Seleksi Calon Hakim Tahun 2026 memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri atas tes substansi hukum dan teknologi informasi berbasis CAT serta tes tertulis. Berdasarkan penyesuaian jadwal terbaru Mahkamah Agung, pelaksanaan SKB dijadwalkan pada 18–19 November 2026.
Artikel ini menyajikan 50+ Soal SKB Seleksi Calon Hakim Tahun 2026 lengkap dengan materi, kunci jawaban, dan pembahasan terbaru sebagai bahan latihan untuk menghadapi tes CAT dan tahapan seleksi bidang.
Mengenal SKB Seleksi Calon Hakim Tahun 2026
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Hakim Tahun 2026 merupakan salah satu tahapan penting dalam Seleksi Pengadaan Calon Hakim dari PNS Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Peserta yang telah melewati seleksi administrasi akan mengikuti tahapan lanjutan untuk mengukur penguasaan substansi hukum, teknologi informasi, kemampuan analisis, serta kesiapan menjalankan tugas sebagai calon hakim.
1. Bentuk SKB Calon Hakim 2026
Berdasarkan pengumuman terbaru Mahkamah Agung, SKB terdiri atas:
- Tes substansi hukum berbasis CAT.
- Tes teknologi informasi berbasis CAT.
- Tes tertulis.
Pelaksanaan SKB terbaru dijadwalkan pada 18 sampai 19 November 2026 setelah adanya penyesuaian jadwal seleksi.
2. Kompetensi yang Perlu Dipersiapkan
Peserta perlu mempersiapkan kemampuan yang berkaitan dengan:
- Pemahaman hukum materiil dan hukum acara.
- Analisis kasus hukum.
- Penerapan asas dan prinsip hukum.
- Penalaran serta argumentasi hukum.
- Pemahaman lingkungan peradilan.
- Etika, integritas, dan independensi hakim.
- Kemampuan teknologi informasi.
- Ketelitian dalam membaca fakta dan permasalahan hukum.
3. Lingkungan Peradilan
Seleksi Calon Hakim Tahun 2026 mencakup kebutuhan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai kualifikasi serta formasi yang dipilih peserta. Portal resmi Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa lulusan Fakultas Hukum dapat mendaftar pada ketiga lingkungan peradilan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
4. Tahapan Setelah SKB
SKB bukan merupakan tahap terakhir. Berdasarkan penyesuaian jadwal terbaru, pengumuman hasil profiling, uji publik, penyampaian pendapat masyarakat, dan hasil SKB dijadwalkan 27 November 2026. Peserta yang melanjutkan seleksi kemudian menghadapi psikotes dan wawancara pada 6 sampai 12 Desember 2026, sedangkan pengumuman kelulusan akhir dijadwalkan pada 31 Desember 2026.
Karena itu, persiapan SKB sebaiknya tidak hanya berfokus pada hafalan regulasi. Peserta juga perlu memperbanyak latihan soal CAT, analisis kasus, penerapan hukum, teknologi informasi, serta soal HOTS yang menuntut penalaran dan pengambilan keputusan hukum.
Materi dan Kisi-Kisi SKB Seleksi Calon Hakim Tahun 2026
Berdasarkan pengumuman Mahkamah Agung, SKB Calon Hakim Tahun 2026 terdiri atas tes substansi hukum dan teknologi informasi berbasis CAT serta tes tertulis. Materi latihan perlu disesuaikan dengan lingkungan peradilan yang dipilih peserta.
1. Substansi Hukum
Materi utama meliputi:
- Ilmu dan penalaran hukum.
- Hukum materiil.
- Hukum formil atau hukum acara.
- Pembuktian.
- Penemuan dan penafsiran hukum.
- Analisis kasus.
- Penyusunan pertimbangan hukum.
2. Materi Sesuai Lingkungan Peradilan
Untuk Peradilan Umum, fokus pada hukum pidana, perdata, serta hukum acaranya.
Untuk Peradilan Agama, fokus pada perkawinan, perceraian, waris, wakaf, ekonomi syariah, dan hukum acara peradilan agama.
Untuk Peradilan Tata Usaha Negara, fokus pada hukum administrasi negara, sengketa TUN, keputusan TUN, upaya administratif, serta hukum acara PTUN.
