Kenaikan pangkat ke jenjang IV/a bagi ASN dengan jabatan fungsional bukanlah sekadar formalitas administratif. Proses ini menuntut bukti nyata kompetensi yang lebih tinggi, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun etika profesi. Untuk itu, diperlukan Uji Kompetensi (UKOM) yang terstruktur guna memastikan bahwa ASN siap mengemban tanggung jawab sebagai pejabat fungsional Ahli Madya.
Berikut kisi-kisi materi yang sering diujikan dalam UKOM untuk kenaikan pangkat dari 3D ke 4A, lengkap dengan 20 contoh soal pilihan ganda beserta pembahasannya.
Kisi-Kisi & Materi Uji Kompetensi Kenaikan Pangkat 3D ke 4A
Untuk dapat naik ke jenjang pangkat IV/a, ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (JF) dituntut menunjukkan peningkatan kapasitas profesional yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Oleh karena itu, Uji Kompetensi (UKOM) diselenggarakan dengan merujuk pada kisi-kisi yang mencerminkan berbagai dimensi kompetensi seorang Pejabat Fungsional Ahli Madya.
Kisi-kisi ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek yang akan diujikan, sehingga peserta dapat melakukan persiapan secara lebih terarah dan sistematis. Setiap elemen dalam kisi-kisi mencerminkan tanggung jawab dan kemampuan yang harus dimiliki ASN di level Ahli Madya, mulai dari penguasaan regulasi, kemampuan teknis, penyusunan karya ilmiah, hingga kepemimpinan, etika profesi, dan kemampuan komunikasi profesional.
Dengan memahami kisi-kisi ini, peserta UKOM diharapkan tidak hanya siap secara kognitif, tetapi juga secara mental dan strategis dalam menjalani proses uji kompetensi, sebagai bagian dari perjalanan karier yang berbasis merit dan kinerja.
- Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Fungsional
Menguji pemahaman peserta terhadap regulasi terkait JF masing-masing, seperti Permenpan RB tentang JF-nya, ketentuan angka kredit, unsur utama dan penunjang, serta syarat kenaikan ke IV/a. - Syarat dan Mekanisme Kenaikan Pangkat Golongan IV/a
Menilai pemahaman tentang prosedur administratif dan angka kredit yang harus dipenuhi, termasuk syarat membuat karya tulis ilmiah (KTI) atau karya inovatif. - Penyusunan dan Penilaian DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit)
Menguji kemampuan membaca, menyusun, dan menilai kelengkapan DUPAK sesuai kegiatan yang dilakukan dan bukti fisik yang tersedia. - Pengembangan Karya Tulis/Karya Inovatif Sesuai Bidang JF
Menilai pemahaman terhadap jenis-jenis karya tulis atau inovasi yang diakui untuk kenaikan pangkat ke IV/a, termasuk struktur dan substansi laporan/karya ilmiah. - Peran Strategis dalam Jabatan Fungsional (Ahli Madya)
Menguji sejauh mana peserta memahami peningkatan tanggung jawab di jenjang Madya, seperti memberi pembinaan, pengawasan, atau koordinasi teknis ke jenjang di bawahnya. - Kemampuan Manajerial Dasar
Menilai keterampilan dasar manajemen dalam lingkup pekerjaan seperti: perencanaan kerja, penyusunan laporan berkala, monitoring hasil kerja, serta pengorganisasian tim kecil. - Etika Profesi dan Kode Perilaku ASN
Menguji pemahaman terhadap nilai-nilai ASN (BerAKHLAK), integritas, netralitas, serta penerapan etika jabatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. - Kompetensi Sosial Kultural di Tempat Kerja
Menilai kemampuan berinteraksi dalam lingkungan kerja yang majemuk, menyelesaikan konflik dengan rekan kerja, dan menjaga hubungan kerja yang produktif. - Kecakapan Berpikir Kritis dan Solutif dalam Pekerjaan
Menguji kemampuan menganalisis masalah nyata dalam pekerjaan dan memberikan alternatif solusi logis berbasis pengalaman teknis dan kebijakan. - Keterampilan Komunikasi Tertulis dan Lisan Profesional
Menilai kemampuan menyusun laporan, notulensi, surat dinas, atau presentasi sesuai kaidah bahasa yang baik dan efektif.
