasi dengan masyarakat adat untuk menjelaskan dasar hukum dan menawarkan kompensasi yang setara dengan nilai sosial tanah.
D. Mengalihkan trase pembangunan jalan tol agar tidak melewati wilayah adat untuk menghindari konflik sosial.
E. Melaksanakan proses pengadaan sesuai aturan umum tanpa memperhatikan aspek sosial budaya lokal.
Jawaban: C
Pembahasan:
Langkah mediasi dengan masyarakat adat mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pendekatan dialogis yang menghargai nilai sosial dan budaya merupakan bagian dari etika sosial kultural ASN dan memastikan kebijakan pembangunan tidak menimbulkan ketidakadilan struktural.
Soal 7
Dalam sebuah kasus sengketa, dua pihak mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah dengan sertifikat berbeda yang terbit di tahun yang sama. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa terdapat kesalahan pada peta bidang akibat overlay data digital dari dua sistem pendaftaran berbeda. Sebagai Penata Pertanahan, langkah analitis paling tepat yang harus Anda lakukan adalah…
A. Menganulir salah satu sertifikat berdasarkan tahun penerbitan.
B. Menyusun laporan rekomendasi untuk pembatalan administratif atas kedua sertifikat.
C. Melakukan rekonsiliasi data spasial dan yuridis sebelum menyusun rekomendasi penyelesaian.
D. Menyerahkan penyelesaian sengketa ke pengadilan tanpa verifikasi lebih lanjut.
E. Menunda proses apa pun hingga instansi pusat memberi petunjuk teknis.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kasus ini menuntut analisis mendalam antara data spasial (peta bidang) dan data yuridis (sertifikat). Penata Pertanahan wajib memastikan sinkronisasi antara kedua data tersebut sebelum mengambil keputusan administratif. Hal ini sesuai prinsip kebenaran material dalam sistem pendaftaran tanah serta amanat Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.
Soal 8
Pemerintah daerah memberikan izin pembangunan kawasan industri di lahan yang pada peta RTRW provinsi ditetapkan sebagai kawasan pertanian produktif. Setelah pembangunan berjalan, masyarakat mengajukan keberatan karena perubahan fungsi lahan menimbulkan banjir dan menurunkan produktivitas sawah sekitar. Sebagai Penata Pertanahan, langkah yang paling sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan adalah…
A. Mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin dan pemulihan fungsi lahan ke pertanian.
B. Meneruskan pembangunan karena sudah terlanjur memiliki izin formal dari pemerintah daerah.
C. Melakukan kajian kesesuaian tata ruang dan menyarankan revisi RTRW bila diperlukan.
D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kementerian lingkungan hidup.
E. Menolak intervensi karena bukan kewenangan Penata Pertanahan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kesesuaian tata ruang harus menjadi dasar setiap izin pemanfaatan tanah. Penata Pertanahan berperan sebagai analis yang menjembatani peraturan tata ruang dan realitas penggunaan lahan, sehingga solusi berupa kajian kesesuaian tata ruang serta rekomendasi revisi RTRW mencerminkan pendekatan profesional dan berkelanjutan.
Soal 9
Anda menemukan bahwa seorang kolega menggunakan data pengukuran yang tidak valid untuk mempercepat penerbitan sertifikat proyek tertentu. Ketika dikonfirmasi, ia beralasan bahwa proyek tersebut “penting untuk kepentingan nasional” dan telah mendapat tekanan dari pihak atas. Sebagai Penata Pertanahan yang menjunjung kode etik ASN, langkah Anda yang paling tepat adalah…
A. Membiarkan proses berjalan karena proyek tersebut untuk kepentingan nasional.
B. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan langsung dan memastikan verifikasi ulang data.
C. Memperbaiki sendiri data pengukuran tanpa perlu melibatkan pihak lain.
D. Mengabaikan masalah tersebut untuk menghindari konflik internal.
E. Membocorkan kasus tersebut ke media agar mendapat perhatian publik.
Jawaban: B
Pembahasan:
Langkah paling etis adalah melaporkan dugaan pelanggaran kepada atasan langsung sebagai bentuk tanggung jawab profesional. Prinsip integritas dan akuntabilitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 serta Kode Etik ASN (UU No. 20 Tahun 2023). Mengambil tindakan pribadi atau publik tanpa prosedur justru dapat menimbulkan pelanggaran baru.
