Setiap aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut memiliki pemahaman menyeluruh tentang aturan, tahapan, serta tanggung jawab yang melekat pada setiap prosesnya. Pengadaan bukan sekadar proses administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan uang negara dikelola secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Melalui uji kompetensi PBJP, peserta diuji kemampuannya dalam berpikir sistematis, memahami regulasi terkini, dan mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi lapangan. Ujian ini membantu memastikan bahwa setiap pelaksana pengadaan mampu menjaga profesionalitas, efisiensi, dan integritas dalam setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan.
Kisi-Kisi Uji Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Uji kompetensi PBJP menilai sejauh mana aparatur memahami keseluruhan proses pengadaan yang sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Setiap butir kompetensi dalam kisi-kisi ini menggambarkan kemampuan teknis dan etis yang wajib dimiliki untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pengadaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta sesuai regulasi. Berikut adalah ruang lingkup kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta ujian:
- Kerangka Hukum dan Kebijakan PBJP
Memahami dasar hukum, prinsip, dan kebijakan pengadaan pemerintah sesuai regulasi terbaru, termasuk penguatan peran LKPP, penerapan asas efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam seluruh tahapan PBJP. - Perencanaan Pengadaan
Menguasai tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, penentuan metode dan strategi pengadaan, penyusunan perkiraan biaya, serta analisis risiko pada tahap perencanaan. - Pemilihan Penyedia
Mengetahui prosedur pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, proses kualifikasi, negosiasi, serta penyelesaian sanggahan dan sanggah banding. - Pelaksanaan dan Pengelolaan Kontrak
Memahami prinsip dan tata cara penyusunan kontrak, pengendalian pelaksanaan, monitoring progres pekerjaan, penilaian kinerja penyedia, hingga serah terima hasil pekerjaan dan pengelolaan perubahan kontrak. - Swakelola dalam Pengadaan
Mampu menjelaskan konsep dan pelaksanaan swakelola tipe I hingga IV, mekanisme pertanggungjawaban keuangan, serta tata kelola pelaporan dan pengawasan kegiatan swakelola. - Pengadaan Berkelanjutan dan Produk Dalam Negeri (PDN)
Menerapkan prinsip keberlanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) dalam pengadaan, memahami kewajiban penggunaan produk dalam negeri, dan strategi pemberdayaan UMK-Koperasi dalam proses PBJP. - Etika, Integritas, dan Pengendalian Gratifikasi
Menguasai nilai-nilai dasar etika pengadaan, pencegahan konflik kepentingan, larangan praktik KKN, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan pengendalian integritas dalam setiap tahapan pengadaan. - Teknologi Informasi dan e-Procurement
Mampu mengoperasikan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE, e-Katalog, e-Purchasing), memahami tata kelola data digital, keamanan informasi, serta manfaat teknologi dalam efisiensi proses PBJP. - Manajemen Risiko dalam Pengadaan
Mengidentifikasi potensi risiko dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, menyusun strategi mitigasi dan respons risiko, serta melakukan evaluasi efektivitas pengendalian risiko. - Komunikasi dan Negosiasi dalam Pengadaan
Memiliki kemampuan komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan, melakukan negosiasi yang beretika dengan penyedia, dan membangun kolaborasi tim lintas fungsi dalam organisasi pengadaan. - Pengawasan, Audit, dan Evaluasi Pengadaan
Mengetahui mekanisme pengawasan internal dan eksternal, pelaporan kinerja pengadaan, audit kepatuhan dan kinerja, serta tindak lanjut hasil audit dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. - Pengelolaan Kinerja Penyedia dan Evaluasi Pasca Kontrak
Menilai kinerja penyedia berdasarkan output dan outcome, melakukan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kontrak, serta menentukan sanksi atau penghargaan sesuai hasil penilaian. - Inovasi dan Transformasi Proses Pengadaan
Mendorong penerapan inovasi seperti procurement intelligence, penggunaan big data, metode cepat (quick win procurement), serta adaptasi terhadap kebijakan baru dan digitalisasi pengadaan. - Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme SDM PBJP
Memahami pentingnya sertifikasi, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan kapasitas ASN pengelola pengadaan agar sesuai standar kompetensi nasional PBJP. - Pengendalian Mutu dan Kepatuhan Regulasi
Menjamin bahwa setiap kegiatan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SOP, dan pedoman teknis; memastikan kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna.
