Uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan merupakan proses penting yang bertujuan menilai kesesuaian kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seorang pegawai dengan jabatan yang lebih tinggi atau berbeda dari sebelumnya. Melalui uji ini, instansi memastikan bahwa setiap pegawai yang naik jabatan memiliki kompetensi profesional dan manajerial yang memadai untuk melaksanakan tugas baru secara efektif.
Selain menjadi syarat administratif, uji kompetensi juga berfungsi sebagai instrumen pengembangan karier dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Pegawai yang lolos uji ini diharapkan mampu menunjukkan kinerja unggul, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai pelayanan publik.
Kisi-Kisi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan
Uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan dirancang untuk menilai kemampuan pegawai dalam memahami kebijakan, prinsip, dan praktik terbaik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Kisi-kisi berikut mencakup aspek teknis, manajerial, dan etika profesi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pada jabatan yang lebih tinggi.
1. Kerangka Hukum dan Kebijakan PBJP
Memahami dasar hukum, prinsip, dan kebijakan pengadaan pemerintah sesuai regulasi terbaru, termasuk penguatan peran LKPP, penerapan asas efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam seluruh tahapan PBJP.
2. Perencanaan Pengadaan
Menguasai tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penentuan metode dan strategi pengadaan, penyusunan perkiraan biaya, serta analisis risiko pada tahap perencanaan.
3. Pemilihan Penyedia
Mengetahui prosedur pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, proses kualifikasi, negosiasi, serta penyelesaian sanggahan dan sanggah banding.
4. Pelaksanaan dan Pengelolaan Kontrak
Memahami prinsip dan tata cara penyusunan kontrak, pengendalian pelaksanaan, monitoring progres pekerjaan, penilaian kinerja penyedia, hingga serah terima hasil pekerjaan dan pengelolaan perubahan kontrak.
5. Swakelola dalam Pengadaan
Mampu menjelaskan konsep dan pelaksanaan swakelola tipe I hingga IV, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, serta tata kelola pelaporan dan pengawasan kegiatan swakelola.
6. Pengadaan Berkelanjutan dan Produk Dalam Negeri (PDN)
Menerapkan prinsip keberlanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) dalam pengadaan, memahami kewajiban penggunaan produk dalam negeri, dan strategi pemberdayaan UMK-Koperasi dalam proses PBJP.
7. Etika, Integritas, dan Pengendalian Gratifikasi
Menguasai nilai-nilai dasar etika pengadaan, pencegahan konflik kepentingan, larangan praktik KKN, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan pengendalian integritas dalam setiap tahapan pengadaan.
8. Teknologi Informasi dan e-Procurement
Mampu mengoperasikan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE, e-Katalog, e-Purchasing), memahami tata kelola data digital, keamanan informasi, serta manfaat teknologi dalam efisiensi proses PBJP.
9. Manajemen Risiko dalam Pengadaan
Mengidentifikasi potensi risiko dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, menyusun strategi mitigasi dan respons risiko, serta melakukan evaluasi efektivitas pengendalian risiko.
10. Komunikasi dan Negosiasi dalam Pengadaan
Memiliki kemampuan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, melakukan negosiasi yang beretika dengan penyedia, dan membangun kolaborasi tim lintas fungsi dalam organisasi pengadaan.
11. Pengawasan, Audit, dan Evaluasi Pengadaan
Mengetahui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pelaporan kinerja pengadaan, audit kepatuhan dan kinerja, serta tindak lanjut hasil audit dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
12. Pengelolaan Kinerja Penyedia dan Evaluasi Pasca Kontrak
Menilai kinerja penyedia berdasarkan output dan outcome, melakukan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kontrak, serta menentukan sanksi atau penghargaan sesuai hasil penilaian.
13. Inovasi dan Transformasi Proses Pengadaan
Mendorong penerapan inovasi seperti procurement intelligence, penggunaan big data, metode cepat (quick win procurement), serta adaptasi terhadap kebijakan baru dan digitalisasi pengadaan.
14. Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme SDM PBJP
Memahami pentingnya sertifikasi, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan kapasitas ASN pengelola pengadaan agar sesuai standar kompetensi nasional PBJP.
15. Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Regulasi
Menjamin bahwa setiap kegiatan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SOP, dan pedoman teknis; memastikan kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna.
Contoh Soal Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan
Untuk membantu Anda memahami karakter dan tingkat kesulitan soal uji kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan, berikut disajikan beberapa contoh soal yang dirancang menyerupai tes resmi.
Soal 1
Dalam proses perencanaan pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mampu menyusun spesifikasi teknis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi biaya dan keberlanjutan lingkungan. Suatu instansi menetapkan bahwa pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko keterlambatan pasokan bahan baku dari luar negeri. Berdasarkan kondisi tersebut, tindakan PPK yang paling tepat adalah…
A. Menetapkan metode pengadaan langsung agar proses dapat dilakukan lebih cepat.
B. Melakukan analisis risiko dan menyesuaikan metode pemilihan penyedia sesuai hasil analisis.
C. Mengubah spesifikasi teknis agar sesuai dengan penyedia dalam negeri yang sudah tersedia.
D. Meminta pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen KAK.
E. Mengajukan revisi anggaran untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan baku.
Jawaban: B
Pembahasan: PPK wajib melakukan analisis risiko sebagai bagian dari tahap perencanaan, bukan langsung mengubah spesifikasi atau metode tanpa dasar. Pilihan B paling sesuai dengan prinsip pengadaan berbasis manajemen risiko.
Soal 2
Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, penyedia mengajukan permintaan perubahan spesifikasi bahan karena terjadi kelangkaan di pasar. PPK menolak karena perubahan tersebut tidak melalui mekanisme addendum kontrak. Setelah dilakukan audit, ditemukan bahwa pekerjaan tetap berjalan tanpa persetujuan tertulis. Dalam hal ini, pelanggaran yang paling relevan adalah…
A. Pelanggaran administratif karena tidak sesuai prosedur perubahan kontrak.
B. Pelanggaran etika karena tidak ada komunikasi formal dengan penyedia.
C. Pelanggaran hukum karena menyalahi ketentuan kontrak kerja sama.
D. Pelanggaran keuangan karena menimbulkan potensi kerugian negara.
E. Pelanggaran integritas karena tidak ada laporan ke LKPP.
Jawaban: A
Pembahasan: Perubahan spesifikasi tanpa addendum termasuk pelanggaran administratif karena menyimpang dari prosedur resmi kontrak, meskipun tidak selalu menimbulkan kerugian negara.
Soal 3
Dalam pelaksanaan swakelola tipe II, instansi pemerintah menunjuk organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan. Namun, laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan terlambat dan sebagian bukti belanja tidak lengkap. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh PPK adalah…
A. Menghentikan kerja sama dan melaporkan ke aparat pengawas intern pemerintah.
B. Meminta kelengkapan dokumen administrasi sebelum proses pencairan tahap berikutnya.
C. Menunda penilaian hasil kegiatan sampai laporan keuangan dinyatakan lengkap.
D. Melakukan audit internal atas seluruh kegiatan swakelola yang dilakukan.
E. Menyetujui laporan dengan catatan administratif karena kegiatan telah selesai dilaksanakan.
Jawaban: B
Pembahasan: Keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pencairan lanjutan. Langkah B mencerminkan prinsip kehati-hatian administratif.
Soal 4
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, instansi mulai menerapkan sistem e-procurement penuh. Namun, beberapa pejabat pengadaan belum memahami tata cara input dokumen elektronik dan tanda tangan digital. Jika kondisi ini dibiarkan, risiko utama yang dapat timbul adalah…
A. Terjadinya keterlambatan pelaksanaan pengadaan karena kesalahan input data.
B. Pelanggaran hukum karena tidak menggunakan sistem sesuai peraturan LKPP.
C. Pengadaan tidak efisien karena proses masih dilakukan secara manual.
D. Hilangnya data digital akibat kesalahan verifikasi dokumen.
E. Adanya ketidaksesuaian antara data elektronik dan dokumen fisik kontrak.
Jawaban: A
Pembahasan: Risiko paling nyata adalah keterlambatan dan kesalahan input akibat kurangnya pemahaman sistem. Meskipun opsi lain mungkin terjadi, A paling logis dan langsung terkait kondisi yang dijelaskan.