Soal 10
Dalam upaya meningkatkan layanan pertanahan, pemerintah meluncurkan sistem One Map Policy berbasis data geospasial terpadu. Namun, di lapangan masih ditemukan data tumpang tindih antara instansi pusat dan daerah. Sebagai Penata Pertanahan, strategi inovatif apa yang paling efektif untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut?
A. Menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan peta baru versi nasional.
B. Melakukan sinkronisasi data antarinstansi dengan pendekatan berbagi pakai (data sharing).
C. Membatasi akses data hanya untuk instansi pusat agar konsisten.
D. Menunda penggunaan sistem digital sampai semua data diverifikasi manual.
E. Mengandalkan sistem vendor eksternal untuk menyatukan seluruh database.
Jawaban: B
Pembahasan:
One Map Policy bertujuan mengintegrasikan seluruh data spasial nasional agar tidak ada tumpang tindih. Prinsip utamanya adalah interoperabilitas dan kolaborasi antarinstansi. Strategi berbagi pakai data (data sharing) memungkinkan verifikasi lintas lembaga secara efektif tanpa menghilangkan tanggung jawab institusional masing-masing.
Soal 11
Seorang Penata Pertanahan sedang menangani sengketa antara pemilik tanah bersertifikat dan masyarakat yang telah menempati lahan tersebut selama 25 tahun tanpa izin resmi. Pihak masyarakat menuntut hak milik berdasarkan prinsip penguasaan fisik berkelanjutan. Dalam konteks hukum agraria nasional, tindakan yang paling sesuai adalah…
A. Mengakui klaim masyarakat karena telah menguasai tanah selama lebih dari 20 tahun.
B. Membatalkan sertifikat lama karena dianggap tidak berlaku jika tanah tidak dikuasai.
C. Menolak tuntutan masyarakat karena kepemilikan sah ditentukan oleh sertifikat.
D. Melakukan verifikasi riwayat penguasaan tanah dan menilai kemungkinan redistribusi sesuai kebijakan reforma agraria.
E. Menyerahkan kasus ke pengadilan tanpa melakukan pemeriksaan lapangan.
Jawaban: D
Pembahasan:
Sesuai dengan UUPA Tahun 1960 dan semangat reforma agraria, penguasaan tanah tanpa hak formal tetapi dengan penguasaan fisik lama dapat dipertimbangkan untuk penataan ulang kepemilikan. Penata Pertanahan berperan menilai kebenaran riwayat penguasaan dan merekomendasikan solusi adil berbasis kebijakan redistribusi tanah.
Soal 12
Dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), ditemukan beberapa bidang tanah yang belum memiliki dokumen yuridis lengkap, tetapi sudah dihuni turun-temurun. Sebagai Penata Pertanahan, tindakan yang paling tepat agar proses tetap sesuai hukum dan asas kepastian adalah…
A. Menerbitkan sertifikat berdasarkan pernyataan saksi tanpa verifikasi lebih lanjut.
B. Menunda seluruh proses hingga dokumen lengkap diperoleh.
C. Melakukan klarifikasi lapangan, pengumuman data yuridis, dan pengumpulan bukti tambahan sebelum penerbitan sertifikat.
D. Menghapus bidang tanah tersebut dari daftar pendaftaran tanah sistematis.
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak desa untuk menentukan kepemilikan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam PTSL, asas kebenaran formal dan material dijaga melalui pengumuman data yuridis dan pengumpulan bukti tambahan. Langkah klarifikasi lapangan dan verifikasi kolektif mencerminkan prinsip pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018.
Soal 13
Dalam kegiatan pengukuran tanah masyarakat pesisir, hasil pengukuran menggunakan GPS Geodetik menunjukkan perbedaan luas 8% dibandingkan data lama dari peta analog tahun 1995. Beberapa warga menolak hasil pengukuran baru karena khawatir haknya berkurang. Sebagai Penata Pertanahan, apa langkah paling tepat yang perlu Anda ambil?
A. Menetapkan hasil GPS karena dianggap paling akurat secara teknologi.
B. Mengabaikan hasil pengukuran baru dan mempertahankan data lama.
C. Melakukan pengukuran ulang dengan partisipasi masyarakat dan penjelasan teknis mengenai perbedaan sistem koordinat.
D. Menyerahkan keputusan kepada kepala desa untuk menengahi.
E. Menggabungkan data lama dan baru tanpa proses verifikasi tambahan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Prinsip partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengukuran tanah. Perbedaan hasil dapat disebabkan oleh perubahan sistem koordinat atau metode pengukuran. Dengan pengukuran ulang partisipatif, Penata Pertanahan menjamin transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap data hasil pengukuran baru.
