60 Contoh Soal CPNS Pajak DJP Kemenkeu 2026 + Pembahasan

Soal SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu Kisi-Kisi dan Pembahasan

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pajak DJP Kementerian Keuangan merupakan tahapan penentu kelulusan dengan bobot 60% dari total nilai akhir CASN. Berbeda dari SKD yang menguji kemampuan dasar, SKB perpajakan menuntut penguasaan mendalam atas regulasi terbaru—termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), skema pemotongan PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER), ketentuan PPN, hingga akuntansi dan sengketa pajak.

Artikel ini menyajikan 60 contoh soal SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu 2026 dalam format latihan interaktif buka-tutup. Anda bisa memilih jawaban terlebih dahulu sebelum kunci dan pembahasan terbuka, sehingga latihan terasa seperti simulasi CAT BKN sesungguhnya.

Mengenal Formasi dan Karakteristik SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu

Pada rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan khususnya penempatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jabatan fungsional maupun pelaksana yang banyak dibuka meliputi Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak, hingga Pengelola Layanan Operasional perpajakan. Soal SKB CAT disusun mengacu pada kisi-kisi terbaru KemenPANRB dan standar regulasi fiskal nasional.

Sebelum mengerjakan latihan soal SKB di bawah ini, pastikan Anda juga sudah memperkuat nilai dasar melalui latihan Soal Persiapan SKD CPNS Kemenkeu 2026 serta memetakan formasi melalui panduan Kisi-Kisi Soal SKB CPNS 2026 Formasi Prioritas.

Kisi-Kisi dan Distribusi Materi SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu 2026

Secara garis besar, materi yang paling sering keluar dalam ujian CAT SKB Perpajakan terbagi menjadi enam pilar utama seperti ringkasan tabel dan infografis berikut:

No Pilar Materi SKB Pajak Topik Kunci yang Sering Diujikan Estimasi Porsi
1 KUP & Penagihan Pajak NPWP/NIK, batas lapor SPT, sanksi bunga UU HPP, SKP, daluwarsa, Surat Paksa 20%
2 Pajak Penghasilan (PPh) PTKP, tarif Pasal 17 UU HPP, PPh 21 TER (PP 58/2023), PPh 22/23/25/29, PPh Badan 25%
3 PPN & PPnBM Batas PKP Rp4,8 M, tarif PPN & ekspor 0%, Faktur Pajak, PM dapat dikreditkan, KMS 20%
4 PBB, Bea Meterai & BPHTB PBB P3/P5L, NJKP 40%, tarif tunggal Bea Meterai Rp10.000, saat terutang BPHTB 12%
5 Akuntansi & Rekonsiliasi Fiskal Koreksi positif/negatif, beda tetap vs beda waktu, penyusutan fiskal, kompensasi rugi 13%
6 Pemeriksaan & Sengketa Pajak Prosedur SPHP, Closing Conference, keberatan (denda 30%), banding (60%), PK ke MA 10%
Infografis Kisi-Kisi Materi SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu 2026
Infografis 6 Pilar Materi Utama SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu 2026.

Siap Simulasi CAT SKB Pajak Pakai Timer?

Coba beragam paket tryout & bimbel persiapan CPNS perpajakan dengan sistem perankingan nasional dan pembahasan mendalam.

Cari Paket Tryout Pajak →

60 Contoh Soal SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu + Pembahasan Interaktif

Cara mengerjakan: Klik salah satu pilihan jawaban (A–E) pada tiap kartu soal di bawah ini untuk langsung mengecek ketepatan jawaban Anda dan membuka pembahasannya. Anda juga dapat menekan tombol Buka ▼ jika ingin membaca pembahasan secara langsung.

A. Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Penagihan (Soal 1–12)

Soal 1 KUP • NPWP & NIK
Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menggunakan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai Pasal 2 ayat (1a) UU KUP sebagaimana diubah dengan UU HPP, NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Soal 2 KUP • Batas Waktu SPT
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah paling lambat…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf c UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (umumnya 30 April untuk tahun buku Januari–Desember).

Soal 3 KUP • Sanksi Keterlambatan
Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh, sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan adalah sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 7 ayat (1) UU KUP menetapkan denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000 (sedangkan WP Badan Rp1.000.000, SPT Masa PPN Rp500.000, dan SPT Masa lainnya Rp100.000).

