Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka rekrutmen PJLP untuk posisi Penata Layanan Operasional sebagai Tenaga Pendukung Sistem Informasi Keuangan, Akuntansi, dan Pengendalian Intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Posisi ini menuntut penguasaan sistem informasi keuangan pemerintah (SAKTI), akuntansi pemerintahan, serta kemampuan mendukung implementasi SPIP secara akuntabel.
Untuk membantu calon pelamar mempersiapkan diri, artikel ini menghadirkan lebih dari 120 soal latihan pilihan ganda lengkap beserta kunci jawaban dan pembahasan yang disusun sesuai karakteristik tes rekrutmen PJLP Komdigi, agar calon peserta lebih siap dan percaya diri menghadapi seleksi sesungguhnya
Mengenal Rekrutmen PJLP Penata Layanan Operasional KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk posisi Penata Layanan Operasional sebagai Tenaga Pendukung Sistem Informasi Keuangan, Akuntansi, dan Pengendalian Intern di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Posisi ini bertugas mendukung pengelolaan sistem informasi keuangan pemerintah, pencatatan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Calon pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya lulusan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi terakreditasi minimal B/Baik Sekali dari BAN-PT, diutamakan dari jurusan Akuntansi, Keuangan, atau Sistem Informasi, memiliki pengalaman kerja relevan minimal 6 bulan, serta menguasai aplikasi perkantoran dan sistem keuangan digital pemerintah. Seluruh proses seleksi dilaksanakan secara daring melalui laman resmi seleksi.komdigi.go.id dan tidak dipungut biaya apapun.
Tugas dan Kompetensi Penata Layanan Operasional KOMDIGI
Penata Layanan Operasional sebagai Tenaga Pendukung Sistem Informasi Keuangan, Akuntansi, dan Pengendalian Intern memiliki lingkup tugas yang mencakup dukungan operasional pengelolaan sistem informasi keuangan pemerintah berbasis aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan periodik, serta pendokumentasian data pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, posisi ini juga bertanggung jawab dalam verifikasi dokumen keuangan, rekonsiliasi data, pengelolaan arsip keuangan, dan pemutakhiran data risiko organisasi secara berkala.
Dari sisi kompetensi, pemegang posisi ini wajib memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi pemerintahan dan standar SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), menguasai aplikasi keuangan digital pemerintah khususnya SAKTI, mampu mengoperasikan Microsoft Office terutama Excel untuk pengolahan data keuangan, serta memiliki ketelitian tinggi, integritas, dan kemampuan bekerja dalam tekanan waktu pelaporan yang ketat. Kombinasi kompetensi teknis keuangan dan penguasaan sistem informasi ini menjadikan Penata Layanan Operasional sebagai posisi yang sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Komdigi.
Kisi-Kisi Materi Seleksi Penata Layanan Operasional KOMDIGI
Proses seleksi terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis secara daring melalui Zoom dengan verifikasi KTP dan pengerjaan menggunakan Google Docs, serta wawancara dengan kemungkinan studi kasus. Berikut kisi-kisi materinya:
A. Sistem Informasi Keuangan Pemerintah (SAKTI)
- Pengenalan modul-modul SAKTI: Penganggaran, Komitmen, Bendahara, Pembayaran, Persediaan, Aset Tetap, Piutang, dan Pelaporan.
- Mekanisme input transaksi keuangan ke dalam sistem SAKTI sesuai prosedur.
- Rekonsiliasi data keuangan antara SAKTI dengan SIMAK-BMN dan SAIBA.
- Penerbitan SPP, SPM, dan proses pencairan melalui KPPN.
B. Akuntansi Pemerintahan
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Komponen laporan keuangan pemerintah: LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LO (Laporan Operasional), Neraca, LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).
- Jurnal akuntansi pemerintahan: jurnal finansial dan jurnal anggaran.
- Siklus akuntansi pemerintahan dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan.
C. Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Dasar hukum SPIP: PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Lima unsur SPIP: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- Identifikasi, dokumentasi, dan pemutakhiran data risiko organisasi.