Contoh Soal Uji Kompetensi dan Pembahasan
Untuk membantu ASN mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi Uji Kompetensi (UKOM) kenaikan pangkat dari Jabatan Fungsional III/d ke IV/a, berikut disajikan kumpulan contoh soal pilihan ganda yang disusun berdasarkan kisi-kisi resmi. Soal-soal ini dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap berbagai aspek penting yang dibutuhkan di jenjang Ahli Madya, termasuk aspek regulasi, teknis, manajerial, etika profesi, hingga kemampuan berpikir kritis dan komunikasi profesional.
Masing-masing soal diiringi pembahasan lengkap yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta, bukan sekadar menghafal jawaban. Dengan menguasai pola dan substansi dari soal-soal ini, peserta diharapkan mampu berpikir lebih sistematis dan argumentatif dalam menjawab soal ujian sebenarnya.
Contoh soal berikut dapat digunakan sebagai latihan mandiri, bahan diskusi kelompok, atau sebagai referensi dalam pelatihan internal ASN. Pastikan setiap soal dipahami secara mendalam, karena pendekatan UKOM lebih menitikberatkan pada kemampuan analitis dan pemahaman konteks kerja, bukan sekadar hafalan.
Soal Nomor 1
Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting yang harus dilandasi oleh sistem kepegawaian berbasis merit. Untuk menjamin profesionalisme dan kinerja yang terukur, ASN dapat mengisi jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Dalam konteks jabatan fungsional, terdapat dasar hukum yang menjadi acuan utama penyusunan regulasi, pengangkatan, serta pengembangan karier ASN. Dasar hukum ini menjadi rujukan utama dalam penataan sistem karier, evaluasi kinerja, serta pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Tanpa dasar hukum yang kuat, pelaksanaan jabatan fungsional akan kehilangan legitimasi dan arah kebijakan nasional. Lantas, apakah dasar hukum utama yang mengatur jabatan fungsional ASN di Indonesia?
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
B. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017
C. Permenpan RB No. 1 Tahun 2023
D. Surat Edaran Menpan tentang JF
E. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019
Jawaban: A
Pembahasan:
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek ASN di Indonesia, termasuk jabatan fungsional. Undang-undang ini menekankan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan pengembangan karier berbasis kompetensi. Seluruh peraturan turunan, seperti PP dan Permenpan, bersumber dari ketentuan dalam UU ini.
Soal Nomor 2
Kenaikan pangkat bagi ASN, khususnya ke jenjang golongan ruang IV/a, tidak hanya mengandalkan masa kerja atau penilaian kinerja rutin semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah persyaratan khusus sebagai bentuk pembuktian kompetensi dan kontribusi nyata terhadap bidang tugasnya. Salah satu syarat yang cukup krusial dan menjadi indikator profesionalisme ASN adalah adanya hasil karya dalam bentuk tulisan ilmiah atau inovasi yang berkaitan langsung dengan jabatan fungsionalnya. Hal ini dimaksudkan agar ASN tidak hanya bekerja administratif, tetapi juga berpikir kritis, reflektif, dan inovatif dalam menyelesaikan persoalan kerja. Syarat ini juga menunjukkan pentingnya ASN berkontribusi dalam pengembangan ilmu, metode kerja, atau sistem pelayanan. Berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku, syarat utama yang harus dipenuhi ASN untuk naik ke pangkat IV/a adalah?