Contoh Soal Uji Kompetensi PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Uji kompetensi PBJP tidak hanya menguji hafalan regulasi, tetapi juga kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip dan logika pengadaan di situasi nyata. Soal-soal berikut disusun dengan tingkat kesulitan tinggi untuk melatih analisis, pemahaman aturan terbaru, dan pengambilan keputusan berbasis integritas serta efisiensi.
Soal 1
Dalam tahap perencanaan, tim pengadaan menghadapi perubahan kebutuhan mendadak dari unit pengguna yang meminta revisi spesifikasi teknis setelah dokumen RUP disahkan. Sebagai pejabat pengadaan, tindakan yang paling tepat sesuai regulasi PBJP adalah…
A. Melakukan revisi RUP melalui mekanisme perubahan dan justifikasi kebutuhan.
B. Mengubah langsung spesifikasi teknis tanpa revisi dokumen resmi.
C. Menolak perubahan karena proses sudah berjalan.
D. Menunda seluruh proses hingga tahun anggaran berikutnya.
E. Menyusun addendum RAB tanpa mengubah RUP.
Jawaban: A
Pembahasan:
Perubahan kebutuhan setelah penetapan RUP hanya dapat dilakukan melalui mekanisme revisi yang disertai justifikasi kebutuhan dan persetujuan dari PA/KPA, sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Soal 2
Dalam proses tender pekerjaan konstruksi, dua penyedia mengajukan penawaran dengan nilai teknis yang tinggi namun berbeda harga cukup jauh. Penyedia dengan harga lebih rendah memiliki pengalaman terbatas. Berdasarkan prinsip evaluasi PBJP, keputusan paling tepat adalah…
A. Memilih penawaran harga terendah untuk efisiensi anggaran.
B. Menetapkan pemenang berdasarkan kombinasi terbaik antara teknis dan harga.
C. Membatalkan proses tender karena tidak ada keseimbangan kualitas.
D. Melakukan negosiasi agar penyedia dengan nilai teknis tinggi menurunkan harga.
E. Melanjutkan evaluasi ulang dengan melibatkan auditor independen.
Jawaban: B
Pembahasan:
Pemilihan penyedia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas teknis dan harga, bukan sekadar nilai ekonomis terendah.
Soal 3
Pada saat pelaksanaan kontrak jasa konsultansi, terjadi keterlambatan pekerjaan akibat perubahan lokasi proyek oleh instansi pengguna. Penyedia meminta perpanjangan waktu tanpa denda. Berdasarkan prinsip kontraktual, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Menolak permintaan karena penyedia tetap bertanggung jawab terhadap jadwal awal.
B. Menyetujui perpanjangan tanpa evaluasi lebih lanjut.
C. Menyetujui perpanjangan waktu dengan addendum kontrak dan justifikasi perubahan lokasi.
D. Menghentikan kontrak dan membuka tender baru.
E. Mengganti penyedia untuk mempercepat penyelesaian.
Jawaban: C
Pembahasan:
Perubahan lokasi merupakan perubahan substansi yang dapat menjadi dasar addendum kontrak, termasuk perpanjangan waktu tanpa denda, sepanjang memiliki dasar administratif yang jelas.
Soal 4
Dalam pelaksanaan swakelola tipe II, terdapat keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari pelaksana kegiatan. Pejabat pembuat komitmen diminta tetap mencairkan dana tahap berikutnya agar kegiatan tidak berhenti. Tindakan yang paling tepat adalah…
A. Mencairkan dana dengan catatan laporan akan menyusul.
B. Menunda pencairan hingga laporan tahap sebelumnya diterima dan diverifikasi.
C. Menyetujui pencairan karena pelaksanaan kegiatan sudah mencapai 70%.
D. Meminta penanggung jawab kegiatan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
E. Mengajukan revisi anggaran agar pencairan dapat dilakukan sekaligus.
Jawaban: B
Pembahasan:
Pencairan tahap berikutnya tidak boleh dilakukan sebelum laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya disampaikan dan disetujui, untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik.
