Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara efektif dan efisien. Posisi ini berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan keahlian yang mendalam dalam analisis fiskal, peraturan perundang-undangan keuangan, dan manajemen anggaran, Analis Keuangan bertugas memberikan rekomendasi strategis yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal.
Selain kemampuan teknis dalam pengelolaan anggaran, Analis Keuangan Pusat dan Daerah juga dituntut memiliki keterampilan analitis yang kuat dan pemahaman mendalam tentang sistem keuangan daerah dan mekanisme transfer keuangan dari pusat. Pekerjaan ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal dan transparansi penggunaan anggaran di semua tingkatan pemerintahan. Peran ini menjadi krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara akuntabel dan mendukung tujuan strategis nasional.
Kisi-Kisi Soal Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Sesuai KemenpanRB
Menghadapi seleksi PPPK dan CPNS untuk posisi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, pemahaman terhadap kisi-kisi soal sangatlah krusial. Berikut adalah beberapa kisi-kisi yang dirancang untuk membantu peserta mempersiapkan diri dengan lebih efektif, sehingga dapat memahami materi terkait pengelolaan keuangan pusat dan daerah dengan lebih baik.
- Pengantar Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan keuangan yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan keuangan negara dan daerah secara transparan dan akuntabel. Seorang Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memahami prinsip dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, harus mampu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. - Pengantar Statistik
Statistik memiliki peran penting dalam analisis keuangan karena digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data fiskal dan ekonomi yang akurat. Analis harus memahami metode statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan standar deviasi, serta metode statistik inferensial untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS, Stata, atau R dapat membantu dalam pengolahan data keuangan secara lebih efektif. - Pengantar Ilmu Ekonomi
Ilmu ekonomi menjadi dasar dalam memahami kebijakan fiskal dan moneter yang berpengaruh terhadap keuangan pusat dan daerah. Analis harus memahami konsep dasar permintaan dan penawaran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, anggaran negara, serta hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Pemahaman terhadap teori ekonomi publik juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan anggaran dan belanja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Pengelolaan keuangan negara dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mencakup prinsip penganggaran berbasis kinerja, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Seorang Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memahami siklus anggaran, mulai dari penyusunan RAPBN/RAPBD, mekanisme pencairan dana melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), hingga audit dan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pemahaman tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam tata kelola keuangan daerah. - Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Desentralisasi fiskal adalah kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Analis harus memahami mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa (DD) yang menjadi instrumen utama dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Evaluasi efektivitas transfer dana dari pusat ke daerah menjadi bagian dari tugas seorang analis dalam memastikan keuangan daerah dikelola secara efektif dan efisien. - Hukum Administrasi Keuangan Negara
Hukum administrasi keuangan negara menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dan daerah. Regulasi utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara serta sistem akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjadi dasar dalam audit keuangan oleh BPK. Seorang analis harus memahami mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam penggunaan anggaran serta sistem sanksi bagi penyalahgunaan keuangan negara. - Pemahaman Regulasi Keuangan Publik: Menguasai dasar hukum dan prinsip-prinsip keuangan negara dan daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- Analisis Fiskal dan Statistik: Mampu menggunakan data statistik untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan dan kebijakan fiskal.
- Pengelolaan Anggaran: Memahami siklus anggaran dan tata cara pencairan, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana pemerintah.
- Desentralisasi Fiskal: Memahami kebijakan transfer dana dari pusat ke daerah serta mekanisme alokasi anggaran berbasis kinerja.
- Hukum Administrasi Keuangan: Menguasai regulasi yang mengatur perbendaharaan negara dan mekanisme audit serta pertanggungjawaban keuangan.
Contoh Soal Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama
Dalam menghadapi seleksi PPPK dan CPNS untuk posisi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, berlatih dengan soal-soal merupakan bagian penting dari persiapan. Berikut ini beberapa contoh soal yang bisa Anda gunakan untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ujian dengan lebih optimal.
1. Seorang Analis Keuangan Pusat dan Daerah harus memahami peraturan terkait akuntansi pemerintahan. Laporan apakah yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran?
A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Operasional
C. Neraca
D. Laporan Arus Kas
E. Laporan Perubahan Ekuitas
Jawaban: A. Laporan Realisasi Anggaran
Pembahasan: Laporan Realisasi Anggaran mencatat semua pendapatan dan belanja pemerintah selama satu tahun anggaran, menggambarkan kinerja dalam melaksanakan anggaran yang ditetapkan.