3. Etika dan Integritas Hakim
Materi yang perlu dipahami antara lain:
- Independensi.
- Imparsialitas.
- Integritas.
- Konflik kepentingan.
- Profesionalisme.
- Kode etik dan perilaku hakim.
4. Teknologi Informasi
Tes CAT juga mencakup kemampuan teknologi informasi, seperti:
- Dasar komputer.
- Microsoft Office.
- Pengelolaan dokumen digital.
- Keamanan informasi.
- Internet dan jaringan dasar.
- Sistem informasi pengadilan.
- Administrasi perkara elektronik dan e-Court.
5. Tes Tertulis
Persiapan tes tertulis dapat difokuskan pada:
- Identifikasi isu hukum.
- Analisis fakta dan bukti.
- Penerapan norma hukum.
- Penyusunan argumentasi.
- Kesimpulan dan pertimbangan hukum.
Contoh Soal SKB Seleksi Calon Hakim Tahun 2026 dan Pembahasan
Contoh soal berikut disusun dalam bentuk HOTS dan studi kasus untuk melatih kemampuan penalaran hukum, penerapan hukum materiil dan formil, pembuktian, etika hakim, serta teknologi informasi. Soal juga mencakup materi yang relevan untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Soal 1
Dua peraturan mengatur objek yang sama. Peraturan pertama bersifat umum, sedangkan peraturan kedua secara khusus mengatur kondisi yang sedang diperiksa. Keduanya memiliki kedudukan setara dan berlaku pada waktu bersamaan. Prinsip yang paling relevan digunakan adalah ….
A. Lex superior derogat legi inferiori
B. Lex posterior derogat legi priori
C. Lex specialis derogat legi generali
D. Res judicata pro veritate habetur
E. Audi et alteram partem
Jawaban: C
Pembahasan:
Apabila dua aturan setingkat mengatur objek sama dan salah satunya bersifat lebih khusus, ketentuan khusus pada prinsipnya didahulukan.
Soal 2
Hakim menemukan norma yang redaksinya dapat ditafsirkan dalam dua arti. Salah satu tafsir menghasilkan ketidakadilan yang nyata, sedangkan tafsir lainnya tetap sejalan dengan tujuan pembentukan aturan. Metode yang paling tepat dipertimbangkan adalah ….
A. Penafsiran teleologis
B. Penafsiran gramatikal semata
C. Tidak menerapkan norma
D. Meminta para pihak membuat aturan baru
E. Menunda perkara tanpa batas
Jawaban: A
Pembahasan:
Penafsiran teleologis melihat tujuan atau maksud pembentukan norma sehingga relevan ketika penafsiran literal belum memberikan hasil yang memadai.
Soal 3
Sebuah perkara belum memiliki pengaturan yang secara eksplisit menjawab persoalan tertentu. Namun, terdapat norma yang mengatur peristiwa serupa dan memiliki karakter hukum yang hampir sama. Dalam ranah hukum yang memungkinkan, hakim dapat mempertimbangkan ….
A. Mengabaikan perkara
B. Membuat undang-undang baru
C. Menyerahkan putusan kepada para pihak
D. Tidak memberikan pertimbangan
E. Konstruksi hukum melalui analogi dengan tetap memperhatikan batas penerapannya
Jawaban: E
Pembahasan:
Penemuan hukum dapat menggunakan konstruksi hukum dalam bidang yang memungkinkan. Dalam hukum pidana, penggunaannya harus sangat hati-hati karena terkait asas legalitas.
Soal 4
Sebuah undang-undang bertentangan dengan peraturan pelaksana di bawahnya. Ketentuan mana yang harus menjadi acuan utama?
A. Peraturan yang terbit terakhir tanpa melihat hierarki
B. Undang-undang karena memiliki kedudukan lebih tinggi
C. Peraturan pelaksana karena lebih teknis
D. Keduanya tidak berlaku
E. Pilihan para pihak
Jawaban: B
Pembahasan:
Prinsip lex superior derogat legi inferiori mengutamakan ketentuan dengan hierarki lebih tinggi.
Soal 5
Hakim dihadapkan pada perkara yang mendapat tekanan opini publik sangat besar. Bukti di persidangan ternyata tidak mendukung tuduhan sebagaimana berkembang di media. Sikap yang tepat adalah ….
