Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjadi proses penting untuk mendapatkan calon anggota yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena itu, peserta perlu mempersiapkan diri tidak hanya dengan memahami regulasi, tetapi juga mampu menganalisis berbagai persoalan dan situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KND.
Melalui artikel 100+ Soal Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas dan Pembahasan, kamu dapat mempelajari berbagai latihan soal berbasis pengetahuan dan studi kasus. Setiap pembahasan dirancang untuk membantu memahami pola penyelesaian soal sekaligus memperkuat persiapan menghadapi tahapan seleksi.
Mengenal Peran dan Tugas Komisi Nasional Disabilitas
Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga yang memiliki peran dalam pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena itu, calon anggota KND perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai isu disabilitas dan pemenuhan hak yang setara.
Dalam menjalankan perannya, anggota KND perlu mampu memahami berbagai persoalan terkait aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesehatan, perlindungan hukum, serta partisipasi penyandang disabilitas. Kemampuan menganalisis kebijakan dan memberikan rekomendasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas KND. Oleh karena itu, peserta seleksi perlu mempersiapkan kemampuan konseptual sekaligus analitis agar mampu menghadapi pertanyaan maupun studi kasus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KND.
Materi Penting Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas
Persiapan Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) perlu mencakup pemahaman regulasi, hak penyandang disabilitas, kebijakan publik, hingga kemampuan menganalisis persoalan yang terjadi di masyarakat.
Beberapa materi yang perlu diprioritaskan antara lain:
1. Hak Penyandang Disabilitas
Memahami prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, aksesibilitas, penghormatan martabat, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Regulasi tentang Penyandang Disabilitas
Mempelajari kerangka hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, termasuk UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ketentuan pelaksanaannya.
3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KND
Memahami posisi kelembagaan KND serta tugas yang berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
4. Aksesibilitas dan Pelayanan Publik
Mencakup aksesibilitas pada fasilitas publik, transportasi, informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pelayanan pemerintahan.
5. Kebijakan Publik Inklusif
Peserta perlu mampu menganalisis apakah suatu kebijakan telah mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan yang setara.
6. Advokasi dan Pemantauan
Mencakup kemampuan mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan informasi, menganalisis pelaksanaan kebijakan, serta menyusun rekomendasi perbaikan.
7. Etika, Integritas, dan Independensi
Calon anggota KND perlu memahami pentingnya integritas, objektivitas, profesionalisme, independensi, serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas.
8. Analisis Studi Kasus Disabilitas
Peserta perlu membiasakan diri menghadapi kasus seperti diskriminasi dalam pekerjaan, layanan publik yang tidak aksesibel, hambatan memperoleh pendidikan, maupun keterbatasan akses informasi.
Kisi-Kisi Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas
Kisi-kisi Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) dapat dipetakan pada kemampuan memahami regulasi, kelembagaan, hak penyandang disabilitas, serta kemampuan menganalisis permasalahan dan kebijakan secara inklusif.
Beberapa kompetensi yang perlu dipersiapkan meliputi:
1. Wawasan Kebangsaan dan Konstitusi
- Pancasila dan UUD 1945;
- HAM dan prinsip kesetaraan;
- nondiskriminasi;
- kewajiban negara dalam pemenuhan hak warga negara.
2. Regulasi Penyandang Disabilitas
- UU Nomor 8 Tahun 2016;
- Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD);
- peraturan pelaksanaan terkait hak penyandang disabilitas;
- prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak.
3. Kelembagaan KND
- kedudukan dan tujuan pembentukan KND;
- tugas dan fungsi;
- pemantauan;
- evaluasi;
- advokasi;
- koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.
4. Hak dan Inklusi Penyandang Disabilitas
- pendidikan inklusif;
- kesempatan kerja;
- kesehatan;
- aksesibilitas;
- pelayanan publik;
- perlindungan hukum;
- informasi dan komunikasi;
- partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Analisis Kebijakan
Peserta perlu mampu mengidentifikasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan hambatan, menganalisis dampaknya terhadap penyandang disabilitas, serta menentukan rekomendasi perbaikan yang berbasis hak.