Soal 14
Pemerintah daerah mengidentifikasi tumpang tindih izin antara konsesi perkebunan dan wilayah hutan produksi yang telah dihuni masyarakat adat. Anda sebagai Penata Pertanahan ditugaskan menyusun rekomendasi penyelesaian. Tindakan yang paling strategis adalah…
A. Menarik seluruh izin perusahaan karena melanggar hak masyarakat adat.
B. Menerbitkan izin baru untuk masyarakat adat agar memiliki legalitas formal.
C. Menyusun peta indikatif tumpang tindih lahan dan merekomendasikan penataan ruang ulang melalui koordinasi lintas instansi.
D. Menyerahkan kasus ke lembaga adat untuk diselesaikan secara lokal.
E. Membiarkan kondisi berjalan karena sudah berlangsung lama.
Jawaban: C
Pembahasan:
Penyelesaian tumpang tindih lahan harus berbasis data spasial terverifikasi dan koordinasi lintas lembaga. Dengan menyusun peta indikatif dan mengusulkan penataan ruang ulang, Penata Pertanahan bertindak sesuai prinsip integrasi kebijakan ruang, lingkungan, dan hak masyarakat adat.
Soal 15
Dalam pelaksanaan redistribusi tanah, Anda menemukan sebagian masyarakat menolak pembagian lahan karena merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah awal. Untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah…
A. Melanjutkan redistribusi sesuai keputusan awal karena sudah disetujui pejabat berwenang.
B. Membatalkan seluruh kegiatan redistribusi untuk menghindari konflik.
C. Mengundang seluruh pihak dalam musyawarah ulang dan menjelaskan proses redistribusi secara transparan.
D. Mengarahkan masyarakat untuk menyampaikan keberatan secara tertulis tanpa dialog.
E. Menyerahkan penyelesaian kepada kepala desa karena dianggap lebih memahami kondisi sosial.
Jawaban: C
Pembahasan:
Redistribusi tanah harus menjunjung asas partisipasi dan transparansi. Melibatkan masyarakat dalam musyawarah terbuka merupakan bagian dari kompetensi sosial kultural ASN dan strategi membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pertanahan. Pendekatan dialogis juga sejalan dengan prinsip good governance dan keadilan sosial.
Soal 16
Dalam program redistribusi tanah di wilayah perbatasan, Anda mendapati bahwa sebagian penerima manfaat menjual kembali tanahnya kepada pihak swasta hanya beberapa bulan setelah sertifikat diterbitkan. Padahal tanah tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai Penata Pertanahan, langkah strategis yang harus diambil adalah…
A. Membiarkan transaksi tersebut karena hak milik sudah sah.
B. Mengusulkan pencabutan hak bagi penerima yang menyalahgunakan redistribusi tanah.
C. Mengedukasi masyarakat penerima mengenai larangan alih kepemilikan dan fungsi sosial tanah.
D. Mengalihkan redistribusi kepada penerima baru tanpa proses hukum.
E. Mengembalikan tanah ke pemerintah pusat untuk dikelola ulang.
Jawaban: C
Pembahasan:
Program redistribusi tanah memiliki tujuan sosial-ekonomi, bukan semata kepemilikan formal. Penata Pertanahan perlu melakukan pendekatan edukatif dan pembinaan masyarakat, agar penerima memahami bahwa tanah hasil redistribusi tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu tertentu sesuai Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2016.
Soal 17
Dalam implementasi e-Certificate di kantor pertanahan, sebagian masyarakat menolak karena merasa dokumen digital tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Apa langkah terbaik untuk mengatasi resistensi tersebut?
A. Mewajibkan masyarakat menerima sistem baru tanpa sosialisasi.
B. Menghentikan layanan digital hingga seluruh masyarakat memahami sistem.
C. Melakukan sosialisasi dan edukasi publik tentang keabsahan hukum sertifikat elektronik berdasarkan peraturan resmi.
D. Memberikan dua versi sertifikat (fisik dan digital) untuk menghindari protes.
E. Menyerahkan urusan ini ke kementerian pusat tanpa tindakan di lapangan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Penata Pertanahan berperan sebagai komunikator kebijakan publik. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik. Edukasi publik penting untuk membangun kepercayaan terhadap transformasi digital pertanahan.