A. Mengikuti pendapat mayoritas publik
B. Menggunakan berita sebagai bukti utama
C. Meminta masyarakat menentukan putusan
D. Menilai perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah
E. Menunda putusan sampai opini publik berubah
Jawaban: D
Pembahasan:
Putusan harus dibangun dari fakta persidangan dan hukum, bukan tekanan opini publik.
Soal 6
Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Dalam menganalisis perkara, hakim perlu memperhatikan ….
A. Ketentuan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan serta ketentuan peralihan yang relevan
B. KUHP lama dalam semua perkara
C. Hanya yurisprudensi sebelum 2026
D. Keinginan korban
E. Pendapat jaksa semata
Jawaban: A
Pembahasan:
Penentuan hukum yang berlaku harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan transisi yang relevan.
Soal 7
Dua orang bersama-sama melakukan pencurian. Salah satunya hanya mengawasi keadaan sedangkan lainnya mengambil barang, tetapi sejak awal keduanya memiliki kesepakatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Persoalan hukum utama adalah ….
A. Kompetensi relatif
B. Wanprestasi
C. Bentuk penyertaan dalam tindak pidana
D. Gugatan rekonvensi
E. Kedaluwarsa perdata
Jawaban: C
Pembahasan:
Kasus tersebut membutuhkan analisis mengenai peran masing-masing pelaku dalam penyertaan tindak pidana.
Soal 8
Seseorang menyerang orang lain karena secara langsung dan melawan hukum diserang terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan proporsional untuk menghentikan serangan. Isu hukum utama adalah ….
A. Percobaan
B. Alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa
C. Penyertaan
D. Kesalahan administratif
E. Wanprestasi
Jawaban: B
Pembahasan:
Pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum dapat menjadi alasan pembenar apabila syaratnya terpenuhi.
Soal 9
Pelaku telah mulai melakukan tindakan yang langsung ditujukan pada terjadinya tindak pidana, tetapi akibat yang dikehendaki tidak terjadi karena digagalkan pihak lain. Konsep yang paling relevan adalah ….
A. Perbarengan
B. Pengulangan
C. Penyertaan
D. Percobaan tindak pidana
E. Daluwarsa
Jawaban: D
Pembahasan:
Percobaan berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana yang telah dimulai tetapi tidak selesai karena keadaan di luar kehendak pelaku.
Soal 10
Hakim menemukan unsur objektif tindak pidana terpenuhi, tetapi terdakwa tidak memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disyaratkan hukum. Analisis harus diarahkan pada ….
A. Hanya akibat perbuatan
B. Kompetensi pengadilan
C. Nilai kerugian
D. Status sosial terdakwa
E. Pertanggungjawaban pidana pelaku
Jawaban: E
Pembahasan:
Terpenuhinya unsur perbuatan belum selalu berarti seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Soal 11
Dalam perkara perdata, debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan meskipun telah tiba waktunya dan tidak terdapat keadaan memaksa. Dasar gugatan yang paling relevan adalah ….
A. Perbuatan melawan hukum
B. Wanprestasi
C. Tindak pidana
D. Sengketa administrasi
E. Permohonan voluntair
Jawaban: B
Pembahasan:
Tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual merupakan karakter utama wanprestasi.
Soal 12
Pengemudi karena kelalaiannya merusak pagar milik orang lain. Tidak terdapat hubungan kontraktual antara keduanya. Dasar tanggung jawab perdata yang paling relevan adalah ….
A. Perbuatan melawan hukum
B. Wanprestasi
C. Novasi
D. Hibah
E. Kompensasi kontraktual
Jawaban: A
Pembahasan:
Kerugian di luar hubungan kontraktual dapat dianalisis berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum.
Soal 13
Penggugat mengajukan perkara pada pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili jenis sengketa tersebut. Hakim terlebih dahulu harus menilai ….
A. Jumlah saksi
B. Kerugian immateriil
C. Kompetensi absolut
D. Kemampuan penggugat membayar biaya
E. Isi jawaban tergugat
Jawaban: C
Pembahasan:
Kompetensi absolut menyangkut kewenangan lingkungan atau jenis peradilan untuk memeriksa suatu perkara.