2. Seorang Analis Keuangan perlu memahami prinsip desentralisasi fiskal. Mekanisme apakah yang digunakan pemerintah pusat untuk memberikan dana tambahan kepada daerah yang membutuhkan peningkatan infrastruktur?
A. Dana Alokasi Umum (DAU)
B. Dana Alokasi Khusus (DAK)
C. Dana Insentif Daerah (DID)
D. Dana Bagi Hasil (DBH)
E. Dana Desa
Jawaban: B. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pembahasan: Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus, seperti peningkatan infrastruktur, yang sesuai dengan prioritas nasional.
3. Dalam pengelolaan keuangan daerah, seorang Analis harus memahami komponen anggaran. Apakah yang termasuk dalam belanja tidak langsung?
A. Belanja pegawai
B. Belanja barang dan jasa
C. Belanja modal
D. Belanja subsidi
E. Belanja hibah
Jawaban: A. Belanja pegawai
Pembahasan: Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, yang merupakan pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan program atau kegiatan tertentu.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, prinsip akuntansi berbasis akrual sangat penting. Apa yang dimaksud dengan prinsip akrual?
A. Pengakuan pendapatan saat kas diterima
B. Pengakuan pendapatan saat transaksi terjadi, terlepas dari kapan kas diterima
C. Pengakuan beban saat kas dikeluarkan
D. Pengakuan beban saat utang dibayarkan
E. Pengakuan kas masuk dan keluar sesuai dengan waktu transaksi
Jawaban: B. Pengakuan pendapatan saat transaksi terjadi, terlepas dari kapan kas diterima
Pembahasan: Dalam prinsip akrual, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadi transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.
5. Dalam siklus anggaran, tahap apakah yang dilakukan setelah pengesahan APBD oleh DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota?
A. Perencanaan anggaran
B. Penyusunan RAPBD
C. Pelaksanaan anggaran
D. Pengawasan anggaran
E. Pertanggungjawaban anggaran
Jawaban: C. Pelaksanaan anggaran
Pembahasan: Setelah APBD disahkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui.
6. Seorang Analis Keuangan harus memahami pengawasan keuangan daerah. Siapakah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah?
A. Inspektorat Daerah
B. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
C. Kementerian Dalam Negeri
D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E. Kementerian Keuangan
Jawaban: D. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Pembahasan: BPK bertugas melakukan audit eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
7. Dalam pengelolaan keuangan daerah, mekanisme pencairan dana sering melalui rekening kas umum daerah (RKUD). Siapa yang bertanggung jawab mengelola RKUD?
A. Bendahara Umum Daerah
B. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
C. Sekretaris Daerah
D. Gubernur/Bupati/Walikota
E. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jawaban: A. Bendahara Umum Daerah
Pembahasan: Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan rekening kas umum daerah, termasuk pencairan dan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan.
8. Dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan berdasarkan apa?
A. Jumlah penduduk
B. Kebutuhan infrastruktur
C. Hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam
D. Indeks kemiskinan daerah
E. Kinerja pembangunan daerah
Jawaban: C. Hasil dari penerimaan pajak dan sumber daya alam
Pembahasan: Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kepada daerah berdasarkan penerimaan dari pajak dan sumber daya alam yang dihasilkan oleh daerah tersebut.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur prinsip pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel. Apa fungsi utama perencanaan anggaran dalam siklus anggaran?
A. Menentukan sumber dana
B. Menyusun laporan keuangan
C. Mengalokasikan sumber daya untuk prioritas pembangunan
D. Menyusun rencana pengawasan anggaran
E. Menyusun pertanggungjawaban anggaran
Jawaban: C. Mengalokasikan sumber daya untuk prioritas pembangunan
Pembahasan: Perencanaan anggaran bertujuan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk prioritas pembangunan yang telah ditentukan.
10. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah yang berkinerja baik. Indikator apa yang digunakan untuk menilai kinerja tersebut?
A. Jumlah penduduk miskin
B. Tingkat pengangguran
C. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
D. Anggaran belanja modal
E. Penerimaan pajak pusat
Jawaban: C. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembahasan: Salah satu indikator utama pemberian Dana Insentif Daerah (DID) adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri.