A. Minimal 1 tahun masa kerja di golongan sebelumnya
B. Karya tulis ilmiah atau inovasi yang dibuktikan
C. Nilai SKP minimal 80 selama 2 tahun
D. Ijazah pendidikan terakhir
E. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas
Jawaban: B
Pembahasan:
Sesuai ketentuan kenaikan pangkat jabatan fungsional, ASN yang ingin naik ke golongan IV/a wajib menyusun karya tulis ilmiah atau menghasilkan inovasi yang relevan dengan tugas jabatannya. Karya tersebut menjadi bukti aktualisasi kompetensi dan peran aktif dalam pengembangan profesi. Tanpa pemenuhan syarat ini, ASN tidak dapat diproses kenaikan pangkatnya, meskipun persyaratan administratif lain terpenuhi.
Soal Nomor 3
Dalam sistem penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional, dikenal istilah DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) yang menjadi dasar untuk kenaikan pangkat dan jabatan ASN. Penilaian ini mengacu pada sejumlah unsur kegiatan yang dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama mencakup kegiatan yang benar-benar mencerminkan kompetensi dan pelaksanaan jabatan fungsional secara langsung, seperti pendidikan, pelaksanaan tugas, serta pengembangan profesi dan inovasi. Sementara itu, unsur penunjang meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas, tetapi tidak menjadi inti utama dari pekerjaan fungsional ASN. Dalam pengajuan DUPAK, ASN harus memenuhi angka kredit dari unsur utama sebagai syarat utama, sedangkan unsur penunjang bersifat pelengkap. Dari pilihan berikut ini, manakah yang bukan termasuk unsur utama dalam penilaian angka kredit?
A. Pendidikan
B. Pengembangan profesi
C. Karya inovatif
D. Penunjang administrasi
E. Pelaksanaan tugas jabatan
Jawaban: D
Pembahasan:
Penunjang administrasi tidak termasuk dalam kategori unsur utama dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional. Unsur ini masuk dalam kelompok unsur penunjang yang bersifat pelengkap dan hanya menyumbang sebagian kecil angka kredit. Sebaliknya, unsur utama harus dipenuhi secara maksimal karena mencerminkan pelaksanaan inti dari tugas jabatan.
Soal Nomor 4
Dalam proses kenaikan pangkat ke jabatan fungsional tingkat Ahli Madya atau IV/a, ASN diwajibkan menyusun karya tulis ilmiah (KTI) yang menunjukkan pemahaman mendalam serta kontribusi terhadap bidang kerjanya. Karya tulis ini menjadi bentuk aktualisasi dari pembelajaran sepanjang hayat dan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Namun tidak semua jenis tulisan atau publikasi dapat diakui sebagai KTI yang sah. Hanya karya yang memenuhi kriteria keilmiahan, relevansi dengan tugas fungsional, dan dapat diuji kebenarannya yang bisa diterima dalam sistem penilaian angka kredit. Oleh karena itu, ASN perlu memahami jenis-jenis karya tulis yang diakui. Dari pilihan berikut ini, manakah yang bukan termasuk karya tulis ilmiah sah untuk keperluan kenaikan IV/a?
A. Laporan penelitian
B. Artikel opini di koran
C. Studi kasus teknis
D. Laporan hasil inovasi
E. Kajian kebijakan
Jawaban: B
Pembahasan:
Artikel opini di media massa bersifat umum dan tidak memenuhi kriteria sebagai karya tulis ilmiah yang terstruktur, terdokumentasi, serta berbasis data atau kajian sistematis. Oleh sebab itu, artikel opini tidak dapat digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat fungsional ke IV/a.
Soal Nomor 5
Pejabat Fungsional tingkat Ahli Madya memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks dibandingkan jenjang di bawahnya. Tidak hanya menyelesaikan pekerjaan teknis operasional, mereka juga bertanggung jawab pada aspek pengawasan, pembinaan, serta pengambilan keputusan berbasis analisis. Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional Ahli Madya diharapkan memiliki wawasan strategis serta mampu memandu rekan sejawat dalam mengembangkan kualitas pelayanan atau pekerjaan. Oleh karena itu, pemahaman atas tugas pokok dan tanggung jawab ini sangat penting untuk menilai kapabilitas pejabat tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah tanggung jawab yang paling sesuai dengan lingkup kerja Pejabat Fungsional Ahli Madya?