Soal 14
Perkara diajukan kepada jenis pengadilan yang tepat, tetapi wilayah pengadilan yang dipilih tidak sesuai dengan ketentuan kewenangan wilayah. Isu tersebut berkaitan dengan ….
A. Kompetensi absolut
B. Legal standing
C. Ne bis in idem
D. Kompetensi relatif
E. Kekuatan pembuktian
Jawaban: D
Pembahasan:
Kompetensi relatif menentukan pengadilan mana secara wilayah yang berwenang memeriksa perkara.
Soal 15
Saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan dokumen autentik dan bukti elektronik yang konsisten satu sama lain. Hakim seharusnya ….
A. Otomatis mengikuti saksi
B. Otomatis mengabaikan dokumen
C. Menggunakan jumlah bukti terbanyak
D. Meminta pihak luar menentukan
E. Menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh dan saling berhubungan
Jawaban: E
Pembahasan:
Penilaian pembuktian harus dilakukan secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan satu alat bukti.
Soal 16
Penggugat mengajukan dalil bahwa tergugat belum membayar utang. Tergugat menyatakan utang telah dilunasi. Dalam pembuktian, tergugat seharusnya ….
A. Membuktikan fakta pelunasan yang didalilkannya
B. Tidak perlu membuktikan apa pun
C. Meminta hakim mencari bukti
D. Meminta saksi penggugat membuktikan pelunasan
E. Mengubah gugatan
Jawaban: A
Pembahasan:
Pihak yang mengemukakan suatu fakta untuk mendukung pembelaannya pada prinsipnya harus membuktikan fakta tersebut.
Soal 17
Bukti elektronik diajukan dalam perkara, tetapi terdapat dugaan bahwa file telah diubah setelah dibuat. Pertanyaan utama yang perlu diuji adalah ….
A. Harga perangkat
B. Warna tampilan dokumen
C. Integritas dan autentisitas bukti elektronik
D. Jumlah pengguna komputer
E. Lokasi pembelian perangkat
Jawaban: C
Pembahasan:
Keandalan bukti elektronik berkaitan erat dengan autentisitas, integritas, dan dapat tidaknya perubahan ditelusuri.
Soal 18
Hakim telah memutus perkara yang sama antara pihak yang sama dengan objek dan dasar yang sama, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan identik diajukan kembali. Prinsip yang relevan adalah ….
A. Audi et alteram partem
B. Ne bis in idem dalam konteks larangan pemeriksaan ulang perkara yang sama
C. Lex posterior
D. Presumption of innocence
E. Pacta sunt servanda
Jawaban: B
Pembahasan:
Perkara yang telah diputus secara final tidak semestinya diperiksa kembali dengan identitas perkara yang sama.
Soal 19
Dalam perkara pidana, terdakwa tidak diberikan kesempatan menanggapi bukti penting yang digunakan terhadap dirinya. Prinsip peradilan yang berpotensi dilanggar adalah ….
A. Kepastian kontrak
B. Kebebasan berkontrak
C. Asas publisitas
D. Hak untuk didengar dan membela diri
E. Asas kebendaan
Jawaban: D
Pembahasan:
Proses yang adil mensyaratkan pihak yang terkena akibat putusan memperoleh kesempatan membela diri.
Soal 20
Jaksa mengajukan satu bukti yang diperoleh melalui prosedur yang dipersoalkan secara serius. Sebelum menggunakannya, hakim perlu ….
A. Langsung menganggap benar
B. Mengabaikan cara memperoleh bukti
C. Mengikuti pendapat media
D. Mengutamakan berat ancaman pidana
E. Menilai legalitas dan keandalan bukti sesuai hukum acara
Jawaban: E
Pembahasan:
Cara memperoleh bukti dapat memengaruhi dapat tidaknya bukti digunakan dan nilai pembuktiannya.
Soal Peradilan Agama
Soal 21
Pasangan suami istri mengajukan sengketa mengenai perceraian dan hak pemeliharaan anak. Perkara tersebut pada dasarnya berada dalam kewenangan ….
A. Peradilan Agama bagi pihak yang memenuhi lingkup kewenangannya
B. Peradilan Tata Usaha Negara
C. Pengadilan Niaga
D. Pengadilan Militer
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: A
Pembahasan:
Perkawinan dan akibat hukumnya termasuk wilayah penting kewenangan peradilan agama bagi pihak yang tunduk pada yurisdiksinya.