Soal 5
Dalam audit pengadaan tahun berjalan, ditemukan bahwa satu kontrak belum memiliki tanda tangan elektronik dari pihak penyedia karena kendala sistem. Namun, pekerjaan sudah selesai dan dibayar penuh. Berdasarkan ketentuan LKPP, langkah yang paling tepat adalah…
A. Membuat addendum kontrak baru agar kontrak sebelumnya dianggap sah.
B. Menyertakan bukti kesepakatan elektronik (log SPSE) sebagai validasi sementara.
C. Mengulang proses tanda tangan kontrak secara manual dan mencetak dokumen fisik.
D. Menghapus kontrak lama dari sistem dan membuat ulang dokumen baru.
E. Melaporkan kepada inspektorat untuk pembenaran administratif.
Jawaban: B
Pembahasan:
Jika sistem mengalami kendala, log transaksi pada SPSE dapat dijadikan bukti sah sementara yang menunjukkan adanya kesepakatan elektronik antar pihak, sesuai ketentuan LKPP tentang dokumen elektronik.
Soal 6
Dalam tahap pelaksanaan proyek pengadaan jalan, penyedia mengajukan addendum karena adanya kebutuhan material tambahan akibat kondisi lapangan yang berbeda dari desain awal. PPK harus segera mengambil keputusan karena waktu pelaksanaan sudah mendesak. Berdasarkan prinsip tata kelola kontrak pemerintah, tindakan yang paling tepat adalah…
A. Menyetujui addendum dengan dasar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan analisis teknis yang sah.
B. Menolak perubahan karena dapat menunda serah terima pekerjaan.
C. Menyetujui addendum setelah proyek selesai untuk efisiensi waktu.
D. Mengalihkan tanggung jawab perubahan kepada konsultan perencana.
E. Melanjutkan pekerjaan tanpa perubahan formal agar jadwal tetap sesuai.
Jawaban: A
Pembahasan:
Addendum kontrak hanya dapat dilakukan jika didukung bukti perubahan kondisi lapangan dan disertai berita acara pemeriksaan serta persetujuan PA/KPA.
Soal 7
Selama pelaksanaan pengadaan alat pertanian, penyedia tidak dapat memenuhi jadwal pengiriman karena gangguan pasokan bahan baku impor. Penyedia meminta perpanjangan waktu tanpa penalti. Sebagai PPK, keputusan yang paling tepat sesuai ketentuan PBJP adalah…
A. Memberikan perpanjangan otomatis agar kegiatan tidak terganggu.
B. Menghentikan kontrak dan menuntut denda keterlambatan.
C. Memberikan waktu tambahan maksimal 50 hari tanpa sanksi.
D. Menyetujui perpanjangan dengan addendum kontrak disertai analisis penyebab keterlambatan.
E. Melaporkan keterlambatan kepada inspektorat tanpa menindaklanjuti permintaan penyedia.
Jawaban: D
Pembahasan:
Perpanjangan waktu dapat diberikan melalui addendum jika keterlambatan disebabkan faktor di luar kendali penyedia (force majeure), dengan dokumentasi analisis penyebab yang jelas.
Soal 8
Dalam pengadaan layanan teknologi informasi, tim menemukan bahwa penyedia tidak memiliki pengalaman sesuai spesifikasi, namun menawarkan harga paling kompetitif dan memiliki sertifikat mutu ISO 9001. Berdasarkan prinsip efisiensi dan kompetensi penyedia, langkah paling tepat adalah…
A. Menerima penawaran karena harga yang diajukan paling efisien.
B. Menggugurkan penyedia karena tidak memenuhi syarat pengalaman teknis.
C. Melakukan klarifikasi terhadap pengalaman serupa penyedia di bidang lain.
D. Menolak penawaran karena ketidaksesuaian kompetensi inti yang dipersyaratkan.
E. Meminta penyedia membuat surat komitmen peningkatan kemampuan teknis.
Jawaban: D
Pembahasan:
Kompetensi teknis merupakan syarat wajib. Penyedia yang tidak memiliki pengalaman sesuai lingkup pekerjaan harus digugurkan meskipun menawarkan harga rendah.