A. Menyusun anggaran kantor
B. Mengarsipkan dokumen
C. Melakukan pengawasan teknis
D. Melayani pelanggan publik
E. Menginput data rutin
Jawaban: C
Pembahasan:
Tugas pengawasan teknis merupakan salah satu bentuk tanggung jawab strategis dari Pejabat Fungsional Ahli Madya. Mereka tidak hanya melaksanakan tugas, tetapi juga membimbing dan memastikan kualitas teknis sesuai standar.
Soal Nomor 6
Dalam pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan oleh ASN agar pengajuan tersebut dapat diproses secara valid dan objektif. Setiap kegiatan yang diajukan harus disertai dengan bukti konkret yang dapat diverifikasi oleh tim penilai. Tanpa bukti tersebut, kegiatan yang dilakukan tidak akan memiliki nilai dalam sistem angka kredit. Maka dari itu, pemahaman atas urutan kerja yang benar dalam penyusunan DUPAK sangat penting untuk menghindari penolakan atau pengembalian berkas. Dari pilihan berikut, langkah pertama yang paling tepat dalam menyusun DUPAK adalah:
A. Menentukan tim penilai
B. Mengumpulkan bukti fisik kegiatan
C. Mengisi form penilaian
D. Menyusun KTI
E. Mengajukan ke pimpinan
Jawaban: B
Pembahasan:
Bukti fisik adalah dasar utama penilaian angka kredit. Tanpa dokumentasi kegiatan yang sah dan valid, ASN tidak dapat melanjutkan proses pengajuan DUPAK
Soal Nomor 7
Dalam rangka memperkuat etika kerja dan budaya organisasi, pemerintah menetapkan nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim BerAKHLAK. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan perilaku individu ASN, tetapi juga mencerminkan karakter pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Masing-masing huruf dari akronim tersebut memiliki makna khusus yang mendalam dan menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting dalam membangun birokrasi yang modern dan terpercaya. Dalam akronim BerAKHLAK, huruf “H” melambangkan nilai yang berorientasi pada keharmonisan dalam hubungan sosial dan kerja. Apakah nilai yang dimaksud?
A. Harmonis
B. Handal
C. Hebat
D. Humanis
E. Hormat
Jawaban: A
Pembahasan:
“H” dalam BerAKHLAK merujuk pada Harmonis, yang menekankan pentingnya kolaborasi, saling menghormati, dan membangun hubungan kerja yang positif antar ASN.
Soal Nomor 8
ASN memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tidak hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga dari perilaku dan integritas dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, diberlakukan Kode Etik ASN sebagai pedoman perilaku profesional yang wajib dipatuhi. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kesetiaan terhadap negara. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi moral hingga administratif. Lalu, siapa sajakah yang wajib mematuhi ketentuan Kode Etik ASN yang telah ditetapkan secara nasional?
A. ASN pusat saja
B. ASN golongan IV ke atas
C. Semua ASN
D. ASN non-teknis
E. ASN yang menjabat struktural
Jawaban: C
Pembahasan:
Kode etik berlaku universal bagi seluruh ASN tanpa membedakan jabatan, golongan, atau jenis tugas. Hal ini bertujuan membangun integritas dan etika kerja di seluruh lini pelayanan publik.
Soal Nomor 9
Dalam dunia kerja, perbedaan pendapat antar rekan adalah hal yang wajar dan sering terjadi, terutama dalam lingkungan yang dinamis dan penuh tekanan. Namun, cara menghadapi perbedaan tersebut akan menentukan kualitas hubungan kerja dan efektivitas tim. ASN diharapkan memiliki kecakapan sosial-kultural untuk menangani konflik dengan cara yang dewasa dan profesional. Kemampuan komunikasi, empati, dan mencari solusi bersama menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan kerja tetap kondusif. Bila Anda menghadapi perbedaan pendapat yang keras dengan rekan kerja, sikap apa yang paling tepat diambil?