Soal 22
Dalam sengketa hak asuh anak, masing-masing orang tua berupaya menunjukkan bahwa dirinya paling berhak. Pertimbangan hakim tidak seharusnya berhenti pada kepentingan orang tua, tetapi perlu mengutamakan ….
A. Besarnya tuntutan
B. Kepentingan terbaik bagi anak
C. Siapa yang lebih dahulu menggugat
D. Popularitas para pihak
E. Pendapat keluarga besar
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam perkara yang menyangkut anak, kepentingan dan perlindungan anak menjadi pertimbangan sangat penting.
Soal 23
Suami istri memiliki aset yang diperoleh selama perkawinan dan kemudian timbul sengketa setelah perceraian. Hakim perlu terlebih dahulu mengidentifikasi ….
A. Warna dokumen kepemilikan
B. Penghasilan tetangga
C. Asal-usul, waktu perolehan, dan status hukum harta tersebut
D. Jumlah teman para pihak
E. Tempat bekerja kuasa hukum
Jawaban: C
Pembahasan:
Status harta tidak hanya ditentukan oleh nama yang tercantum, tetapi juga asal dan waktu perolehan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Soal 24
Dalam perkara waris, salah satu pihak mengajukan silsilah keluarga yang berbeda dari dokumen kependudukan dan keterangan saksi lainnya. Hakim seharusnya ….
A. Mengikuti silsilah yang paling panjang
B. Mengikuti pihak tertua
C. Membagi warisan terlebih dahulu
D. Memeriksa dan menilai bukti mengenai hubungan kewarisan secara menyeluruh
E. Menyerahkan kepada notaris
Jawaban: D
Pembahasan:
Penentuan ahli waris harus berdasarkan hubungan hukum yang terbukti melalui alat bukti yang relevan.
Soal 25
Sengketa ekonomi syariah lahir dari akad pembiayaan yang dipermasalahkan para pihak. Analisis pertama harus diarahkan pada ….
A. Nilai gedung lembaga keuangan
B. Popularitas produk
C. Jumlah nasabah
D. Lama usaha lembaga
E. Isi akad, hubungan hukum para pihak, dan ketentuan syariah yang relevan
Jawaban: E
Pembahasan:
Karakter hubungan hukum dan ketentuan dalam akad merupakan dasar penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
Soal Peradilan Tata Usaha Negara
Soal 26
Pejabat pemerintahan menerbitkan keputusan yang secara langsung merugikan kepentingan hukum seseorang. Sebelum masuk pada pokok perkara, hakim PTUN perlu menilai ….
A. Apakah objek sengketa dan penggugat memenuhi syarat untuk diperiksa di PTUN
B. Jumlah pengikut penggugat di media sosial
C. Pendapat masyarakat sekitar
D. Nilai kekayaan pejabat
E. Pendidikan penggugat
Jawaban: A
Pembahasan:
Kewenangan PTUN dan kedudukan hukum penggugat merupakan isu awal sebelum pemeriksaan pokok sengketa.
Soal 27
Suatu sengketa mewajibkan pihak yang dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Penggugat langsung mengajukan gugatan tanpa melakukannya. Hakim harus menilai ….
A. Nilai ganti rugi
B. Apakah persyaratan upaya administratif telah dipenuhi
C. Jumlah pegawai instansi
D. Riwayat politik pejabat
E. Besarnya APBD
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam kondisi yang mewajibkannya, upaya administratif menjadi bagian penting sebelum sengketa dibawa ke pengadilan.
Soal 28
Keputusan pejabat diterbitkan berdasarkan kewenangan yang sebenarnya dimiliki, tetapi prosedur wajib sebelum penerbitan diabaikan. Pengujian dapat diarahkan pada ….
A. Kepopuleran pejabat
B. Manfaat politik keputusan
C. Aspek prosedural penerbitan keputusan
D. Hanya substansi keputusan
E. Keinginan penggugat
Jawaban: C
Pembahasan:
Keabsahan keputusan administrasi tidak hanya menyangkut kewenangan, tetapi juga prosedur dan substansi.