Soal 5
Dalam proses pemilihan penyedia, panitia evaluasi mendapati dua penawaran dengan nilai dan spesifikasi yang hampir sama. Salah satu penyedia menawarkan waktu pelaksanaan lebih cepat tetapi dengan biaya sedikit lebih tinggi. Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Memilih penyedia dengan waktu tercepat untuk mempercepat penyerapan anggaran.
B. Memilih penyedia dengan biaya terendah sesuai prinsip efisiensi.
C. Menilai kembali total manfaat terhadap nilai tambah waktu dan kualitas.
D. Mengulang proses pemilihan karena terjadi perbedaan teknis minor.
E. Menunda keputusan sampai adanya rekomendasi dari PPK.
Jawaban: C
Pembahasan: Prinsip efisiensi dan efektivitas harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya dari harga. Evaluasi manfaat total (value for money) merupakan pendekatan terbaik.
Soal 6
Dalam audit pengadaan barang, ditemukan bahwa pelaporan progres pekerjaan tidak sinkron antara laporan PPK dan penyedia. Hal ini menyebabkan perbedaan data realisasi fisik dan keuangan. Untuk mencegah masalah serupa, tindakan yang paling tepat dilakukan di tahap berikutnya adalah…
A. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi laporan dengan sistem e-Monev.
B. Mengubah sistem pelaporan menjadi berbasis manual agar lebih mudah diawasi.
C. Mengalihkan fungsi pelaporan ke bagian keuangan.
D. Menunda pelaporan sampai audit selesai dilakukan.
E. Menghapus laporan penyedia dari dokumen resmi agar tidak menimbulkan perbedaan.
Jawaban: A
Pembahasan: Perbedaan laporan menunjukkan lemahnya koordinasi. Integrasi sistem pelaporan elektronik dan komunikasi rutin antara pihak terkait adalah solusi terbaik.
Soal 7
Dalam pengawasan internal, auditor menemukan bahwa dokumen pengadaan tidak memuat berita acara klarifikasi dan negosiasi. PPK beralasan bahwa negosiasi dilakukan secara lisan karena waktu sangat terbatas. Berdasarkan ketentuan etika dan administrasi pengadaan, hal tersebut tergolong sebagai…
A. Pelanggaran ringan karena tidak memengaruhi substansi kontrak.
B. Pelanggaran administratif karena tidak mendokumentasikan proses wajib.
C. Pelanggaran etika karena tidak melibatkan penyedia lain dalam negosiasi.
D. Kesalahan teknis karena kekurangan sumber daya manusia.
E. Tidak termasuk pelanggaran karena dilakukan dengan itikad baik.
Jawaban: B
Pembahasan: Negosiasi harus terdokumentasi dalam berita acara. Tidak adanya dokumentasi merupakan pelanggaran administratif meskipun niatnya baik.
Soal 8
Penerapan pengadaan berkelanjutan menuntut instansi memperhatikan aspek lingkungan. Dalam proyek pembangunan gedung, PPK mempertimbangkan penggunaan material ramah lingkungan meski biayanya sedikit lebih tinggi. Tindakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip…
A. Transparansi dalam pemilihan penyedia.
B. Efisiensi dan efektivitas biaya.
C. Pengadaan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.
D. Pengendalian mutu dalam konstruksi.
E. Optimalisasi anggaran proyek.
Jawaban: C
Pembahasan: Prinsip pengadaan berkelanjutan (sustainable procurement) mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, bukan semata efisiensi biaya.