A. Menghindari komunikasi
B. Melaporkan langsung ke atasan
C. Mengajak diskusi terbuka dan mencari solusi
D. Memaksakan pendapat Anda
E. Membiarkan situasi berjalan
Jawaban: C
Pembahasan:
Diskusi terbuka menunjukkan keterampilan sosial yang sehat. Dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama, perbedaan dapat dijembatani secara konstruktif.
Soal Nomor 10
Dokumentasi hasil rapat merupakan bagian penting dalam sistem tata kelola organisasi publik yang transparan dan akuntabel. Notulensi rapat berfungsi sebagai rekaman resmi terhadap jalannya diskusi, keputusan yang diambil, serta siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, notulensi yang baik harus mencerminkan isi dan konteks rapat secara utuh, bukan hanya potongan informasi. Hal ini juga penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan atau tindak lanjut dari hasil rapat. Dari opsi berikut, elemen manakah yang harus ada dalam notulensi rapat yang baik?
A. Judul dan nama pimpinan rapat saja
B. Kesimpulan rapat saja
C. Rincian peserta, topik, diskusi, dan hasil keputusan
D. Daftar hadir
E. Tanda tangan peserta
Jawaban: C
Pembahasan:
Notulensi yang lengkap harus memuat informasi siapa yang hadir, isu yang dibahas, dinamika diskusi, dan hasil keputusannya. Ini menjadi dokumen penting untuk akuntabilitas kelembagaan.
Soal Nomor 11:
Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan persyaratan penting dalam proses kenaikan pangkat pejabat fungsional. Untuk diakui secara resmi, struktur KTI harus mengikuti format ilmiah yang baku dan sistematis. Format ini mencakup beberapa komponen utama seperti latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Penyusunan yang tidak mengikuti struktur tersebut dapat menyebabkan penolakan dalam proses penilaian angka kredit. Namun demikian, ada elemen-elemen tambahan yang kadang keliru dimasukkan dalam KTI. Di antara pilihan berikut, bagian mana yang bukan merupakan bagian struktur utama KTI?
A. Latar belakang
B. Rumusan masalah
C. Metodologi
D. Biodata lengkap penulis
E. Daftar pustaka
Jawaban: D
Pembahasan:
Biodata lengkap penulis bukanlah bagian inti dalam struktur KTI. Struktur KTI lebih menitikberatkan pada isi, metode, dan hasil kajian ilmiah.
Soal Nomor 12
Pejabat fungsional Ahli Madya memiliki tanggung jawab manajerial yang mencerminkan kematangan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pekerjaan. Salah satu indikator kompetensi manajerial adalah kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut menjadi alat untuk menilai efektivitas kegiatan dan menyusun rekomendasi perbaikan ke depan. Selain itu, kemampuan ini menunjukkan bahwa ASN tersebut mampu berpikir sistematis dan analitis dalam mengelola tugasnya. Di antara kegiatan berikut, manakah yang paling tepat mencerminkan indikator manajerial dasar pejabat fungsional Ahli Madya?
A. Menandatangani SK
B. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi kegiatan
C. Menjadi narasumber seminar
D. Melakukan input data
E. Menyusun peraturan daerah
Jawaban: B
Pembahasan:
Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi merupakan indikator dasar kemampuan manajerial. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja program atau kegiatan.
Soal Nomor 13
Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) merupakan prosedur administratif yang sangat penting dalam proses penilaian dan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Agar pengajuan dapat diproses dan dinilai secara objektif, ASN wajib memenuhi sejumlah syarat formal. Salah satu syarat utama yang tidak boleh diabaikan adalah adanya dokumen atau bukti fisik yang mendukung setiap kegiatan yang diklaim. Tanpa bukti ini, kegiatan tidak dapat diverifikasi oleh tim penilai dan otomatis tidak bisa memperoleh angka kredit. Pemahaman terhadap pentingnya syarat ini menjadi landasan dalam menyusun berkas dengan benar. Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk syarat formal utama dalam pengajuan DUPAK?