Soal 29
Pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Persoalan utamanya berkaitan dengan ….
A. Salah ketik administratif
B. Kompetensi relatif pengadilan negeri
C. Hukum waris
D. Penyalahgunaan kewenangan
E. Wanprestasi
Jawaban: D
Pembahasan:
Kewenangan pemerintahan harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya.
Soal 30
Gugatan diajukan setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan. Sebelum memeriksa substansi, hakim perlu menilai ….
A. Kerugian immateriil
B. Jumlah saksi
C. Nilai objek sengketa
D. Perilaku pejabat setelah gugatan
E. Pemenuhan tenggang waktu pengajuan gugatan
Jawaban: E
Pembahasan:
Tenggang waktu merupakan salah satu aspek formal yang dapat menentukan diterima atau tidaknya pemeriksaan perkara.
Etika dan Integritas Hakim
Soal 31
Hakim mengetahui bahwa salah satu pihak dalam perkara merupakan sahabat dekat keluarganya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan keraguan objektif terhadap imparsialitas. Sikap paling tepat adalah ….
A. Mengungkapkan konflik dan mengambil langkah sesuai aturan untuk menjaga imparsialitas
B. Tetap memeriksa tanpa memberi tahu siapa pun
C. Meminta sahabat tersebut tidak hadir
D. Berkomunikasi secara pribadi dengan pihak lawan
E. Memutus lebih berat agar tampak netral
Jawaban: A
Pembahasan:
Hakim harus menghindari tidak hanya keberpihakan nyata, tetapi juga situasi yang secara wajar menimbulkan persepsi tidak imparsial.
Soal 32
Setelah persidangan selesai tetapi sebelum putusan, salah satu pihak mengirim hadiah bernilai tinggi ke rumah hakim. Tindakan yang tepat adalah ….
A. Menerima karena persidangan telah selesai
B. Menolak dan menangani pemberian sesuai ketentuan yang berlaku
C. Membagi hadiah dengan majelis
D. Menyimpan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
E. Memberikan kepada staf
Jawaban: B
Pembahasan:
Pemberian dari pihak yang berkepentingan dapat mengganggu integritas dan kepercayaan terhadap independensi peradilan.
Soal 33
Atasan secara informal meminta hakim menjatuhkan putusan tertentu dalam perkara yang sedang diperiksa. Sikap yang sesuai prinsip profesi hakim adalah ….
A. Mengikuti karena atasan lebih senior
B. Menunda tanpa alasan
C. Menjaga independensi dan memutus berdasarkan fakta serta hukum
D. Meminta para pihak berunding
E. Menyerahkan perkara kepada media
Jawaban: C
Pembahasan:
Kemandirian merupakan salah satu prinsip fundamental perilaku hakim.
Soal 34
Hakim memberikan komentar di media sosial mengenai substansi perkara yang sedang diperiksanya. Risiko etik terbesar adalah ….
A. Berkurangnya jumlah pengikut
B. Kesalahan tata bahasa
C. Konsumsi data internet
D. Timbulnya keraguan terhadap imparsialitas dan profesionalisme
E. Kehilangan akses aplikasi
Jawaban: D
Pembahasan:
Komentar publik mengenai perkara aktif dapat menimbulkan persepsi bahwa hakim telah membentuk pendapat sebelum proses selesai.
Soal 35
Hakim menemukan yurisprudensi yang bertentangan dengan kesimpulan awalnya. Sikap profesional adalah ….
A. Mengabaikannya
B. Menghapus dokumen tersebut
C. Mengikuti yurisprudensi tanpa analisis
D. Meminta staf memilih
E. Menelaah relevansi dan memberikan argumentasi hukum yang memadai
Jawaban: E
Pembahasan:
Profesionalisme membutuhkan keterbukaan terhadap sumber hukum yang relevan dan kemampuan memberikan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Soal 36
Hakim memiliki banyak perkara dan tenggat penyelesaian terbatas. Cara paling tepat menjaga profesionalisme adalah ….
A. Mengelola perkara secara disiplin tanpa mengorbankan ketelitian dan hak para pihak
B. Membuat putusan tanpa membaca berkas
C. Menyerahkan pertimbangan hukum kepada pihak berperkara
D. Mengabaikan perkara rumit
E. Menyalin pertimbangan dari perkara lain
Jawaban: A
Pembahasan:
Profesionalisme menuntut mutu pekerjaan sekaligus disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab yudisial.