- Peran dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
D. Administrasi Keuangan & Perpajakan
- Penyusunan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- Mekanisme pencairan dana APBN: SPP → SPM → SP2D.
- Pengelolaan perpajakan instansi: PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan bukti potong.
- Koordinasi dengan KPP Pratama terkait kewajiban perpajakan instansi.
E. Penguasaan Aplikasi & Teknologi
- Kemahiran Microsoft Excel untuk pengolahan data keuangan (fungsi SUM, VLOOKUP, COUNTIF, IF, dan Pivot Table).
- Penggunaan aplikasi kolaborasi digital (Google Docs, Google Sheets, sharing folder).
- Pemahaman dasar sistem informasi manajemen keuangan negara.
F. Studi Kasus & Wawancara
- Analisis kasus selisih data keuangan/rekonsiliasi dan langkah penyelesaiannya.
- Pengambilan keputusan dalam situasi deadline pelaporan dengan data tidak lengkap.
- Motivasi, komitmen kerja, dan pemahaman wawasan kelembagaan Komdigi.
Contoh Soal Rekrutmen Penata Layanan Operasional KOMDIGI
Berikut disajikan 20 contoh soal latihan berbasis HOTS yang mencakup sistem informasi keuangan, akuntansi pemerintahan, SPIP, perpajakan, dan aplikasi digital, sesuai kisi-kisi seleksi Penata Layanan Operasional Komdigi.
Soal 1
Seorang Penata Layanan Operasional sedang melakukan rekonsiliasi data keuangan antara sistem SAKTI dengan laporan dari KPPN, namun ditemukan selisih sebesar Rp 2.500.000 pada pos belanja barang. Tindakan yang PALING TEPAT adalah…
A. Mengabaikan selisih karena jumlahnya dianggap tidak signifikan
B. Mengubah data SAKTI agar sesuai dengan laporan KPPN tanpa investigasi lebih lanjut
C. Melakukan penelusuran mendalam terhadap transaksi yang menyebabkan selisih, berkoordinasi dengan unit terkait, dan melaporkan temuan kepada atasan sebelum laporan difinalisasi
D. Menunda rekonsiliasi hingga periode berikutnya
E. Menyerahkan seluruh proses rekonsiliasi kepada KPPN tanpa tindak lanjut internal
Jawaban: C
Pembahasan: Rekonsiliasi data keuangan mengharuskan setiap selisih ditelusuri hingga akar penyebabnya ditemukan dan diperbaiki sebelum laporan keuangan difinalisasi. Mengabaikan atau memanipulasi data tanpa investigasi melanggar prinsip akuntabilitas dan akurasi laporan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab utama Penata Layanan Operasional.
Soal 2
Dalam siklus akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, pengakuan pendapatan dilakukan pada saat…
A. Dana diterima secara tunai di rekening kas negara
B. Surat tagihan diterbitkan kepada pihak ketiga
C. Hak atas pendapatan telah timbul meskipun kas belum diterima
D. Laporan keuangan tahunan disusun
E. Anggaran pendapatan ditetapkan dalam DIPA
Jawaban: C
Pembahasan: Dalam akuntansi berbasis akrual sesuai PP 71 Tahun 2010, pendapatan diakui pada saat hak atas pendapatan telah timbul (earned), bukan pada saat kas diterima. Prinsip ini berbeda dengan basis kas yang mengakui pendapatan hanya ketika kas diterima, sehingga laporan keuangan berbasis akrual lebih mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
Soal 3
Komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional pemerintah termasuk pendapatan operasional dan beban operasional dalam satu periode pelaporan adalah…
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
B. Neraca
C. Laporan Operasional (LO)
D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
E. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Jawaban: C
Pembahasan: Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah yang mencakup pendapatan operasional, beban operasional, dan surplus/defisit operasional dalam satu periode pelaporan. LO berbeda dari LRA yang hanya mencerminkan realisasi anggaran berbasis kas, sedangkan LO disusun berdasarkan basis akrual.