A. Rekomendasi dari rekan sejawat
B. Fotokopi ijazah SMP
C. Bukti fisik kegiatan
D. Sertifikat pelatihan komputer
E. Surat izin atasan
Jawaban: C
Pembahasan:
Bukti fisik kegiatan adalah dokumen kunci untuk setiap aktivitas yang diajukan. Tanpa dokumen ini, kegiatan tidak bisa dinilai, meskipun benar telah dilakukan.
Soal Nomor 14
Dalam pengembangan karier ASN, kegiatan pengembangan profesi memiliki peran sentral dalam meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran, inovasi, dan kontribusi terhadap pengembangan jabatan fungsional. Namun, tidak semua kegiatan yang dilakukan ASN dapat dikategorikan sebagai pengembangan profesi. Penting untuk membedakan antara kegiatan rutin administratif dengan kegiatan yang bersifat reflektif dan pengembangan keilmuan. Dari daftar berikut, manakah kegiatan yang bukan termasuk pengembangan profesi?
A. Menyusun modul pelatihan
B. Menjadi mentor teknis
C. Mengikuti diklat
D. Mengarsipkan dokumen
E. Membuat laporan ilmiah
Jawaban: D
Pembahasan:
Mengarsipkan dokumen termasuk tugas administratif yang bersifat rutin. Kegiatan ini tidak dikategorikan sebagai pengembangan profesi karena tidak bersifat pengembangan kompetensi.
Soal Nomor 15
Dalam jenjang karier jabatan fungsional, Pejabat Fungsional Ahli Madya tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis mendalam, tetapi juga kemampuan membina pejabat fungsional di jenjang lebih rendah. Peran ini penting agar terjadi proses transfer pengetahuan, pengawasan kualitas pekerjaan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pembinaan ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis teknis, bukan sekadar perintah struktural. Oleh karena itu, pemahaman terhadap posisi peran Ahli Madya dalam konteks pembinaan menjadi penting. Dalam hal ini, peran yang paling sesuai dengan Ahli Madya dalam pembinaan teknis adalah?
A. Atasan langsung
B. Koordinator teknis
C. Administrator sistem
D. Fasilitator anggaran
E. Pihak pengawasan eksternal
Jawaban: B
Pembahasan:
Ahli Madya seringkali berperan sebagai koordinator teknis yang melakukan supervisi dan pembimbingan terhadap pelaksana dan ahli pertama atau muda.
Soal Nomor 16
Netralitas ASN merupakan prinsip penting yang wajib dijaga dalam setiap tahapan pemilu, termasuk Pilkada. ASN dilarang menunjukkan dukungan atau keberpihakan kepada pasangan calon dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merusak citra institusi dan dikenai sanksi sesuai peraturan kepegawaian. Oleh karena itu, ASN harus bersikap hati-hati dalam menyikapi kegiatan politik dan menghindari keterlibatan dalam aktivitas kampanye. Dari pilihan berikut, tindakan manakah yang paling menunjukkan sikap netral ASN dalam Pilkada?
A. Mendukung paslon diam-diam
B. Mengunggah simbol paslon di medsos
C. Tidak menghadiri acara kampanye
D. Memasang spanduk calon
E. Menjadi relawan paslon
Jawaban: C
Pembahasan:
Tidak menghadiri kampanye adalah salah satu wujud konkret netralitas ASN. Ketidakhadiran mencerminkan sikap menjauhkan diri dari aktivitas politik praktis.
Soal Nomor 17
Etika profesi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari integritas ASN dalam bekerja. Ketika menemukan pelanggaran etika di lingkungan kerja, ASN diharapkan mampu menanganinya dengan cara yang profesional dan proporsional. Tindakan yang dilakukan hendaknya dimulai dari pendekatan internal untuk menjaga keharmonisan tim dan menyelesaikan masalah secara tuntas. Mengambil langkah langsung ke publik atau pihak eksternal tanpa upaya internal dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan suasana kerja. Maka dari itu, langkah awal yang paling tepat bila ASN menemukan pelanggaran etika adalah?