6. Pemantauan dan Evaluasi
- identifikasi permasalahan;
- pengumpulan dan validasi informasi;
- analisis temuan;
- penentuan indikator;
- evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- penyusunan rekomendasi.
7. Advokasi dan Komunikasi
- strategi advokasi;
- komunikasi dengan pemangku kepentingan;
- penanganan pengaduan;
- penyelesaian perbedaan kepentingan;
- penyampaian rekomendasi secara objektif.
8. Integritas dan Independensi
Kisi-kisi dapat berbentuk studi kasus mengenai konflik kepentingan, tekanan pihak tertentu, kerahasiaan informasi, objektivitas, transparansi, dan pengambilan keputusan yang berintegritas.
9. Kepemimpinan dan Kolaborasi
Peserta perlu mampu bekerja bersama organisasi penyandang disabilitas, pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya tanpa mengabaikan independensi KND.
10. Studi Kasus Isu Disabilitas
Soal HOTS dapat memberikan kasus mengenai fasilitas publik yang tidak aksesibel, diskriminasi dalam pekerjaan, hambatan pendidikan, atau kebijakan yang belum inklusif. Peserta kemudian diminta menentukan masalah utama, hak yang terdampak, langkah pemantauan atau advokasi, dan rekomendasi yang paling tepat.
Contoh Soal HOTS Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas
Berikut 25 contoh soal HOTS Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disusun berdasarkan kisi-kisi sebelumnya. Soal didominasi studi kasus untuk melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sesuai peran KND.
Soal 1 — Aksesibilitas Pelayanan Publik
Sebuah pemerintah daerah meluncurkan layanan administrasi yang sepenuhnya berbasis aplikasi. Setelah berjalan, ditemukan bahwa aplikasi tersebut sulit digunakan oleh sebagian penyandang disabilitas karena fitur aksesibilitas belum memadai.
Sebagai anggota KND, langkah paling tepat adalah ….
A. Meminta layanan digital dihentikan seluruhnya
B. Menyarankan penyandang disabilitas meminta bantuan keluarga
C. Memantau hambatan yang terjadi, melibatkan penyandang disabilitas dalam evaluasi, dan mendorong perbaikan aksesibilitas layanan
D. Membiarkan pemerintah daerah melakukan evaluasi sendiri
E. Mengusulkan layanan khusus yang sepenuhnya terpisah
Jawaban: C
Pembahasan:
Pendekatan yang tepat adalah mengidentifikasi hambatan aktual dan mendorong layanan yang dapat diakses secara setara, dengan melibatkan pengguna penyandang disabilitas dalam proses evaluasi.
Soal 2 — Nondiskriminasi
Sebuah perusahaan menetapkan bahwa seluruh pelamar pada suatu posisi harus memiliki kondisi fisik tertentu, padahal sebagian persyaratan tersebut tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama pekerjaan.
Permasalahan utama yang perlu dianalisis adalah ….
A. Jumlah pelamar
B. Efisiensi proses rekrutmen
C. Potensi diskriminasi akibat persyaratan yang tidak relevan dengan pekerjaan
D. Besarnya gaji pegawai
E. Sistem promosi perusahaan
Jawaban: C
Pembahasan:
Persyaratan pekerjaan perlu relevan dengan fungsi pekerjaan. Ketentuan yang tidak proporsional dapat menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas.
Soal 3 — Analisis Kebijakan
Suatu program bantuan untuk penyandang disabilitas mempunyai tingkat penyerapan anggaran 98%. Namun hasil evaluasi menunjukkan banyak penerima kesulitan memperoleh manfaat program.
Kesimpulan terbaik adalah ….
A. Program berhasil karena anggaran terserap
B. Program gagal karena penerimanya terlalu banyak
C. Penyerapan anggaran belum cukup membuktikan efektivitas sehingga hasil dan akses penerima perlu dievaluasi
D. Anggaran harus dikurangi
E. Program harus dihentikan
Jawaban: C
Pembahasan:
Evaluasi kebijakan tidak cukup melihat output administratif. Dampak, aksesibilitas, kualitas, dan manfaat yang benar-benar diterima sasaran juga perlu diperiksa.
Soal 4 — Pendidikan Inklusif
Orang tua seorang siswa penyandang disabilitas melaporkan bahwa sekolah menolak penerimaan anaknya dengan alasan belum memiliki fasilitas pendukung yang memadai.