Soal 4
Dalam modul SAKTI, proses yang dilakukan setelah PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan sebelum dana dapat dicairkan oleh KPPN adalah…
A. Penerbitan SP2D oleh KPPN
B. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh PPSPM
C. Penginputan data aset ke modul SIMAK-BMN
D. Penyusunan laporan realisasi anggaran
E. Rekonsiliasi data dengan Kanwil DJPb
Jawaban: B
Pembahasan: Alur pencairan dana APBN melalui SAKTI berjalan secara berjenjang: SPP (diterbitkan PPK) -> SPM (diterbitkan PPSPM/Pejabat Penandatangan SPM) -> SP2D (diterbitkan KPPN). Penerbitan SPM oleh PPSPM merupakan tahap verifikasi antara sebelum dana dapat dicairkan oleh KPPN melalui penerbitan SP2D.
Soal 5
Lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 secara berurutan yang BENAR adalah…
A. Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan
B. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan
C. Kegiatan Pengendalian, Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Pemantauan, Informasi dan Komunikasi
D. Pemantauan, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi
E. Informasi dan Komunikasi, Kegiatan Pengendalian, Penilaian Risiko, Lingkungan Pengendalian, Pemantauan
Jawaban: B
Pembahasan: Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, lima unsur SPIP secara berurutan adalah: (1) Lingkungan Pengendalian sebagai fondasi, (2) Penilaian Risiko, (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi, dan (5) Pemantauan. Urutan ini mencerminkan hierarki implementasi SPIP dari fondasi budaya organisasi hingga evaluasi berkelanjutan.
Soal 6
Seorang Penata Layanan Operasional diminta mengidentifikasi risiko pada proses pencairan anggaran di unit kerjanya. Langkah yang PALING TEPAT dalam proses identifikasi risiko sesuai SPIP adalah…
A. Hanya mengidentifikasi risiko yang sudah pernah terjadi sebelumnya
B. Mengidentifikasi seluruh potensi risiko secara menyeluruh dari berbagai sumber, mendokumentasikannya, dan merumuskan langkah mitigasi yang tepat
C. Menyerahkan seluruh proses identifikasi risiko kepada APIP tanpa keterlibatan unit
D. Mengabaikan risiko yang dianggap kecil probabilitas terjadinya
E. Hanya melaporkan risiko kepada atasan tanpa dokumentasi tertulis
Jawaban: B
Pembahasan: Identifikasi risiko dalam kerangka SPIP harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup semua potensi risiko dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal, didokumentasikan secara sistematis, dan dirumuskan langkah mitigasinya. Pendekatan komprehensif ini memastikan pengendalian intern berjalan efektif dan tidak hanya reaktif terhadap risiko yang sudah terjadi.
Soal 7
Dalam pengelolaan perpajakan instansi, jenis pajak yang dipotong oleh bendahara pemerintah atas pembayaran jasa konsultansi kepada pihak ketiga (bukan pegawai) adalah…
A. PPh Pasal 21
B. PPh Pasal 22
C. PPh Pasal 23
D. PPN
E. PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Jawaban: C
Pembahasan: PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga (Wajib Pajak dalam negeri/BUT) berupa jasa, sewa, dan penghasilan lain selain yang dikenai PPh Final. Jasa konsultansi yang dibayarkan kepada rekanan termasuk objek PPh Pasal 23, berbeda dengan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan pegawai/karyawan.
Soal 8
Seorang Penata Layanan Operasional menemukan bahwa bukti potong PPh Pasal 23 untuk salah satu rekanan belum diterbitkan meskipun pembayaran sudah dilakukan bulan lalu. Tindakan yang PALING TEPAT adalah…
A. Membiarkan kondisi tersebut karena rekanan tidak memintanya
B. Segera menerbitkan bukti potong, melaporkan keterlambatan kepada atasan, dan berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk memastikan kewajiban pelaporan pajak terpenuhi
C. Menerbitkan bukti potong dengan tanggal mundur (backdating) agar sesuai jadwal pelaporan
D. Mengabaikan kewajiban penerbitan bukti potong karena sudah melewati batas waktu
E. Meminta rekanan untuk mengurus sendiri kewajiban pajaknya
Jawaban: B
Pembahasan: Kewajiban pemotongan dan penerbitan bukti potong pajak oleh bendahara/instansi bersifat wajib dan memiliki sanksi jika terlambat. Langkah yang benar adalah segera menerbitkan bukti potong dan melaporkan keterlambatan secara transparan kepada atasan, serta berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku tanpa melakukan backdating.