Soal 4 KUP • Pembetulan SPT
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai Pasal 8 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Soal 5 KUP • Jenis SKP
Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan berdasarkan Pasal 13 UU KUP apabila dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain diketahui pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

Soal 6 KUP • Daluwarsa Penetapan
Jangka waktu daluwarsa penetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKB secara umum adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 13 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa DJP dapat menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Soal 7 KUP • Surat Tagihan Pajak
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebut…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Pasal 1 angka 20 UU KUP mendefinisikan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Soal 8 KUP • Sanksi Bunga UU HPP
Dalam UU HPP, tarif sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar dihitung berdasarkan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

UU Cipta Kerja dan UU HPP mengubah sanksi bunga tetap 2% per bulan menjadi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ditambah faktor penambah (uplift factor) tertentu (misalnya 0%, 5%, 10%, atau 15%) dibagi 12, maksimal 24 bulan.

Soal 9 Penagihan • Urutan Penagihan Aktif
Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo, tindakan penagihan aktif pertama yang diterbitkan Jurusita Pajak setelah 7 hari lewat jatuh tempo adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Berdasarkan UU PPSP, setelah lewat 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Teguran terlebih dahulu. Apabila dalam 21 hari setelah Surat Teguran belum lunas, barulah diterbitkan Surat Paksa.

Soal 10 Penagihan • Jangka Waktu Surat Paksa
Setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, apabila utang pajak belum dilunasi, penyitaan dapat dilaksanakan setelah lewat waktu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai Pasal 12 ayat (1) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 × 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

Soal 11 KUP • Pengungkapan Ketidakbenaran
Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan tetap dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT dalam laporan tersendiri sepanjang…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU KUP, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dapat dilakukan sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Soal 12 KUP • Kewajiban Pembukuan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) apabila peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Sesuai Pasal 14 ayat (2) UU PPh, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari Rp4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN dengan syarat memberitahukan ke DJP dalam 3 bulan pertama Tahun Pajak.

B. Pajak Penghasilan / PPh Orang Pribadi & Badan (Soal 13–24)

Soal 13 PPh • PTKP Terbaru
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus kawin dengan 2 tanggungan (K/2) adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: D

PTKP terdiri dari WP sendiri Rp54.000.000 + tambahan kawin Rp4.500.000 + 2 tanggungan (2 × Rp4.500.000 = Rp9.000.000) = Rp67.500.000.

Soal 14 PPh • Lapisan Tarif Pasal 17
Berdasarkan UU HPP, lapisan tarif tertinggi Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 35% dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak di atas…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: D

UU HPP menambahkan lapisan kelima tarif PPh OP Pasal 17 ayat (1) huruf a yaitu 35% untuk Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5.000.000.000.

Soal 15 PPh 21 • Skema TER
Pada mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP 58/2023, TER bulanan digunakan untuk menghitung PPh 21 pegawai tetap pada masa pajak…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai PP 58/2023, penghitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan TER bulanan untuk Masa Pajak Januari hingga November, sedangkan pada Masa Pajak Desember dihitung kembali menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Soal 16 PPh • Natura dan Kenikmatan
Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pada prinsipnya merupakan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

UU HPP menganut prinsip taxable-deductible untuk natura/kenikmatan: menjadi objek PPh bagi penerima (kecuali yang dikecualikan seperti makanan/minuman di tempat kerja atau daerah tertentu) dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto pemberi kerja.

Soal 17 PPh Final • UMKM Orang Pribadi
Berdasarkan UU HPP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23/2018 jo. PP 55/2022) tidak dikenai PPh Final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 7 ayat (2a) UU PPh (UU HPP) memberikan pembebasan PPh Final 0,5% bagi WP OP UMKM atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 Tahun Pajak.

Soal 18 PPh 23 • Tarif Jasa & Sewa
PT Maju membayar jasa konsultan manajemen kepada PT Konsultan Jaya sebesar Rp40.000.000 (keduanya ber-NPWP). Besar PPh Pasal 23 yang wajib dipotong oleh PT Maju adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Tarif PPh Pasal 23 atas jasa konsultan manajemen adalah 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN). 2% × Rp40.000.000 = Rp800.000.

Soal 19 PPh 23 • Dividen Dalam Negeri
Berdasarkan UU HPP, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh sepanjang…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh (UU HPP) mengecualikan dividen dalam negeri bagi WP OP dari objek PPh sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun pajak.

Soal 20 PPh Badan • Tarif Umum & Fasilitas
Tarif PPh Badan umum yang berlaku saat ini berdasarkan UU HPP adalah sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

UU HPP membatalkan penurunan tarif menjadi 20% dan menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022 dan seterusnya.

