Analis Kerjasama Ahli Pertama memegang peran strategis dalam mendukung koordinasi antar lembaga dan pihak eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Para analis ini bertanggung jawab dalam merumuskan, mengelola, dan memonitor perjanjian kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Posisi ini menuntut pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi, kebijakan pemerintah, serta standar operasional yang berlaku dalam kerja sama lintas sektor.
Keterampilan seorang Analis Kerjasama juga mencakup kemampuan dalam komunikasi efektif, analisis yang tajam, dan bekerja sama dengan tim. Pekerjaan ini sangat penting dalam mendukung tercapainya program-program pemerintah yang memerlukan kolaborasi multi-pihak, sejalan dengan upaya peningkatan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Analis Kerjasama Ahli Pertama menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan kerja sama yang konstruktif, memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dalam setiap langkah kerja sama yang dilakukan.
Kisi-Kisi Soal Analis Kerja Sama Ahli Pertama Sesuai KemenpanRB
Dalam menghadapi seleksi PPPK dan CPNS untuk posisi Analis Kerja Sama Ahli Pertama, memahami kisi-kisi soal merupakan langkah penting. Berikut adalah beberapa kisi-kisi yang dapat membantu peserta mempersiapkan diri secara lebih terarah dan efektif, sehingga peluang keberhasilan dalam ujian dapat meningkat.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama
Mengatur kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Analis Kerja Sama dalam instansi pemerintah, termasuk persyaratan kompetensi dan jenjang karier. - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
Menetapkan prosedur pemberian hibah dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah atau lembaga asing, termasuk persyaratan dan mekanisme pelaksanaannya. - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Mengatur tata cara pembuatan, pengesahan, dan pemberlakuan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia, serta peran Analis Kerja Sama dalam proses tersebut. - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Menetapkan ketentuan mengenai kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan pihak ketiga, termasuk prosedur, persyaratan, dan pengawasan kerja sama tersebut. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga, termasuk tahapan dan dokumen yang diperlukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
Mengatur prosedur dan persyaratan bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk evaluasi dan monitoring pelaksanaannya. - Teknik Negosiasi dan Diplomasi
Keterampilan dalam melakukan negosiasi dan diplomasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam kerja sama domestik maupun internasional. - Analisis Kebijakan Publik
Kemampuan menganalisis kebijakan publik yang berkaitan dengan kerja sama, termasuk dampak dan implikasinya bagi instansi terkait. - Manajemen Proyek Kerja Sama
Keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek kerja sama, termasuk pengelolaan sumber daya dan waktu. - Komunikasi Antarbudaya
Kemampuan berkomunikasi efektif dengan mitra kerja sama dari berbagai latar belakang budaya, untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kerja sama. - Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama
Keterampilan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama, untuk memastikan tujuan tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. - Penyusunan Laporan Kerja Sama
Kemampuan menyusun laporan yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan hasil kerja sama, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Contoh Soal Analis Kerja Sama Ahli Pertama untuk CPNS & PPPK
Untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi PPPK dan CPNS di posisi Analis Kerja Sama Ahli Pertama, latihan dengan contoh soal menjadi langkah penting. Berikut ini adalah beberapa contoh soal yang dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan kesiapan Anda dalam menghadapi ujian.
1. Apa yang menjadi tugas utama Analis Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023?
A Mengelola administrasi perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia
B Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antar instansi pemerintah
C Menyusun dan mengevaluasi laporan kerja sama antar daerah dan pemerintah asing
D Mengkoordinasikan negosiasi dan diplomasi terkait kerja sama internasional
E Menyusun kebijakan kerja sama antara instansi pemerintah dan lembaga asing
Jawaban: C. Menyusun dan mengevaluasi laporan kerja sama antar daerah dan pemerintah asing
Pembahasan: Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, Analis Kerja Sama memiliki peran dalam menyusun dan mengevaluasi laporan terkait pelaksanaan kerja sama baik antar daerah maupun dengan pihak asing. Hal ini mencakup pemantauan dan pelaporan untuk memastikan kerja sama berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019, apa saja yang harus dipenuhi sebelum pemberian hibah kepada lembaga asing dapat dilaksanakan?