Soal 18
Konflik terjadi antara perusahaan tambang dan warga desa akibat batas wilayah eksploitasi yang tidak sesuai dengan peta izin lokasi. Setelah verifikasi, ditemukan bahwa kesalahan berasal dari ketidaksesuaian koordinat batas. Sebagai Penata Pertanahan, tindakan paling tepat adalah…
A. Mengalihkan batas wilayah sesuai keinginan masyarakat.
B. Menyalahkan perusahaan karena tidak mengikuti peta izin.
C. Melakukan revisi peta izin lokasi dengan memperhatikan data geospasial resmi dan kesepakatan semua pihak.
D. Menyerahkan penyelesaian ke pengadilan karena dianggap di luar kewenangan.
E. Menunda tindakan sampai muncul instruksi dari pusat.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kesalahan koordinat batas termasuk dalam ranah teknis yang dapat diselesaikan dengan revisi peta izin berbasis data geospasial resmi. Prinsip sinkronisasi data spasial dan yuridis harus dijalankan agar penyelesaian konflik berjalan adil dan akuntabel.
Soal 19
Seorang pengembang menawarkan imbalan kepada Anda agar percepatan proses sertifikasi proyeknya diprioritaskan. Ia beralasan, proyek tersebut memiliki nilai investasi tinggi dan didukung pejabat daerah. Sikap yang paling benar sesuai kode etik Penata Pertanahan adalah…
A. Menolak tawaran tersebut dan melaporkannya kepada atasan sebagai bentuk transparansi.
B. Menerima tawaran secara diam-diam demi menjaga hubungan baik.
C. Menunda keputusan sampai proyek selesai dibangun.
D. Mengabaikan tawaran tanpa laporan resmi agar tidak menimbulkan konflik.
E. Menyampaikan hal ini secara lisan kepada rekan sejawat tanpa dokumentasi tertulis.
Jawaban: A
Pembahasan:
Menolak gratifikasi dan melaporkannya kepada atasan merupakan kewajiban ASN sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta UU ASN No. 20 Tahun 2023. Transparansi adalah bentuk nyata integritas dalam jabatan fungsional.
Soal 20
Dalam rangka percepatan layanan, kantor pertanahan mengintegrasikan sistem blockchain untuk pencatatan transaksi tanah. Namun, sebagian pegawai belum memahami cara kerja sistem tersebut. Sebagai Penata Pertanahan madya yang berpengalaman, langkah paling efektif yang bisa Anda lakukan adalah…
A. Menunggu pelatihan resmi dari kementerian tanpa mengambil inisiatif.
B. Menolak menggunakan sistem baru karena berpotensi menimbulkan kesalahan.
C. Mengadakan sesi pembelajaran internal dan berbagi praktik baik tentang penggunaan sistem baru.
D. Mengalihkan pekerjaan kepada staf IT agar tanggung jawab terbatas.
E. Menjalankan proses manual paralel agar data tidak hilang.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kepemimpinan fungsional dalam era digital ditunjukkan melalui inisiatif berbagi pengetahuan dan mentoring. Penggunaan teknologi seperti blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi data pertanahan, sehingga kolaborasi internal menjadi kunci keberhasilan transformasi digital.
Tingkatkan Peluang Lolos Uji Kompetensi Penata Pertanahan!
Jangan biarkan ketidaksiapan menjadi alasan kegagalan Anda dalam menghadapi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan. Kuasai materi, pahami pola soal, dan latih kemampuan analisis Anda dengan Paket Soal Eksklusif di fungsional.id — disusun berdasarkan kisi-kisi resmi, pembahasan mendalam, dan simulasi soal HOTS yang menyerupai ujian sesungguhnya.
💼 Temukan bagaimana soal-soal kami membantu Anda memahami hukum pertanahan, pemetaan digital, tata ruang, etika profesi, hingga kasus-kasus riil di lapangan.
⏰ Waktu terus berjalan — pastikan Anda mempersiapkan diri lebih baik daripada pesaing Anda.
👉 Akses sekarang di fungsional.id dan buktikan bahwa Anda siap naik level menjadi Penata Pertanahan yang profesional dan berintegritas tinggi!
📘 Latihan hari ini adalah investasi untuk keberhasilan karier Anda di masa depan