11. Analis Keuangan harus memahami sumber-sumber penerimaan daerah. Dari sumber manakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihasilkan?
A. Pajak dan retribusi daerah
B. Dana Bagi Hasil (DBH)
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)
D. Hibah dari pemerintah pusat
E. Dana Desa
Jawaban: A. Pajak dan retribusi daerah
Pembahasan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah.
12. Dalam siklus anggaran, mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana dikenal dengan istilah?
A. Penyusunan anggaran
B. Pengawasan anggaran
C. Pelaksanaan anggaran
D. Pertanggungjawaban anggaran
E. Evaluasi anggaran
Jawaban: B. Pengawasan anggaran
Pembahasan: Pengawasan anggaran dilakukan untuk memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang ditetapkan.
13. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, berapa persenkah minimal dari total belanja daerah yang harus dialokasikan untuk belanja pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003?
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
E. 30%
Jawaban: C. 20%
Pembahasan:Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, minimal 20% dari total APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan.
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Apa tujuan utama dari sistem perimbangan keuangan ini?
A. Mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah
B. Menyusun APBD
C. Meningkatkan pendapatan pusat
D. Memberikan bantuan langsung tunai
E. Mengalokasikan Dana Desa secara merata
Jawaban: A. Mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah
Pembahasan: Sistem perimbangan keuangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, melalui berbagai instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
15. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, apa yang dimaksud dengan defisit anggaran?
A. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja
B. Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan
C. Surplus anggaran
D. Penundaan belanja pemerintah
E. Penerimaan daerah yang meningkat
Jawaban: B. Kelebihan belanja dibandingkan pendapatan
Pembahasan: Defisit anggaran terjadi ketika belanja pemerintah daerah lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.
16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, siapakah yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia?
A. Presiden
B. Menteri Keuangan
C. Gubernur
D. DPR
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: A. Presiden
Pembahasan: Presiden bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan negara sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
17. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu instrumen perimbangan keuangan. Bagaimana kriteria penetapan besaran DAU yang diterima oleh setiap daerah?
A. Berdasarkan pendapatan daerah
B. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk
C. Berdasarkan kebutuhan infrastruktur
D. Berdasarkan kinerja anggaran tahun sebelumnya
E. Berdasarkan Indeks Kemiskinan Daerah
Jawaban: B. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk
Pembahasan: Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, dan kebutuhan fiskal setiap daerah, dengan tujuan mengurangi ketimpangan antara daerah kaya dan miskin.
18. Apa yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah?
A. Peraturan Menteri Keuangan
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
D. Peraturan Presiden
E. Peraturan Daerah
Jawaban: B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pembahasan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.
19. Dalam konteks belanja daerah, apa yang dimaksud dengan belanja modal?
A. Belanja untuk operasional harian
B. Belanja untuk barang habis pakai
C. Belanja yang menghasilkan aset tetap
D. Belanja untuk kegiatan rutin
E. Belanja untuk subsidi
Jawaban: C. Belanja yang menghasilkan aset tetap
Pembahasan: Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap atau barang-barang yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti pembangunan gedung, jalan, atau peralatan.
20. Dalam sistem pelaporan keuangan daerah, apakah yang dimaksud dengan Laporan Arus Kas?
A. Laporan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode
B. Laporan yang mencatat posisi keuangan pada akhir tahun
C. Laporan yang mencatat penghasilan dari pajak daerah
D. Laporan yang mencatat perubahan ekuitas pemerintah daerah
E. Laporan yang mencatat utang dan piutang daerah
Jawaban: A. Laporan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode
Pembahasan: Laporan Arus Kas mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama satu periode akuntansi, menggambarkan pergerakan kas dalam kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan.
Latihan Seleksi CPNS PPPK dengan Soal Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama + Pembahasan! Siapkan Diri Anda dengan Sistem Latihan Terbaik dari Kami!
Latihan seleksi CPNS & PPPK dengan soal Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama dan Pembahasan di sistem latihan terbaik kami! Dapatkan akses ke 100+ soal pilihan yang disusun dengan kisi-kisi terbaru. Soal-soal ini dirancang khusus untuk membantu Anda memahami materi secara efektif dan memaksimalkan kesiapan Anda dalam menghadapi ujian. Klik banner di atas atau mulai latihan sekarang di https://fungsional.id/ dan tingkatkan peluang sukses Anda!