A Penetapan perjanjian kerja sama melalui peraturan presiden
B Persetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan
C Penyusunan proposal oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan lembaga asing
D Keputusan presiden serta mekanisme administrasi yang disetujui oleh lembaga terkait
E Penyusunan perjanjian oleh pemerintah asing yang membutuhkan hibah dari pemerintah Indonesia
Jawaban: D. Keputusan presiden serta mekanisme administrasi yang disetujui oleh lembaga terkait
Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pemberian hibah kepada lembaga asing membutuhkan keputusan presiden serta pengaturan mekanisme administrasi yang melibatkan lembaga terkait untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, apa peran Analis Kerja Sama dalam perjanjian internasional?
A Melakukan persiapan dokumen perjanjian dan memfasilitasi rapat
B Mengkoordinasikan penyusunan naskah perjanjian internasional
C Mengurus ratifikasi perjanjian internasional oleh presiden
D Mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional di lapangan
E Memberikan masukan terkait dampak perjanjian terhadap kebijakan nasional
Jawaban: B. Mengkoordinasikan penyusunan naskah perjanjian internasional
Pembahasan: Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Analis Kerja Sama berperan penting dalam menyusun naskah perjanjian internasional yang melibatkan pemerintah Indonesia, di mana mereka memastikan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah?
A Prosedur pembuatan perjanjian internasional antara daerah dan pemerintah asing
B Mekanisme kerja sama antar daerah dan pihak ketiga untuk pengelolaan sumber daya alam
C Ketentuan mengenai kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan pihak ketiga
D Prosedur pemantauan dan evaluasi kerja sama antar negara yang melibatkan daerah
E Ketentuan penyusunan laporan kerja sama lintas negara oleh pemerintah daerah
Jawaban: C. Ketentuan mengenai kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan pihak ketiga
Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 mengatur ketentuan tentang kerja sama yang dilakukan antar daerah atau antara daerah dengan pihak ketiga, termasuk prosedur, persyaratan, dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan efektivitas kerja sama tersebut.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 mengatur tentang apa?
A Kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
B Prosedur pemantauan kerja sama daerah dengan pemerintah pusat
C Pedoman teknis kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga
D Pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada lembaga asing
E Mekanisme pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah dalam kerja sama
Jawaban: C. Pedoman teknis kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga
Pembahasan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama, baik dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga, termasuk tahapan dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kerja sama yang efektif.
6. Dalam konteks teknik negosiasi, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum memulai negosiasi kerja sama internasional?
A Melakukan evaluasi dampak potensial dari kerja sama
B Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan kedua pihak
C Menyusun perjanjian tertulis sebelum negosiasi
D Menyiapkan strategi pemantauan hasil negosiasi
E Membuat laporan awal untuk pengesahan kerja sama
Jawaban: B. Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan kedua pihak
Pembahasan: Sebelum memulai negosiasi, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan dari kedua pihak yang terlibat agar negosiasi dapat berjalan efektif dan kesepakatan yang dicapai menguntungkan semua pihak.
7. Apa yang menjadi aspek penting dalam manajemen proyek kerja sama?
A Penyusunan laporan akhir proyek kerja sama
B Pelaksanaan evaluasi tahunan proyek kerja sama
C Pengelolaan sumber daya dan waktu secara efektif
D Penandatanganan perjanjian kerja sama oleh kedua pihak
E Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis proyek
Jawaban: C. Pengelolaan sumber daya dan waktu secara efektif
Pembahasan: Dalam manajemen proyek kerja sama, pengelolaan sumber daya dan waktu sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan tanpa pemborosan sumber daya.
8. Dalam konteks komunikasi antarbudaya, apa yang harus diperhatikan oleh Analis Kerja Sama dalam menjalin kerja sama dengan mitra asing?
A Memastikan seluruh komunikasi dilakukan dalam bahasa resmi internasional
B Menghindari perbedaan budaya dengan menggunakan standar global
C Menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan budaya mitra kerja sama
D Memastikan hanya satu pihak yang mengontrol komunikasi resmi
E Mengatur semua negosiasi dilakukan dengan perantara pihak ketiga
Jawaban: C
Pembahasan: Dalam komunikasi antarbudaya, sangat penting untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi sesuai dengan latar belakang budaya mitra kerja sama untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan hubungan yang harmonis.
9. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga?
A Efektivitas dari pengelolaan anggaran daerah
B Kecepatan pelaksanaan proyek kerja sama
C Kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan kesepakatan awal
D Kemampuan daerah dalam mengontrol pihak ketiga
E Penggunaan teknologi dalam kerja sama
Jawaban: C. Kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan kesepakatan awal
Pembahasan: Evaluasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh kedua pihak, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.