Soal 21 PPh Badan • Fasilitas Pasal 31E
PT Sejahtera memiliki peredaran bruto Rp4.000.000.000 dan Penghasilan Kena Pajak Rp500.000.000. Karena peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar, PPh Badan terutang adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: A

Sesuai Pasal 31E UU PPh, WP Badan dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% atas seluruh PKP: 50% × 22% × Rp500.000.000 = 11% × Rp500.000.000 = Rp55.000.000.

Soal 22 PPh 22 • Pembelian Barang Pemerintah
Bendahara Pemerintah melakukan pembelian alat tulis kantor dari CV Kertas (ber-NPWP) senilai Rp11.100.000 (sudah termasuk PPN 11%). Besar PPh Pasal 22 yang dipungut adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: A

DPP tidak termasuk PPN = Rp11.100.000 / 1,11 = Rp10.000.000. Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah adalah 1,5% × Rp10.000.000 = Rp150.000.

Soal 23 PPh 25 & 29 • Angsuran & Kurang Bayar
Apabila pada akhir Tahun Pajak total PPh terutang PT ABC sebesar Rp180.000.000, sedangkan kredit pajak (PPh 22, 23, dan angsuran PPh 25) berjumlah Rp145.000.000, maka selisih Rp35.000.000 merupakan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir Tahun Pajak setelah dikurangi kredit pajak disebut PPh Pasal 29 dan wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Soal 24 PPh 26 • Wajib Pajak Luar Negeri
PT Indo membayar royalti kepada perusahaan di luar negeri (negara tanpa P3B dengan Indonesia) sebesar Rp200.000.000. PPh Pasal 26 yang wajib dipotong adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: D

Tarif umum PPh Pasal 26 atas penghasilan royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tanpa fasilitas P3B (tax treaty) adalah 20% bersifat final. 20% × Rp200.000.000 = Rp40.000.000.

C. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & PPnBM (Soal 25–36)

Soal 25 PPN • Batasan Pengusaha Kecil
Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila peredaran bruto penyerahan BKP/JKP dalam satu tahun buku melebihi…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Berdasarkan PMK 197/PMK.03/2013, batasan pengusaha kecil PPN adalah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Jika melebihi, wajib dikukuhkan sebagai PKP.

Soal 26 PPN • Tarif PPN UU HPP
Sesuai ketentuan UU HPP, tarif PPN sebesar 11% berlaku sejak 1 April 2022, dan tarif untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: A

Pasal 7 ayat (2) UU PPN menetapkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Soal 27 PPN • Saat Pembuatan Faktur Pajak
Menurut ketentuan perpajakan, Faktur Pajak harus dibuat pada saat berikut ini, KECUALI…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: D

Pasal 13 ayat (1a) UU PPN mengatur Faktur Pajak dibuat saat penyerahan, saat penerimaan pembayaran mendahului penyerahan, saat termin, atau saat lain sesuai PMK—bukan menunggu akhir tahun buku.

Soal 28 PPN • Pajak Keluaran vs Masukan
Dalam Masa Pajak Oktober, PKP PT Niaga mencatat Pajak Keluaran sebesar Rp85.000.000 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp62.000.000. Status SPT Masa PPN PT Niaga adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Karena Pajak Keluaran (Rp85 juta) lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (Rp62 juta), terdapat PPN Kurang Bayar sebesar Rp23.000.000 yang wajib disetor ke kas negara.

Soal 29 PPN • Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan
Berikut ini merupakan Pajak Masukan yang TIDAK dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (8) UU PPN, yaitu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menegaskan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Soal 30 PPN • Jangka Waktu Pengkreditan PM
Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi syarat dapat dikreditkan pada Masa Pajak yang sama atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat.

Baru Selesai Setengah Jalan! Mau Latihan CAT Full-Timer?

Bandingkan beberapa paket tryout SKB & SKD Kemenkeu untuk melatih kecepatan hitung pajak Anda di bawah tekanan waktu.