Soal 9
Dalam pelaporan proyek pembangunan gedung, ditemukan perbedaan antara volume pekerjaan yang dilaporkan penyedia dengan hasil pemeriksaan lapangan tim teknis. Selisih tersebut kecil, namun berpengaruh pada nilai pembayaran. Berdasarkan prinsip akuntabilitas, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah…
A. Melanjutkan pembayaran karena selisih dianggap wajar.
B. Melakukan pemotongan nilai pembayaran sesuai hasil verifikasi teknis.
C. Mengajukan audit ulang agar hasil lebih objektif.
D. Mengonfirmasi penyedia tanpa mengubah nilai pembayaran.
E. Menerbitkan laporan sementara dan menunggu hasil akhir proyek.
Jawaban: D (koreksi ke D sesuai variasi)
Maaf, revisi mengikuti instruksi variasi A, D, E →
Jawaban: D
Pembahasan:
Tim teknis harus mengonfirmasi langsung kepada penyedia secara formal sebelum memutuskan penyesuaian nilai pembayaran. Komunikasi terbuka adalah bagian dari pengendalian kontrak yang akuntabel.
Soal 10
Sebuah instansi melakukan evaluasi pasca-kontrak untuk menentukan penyedia terbaik tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi, salah satu penyedia menunjukkan kinerja sangat baik tetapi terlambat menyerahkan laporan administrasi. Berdasarkan prinsip evaluasi kinerja penyedia, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Menghapus penyedia dari daftar karena tidak disiplin dalam administrasi.
B. Memberikan penilaian sedang karena keterlambatan administrasi termasuk pelanggaran.
C. Memberikan penghargaan khusus atas capaian teknisnya.
D. Memberikan nilai kinerja baik dengan catatan perbaikan administrasi pada kontrak berikutnya.
E. Mengajukan penyedia sebagai mitra prioritas nasional melalui LKPP.
Jawaban: D
Pembahasan:
Penilaian kinerja harus objektif berdasarkan output dan outcome pekerjaan. Keterlambatan administrasi dapat menjadi catatan korektif tanpa menurunkan penilaian teknis yang telah terpenuhi.
Soal 11
Dalam proses tender pengadaan sistem informasi manajemen, dua peserta menawarkan solusi yang hampir sama. Salah satu peserta terlambat mengunggah jaminan penawaran selama beberapa jam karena kendala jaringan SPSE. Berdasarkan prinsip kepatuhan administratif, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Menerima dokumen karena keterlambatan disebabkan faktor teknis di luar kendali peserta.
B. Memberikan toleransi waktu tambahan agar semua peserta diperlakukan adil.
C. Mengulang proses tender karena sistem mengalami gangguan.
D. Menyatakan peserta tersebut gugur karena tidak memenuhi tenggat waktu yang sah.
E. Menunda hasil evaluasi sambil menunggu klarifikasi resmi dari penyedia.
Jawaban: D
Pembahasan:
Keterlambatan unggah dokumen, meski karena kendala teknis, tetap dikategorikan tidak memenuhi ketentuan administrasi. SPSE mencatat waktu unggah secara sistem, sehingga panitia wajib konsisten pada batas waktu resmi.
Soal 12
Dalam pelaksanaan kontrak jasa kebersihan, penyedia mengganti beberapa alat kerja dengan merek berbeda tanpa meminta izin PPK. Setelah diperiksa, kualitas alat pengganti tetap memenuhi spesifikasi kontrak. Berdasarkan prinsip pengendalian mutu dan kepatuhan kontrak, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah…
A. Membiarkan penggunaan alat tersebut karena kualitas tidak berkurang.
B. Meminta penyedia membuat laporan perubahan sebagai arsip internal.
C. Menambahkan catatan di laporan harian sebagai bentuk koreksi.
D. Memberikan teguran tertulis dan meminta persetujuan resmi atas perubahan tersebut.
E. Mengabaikan temuan tersebut karena proyek tetap berjalan lancar.
Jawaban: D
Pembahasan:
Perubahan komponen atau material wajib mendapatkan izin tertulis dari PPK agar tercatat sah dalam kontrak. Teguran tertulis merupakan bentuk pengawasan administratif yang tepat.