10. Apa saja yang termasuk dalam penyusunan laporan kerja sama yang komprehensif?
A Uraian detail setiap kegiatan yang telah dilakukan
B Analisis dampak kerja sama terhadap instansi terkait
C Laporan keuangan secara mendalam dari kedua pihak
D Dokumentasi seluruh proses negosiasi dan pemantauan
E Semua jawaban benar
Jawaban: E. Semua jawaban benar
Pembahasan: Laporan kerja sama yang komprehensif harus mencakup uraian detail kegiatan, analisis dampak kerja sama, laporan keuangan, serta dokumentasi proses negosiasi dan pemantauan untuk memastikan laporan yang akurat dan mendalam.
11. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apa saja yang menjadi prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa?
A Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
B Efisiensi, integritas, dan kemandirian
C Transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi
D Efisiensi, keadilan, dan kewirausahaan
E Akuntabilitas, desentralisasi, dan inovasi
Jawaban: A. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjamin proses yang adil dan terbuka, serta bertanggung jawab.
12. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, apa saja manfaat kerja sama daerah dengan pihak ketiga?
A Meningkatkan keterampilan sumber daya manusia lokal
B Memperluas jaringan bisnis daerah dengan lembaga asing
C Meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi daerah
D Memperkuat posisi tawar daerah dalam negosiasi internasional
E Mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara penuh
Jawaban: C. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan potensi daerah
Pembahasan: Kerja sama daerah dengan pihak ketiga, sesuai PP Nomor 28 Tahun 2018, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan potensi daerah, baik sumber daya alam maupun buatan, guna mendukung pembangunan daerah.
13. Dalam perjanjian kerja sama antar negara, apa peran utama Kementerian Luar Negeri?
A Mengurus penandatanganan perjanjian oleh presiden
B Memberikan rekomendasi terkait isi perjanjian
C Memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam perjanjian
D Memantau pelaksanaan perjanjian setelah disetujui
E Mengkoordinasikan penyusunan naskah perjanjian bersama Kemenko Polhukam
Jawaban: C. Memastikan kepentingan nasional terakomodasi dalam perjanjian
Pembahasan: Kementerian Luar Negeri berperan penting dalam memastikan bahwa setiap perjanjian kerja sama internasional yang ditandatangani oleh Indonesia selalu mengakomodasi kepentingan nasional, termasuk dalam hal ekonomi, politik, dan sosial.
14. Apa yang dimaksud dengan evaluasi paruh waktu dalam konteks proyek kerja sama internasional?
A Evaluasi yang dilakukan pada akhir proyek untuk menilai hasilnya
B Evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan dalam proyek kerja sama
C Evaluasi yang dilakukan setelah setengah dari masa proyek berjalan
D Evaluasi yang dilakukan sebelum proyek dimulai
E Evaluasi yang dilakukan pada setiap tahapan proyek
Jawaban: C. Evaluasi yang dilakukan setelah setengah dari masa proyek berjalan
Pembahasan: Evaluasi paruh waktu merupakan proses evaluasi yang dilakukan setelah proyek berjalan setengah dari jangka waktunya, bertujuan untuk menilai apakah proyek masih berada di jalur yang benar atau membutuhkan penyesuaian.
15. Dalam konteks kerja sama internasional, apa yang menjadi syarat utama sebelum perjanjian dapat diberlakukan secara sah?
A Ratifikasi oleh parlemen negara yang bersangkutan
B Persetujuan dari lembaga keuangan internasional
C Pengesahan perjanjian oleh presiden negara-negara yang terlibat
D Evaluasi dampak perjanjian terhadap ekonomi nasional
E Penyusunan laporan implementasi oleh kedua belah pihak
Jawaban: A. Ratifikasi oleh parlemen negara yang bersangkutan
Pembahasan: Agar suatu perjanjian internasional dapat berlaku secara sah, diperlukan ratifikasi oleh parlemen atau lembaga legislatif di negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing negara.
16. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023, apa yang menjadi kriteria keberhasilan pelaksanaan kerja sama antar daerah?