Soal 9
Dalam menyusun jurnal akuntansi pemerintahan berbasis akrual, transaksi pembayaran belanja pegawai sebesar Rp 50.000.000 dicatat sebagai…
A. Debit Kas di Bendahara Pengeluaran, Kredit Beban Pegawai
B. Debit Beban Pegawai, Kredit Kas di Rekening Kas Umum Negara
C. Debit Belanja Pegawai, Kredit Utang Belanja Pegawai
D. Debit Beban Pegawai, Kredit Utang kepada Pihak Ketiga
E. Debit Kas Negara, Kredit Beban Pegawai
Jawaban: B
Pembahasan: Dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pembayaran belanja pegawai dicatat dengan mendebit akun Beban Pegawai (sebagai pengurang ekuitas) dan mengkredit Kas di Rekening Kas Umum Negara (sebagai pengurangan aset kas). Pencatatan ini berbeda dari akuntansi berbasis kas yang menggunakan akun Belanja Pegawai pada LRA.
Soal 10
Fungsi Excel yang TEPAT digunakan untuk mencari nilai kode akun tertentu dalam tabel referensi dan menampilkan deskripsi akun tersebut secara otomatis dalam laporan keuangan adalah…
A. =SUM()
B. =COUNTIF()
C. =VLOOKUP()
D. =AVERAGE()
E. =IF()
Jawaban: C
Pembahasan: Fungsi =VLOOKUP() (Vertical Lookup) digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam kolom pertama sebuah tabel referensi dan mengembalikan nilai dari kolom lain dalam baris yang sama. Dalam konteks keuangan pemerintahan, fungsi ini sangat berguna untuk mencari dan menampilkan deskripsi kode akun, kode satker, atau nama rekanan secara otomatis dari tabel referensi.
Soal 11
Jika total anggaran belanja suatu satuan kerja adalah Rp 800.000.000 dan realisasi penyerapan hingga triwulan III adalah Rp 560.000.000, maka persentase sisa anggaran yang belum terserap adalah…
A. 25%
B. 28%
C. 30%
D. 32%
E. 35%
Jawaban: C
Pembahasan: Realisasi = Rp 560.000.000 / Rp 800.000.000 x 100% = 70%. Sisa anggaran = 100% – 70% = 30%. Kemampuan menghitung persentase realisasi dan sisa anggaran secara akurat sangat penting dalam penyusunan laporan monitoring realisasi anggaran kepada pimpinan.
Soal 12
Dalam sistem SAKTI, modul yang digunakan untuk mengelola pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi aset tetap milik negara adalah…
A. Modul Bendahara
B. Modul Komitmen
C. Modul Aset Tetap (AT)
D. Modul Pembayaran
E. Modul Pelaporan
Jawaban: C
Pembahasan: Modul Aset Tetap (AT) dalam SAKTI digunakan untuk mengelola seluruh siklus aset tetap milik negara mulai dari perolehan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga penghapusan, serta menghasilkan laporan BMN yang direkonsiliasikan dengan neraca keuangan. Modul ini terintegrasi dengan SIMAK-BMN dalam satu sistem SAKTI yang terpadu.