Pendekatan awal KND yang paling tepat adalah ….
A. Langsung menyatakan sekolah bersalah
B. Meminta siswa mencari sekolah lain
C. Mengumpulkan informasi dari pihak terkait, mengidentifikasi hambatan pemenuhan hak pendidikan, dan mendorong penyelesaian yang inklusif
D. Mengambil alih pengelolaan sekolah
E. Menunggu kasus serupa muncul
Jawaban: C
Pembahasan:
Penanganan perlu berbasis fakta sekaligus berorientasi pada pemenuhan hak. KND dapat melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi sesuai kewenangannya.
Soal 5 — Partisipasi Bermakna
Pemerintah akan menyusun kebijakan tentang aksesibilitas. Organisasi penyandang disabilitas baru diundang ketika rancangan kebijakan hampir selesai.
Apa kelemahan utama proses tersebut?
A. Rapat menjadi lebih panjang
B. Pemerintah terlalu banyak melibatkan masyarakat
C. Partisipasi penyandang disabilitas tidak diberikan secara bermakna sejak proses perumusan
D. Kebijakan harus disusun oleh organisasi disabilitas saja
E. Konsultasi publik tidak diperlukan
Jawaban: C
Pembahasan:
Partisipasi bermakna bukan sekadar kehadiran formal. Perspektif penyandang disabilitas perlu didengar dalam proses yang relevan agar dapat memengaruhi kebijakan.
Soal 6 — Konflik Kepentingan
Seorang anggota KND diminta ikut mengevaluasi program sebuah organisasi yang sebelumnya memiliki hubungan profesional dekat dengannya.
Apa tindakan yang paling tepat?
A. Tetap mengevaluasi tanpa memberi tahu siapa pun
B. Memberikan nilai tinggi agar hubungan tetap baik
C. Mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan mengikuti mekanisme penanganan yang berlaku
D. Menghubungi organisasi tersebut secara pribadi
E. Menghapus organisasi dari evaluasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Transparansi mengenai potensi konflik kepentingan penting untuk menjaga independensi, integritas, dan objektivitas.
Soal 7 — Prioritas Advokasi
KND menerima sejumlah laporan dengan tingkat urgensi berbeda. Salah satunya menunjukkan adanya kebijakan yang berpotensi menghambat akses layanan penting bagi banyak penyandang disabilitas.
Bagaimana prioritas sebaiknya ditentukan?
A. Berdasarkan laporan yang pertama masuk
B. Berdasarkan popularitas kasus
C. Berdasarkan urgensi, dampak terhadap hak, luasnya kelompok terdampak, dan kewenangan KND
D. Berdasarkan kasus yang paling mudah
E. Berdasarkan jumlah pemberitaan
Jawaban: C
Pembahasan:
Penentuan prioritas perlu berbasis dampak dan risiko terhadap pemenuhan hak, bukan popularitas kasus.
Soal 8 — Akses Informasi
Sebuah instansi telah menyediakan informasi layanan melalui situs web. Namun format dokumen dan fitur situs belum mudah digunakan oleh sebagian penyandang disabilitas.
Penilaian paling tepat adalah ….
A. Kewajiban selesai karena informasi sudah tersedia
B. Tidak ada masalah selama situs dapat dibuka
C. Ketersediaan informasi perlu diikuti aksesibilitas agar informasi dapat digunakan secara efektif
D. Penyandang disabilitas harus menggunakan bantuan orang lain
E. Informasi digital tidak perlu diperbaiki
Jawaban: C
Pembahasan:
Akses informasi tidak cukup diukur dari keberadaan informasi, tetapi juga apakah pengguna dapat memperoleh dan memanfaatkannya secara setara.
Soal 9 — Independensi
Seorang pejabat meminta KND mengubah bagian tertentu dalam hasil pemantauan karena dinilai dapat menimbulkan citra negatif bagi instansinya.
Sikap paling tepat adalah ….