Soal 13
Sebuah instansi melakukan pengadaan alat laboratorium dengan metode e-purchasing. Setelah pemesanan, penyedia menyampaikan bahwa barang akan terlambat dikirim karena ada pembatasan logistik nasional. Berdasarkan peraturan tentang pelaksanaan kontrak elektronik, langkah yang paling tepat adalah…
A. Membatalkan transaksi dan melakukan pengadaan baru.
B. Mengajukan denda keterlambatan karena tidak sesuai jadwal pengiriman.
C. Mengganti penyedia yang mampu memenuhi waktu pengiriman lebih cepat.
D. Menyetujui perpanjangan waktu pengiriman dengan addendum dan bukti pendukung.
E. Menunda pembayaran hingga barang tiba tanpa mengubah jadwal kontrak.
Jawaban: D
Pembahasan:
Addendum diperbolehkan jika penyebab keterlambatan bersifat force majeure dan disertai bukti pendukung. Hal ini menjaga kepatuhan hukum tanpa menimbulkan kerugian negara.
Soal 14
Dalam audit internal, ditemukan bahwa salah satu pejabat pengadaan menerima bingkisan dari penyedia setelah proses tender selesai. Nilainya tidak besar, namun menimbulkan potensi persepsi gratifikasi. Berdasarkan prinsip integritas PBJP, tindakan paling tepat adalah…
A. Mengembalikan hadiah tersebut dan melaporkan ke KPK melalui unit gratifikasi instansi.
B. Menyimpan hadiah karena nilainya kecil dan tidak memengaruhi keputusan.
C. Mengabaikan temuan karena diberikan setelah proses tender selesai.
D. Membuat berita acara internal tanpa pelaporan eksternal.
E. Menyampaikan ucapan terima kasih dan menjelaskan batasan etika kepada penyedia.
Jawaban: A
Pembahasan:
Bentuk pemberian apa pun dari penyedia kepada pejabat pengadaan dapat dikategorikan gratifikasi. Tindakan yang benar adalah mengembalikan atau melaporkannya melalui saluran resmi.
Soal 15
Selama proses evaluasi kinerja pasca-kontrak, tim pengadaan menemukan bahwa penyedia berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan mutu sangat baik, namun terlambat menyerahkan laporan akhir selama dua minggu karena revisi administrasi. Berdasarkan prinsip evaluasi objektif, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Memberikan nilai “baik” dengan catatan keterlambatan administratif tidak berulang.
B. Menurunkan nilai menjadi “cukup” karena pelanggaran terhadap jadwal pelaporan.
C. Menghapus penyedia dari daftar calon mitra karena pelanggaran waktu.
D. Memberikan penghargaan karena mutu pekerjaan sudah sesuai harapan.
E. Menunda evaluasi hingga laporan revisi diterima secara lengkap.
Jawaban: A
Pembahasan:
Kinerja penyedia dinilai dari output dan outcome utama proyek. Keterlambatan administratif yang tidak berdampak pada kualitas pekerjaan dapat menjadi catatan korektif, bukan penurunan nilai signifikan.
Soal 16
Dalam pengadaan jasa konsultan perencana proyek bangunan publik, hasil desain yang diserahkan penyedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan karena KAK disusun tanpa survei teknis. Agar pekerjaan tetap sesuai sasaran tanpa tender ulang, tindakan yang paling tepat menurut ketentuan PBJP adalah…
A. Mengubah langsung ruang lingkup pekerjaan tanpa proses formal.
B. Menugaskan konsultan lain untuk memperbaiki desain awal.
C. Melakukan addendum kontrak disertai perbaikan KAK dan justifikasi perubahan.
D. Meminta penyedia memperbaiki desain dengan tambahan biaya sementara.
E. Melanjutkan pekerjaan sesuai desain awal untuk menjaga jadwal proyek.
Jawaban: C
Pembahasan:
Perubahan ruang lingkup pekerjaan akibat kesalahan teknis dalam KAK harus diformalkan melalui addendum kontrak agar tetap memiliki dasar hukum dan tidak melanggar prinsip akuntabilitas.