A. Diam saja
B. Langsung lapor inspektorat
C.Mengundurkan diri
D. Posting di media sosial
E.Memberi teguran secara internal terlebih dahulu
Jawaban: E
Pembahasan:
Teguran internal adalah bentuk komunikasi profesional yang mendahulukan penyelesaian dalam lingkup kerja. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap etika dan stabilitas tim.
Soal Nomor 18
Komunikasi lisan formal sering digunakan dalam presentasi, diskusi rapat, dan kegiatan pelayanan publik. Dalam konteks ini, gaya penyampaian harus disesuaikan dengan situasi, audiens, dan tujuan komunikasi. Penggunaan bahasa yang sistematis, runtut, dan mudah dipahami akan meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak terstruktur dapat menimbulkan kebingungan bahkan konflik pemahaman. Maka dari itu, dalam komunikasi lisan formal, hal apa yang paling penting diperhatikan?
A. Gaya bahasa santai
B. Volume suara yang sangat pelan
C. Struktur logis dan runtut
D. Banyak menggunakan istilah asing
E. Ekspresi wajah berlebihan
Jawaban: C
Pembahasan:
Komunikasi yang runtut dan logis menciptakan pemahaman yang baik. Hal ini sangat penting dalam menyampaikan informasi yang berdampak pada keputusan atau pelaksanaan kerja.
Soal Nomor 19
ASN dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam sistem birokrasi, termasuk penerapan kebijakan baru. Kemampuan adaptif menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan profesionalisme dan komitmen terhadap reformasi birokrasi. Sikap ini harus tercermin dalam tindakan nyata yang mendukung transformasi organisasi, bukan sekadar pernyataan. Ketika dihadapkan pada perubahan sistem kerja atau SOP, ASN harus mampu menyesuaikan diri secara cepat dan konstruktif. Di antara pilihan berikut, manakah contoh sikap paling adaptif terhadap perubahan kebijakan kerja?
A. Menolak sistem digital
B. Bertahan pada cara lama
C. Menyesuaikan diri dengan SOP baru
D. Mengkritik atasan secara terbuka
E. Tidak peduli kebijakan baru
Jawaban: C
Pembahasan:
Sikap adaptif tercermin dari kesiapan mengikuti prosedur baru yang ditetapkan. Ini menunjukkan ASN mampu bertransformasi mengikuti dinamika birokrasi modern.
Soal Nomor 20
Kemampuan berpikir kritis merupakan kompetensi penting dalam menyelesaikan permasalahan kerja secara efektif. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah secara menyeluruh, bukan berdasarkan asumsi pribadi atau pendekatan reaktif. ASN yang mampu berpikir kritis akan menelaah permasalahan dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan akan lebih objektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah awal yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah pekerjaan adalah?
A. Memberi solusi berdasarkan asumsi pribadi
B. Mengabaikan masalah tersebut
C.Melimpahkan ke pihak lain.
D. Menanyakan ke rekan kerja saja
E.Mengidentifikasi akar masalah secara objektif
Jawaban: E
Pembahasan:
Identifikasi akar masalah merupakan fondasi dari proses berpikir kritis. Tanpa pemahaman mendalam terhadap inti permasalahan, solusi yang ditawarkan berisiko tidak efektif.
Ingin mengakses lebih banyak soal dan pembahasan terbaru?
Dapatkan kumpulan soal lengkap dan pembahasan terbaru untuk persiapan Kompetensi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional 3D ke 4A hanya di ujikom.id. Materi disusun sesuai kisi-kisi resmi dan dirancang untuk mengasah kemampuan analisis secara mendalam. Kunjungi sekarang untuk akses.