A. Mengubah laporan untuk menjaga hubungan
B. Menghapus seluruh temuan
C. Mempertahankan objektivitas laporan berdasarkan bukti dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan
D. Membatalkan pemantauan
E. Menyerahkan laporan kepada pejabat tersebut
Jawaban: C
Pembahasan:
Independensi menuntut hasil pemantauan tidak diubah karena tekanan kepentingan tertentu.
Soal 10 — Validasi Data
KND menerima laporan viral di media sosial mengenai dugaan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
Apa langkah pertama yang paling tepat?
A. Langsung menyatakan terjadi pelanggaran
B. Menyebarkan ulang laporan
C. Memverifikasi informasi dan memperoleh data dari pihak-pihak yang relevan
D. Menunggu isu tidak lagi viral
E. Menganggap informasi tersebut tidak benar
Jawaban: C
Pembahasan:
Keputusan dan rekomendasi harus didasarkan pada informasi yang cukup, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Soal 11 — Akomodasi yang Layak
Seorang pekerja penyandang disabilitas sebenarnya mampu melaksanakan fungsi utama pekerjaannya apabila terdapat penyesuaian tertentu yang sesuai. Perusahaan langsung mempertimbangkan pemindahan pekerja tersebut.
Pendekatan yang lebih tepat adalah ….
A. Langsung memindahkan pekerja
B. Mengurangi seluruh tanggung jawabnya
C. Menilai kebutuhan akomodasi yang layak dan fungsi esensial pekerjaan sebelum menentukan keputusan
D. Meminta pekerja mengundurkan diri
E. Membuat jabatan terpisah
Jawaban: C
Pembahasan:
Analisis perlu melihat kemampuan menjalankan fungsi pekerjaan serta kemungkinan pemberian akomodasi yang layak, bukan berangkat dari asumsi mengenai disabilitas.
Soal 12 — Evaluasi Program
Sebuah program pelatihan kerja melaporkan 500 peserta penyandang disabilitas telah mengikuti pelatihan.
Data tambahan apa yang paling penting untuk menilai efektivitas program?
A. Jumlah halaman laporan
B. Jumlah panitia
C. Aksesibilitas program, penyelesaian pelatihan, peningkatan kompetensi, dan hasil setelah pelatihan
D. Lokasi kantor penyelenggara
E. Jumlah unggahan media sosial
Jawaban: C
Pembahasan:
Jumlah peserta merupakan output. Evaluasi yang lebih bermakna juga melihat kualitas akses dan outcome program.
Soal 13 — Pendekatan Berbasis Hak
Manakah pendekatan yang paling mencerminkan perspektif berbasis hak?
A. Menganggap penyandang disabilitas selalu membutuhkan bantuan
B. Menempatkan mereka sebagai penerima bantuan semata
C. Mengakui penyandang disabilitas sebagai pemegang hak yang memiliki pilihan, suara, dan kesempatan berpartisipasi
D. Membatasi partisipasi untuk melindungi mereka
E. Menyerahkan keputusan kepada keluarga
Jawaban: C
Pembahasan:
Perspektif berbasis hak menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek dan pemegang hak, bukan sekadar objek bantuan.
Soal 14 — Kolaborasi
Hasil pemantauan KND menunjukkan persoalan aksesibilitas melibatkan beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Strategi paling efektif adalah ….
A. Meminta satu instansi menyelesaikan semuanya
B. Mengambil alih tugas seluruh instansi
C. Mendorong koordinasi lintas sektor dengan pembagian tanggung jawab dan tindak lanjut yang jelas
D. Menunda rekomendasi
E. Membatasi pembahasan pada satu instansi
Jawaban: C
Pembahasan:
Permasalahan lintas sektor memerlukan koordinasi antarpemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan tugas dan kewenangan masing-masing.
Soal 15 — Pelayanan Kesehatan
Sebuah fasilitas kesehatan menyediakan jalur prioritas bagi penyandang disabilitas, tetapi informasi pelayanan sulit dipahami oleh sebagian pengguna.
Apa kesimpulan paling tepat?
A. Pelayanan sudah sepenuhnya inklusif
B. Jalur prioritas merupakan satu-satunya indikator
C. Inklusivitas perlu dinilai secara menyeluruh, termasuk akses informasi dan komunikasi
D. Informasi bukan bagian pelayanan
E. Pengguna harus menyesuaikan diri
Jawaban: C
Pembahasan:
Aksesibilitas pelayanan mencakup berbagai aspek, bukan hanya akses fisik atau antrean.