Soal 9
Dalam rapat koordinasi pengadaan, pimpinan meminta agar seluruh pejabat pengadaan mempercepat proses dengan memotong tahapan administrasi. Sebagai pejabat fungsional yang memahami regulasi, tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah…
A. Mengikuti instruksi pimpinan demi kelancaran pelaksanaan.
B. Melakukan tahapan sesuai prosedur sambil melaporkan potensi risiko hukum.
C. Mengabaikan perintah karena bertentangan dengan asas transparansi.
D. Meminta arahan tertulis untuk menghindari tanggung jawab pribadi.
E. Menyusun laporan insiden untuk disampaikan ke LKPP.
Jawaban: B
Pembahasan: Pejabat pengadaan wajib taat prosedur dan dapat menyampaikan potensi risiko kepada pimpinan tanpa melanggar integritas.
Soal 10
Dalam proses evaluasi penyedia, tim pengadaan menemukan bahwa penyedia berkinerja baik namun terlambat menyerahkan laporan keuangan tahunan. Berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja penyedia, langkah evaluasi yang paling sesuai adalah…
A. Memberikan sanksi administrasi ringan dan peringatan tertulis.
B. Menghapus penyedia dari daftar mitra kerja.
C. Menunda pembayaran sampai laporan diserahkan.
D. Mengevaluasi keterlambatan sebagai bagian dari aspek kepatuhan administratif.
E. Memberikan penghargaan karena hasil pekerjaan baik.
Jawaban: D
Pembahasan: Evaluasi harus proporsional. Keterlambatan laporan termasuk aspek kepatuhan administratif, bukan pelanggaran kinerja utama.
Soal 11
Dalam tahapan audit pengadaan, auditor menemukan adanya perbedaan antara laporan kemajuan pekerjaan fisik di lapangan dan laporan administrasi kontrak. Pejabat pembuat komitmen beralasan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh keterlambatan pembaruan data dari penyedia. Berdasarkan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan, langkah korektif yang paling tepat adalah…
A. Melaporkan perbedaan data tersebut kepada Inspektorat tanpa melakukan verifikasi ulang.
B. Meminta penyedia memperbaiki laporan administrasi dengan menyesuaikan data fisik.
C. Melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan sebelum laporan diserahkan kembali.
D. Menyampaikan hasil laporan sesuai kondisi terakhir tanpa koreksi tambahan.
E. Menunda seluruh pembayaran sampai audit menyelesaikan proses pemeriksaan.
Jawaban: C
Pembahasan: Prinsip akuntabilitas menuntut data yang valid dan terverifikasi. Klarifikasi lapangan memastikan kesesuaian antara kondisi riil dan laporan administrasi sebelum diserahkan kembali.
Soal 12
Sebuah instansi sedang melakukan pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metode Quality and Cost Based Selection (QCBS). Dua penyedia memperoleh nilai teknis hampir sama, tetapi terdapat selisih kecil pada nilai biaya. Berdasarkan prinsip evaluasi berimbang, keputusan tim evaluasi yang paling tepat adalah…
A. Memilih penyedia dengan nilai teknis tertinggi tanpa memperhatikan biaya.
B. Menetapkan penyedia dengan nilai biaya terendah untuk efisiensi anggaran.
C. Menghitung ulang skor gabungan dengan proporsi teknis dan biaya sesuai ketentuan metode QCBS.
D. Melakukan negosiasi ulang kepada kedua penyedia agar nilai biaya disesuaikan.
E. Membatalkan proses karena hasil penilaian terlalu berdekatan.
Jawaban: C
Pembahasan: Dalam metode QCBS, skor akhir dihitung berdasarkan proporsi nilai teknis dan biaya. Pilihan C menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan evaluasi yang berlaku.