Teknologi Informasi
Soal 37
Hakim menerima email yang tampak berasal dari administrator sistem pengadilan dan meminta password akun untuk “verifikasi darurat”. Tindakan terbaik adalah ….
A. Mengirim password agar akun tidak diblokir
B. Tidak memberikan kredensial dan melakukan verifikasi melalui saluran resmi
C. Membalas dengan password lama
D. Meneruskan email kepada semua pihak
E. Menonaktifkan antivirus
Jawaban: B
Pembahasan:
Permintaan password merupakan indikasi phishing. Kredensial tidak boleh dibagikan melalui email.
Soal 38
Dokumen putusan akan dikirim secara elektronik. Untuk memastikan dokumen tidak berubah tanpa diketahui, aspek keamanan yang paling relevan adalah ….
A. Resolusi layar
B. Kapasitas penyimpanan
C. Integritas dokumen
D. Kecepatan printer
E. Warna file
Jawaban: C
Pembahasan:
Integritas memastikan informasi tidak diubah secara tidak sah setelah dibuat.
Soal 39
Komputer yang digunakan untuk mengakses informasi perkara ditinggalkan dalam keadaan akun masih terbuka. Risiko utamanya adalah ….
A. Komputer menjadi lambat
B. Printer rusak
C. Dokumen menjadi lebih besar
D. Akses tidak sah terhadap informasi perkara
E. Monitor mati
Jawaban: D
Pembahasan:
Sesi yang terbuka dapat digunakan pihak lain tanpa otorisasi.
Soal 40
Sebuah file lampiran dari email pihak tidak dikenal berformat executable. Tindakan paling aman adalah ….
A. Membuka untuk mengetahui isinya
B. Mengirim ke komputer lain
C. Mengubah nama file
D. Menonaktifkan keamanan
E. Tidak menjalankan file dan melaporkannya sesuai prosedur keamanan
Jawaban: E
Pembahasan:
File executable dari sumber tidak tepercaya dapat mengandung malware.
Soal 41
Data persidangan penting hanya disimpan pada satu perangkat lokal. Untuk mengurangi risiko kehilangan akibat kerusakan perangkat, langkah terbaik adalah ….
A. Menerapkan backup melalui sistem resmi dan aman
B. Menyalin ke akun cloud pribadi
C. Mengirim ke email pribadi
D. Mencetak seluruh dokumen
E. Menghapus versi lama tanpa backup
Jawaban: A
Pembahasan:
Backup resmi mengurangi risiko kehilangan data sekaligus tetap menjaga keamanan informasi.
Soal 42
Pegawai yang pindah unit masih memiliki hak akses terhadap sistem perkara lama. Tindakan keamanan yang tepat adalah ….
A. Membiarkan karena masih pegawai
B. Menyesuaikan atau mencabut akses sesuai kebutuhan tugas terbaru
C. Menambah hak administrator
D. Mengganti nama akun saja
E. Membagikan akun kepada penggantinya
Jawaban: B
Pembahasan:
Hak akses perlu mengikuti prinsip least privilege dan kebutuhan jabatan terkini.
Analisis Kasus dan Tes Tertulis
Soal 43
Dalam tes tertulis, peserta memperoleh kasus panjang dengan banyak fakta. Langkah analisis pertama yang paling efektif adalah ….
A. Langsung menulis amar
B. Mengutip seluruh pasal yang diingat
C. Mengidentifikasi isu hukum dan fakta yang relevan
D. Mengabaikan fakta yang merugikan argumentasi
E. Membuat kesimpulan terlebih dahulu
Jawaban: C
Pembahasan:
Analisis hukum yang baik dimulai dari identifikasi masalah hukum sebelum menerapkan norma.
Soal 44
Suatu kasus memiliki tiga fakta penting, tetapi hanya dua yang didukung alat bukti. Dalam pertimbangan hukum, hakim seharusnya ….