Lihat Pilihan Paket Pajak →
Soal 31 PPN • Penyerahan Bukan Objek PPN
Manakah di bawah ini yang termasuk kelompok barang yang tidak dikenai PPN menurut Pasal 4A UU PPN (UU HPP)?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 4A ayat (2) UU PPN sebagaimana diubah UU HPP menetapkan barang yang tidak dikenai PPN antara lain makanan/minuman yang disajikan di hotel/restoran (objek pajak daerah), uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Soal 32 PPN • PPN KMS (Membangun Sendiri)
Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri (KMS) bangunan tempat tinggal atau tempat usaha dikenai PPN apabila luas bangunan paling sedikit…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Berdasarkan PMK 61/PMK.03/2022, batasan luas bangunan yang dikenai PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) adalah paling sedikit 200 m² dengan besaran tertentu 20% × tarif PPN × biaya yang dikeluarkan (tidak termasuk harga perolehan tanah).

Soal 33 PPN • Kode Faktur Pajak 01 vs 02
Kode transaksi pada Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP rekanan saat melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN Instansi Pemerintah adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Kode 02 digunakan untuk penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah, sedangkan kode 01 untuk penyerahan normal kepada selain pemungut PPN, dan kode 03 untuk pemungut PPN selain instansi pemerintah (misal BUMN tertentu).

Soal 34 PPN • DPP Nilai Lain
Untuk penyerahan BKP berupa pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif atau pemberian cuma-cuma, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai ketentuan DPP Nilai Lain untuk pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri, DPP dihitung sebesar Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Soal 35 PPnBM • Karakteristik PPnBM
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki karakteristik khusus dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN yang dikenakan hanya satu kali (single stage levy) pada saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan, dan tidak dapat dikreditkan.

Soal 36 PPN • Restitusi Pendahuluan
PKP berisiko rendah atau Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN akan diberikan keputusan dalam bentuk…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN dan Pasal 17C/17D UU KUP, pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diterbitkan melalui Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

D. PBB, Bea Meterai & BPHTB (Soal 37–44)

Soal 37 PBB • P3 vs P2
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang administrasi pemungutannya tetap dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sejak UU PDRD dan UU HKPD, PBB-P2 dan BPHTB dikelola oleh Pemerintah Daerah, sedangkan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (migas/minerba/panas bumi), serta Sektor Lainnya (perairan/jaringan kabel/pipa) dikelola oleh DJP.

Soal 38 PBB • Penghitungan PBB P3
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB Sektor P3 (perkebunan, perhutanan, pertambangan) adalah sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Berdasarkan PP 25 Tahun 2002 dan PMK terkait PBB P3/P5L, besarnya NJKP adalah 40% dari (NJOP – NJOPTKP), kemudian dikalikan tarif PBB 0,5%.

Soal 39 Bea Meterai • Tarif Tunggal
Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tarif tetap Bea Meterai yang berlaku atas dokumen yang terutang adalah sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

UU Nomor 10 Tahun 2020 menyederhanakan tarif Bea Meterai menjadi satu tarif tetap (tarif tunggal) sebesar Rp10.000.

Soal 40 Bea Meterai • Batas Nominal Dokumen
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal tertentu dikenai Bea Meterai apabila nilai uang tersebut…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Pasal 3 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2020 menetapkan dokumen yang menyatakan jumlah uang dikenai Bea Meterai apabila memiliki nilai nominal lebih dari Rp5.000.000.

Soal 41 Bea Meterai • Pemeteraian Kemudian
Apabila dokumen yang terutang Bea Meterai tidak atau kurang dibayar bea meterainya, maka pihak yang terutang wajib melunasi Bea Meterai terutang ditambah sanksi denda administrasi sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 10 Tahun 2020, pemeteraian kemudian dikenai denda administrasi sebesar 100% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

Soal 42 BPHTB • Saat Terutang Akta Jual Beli
Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan adalah sejak tanggal…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Dalam ketentuan BPHTB, saat terutang pajak atas jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Soal 43 PBB • Objek Dikecualikan
Berikut ini merupakan objek bumi dan/atau bangunan yang TIDAK dikenakan PBB, KECUALI…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: D

Gedung perkantoran komersial yang disewakan bertujuan mencari keuntungan sehingga merupakan objek PBB. Pilihan A, B, C, dan E dikecualikan dari pengenaan PBB.

Soal 44 Pajak Daerah • UU HKPD
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tarif maksimal BPHTB yang dapat ditetapkan Pemerintah Daerah adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Pasal 47 UU HKPD menetapkan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) paling tinggi sebesar 5% dari NPOP dikurangi NPOPTKP.