A Peningkatan jumlah perjanjian kerja sama yang dibuat
B Pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel
C Peningkatan kualitas layanan publik hasil dari kerja sama
D Keberhasilan dalam memfasilitasi negosiasi antar daerah
E Peningkatan anggaran daerah melalui dana hibah dari kerja sama
Jawaban: C. Peningkatan kualitas layanan publik hasil dari kerja sama
Pembahasan: Keberhasilan kerja sama antar daerah diukur dari seberapa besar dampak positif kerja sama tersebut terhadap peningkatan kualitas layanan publik di daerah yang terlibat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur.
17. Dalam konteks penyusunan laporan kerja sama, apa saja yang harus menjadi perhatian utama Analis Kerja Sama?
A Menyusun laporan sesuai dengan arahan pimpinan tanpa mempertimbangkan data lapangan
B Melaporkan seluruh hasil kerja sama dalam bentuk ringkasan agar mudah dibaca
C Menggunakan data valid dan komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat
D Fokus pada penyusunan laporan keuangan saja untuk mendukung transparansi
E Melibatkan pihak eksternal dalam penyusunan laporan untuk menjaga netralitas
Jawaban: C. Menggunakan data valid dan komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat
Pembahasan: Dalam penyusunan laporan kerja sama, Analis Kerja Sama harus memastikan bahwa semua data yang digunakan valid, lengkap, dan mencerminkan seluruh aspek pelaksanaan kerja sama. Ini diperlukan untuk menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Dalam penyusunan kebijakan kerja sama, bagaimana cara memastikan kebijakan tersebut efektif?
A Mengundang semua pihak untuk berpartisipasi dalam penyusunan
B Melakukan simulasi kebijakan sebelum diimplementasikan
C Melakukan konsultasi publik sebelum kebijakan disahkan
D Melibatkan pakar dan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan
E Semua jawaban benar
Jawaban: E. Semua jawaban benar
Pembahasan: Untuk memastikan kebijakan kerja sama efektif, perlu melibatkan berbagai pihak, melakukan konsultasi publik, simulasi, serta meminta masukan dari para ahli agar kebijakan yang disusun dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan.
19. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bagaimana kerja sama daerah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran?
A Menyampaikan laporan tahunan ke pemerintah pusat
B Melakukan audit keuangan oleh lembaga independen
C Menyusun laporan keuangan dan diserahkan kepada DPRD
D Mengelola anggaran kerja sama sesuai dengan ketentuan APBD
E Memastikan anggaran disalurkan melalui lembaga internasional
Jawaban: C. Menyusun laporan keuangan dan diserahkan kepada DPRD
Pembahasan: UU No. 17 Tahun 2003 mengatur bahwa setiap penggunaan anggaran, termasuk dalam konteks kerja sama daerah, harus dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk evaluasi.
20. Dalam konteks kerja sama internasional, apa fungsi utama dari “memorandum of understanding” (MoU)?
A MoU digunakan sebagai instrumen hukum untuk mengikat kedua pihak secara sah
B MoU digunakan untuk menguraikan niat dan rencana kerja sama sebelum perjanjian resmi
C MoU menjadi dokumen akhir yang mengikat dalam kerja sama internasional
D MoU digunakan untuk menentukan alokasi dana dalam proyek kerja sama
E MoU adalah bentuk perjanjian yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi daripada kontrak kerja sama
Jawaban: B. MoU digunakan untuk menguraikan niat dan rencana kerja sama sebelum perjanjian resmi
Pembahasan: MoU adalah dokumen yang berisi pernyataan niat dari kedua pihak yang akan melakukan kerja sama. MoU digunakan sebagai landasan awal sebelum kedua pihak mencapai kesepakatan yang lebih resmi dan mengikat secara hukum.
Persiapkan Seleksi CPNS PPPK dengan Soal Analis Kerja Sama Ahli Pertama + Pembahasan Mendalam Berdasarkan Kisi-Kisi Terbaru di Platform Latihan Kami!
Persiapkan diri Anda untuk menghadapi seleksi CPNS & PPPK dengan berlatih soal Analis Kerja Sama Ahli Pertama dengan kisi-kisi terbaru di platform latihan kami! Dapatkan akses ke 100+ soal yang dirancang khusus dengan teliti, lengkap dengan pembahasan terperinci. Latihan soal-soal ini akan memaksimalkan kesiapan Anda dan meningkatkan peluang sukses dalam ujian sesungguhnya. Klik banner di atas atau segera bergabung di https://fungsional.id/ dan mulai latihan untuk hasil yang optimal!