A. Menganggap semua fakta terbukti
B. Memilih fakta yang paling menguntungkan salah satu pihak
C. Menggunakan rumor
D. Membedakan fakta yang terbukti dan fakta yang belum terbukti
E. Mengabaikan semua alat bukti
Jawaban: D
Pembahasan:
Pertimbangan harus jelas membedakan antara dalil dan fakta yang telah terbukti.
Soal 45
Peserta tes menemukan dua kemungkinan dasar hukum yang dapat diterapkan. Salah satunya lebih khusus dan langsung mengatur fakta perkara. Argumentasi terbaik adalah ….
A. Memilih aturan yang lebih panjang
B. Memilih aturan yang ancamannya lebih berat
C. Menggunakan keduanya tanpa penjelasan
D. Mengikuti aturan yang paling populer
E. Menjelaskan alasan memilih norma yang paling relevan dan khusus
Jawaban: E
Pembahasan:
Kualitas argumentasi hukum ditentukan oleh relevansi norma dan alasan penerapannya terhadap fakta.
Soal 46
Putusan memuat kesimpulan yang benar, tetapi tidak menjelaskan hubungan antara bukti, fakta, dan norma. Kelemahan utama putusan tersebut adalah ….
A. Pertimbangan hukumnya tidak memadai
B. Amar terlalu singkat
C. Jumlah halaman terlalu sedikit
D. Tidak menggunakan istilah asing
E. Tidak menyebut seluruh teori hukum
Jawaban: A
Pembahasan:
Putusan harus menunjukkan proses penalaran sehingga kesimpulannya dapat dipahami dan diuji.
Soal 47
Dua saksi memberikan keterangan berbeda mengenai titik penting perkara. Satu saksi melihat langsung kejadian, sedangkan yang lain hanya mendengar cerita dari pihak lain. Dalam penilaian, hakim perlu ….
A. Menganggap keduanya sama tanpa analisis
B. Menilai sumber pengetahuan dan relevansi masing-masing keterangan
C. Memilih saksi yang lebih tua
D. Memilih saksi yang berbicara lebih lama
E. Mengabaikan keduanya
Jawaban: B
Pembahasan:
Kekuatan keterangan dipengaruhi antara lain oleh dasar pengetahuan saksi dan keterkaitannya dengan fakta yang harus dibuktikan.
Soal 48
Majelis memiliki pendapat hukum berbeda setelah seluruh bukti diperiksa. Cara paling tepat menyikapi perbedaan tersebut adalah ….
A. Memutus berdasarkan suara publik
B. Menghindari diskusi
C. Membahas argumentasi berdasarkan fakta, alat bukti, dan hukum yang relevan
D. Mengikuti hakim paling senior tanpa analisis
E. Mengembalikan perkara kepada para pihak
Jawaban: C
Pembahasan:
Perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui argumentasi hukum dan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.
Soal 49
Sebuah perkara menimbulkan akibat sosial besar, tetapi unsur hukum yang dibutuhkan tidak seluruhnya terbukti. Pendekatan yang paling tepat adalah ….
A. Menghukum berdasarkan dampak sosial saja
B. Menggunakan opini publik sebagai bukti
C. Mengabaikan unsur yang belum terbukti
D. Tetap mendasarkan putusan pada terpenuhi atau tidaknya unsur hukum berdasarkan bukti
E. Menyerahkan keputusan kepada masyarakat
Jawaban: D
Pembahasan:
Dampak sosial tidak dapat menggantikan persyaratan pembuktian unsur hukum.
Soal 50
Peserta diminta menyusun analisis sebuah perkara. Struktur paling logis adalah ….
A. Kesimpulan, fakta, isu, norma
B. Norma, kesimpulan, fakta, isu
C. Amar, biodata pihak, teori
D. Daftar pasal tanpa analisis
E. Identifikasi isu, fakta relevan, aturan hukum, analisis penerapan, kemudian kesimpulan
Jawaban: E
Pembahasan:
Struktur tersebut membantu menghasilkan argumentasi yang sistematis karena menghubungkan masalah, fakta, norma, dan penerapannya.
Siapkan Diri untuk SKB Calon Hakim 2026
Perbanyak latihan soal substansi hukum, hukum acara, pembuktian, etika hakim, teknologi informasi, dan analisis kasus. Di fungsional.id tersedia latihan Soal SKB Seleksi Calon Hakim Tahun 2026 lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan terbaru.