Soal 13
Seorang Penata Layanan Operasional diminta menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Fungsi utama CaLK dalam laporan keuangan pemerintah adalah…
A. Menggantikan Neraca jika data aset belum lengkap
B. Menyajikan informasi tambahan dan penjelasan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan utama secara memadai
C. Mencatat seluruh transaksi harian secara kronologis
D. Menggantikan Laporan Realisasi Anggaran jika anggaran tidak terserap
E. Menyajikan saldo kas akhir periode secara terperinci
Jawaban: B
Pembahasan: CaLK merupakan bagian integral dari laporan keuangan pemerintah yang berfungsi menyajikan informasi penjelasan, narasi, dan rincian yang diperlukan untuk memahami komponen-komponen laporan keuangan utama (LRA, LO, Neraca, LPE) secara memadai. CaLK tidak menggantikan komponen laporan lain, melainkan melengkapi dan memperjelas informasi yang tersaji.
Soal 14
Dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan, perbedaan antara saldo kas menurut catatan bendahara dengan saldo menurut rekening koran bank disebut…
A. Selisih kurs
B. Perbedaan waktu pencatatan (timing difference)
C. Kesalahan pembukuan (bookkeeping error)
D. Outstanding check atau deposit in transit
E. Semua jawaban di atas bisa menjadi penyebab selisih rekonsiliasi
Jawaban: E
Pembahasan: Selisih dalam rekonsiliasi bank dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mencakup semua pilihan tersebut, antara lain perbedaan waktu pencatatan (timing difference) seperti outstanding check dan deposit in transit, kesalahan pembukuan di salah satu atau kedua pihak, biaya bank yang belum dicatat, maupun perbedaan lainnya. Rekonsiliasi bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan semua penyebab selisih tersebut.
Soal 15
Saat mengikuti tes kompetensi teknis secara daring melalui Zoom, hal yang WAJIB dilakukan peserta sesuai prosedur rekrutmen PJLP Komdigi adalah…
A. Mematikan kamera selama proses verifikasi identitas berlangsung
B. Menunjukkan KTP ke kamera untuk verifikasi identitas sebelum tes dimulai dan membagikan keseluruhan layar (entire screen) kepada panitia
C. Menggunakan aplikasi pengolah kata selain yang diinstruksikan panitia
D. Tidak perlu memastikan stabilitas koneksi internet sebelum tes
E. Membagikan sebagian layar saja sesuai keinginan peserta
Jawaban: B
Pembahasan: Sepuluh menit sebelum tes dimulai akan dilakukan absensi dan verifikasi identitas (KTP ditunjukkan ke kamera), dan peserta diwajibkan membagikan keseluruhan layar (entire screen) kepada panitia selama tes berlangsung. Pelanggaran terhadap prosedur ini berisiko membuat peserta dinyatakan gugur dari tahapan tes.
Soal 16
Seorang Penata Layanan Operasional menemukan indikasi ketidaksesuaian penggunaan anggaran pada salah satu kegiatan di unit kerjanya. Sikap yang PALING TEPAT sesuai nilai integritas dan SPIP adalah…
A. Membiarkan kondisi tersebut karena tidak ingin berkonflik dengan rekan kerja
B. Mendokumentasikan temuan secara objektif, melaporkan kepada atasan langsung melalui jalur yang benar, dan mendukung proses pemeriksaan jika diperlukan
C. Langsung melaporkan kepada media tanpa konfirmasi internal terlebih dahulu
D. Mengabaikan temuan karena dianggap bukan tanggung jawabnya
E. Menghapus bukti-bukti yang berpotensi menimbulkan masalah
Jawaban: B
Pembahasan: Integritas dan prinsip SPIP mengharuskan setiap pegawai melaporkan indikasi penyimpangan melalui jalur pelaporan yang benar secara berjenjang, bukan mengabaikan atau mempublikasikannya secara langsung tanpa konfirmasi internal. Dokumentasi yang objektif menjadi kunci agar proses tindak lanjut dapat dilakukan secara akuntabel dan sesuai prosedur.