Soal 16 — Kerahasiaan Informasi
Dalam proses pemantauan, KND memperoleh data pribadi sensitif dari seorang pengadu. Media meminta data tersebut untuk memperkuat pemberitaan.
Tindakan paling tepat adalah ….
A. Memberikan seluruh data
B. Memberikan identitas tanpa persetujuan
C. Melindungi kerahasiaan dan mengelola informasi sesuai ketentuan serta kebutuhan yang sah
D. Mengunggah data ke media sosial
E. Meminta media mencari sendiri
Jawaban: C
Pembahasan:
Perlindungan informasi pribadi penting dalam menjaga hak, keamanan, dan kepercayaan pihak yang memberikan informasi.
Soal 17 — Analisis Akar Masalah
Beberapa gedung pelayanan pemerintah telah memiliki ramp, tetapi keluhan aksesibilitas masih tinggi.
Apa tindakan analitis terbaik?
A. Menyimpulkan seluruh gedung sudah aksesibel
B. Menambah ramp tanpa evaluasi
C. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai akses pelayanan, termasuk akses fisik, informasi, komunikasi, prosedur, dan pengalaman pengguna
D. Menghentikan pemantauan
E. Menganggap keluhan tidak relevan
Jawaban: C
Pembahasan:
Aksesibilitas merupakan persoalan multidimensi. Satu fasilitas fisik tidak otomatis membuat keseluruhan pelayanan aksesibel.
Soal 18 — Perbedaan Perspektif
Dalam rapat, dua organisasi penyandang disabilitas memberikan rekomendasi berbeda terhadap kebijakan yang sama.
Sebagai anggota KND, apa yang sebaiknya dilakukan?
A. Memilih organisasi terbesar
B. Mengabaikan keduanya
C. Mendengarkan argumentasi masing-masing, menganalisis bukti dan dampaknya, lalu merumuskan rekomendasi berbasis hak
D. Meminta pemerintah menentukan
E. Mengambil keputusan berdasarkan opini pribadi
Jawaban: C
Pembahasan:
Penyandang disabilitas bukan kelompok yang homogen. Perbedaan perspektif perlu dipertimbangkan secara objektif.
Soal 19 — Kebijakan Seragam
Sebuah kebijakan memberikan prosedur yang sama persis kepada seluruh warga dengan alasan kesetaraan.
Namun prosedur tersebut menciptakan hambatan bagi sebagian penyandang disabilitas.
Apa analisis paling tepat?
A. Kebijakan pasti adil karena semua diperlakukan sama
B. Kesetaraan selalu berarti perlakuan identik
C. Kesetaraan perlu mempertimbangkan hambatan dan kebutuhan akomodasi agar hak dapat dinikmati secara efektif
D. Penyandang disabilitas harus mengikuti prosedur yang ada
E. Kebijakan tidak boleh diubah
Jawaban: C
Pembahasan:
Perlakuan identik belum tentu menghasilkan kesempatan yang setara ketika terdapat hambatan yang berbeda.
Soal 20 — Rekomendasi KND
Setelah melakukan pemantauan, KND menemukan masalah sistemik pada suatu pelayanan.
Rekomendasi yang paling berkualitas adalah ….
A. “Instansi harus memperbaiki pelayanan.”
B. “Petugas harus lebih baik.”
C. Rekomendasi yang berbasis temuan, jelas pihak yang perlu menindaklanjuti, mengarah pada perbaikan hambatan, dan dapat dipantau pelaksanaannya
D. Rekomendasi tanpa data agar lebih singkat
E. Rekomendasi yang mengikuti keinginan instansi
Jawaban: C
Pembahasan:
Rekomendasi perlu spesifik, berbasis bukti, relevan dengan temuan, dan memungkinkan adanya tindak lanjut serta evaluasi.
Soal 21 — Pengaduan Berulang
KND menerima pengaduan serupa dari berbagai daerah mengenai hambatan akses terhadap jenis layanan yang sama.
Apa respons strategis terbaik?