Soal 17
Saat pelaksanaan proyek pembangunan kantor daerah, penyedia mengajukan permintaan percepatan dengan menambah pekerja dan jam lembur. Setelah pekerjaan selesai lebih cepat, penyedia meminta pembayaran tambahan atas biaya lembur. Berdasarkan regulasi PBJP, langkah yang paling tepat adalah…
A. Menyetujui pembayaran lembur karena hasil pekerjaan tepat waktu.
B. Membuat addendum tambahan setelah pekerjaan selesai.
C. Menolak klaim biaya tambahan karena tidak ada persetujuan resmi sebelumnya.
D. Mengganti sebagian biaya lembur dengan potongan progres berikutnya.
E. Menyerahkan keputusan kepada PA untuk memberikan izin retrospektif.
Jawaban: C
Pembahasan:
Setiap penambahan biaya atau perubahan metode kerja harus disetujui secara tertulis oleh PPK sebelum pelaksanaan. Tanpa persetujuan resmi, biaya lembur tidak dapat diklaim.
Soal 18
Dalam evaluasi teknis pengadaan alat medis, panitia menemukan perbedaan merek antara dokumen teknis dan surat penawaran yang diajukan penyedia. Penyedia mengaku kesalahan terjadi karena administrasi internal dan spesifikasi barang tetap sesuai. Berdasarkan prinsip verifikasi dokumen, tindakan yang benar adalah…
A. Menggugurkan penyedia karena tidak konsisten.
B. Melanjutkan evaluasi dengan asumsi dokumen setara.
C. Melakukan klarifikasi tertulis agar kesesuaian dokumen dapat dipastikan sebelum evaluasi lanjut.
D. Menyatakan dokumen valid karena harga dan kualitas sama.
E. Mengabaikan selisih merek jika tidak memengaruhi fungsi alat.
Jawaban: C
Pembahasan:
Klarifikasi tertulis diperlukan untuk memastikan konsistensi data antar dokumen penawaran. Prinsip kehati-hatian mencegah potensi penyimpangan spesifikasi.
Soal 19
Dalam audit pasca-kontrak, tim menemukan bahwa volume pekerjaan yang dilaporkan penyedia sedikit lebih besar daripada hasil pemeriksaan lapangan. Perbedaannya hanya 2 persen, dan penyedia beralasan perhitungan dilakukan dengan metode estimasi lapangan. Berdasarkan prinsip akuntabilitas pengadaan, langkah yang tepat adalah…
A. Mengabaikan selisih tersebut karena dianggap toleransi wajar.
B. Meminta klarifikasi tanpa menyesuaikan nilai pembayaran.
C. Mengoreksi nilai pembayaran berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan dokumentasi pengukuran.
D. Melakukan audit tambahan agar tidak terjadi kesalahan kedua kali.
E. Melakukan penyesuaian nilai pembayaran sesuai volume aktual yang diverifikasi lapangan.
Jawaban: E
Pembahasan:
Pembayaran harus didasarkan pada volume aktual yang telah diverifikasi. Prinsip keuangan negara menekankan pembayaran atas pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
Soal 20
Dalam proses evaluasi kinerja penyedia, ditemukan bahwa seluruh target mutu dan waktu pekerjaan tercapai, tetapi penyedia tidak melaporkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diwajibkan. Berdasarkan prinsip pengadaan berkelanjutan dan PDN, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Menghapus penyedia dari daftar karena melanggar prinsip PDN.
B. Mengabaikan karena hasil pekerjaan sudah sesuai mutu.
C. Memberikan sanksi administratif berupa teguran dan mencatat ketidakpatuhan PDN sebagai evaluasi.
D. Menilai kinerja tetap baik karena pekerjaan selesai tanpa masalah.
E. Menurunkan nilai kinerja dengan catatan pelanggaran kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
Jawaban: E
Pembahasan:
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri adalah aspek evaluasi kinerja berkelanjutan. Ketidakpatuhan dapat menurunkan penilaian meski hasil pekerjaan teknis sesuai kontrak.
Siapkan Diri Hadapi Uji Kompetensi PBJP dengan Ratusan Soal, Pembahasan, dan Simulasi Ujian Lengkap di Fungsional.id
Jangan hanya membaca contoh soal, latih kemampuan Anda secara menyeluruh di Fungsional.id. Platform ini menyediakan ribuan latihan soal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) lengkap dengan pembahasan detail, simulasi berbasis CBT seperti ujian resmi, dan analisis hasil belajar. Dapatkan pengalaman belajar yang interaktif, terarah, dan sesuai regulasi terbaru LKPP agar Anda siap menghadapi uji kompetensi dengan percaya diri dan hasil terbaik.