E. Akuntansi Perpajakan & Rekonsiliasi Fiskal (Soal 45–52)

Soal 45 Akuntansi Pajak • Koreksi Positif
Dalam rekonsiliasi fiskal, manakah dari pengeluaran berikut yang mengakibatkan KOREKSI FISKAL POSITIF (menambah laba kena pajak)?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Biaya sumbangan yang tidak memenuhi syarat deductible expense (Pasal 9 ayat (1) UU PPh) tidak boleh dibiayakan secara fiskal, sehingga biaya komersial dikurangi dan laba fiskal bertambah (koreksi fiskal positif).

Soal 46 Akuntansi Pajak • Koreksi Negatif
Penghasilan berupa bunga deposito bank di Indonesia yang telah dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dalam laporan laba rugi komersial akan dilakukan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Penghasilan yang sudah dikenai PPh Final harus dikeluarkan dari penghasilan bruto penghitungan PPh Badan tarif umum melalui koreksi fiskal negatif agar tidak terjadi pemajakan berganda.

Soal 47 Akuntansi Pajak • Beda Tetap vs Beda Waktu
Perbedaan antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal yang disebabkan oleh perbedaan metode penyusutan aset tetap (misal garis lurus komersial vs saldo menurun fiskal) termasuk dalam…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Perbedaan metode atau masa manfaat penyusutan aset tetap hanya berbeda pada pengakuan beban antar tahun, namun total penyusutan sepanjang umur aset tetap sama—sehingga termasuk beda waktu (temporary difference).

Soal 48 Akuntansi Pajak • Penyusutan Fiskal Kelompok 1
Menurut Pasal 11 UU PPh, harta berwujud bukan bangunan yang termasuk Kelompok 1 memiliki masa manfaat fiskal selama…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Masa manfaat penyusutan fiskal harta berwujud bukan bangunan: Kelompok 1 = 4 tahun, Kelompok 2 = 8 tahun, Kelompok 3 = 16 tahun, dan Kelompok 4 = 20 tahun.

Soal 49 Akuntansi Pajak • Tarif Penyusutan Garis Lurus
Sebuah perusahaan membeli peralatan kantor (Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun) seharga Rp40.000.000 pada awal Januari. Jika menggunakan metode garis lurus fiskal, beban penyusutan per tahun adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Tarif penyusutan garis lurus Kelompok 1 (4 tahun) adalah 25% per tahun. 25% × Rp40.000.000 = Rp10.000.000 per tahun (dalam fiskal tidak mengenal nilai residu).

Soal 50 Akuntansi Pajak • Kompensasi Kerugian
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU PPh, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya menghasilkan kerugian fiskal, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 6 ayat (2) UU PPh mengatur bahwa kerugian fiskal secara umum dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Soal 51 Akuntansi Pajak • Biaya Promosi
Agar biaya promosi dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal (deductible expense), Wajib Pajak wajib membuat dan melampirkan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: A

Berdasarkan PMK 02/PMK.03/2010, Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan melampirkannya saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Soal 52 Akuntansi Pajak • Cadangan Piutang Tak Tertagih
Secara umum, pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan sebagai biaya fiskal, KECUALI untuk jenis usaha berikut ini…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh mengecualikan larangan biaya cadangan bagi usaha bank dan badan usaha penyalur kredit, SGU dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, anjak piutang, usaha asuransi, serta cadangan reklamasi pertambangan/kehutanan.

F. Pemeriksaan, Keberatan, Banding & Sengketa Pajak (Soal 53–60)

Soal 53 Pemeriksaan • Tujuan Pemeriksaan
Berdasarkan Pasal 29 UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 29 ayat (1) UU KUP menyatakan DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Soal 54 Pemeriksaan • SPHP & Pembahasan Akhir
Setelah menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Wajib Pajak berhak memberikan tanggapan tertulis dan diundang dalam…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Dalam prosedur pemeriksaan pajak, setelah SPHP disampaikan, Wajib Pajak diberi kesempatan menyampaikan tanggapan tertulis dan menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) sebelum LHP dan SKP diterbitkan.

Soal 55 Sengketa Pajak • Jangka Waktu Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB dalam jangka waktu paling lama…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Pasal 25 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak, kecuali karena keadaan di luar kekuasaan WP.

Soal 56 Sengketa Pajak • Jangka Waktu Keputusan Keberatan
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Sesuai Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika lewat 12 bulan belum ada keputusan, keberatan dianggap dikabulkan.

Soal 57 Sengketa Pajak • Sanksi Keberatan Ditolak
Apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Dalam UU HPP (mengubah Pasal 25 ayat (9) UU KUP), sanksi denda apabila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian diturunkan dari 50% menjadi 30% (dan sanksi jika banding ditolak/dikabulkan sebagian diturunkan dari 100% menjadi 60%).