Soal 17
Dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun, seorang Penata Layanan Operasional menemukan adanya aset tetap yang sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan namun masih tercatat dalam neraca. Langkah yang PALING TEPAT adalah…
A. Membiarkan aset tersebut tetap tercatat tanpa tindak lanjut
B. Menghapus aset secara sepihak dari catatan tanpa prosedur resmi
C. Mengajukan usulan penghapusan BMN secara resmi disertai berita acara kondisi barang sesuai prosedur yang berlaku
D. Memindahkan aset ke pos akun lain agar neraca terlihat bersih
E. Menunggu instruksi dari Kementerian Keuangan sebelum mengambil tindakan apapun
Jawaban: C
Pembahasan: Penghapusan aset tetap/BMN yang sudah tidak dapat digunakan harus dilakukan melalui prosedur resmi sesuai ketentuan pengelolaan BMN, termasuk penyusunan berita acara kondisi barang sebagai dokumen pendukung pengajuan usulan penghapusan. Menghapus secara sepihak atau memindahkan ke akun lain tanpa prosedur merupakan pelanggaran administrasi keuangan negara.
Soal 18
Berdasarkan Permendiktisaintek terbaru, penyusunan laporan keuangan pemerintah wajib menggunakan basis akrual. Keunggulan utama basis akrual dibandingkan basis kas dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah…
A. Lebih mudah diterapkan karena hanya mencatat transaksi kas masuk dan keluar
B. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan, aset, kewajiban, dan kinerja pemerintah yang sesungguhnya
C. Tidak memerlukan pencatatan terhadap piutang dan utang pemerintah
D. Mempermudah proses rekonsiliasi dengan bank karena hanya berbasis kas
E. Mengurangi beban kerja pencatatan karena transaksi non-kas diabaikan
Jawaban: B
Pembahasan: Basis akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan transparan tentang kondisi keuangan pemerintah karena mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan hanya saat kas berpindah. Hal ini memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, dan kinerja operasional pemerintah secara lebih akurat dibandingkan basis kas.
Soal 19
Seorang Penata Layanan Operasional diminta menyajikan data realisasi anggaran kepada pimpinan menggunakan Excel. Fitur Excel yang PALING TEPAT digunakan untuk merangkum dan menganalisis data realisasi per jenis belanja dari ribuan baris transaksi adalah…
A. =SUM() biasa tanpa filter
B. Fitur Pivot Table untuk merangkum, menganalisis, dan menyajikan data secara dinamis berdasarkan kategori yang dibutuhkan
C. Fitur Sort A-Z untuk mengurutkan data
D. =AVERAGE() untuk menghitung rata-rata transaksi
E. Fitur Find & Replace untuk mencari data tertentu
Jawaban: B
Pembahasan: Pivot Table adalah fitur Excel yang paling efektif untuk merangkum dan menganalisis data dalam jumlah besar secara dinamis, memungkinkan pengguna mengelompokkan dan menyajikan data realisasi anggaran per jenis belanja, per satker, atau per periode dengan cepat tanpa harus menulis formula yang kompleks, sangat relevan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Soal 20
Sebagai tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) Penata Layanan Operasional di Komdigi, pemahaman yang BENAR mengenai kerahasiaan data keuangan instansi yang dikelola adalah…
A. Data keuangan instansi dapat dibagikan kepada siapa saja yang memintanya
B. Data keuangan instansi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses/dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak luar yang tidak berwenang
C. Data keuangan hanya rahasia bagi pihak eksternal, bebas dibagikan kepada seluruh pegawai internal tanpa batasan
D. Data keuangan tidak perlu dijaga kerahasiaannya karena merupakan keuangan negara yang bersifat publik
E. Kerahasiaan data keuangan hanya berlaku selama masa kontrak PJLP berlangsung
Jawaban: B
Pembahasan: Data keuangan instansi pemerintah bersifat rahasia dan sensitif, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip kerahasiaan jabatan. Penyalahgunaan atau pembocoran data keuangan instansi dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan melanggar etika profesi, sehingga Penata Layanan Operasional wajib menjaga kerahasiaan data yang dikelolanya setiap saat.
Dapatkan Paket Soal Lengkapnya Sekarang! ⏱️
Uji kemampuanmu dan pelajari pembahasan tuntas 120+ Soal Rekrutmen PJLP Tenaga Pendukung Penata Layanan Operasional Komdigi sekarang juga, langsung melalui platform terpercaya Fungsional.id