A. Menangani setiap kasus tanpa melihat pola
B. Menganggapnya kebetulan
C. Menganalisis pola untuk menentukan apakah terdapat persoalan sistemik yang membutuhkan rekomendasi kebijakan lebih luas
D. Menutup laporan lama
E. Memprioritaskan daerah terbesar saja
Jawaban: C
Pembahasan:
Kumpulan kasus individual dapat menunjukkan masalah struktural. Analisis pola membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih strategis.
Soal 22 — Indikator Pemantauan
KND ingin mengevaluasi program peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Indikator mana yang paling komprehensif?
A. Jumlah rapat
B. Jumlah poster sosialisasi
C. Akses terhadap rekrutmen, akomodasi yang layak, partisipasi, keberlanjutan pekerjaan, dan pengalaman pekerja
D. Jumlah pegawai HR
E. Jumlah perusahaan yang menerima surat
Jawaban: C
Pembahasan:
Evaluasi perlu melihat proses sekaligus hasil yang dialami penyandang disabilitas.
Soal 23 — Kepemimpinan
Tim KND harus menyelesaikan rekomendasi dalam waktu terbatas. Anggota tim memiliki pendapat berbeda mengenai prioritas masalah.
Sebagai koordinator, tindakan terbaik adalah ….
A. Memaksakan pendapat pribadi
B. Mengikuti anggota paling senior
C. Mengarahkan pembahasan pada mandat, bukti, urgensi dampak terhadap hak, dan tujuan rekomendasi
D. Menunda keputusan tanpa batas
E. Membagi tim tanpa koordinasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Kepemimpinan yang efektif mengarahkan keputusan pada bukti, mandat organisasi, dan tujuan perlindungan hak, bukan dominasi pribadi.
Soal 24 — Isu Viral dan Independensi
Kasus dugaan diskriminasi menjadi perhatian nasional. Publik mendesak KND segera menyatakan sebuah instansi bersalah, sementara proses pengumpulan informasi belum selesai.
Apa keputusan terbaik?
A. Mengikuti opini mayoritas
B. Mengeluarkan kesimpulan agar cepat
C. Tetap melakukan proses pemantauan dan verifikasi secara objektif sebelum menyusun kesimpulan atau rekomendasi
D. Tidak menangani kasus tersebut
E. Mengikuti pendapat tokoh paling terkenal
Jawaban: C
Pembahasan:
Tekanan publik tidak boleh menggantikan proses berbasis bukti. Independensi juga berarti tidak tunduk pada tekanan opini mayoritas.
Soal 25 — Studi Kasus Terintegrasi
Sebuah pemerintah daerah menerapkan sistem pendaftaran bantuan sosial secara digital. Hasil pemantauan awal menunjukkan:
- sebagian penyandang disabilitas mengalami hambatan menggunakan sistem;
- informasi alternatif belum tersedia secara memadai;
- pemerintah menyatakan sistem sudah berhasil karena jumlah pendaftar meningkat;
- organisasi penyandang disabilitas belum dilibatkan dalam evaluasi.
Sebagai anggota KND, tindakan yang paling tepat adalah ….
A. Meminta sistem digital langsung dihapus
B. Menyatakan program berhasil karena pendaftar meningkat
C. Meminta penyandang disabilitas menggunakan bantuan keluarga
D. Memverifikasi hambatan bersama penyandang disabilitas, mengevaluasi aksesibilitas dan dampak kebijakan, lalu menyusun rekomendasi perbaikan serta memantau tindak lanjutnya
E. Menunggu sampai program selesai
Jawaban: D
Pembahasan:
Kasus ini menggabungkan kompetensi pemantauan, analisis kebijakan, aksesibilitas, partisipasi, evaluasi, dan advokasi. Calon anggota KND harus mampu melihat lebih dari sekadar indikator administratif dan menilai apakah kebijakan benar-benar memungkinkan penyandang disabilitas menikmati hak serta layanan secara setara.
Perkuat Persiapan Seleksi KND!
Asah kemampuan dan pemahamanmu bersama Fungsional.id melalui latihan soal Seleksi Anggota Komisi Nasional Disabilitas yang dilengkapi pembahasan dan beragam studi kasus. Mulai latihan sekarang dan persiapkan diri menghadapi setiap tahapan seleksi!