Soal 13
PPK menemukan bahwa dalam kontrak pengadaan alat kesehatan, spesifikasi barang yang dikirim penyedia sedikit berbeda dari yang tercantum dalam kontrak, namun masih memenuhi fungsi utama. Berdasarkan prinsip pengendalian mutu, tindakan paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh PPK adalah…
A. Menolak seluruh barang karena tidak sesuai spesifikasi kontrak.
B. Menerima barang dengan catatan perbedaan pada berita acara serah terima.
C. Melakukan uji mutu terhadap barang tersebut untuk memastikan kesesuaian fungsi.
D. Menyetujui penerimaan barang karena fungsi utamanya tidak terganggu.
E. Melaporkan penyedia ke APIP karena melanggar spesifikasi kontrak.
Jawaban: C
Pembahasan: PPK wajib memastikan kesesuaian mutu sebelum menerima barang. Uji mutu dilakukan untuk memverifikasi fungsi teknis sesuai spesifikasi yang disepakati.
Soal 14
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas publik, ditemukan bahwa volume pekerjaan aktual di lapangan lebih kecil dari volume yang tercantum dalam kontrak. Penyedia tetap menagih sesuai nilai kontrak awal. Berdasarkan ketentuan pengendalian kontrak, tindakan yang seharusnya diambil oleh PPK adalah…
A. Melakukan pembayaran penuh karena kontrak sudah ditandatangani.
B. Menolak tagihan penyedia dan membatalkan kontrak secara sepihak.
C. Melakukan pengukuran ulang dan menghitung nilai pembayaran sesuai realisasi pekerjaan.
D. Mengajukan addendum kontrak untuk menyesuaikan volume pekerjaan tambahan.
E. Melaporkan kondisi ini ke LKPP sebagai indikasi pelanggaran kontrak.
Jawaban: C
Pembahasan: Pembayaran harus didasarkan pada volume pekerjaan aktual. Pengukuran ulang adalah prosedur yang tepat sebelum menghitung nilai pembayaran akhir.
Soal 15
Sebuah unit kerja melakukan pengadaan jasa kebersihan dengan sistem kontrak tahun jamak. Pada tahun kedua, evaluasi menunjukkan bahwa kualitas layanan menurun dan terdapat keluhan dari pengguna. Berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja penyedia, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah…
A. Melakukan pemutusan kontrak secara langsung karena tidak memenuhi ekspektasi.
B. Memberikan peringatan tertulis dan kesempatan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.
C. Menahan pembayaran sampai kualitas layanan kembali membaik.
D. Mengganti penyedia dengan kontrak baru tanpa evaluasi lanjutan.
E. Melaporkan penyedia ke unit pengawasan sebagai pelanggaran kontrak.
Jawaban: B
Pembahasan: Penurunan kualitas layanan termasuk pelanggaran ringan yang dapat diperbaiki. Peringatan tertulis dan kesempatan perbaikan adalah langkah pembinaan sesuai prinsip keadilan dan profesionalitas.
Soal 16
Dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultansi, penyedia mengajukan permintaan perpanjangan waktu karena adanya keterlambatan data dari pihak pemberi kerja. Setelah dilakukan verifikasi, keterlambatan memang disebabkan oleh kelalaian instansi, bukan penyedia. Berdasarkan prinsip manajemen kontrak, keputusan yang paling tepat diambil oleh PPK adalah…
A. Menyetujui perpanjangan waktu tanpa denda keterlambatan.
B. Menolak permintaan perpanjangan waktu karena melanggar jadwal kontrak.
C. Mengurangi nilai kontrak sesuai dengan keterlambatan pekerjaan.
D. Memberikan teguran administratif kepada penyedia.
E. Menghentikan kontrak karena dianggap tidak sesuai rencana.
Jawaban: A
Pembahasan: Jika keterlambatan disebabkan oleh pihak instansi, bukan penyedia, maka penyedia berhak mendapatkan perpanjangan waktu tanpa denda sesuai ketentuan kontrak.