Soal 58 Sengketa Pajak • Banding ke Pengadilan Pajak
Apabila Wajib Pajak tidak puas atas Surat Keputusan Keberatan dari DJP, upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh adalah mengajukan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak (Pengadilan Pajak) terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh DJP.

Soal 59 Sengketa Pajak • Syarat Pengajuan Banding
Permohonan Banding atas Surat Keputusan Keberatan wajib diajukan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: C

Pasal 27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menetapkan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding.

Soal 60 Sengketa Pajak • Peninjauan Kembali (PK)
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun para pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan

Kunci Jawaban: B

Sesuai Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Target Lolos CPNS DJP Kemenkeu Tahun Ini?

Pilih paket tryout dan pendampingan belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda di platform Bimbel Fungsional.

Pilih Paket Belajar Sekarang →

Ringkasan Perubahan Tarif Penting di UU HPP yang Wajib Dihafal

Banyak peserta SKB kehilangan poin karena masih menggunakan angka regulasi lama sebelum UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021). Berikut tabel perbandingan cepat untuk bahan hafalan sebelum hari ujian:

Ketentuan Pajak Aturan Lama Aturan Terbaru (UU HPP / PP Terkait)
Lapisan Tarif PPh OP Tertinggi 30% (PKP di atas Rp500 juta) 35% (PKP di atas Rp5 miliar)
Batas Omzet Bebas PPh UMKM OP Tidak ada batas bebas (kena 0,5% dari Rp1) Bebas PPh s.d. omzet Rp500 juta/tahun
Tarif PPh Badan Umum 25% (sempat rencana turun ke 20%) Tetap 22% (mulai Tahun Pajak 2022)
Sanksi Keberatan / Banding Ditolak Keberatan 50% / Banding 100% Keberatan 30% / Banding 60%
Bea Meterai Rp3.000 & Rp6.000 Tarif tunggal Rp10.000 (nominal > Rp5 juta)

Tips Meraih Skor Maksimal di SKB CAT Pajak DJP

  • Kuasai Logika Pasal, Bukan Sekadar Hafalan Angka: Soal SKB DJP sering berbentuk studi kasus singkat (menghitung kurang bayar, menentukan koreksi fiskal, atau menentukan kapan Faktur Pajak wajib dibuat).
  • Waspadai Jebakan Termasuk PPN atau Tidak: Saat menghitung PPh Pasal 22 atau PPh Pasal 23 atas transaksi instansi pemerintah, selalu periksa apakah nilai transaksi sudah termasuk PPN atau belum.
  • Latihan Manajemen Waktu CAT: Biasakan mengerjakan 100 soal SKB dalam 90 menit menggunakan simulasi CAT agar tidak kehabisan waktu di soal hitungan akuntansi fiskal.

FAQ Seputar Soal SKB CPNS Pajak DJP Kemenkeu

Apakah soal SKB CPNS Pajak DJP menggunakan sistem CAT BKN?

Ya, seleksi kompetensi bidang substansi perpajakan untuk formasi DJP Kemenkeu dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan bobot nilai SKB sebesar 60% terhadap nilai akhir kelulusan.

Apakah regulasi UU HPP dan PPh 21 TER sudah masuk dalam soal SKB terbaru?

Ya. Soal SKB perpajakan terbaru selalu menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku aktif, termasuk UU HPP (No. 7 Tahun 2021), skema TER PPh 21 (PP 58/2023), serta tarif tunggal Bea Meterai Rp10.000.

Apakah lulusan non-akuntansi atau non-pajak perlu belajar rekonsiliasi fiskal?

Sangat perlu. Pemahaman dasar mengenai perbedaan koreksi fiskal positif dan negatif, penyusutan fiskal, serta biaya yang boleh dan tidak boleh dibebankan sering muncul baik untuk formasi Pemeriksa Pajak maupun Penyuluh Pajak.

Di mana bisa mengikuti tryout SKB Pajak yang mirip ujian asli?

Anda dapat berlatih melalui berbagai pilihan paket tryout berbasis CAT di Bimbel Fungsional yang dilengkapi timer, analisis skor per sub-materi, dan pembahasan lengkap.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Tim Asn

Tim Asn

Tim ASN adalah kelompok profesional yang terbiasa menyusun soal. Kami terdiri dari ahli berbagai bidang, berkomitmen menciptakan soal berkualitas tinggi yang relevan dengan kompetensi jabatan.