Soal 17
Dalam audit pasca-kontrak, ditemukan bahwa pelaporan keuangan proyek pengadaan masih menggunakan format lama yang belum menyesuaikan sistem SPSE terbaru. Walaupun seluruh data sudah lengkap, auditor mencatat temuan administrasi. Berdasarkan prinsip kepatuhan regulasi, tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh pejabat pengadaan adalah…
A. Menolak laporan tersebut dan meminta audit ulang seluruh dokumen.
B. Memperbarui format pelaporan sesuai sistem terbaru dan menyerahkan revisi laporan.
C. Mengajukan pembelaan tertulis bahwa format lama masih sah digunakan.
D. Menghapus laporan keuangan lama dari arsip agar tidak menimbulkan kesalahan.
E. Menyerahkan laporan tersebut tanpa revisi karena tidak berpengaruh terhadap hasil audit.
Jawaban: B
Pembahasan: Prinsip kepatuhan mengharuskan dokumen administrasi mengikuti regulasi terbaru. Revisi format pelaporan merupakan bentuk koreksi yang sesuai prosedur.
Soal 18
Seorang pejabat pengadaan menghadapi situasi di mana dua penyedia menawarkan produk dengan kualitas sama, namun penyedia pertama memiliki rekam jejak kinerja lebih baik dalam proyek sebelumnya. Berdasarkan prinsip evaluasi kinerja dan pengadaan yang berintegritas, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Memilih penyedia pertama karena memiliki pengalaman lebih baik.
B. Memilih penyedia kedua agar ada kesempatan yang adil bagi penyedia baru.
C. Mengadakan tender ulang agar tidak terjadi konflik kepentingan.
D. Mengambil keputusan berdasarkan harga terendah saja.
E. Mengusulkan kedua penyedia untuk evaluasi bersama oleh LKPP.
Jawaban: A
Pembahasan: Pengalaman dan rekam jejak kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam pemilihan penyedia. Pilihan A mencerminkan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
Soal 19
Dalam rapat evaluasi kinerja pengadaan, diketahui bahwa sebagian pejabat belum mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi terbaru dari LKPP. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas keputusan dalam proses pengadaan. Berdasarkan prinsip pengembangan SDM PBJP, langkah strategis yang paling tepat adalah…
A. Mengeluarkan surat teguran kepada pejabat yang belum mengikuti pelatihan.
B. Menugaskan pejabat untuk mengikuti program sertifikasi dan pelatihan kompetensi.
C. Mengganti pejabat dengan pegawai yang sudah memiliki sertifikat aktif.
D. Mengusulkan revisi struktur organisasi untuk menyesuaikan kualifikasi pegawai.
E. Menunda pelaksanaan proyek sampai seluruh pejabat tersertifikasi.
Jawaban: B
Pembahasan: Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi, bukan dengan sanksi atau penggantian personel secara langsung.
Soal 20
Dalam sebuah proyek pengadaan alat teknologi, tim pelaksana menemukan bahwa produk yang diterima memiliki spesifikasi lebih tinggi dari yang tercantum dalam kontrak tanpa adanya perubahan nilai pembayaran. Berdasarkan prinsip efisiensi dan pengendalian mutu, tindakan yang paling sesuai adalah…
A. Menolak produk karena tidak sesuai spesifikasi awal kontrak.
B. Menerima produk dengan catatan kelebihan spesifikasi dicatat dalam berita acara serah terima.
C. Mengembalikan produk dan meminta penyesuaian harga kontrak.
D. Melakukan audit terhadap penyedia karena melanggar ketentuan kontrak.
E. Melakukan negosiasi ulang untuk menaikkan nilai kontrak sesuai spesifikasi baru.
Jawaban: B
Pembahasan: Jika produk memiliki spesifikasi lebih tinggi dan tidak mengubah nilai kontrak, barang dapat diterima dengan catatan resmi dalam berita acara. Hal ini tetap memenuhi prinsip efisiensi dan manfaat optimal bagi pengguna.
Ingin Latihan Soal Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Lebih Lengkap?
Artikel ini hanya menampilkan sebagian contoh soal untuk membantu Anda memahami bentuk dan tingkat kesulitannya. Untuk latihan yang lebih komprehensif, Anda bisa mengakses ratusan soal uji kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan di Fungsional.id. Setiap soal disertai pembahasan mendetail, sistem evaluasi otomatis, serta simulasi ujian yang menyerupai tes resmi agar Anda lebih siap menghadapi seleksi sesungguhnya.
