Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui jalur CPNS maupun PPPK di lingkungan Badan Ketenagakerjaan selalu menjadi salah satu seleksi yang kompetitif karena perannya yang strategis dalam merumuskan, mengawal, dan mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Tidak hanya menuntut pemahaman regulasi dan administrasi pemerintahan, peserta juga diharapkan memiliki wawasan komprehensif terkait hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga dinamika pasar kerja yang terus berubah. Oleh karena itu, persiapan yang dilakukan tidak bisa bersifat umum, melainkan harus terarah pada karakteristik tugas dan fungsi instansi ketenagakerjaan itu sendiri.
Melalui pemetaan kisi-kisi rekrutmen serta latihan soal yang relevan, peserta dapat mengidentifikasi pola materi yang sering diujikan sekaligus mengukur kedalaman pemahaman mereka. Artikel ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur soal CPNS PPPK Badan Ketenagakerjaan, mulai dari kompetensi teknis, manajerial, hingga sosial kultural yang menjadi indikator kelulusan. Dengan memahami ruang lingkup materi dan level kesulitan soal sejak awal, diharapkan calon peserta mampu menyusun strategi belajar yang lebih efektif, sistematis, dan berorientasi pada hasil optimal.
Kisi-kisi Soal CPNS PPPK Badan Ketenagakerjaan
Berikut kisi-kisi Soal CPNS PPPK Badan Ketenagakerjaan + Kisi-kisi Rekrutmen dalam bentuk poin disertai penjelasan singkat tiap materi:
- Regulasi Ketenagakerjaan Nasional
Materi mencakup UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja (klaster ketenagakerjaan), serta peraturan turunan terkait hubungan kerja, PHK, dan perlindungan tenaga kerja. - Hubungan Industrial
Menguji pemahaman tentang serikat pekerja, perjanjian kerja bersama (PKB), penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), hingga peran mediator/arbiter. - Pengupahan dan Sistem Remunerasi
Meliputi konsep UMP/UMK, struktur skala upah, komponen penghasilan, serta kebijakan pengupahan berbasis produktivitas. - Perlindungan Tenaga Kerja
Fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan pekerja rentan, dan tenaga kerja perempuan/anak. - Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
Materi tentang mekanisme penempatan tenaga kerja, job matching, bursa kerja, hingga program perluasan lapangan kerja pemerintah. - Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menguji aturan penggunaan TKA, perizinan, jabatan yang diperbolehkan, serta kewajiban alih teknologi/keahlian. - Pelatihan Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Seputar BLK, standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), sertifikasi profesi, dan link & match industri. - Pengawasan Ketenagakerjaan
Membahas fungsi pengawas, mekanisme inspeksi, penegakan hukum ketenagakerjaan, serta sanksi administratif/pidana. - Statistik dan Data Ketenagakerjaan
Interpretasi data pengangguran, TPAK, BPS ketenagakerjaan, serta analisis tren pasar kerja (numerik dasar bisa muncul). - Pelayanan Publik Bidang Ketenagakerjaan
Menguji penerapan standar pelayanan, etika ASN, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, dan manajemen pengaduan masyarakat.
Contoh Soal CPNS PPPK Badan Ketenagakerjaan
Berikut Contoh Soal HOTS CPNS PPPK Badan Ketenagakerjaan berdasarkan kisi-kisi yang ada. Soal panjang, analitis, dan membutuhkan penalaran mendalam.
Soal 1
Sebuah perusahaan manufaktur melakukan efisiensi akibat otomatisasi produksi. Sebanyak 120 pekerja direncanakan mengalami PHK. Perusahaan beralasan bahwa transformasi digital menyebabkan beberapa posisi tidak lagi dibutuhkan. Namun serikat pekerja menolak karena perusahaan masih mencatat keuntungan dalam laporan keuangan tahunan. Setelah dilakukan perundingan bipartit, tidak tercapai kesepakatan.
Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, langkah yang paling tepat secara hukum sebelum PHK dapat dilaksanakan adalah …
A. Perusahaan dapat langsung melakukan PHK karena efisiensi termasuk alasan yang sah
B. PHK dapat dilakukan setelah pemberitahuan minimal 7 hari kerja kepada pekerja
C. Perselisihan wajib diselesaikan melalui mediasi/PHI sebelum PHK ditetapkan
D. Serikat pekerja berhak membatalkan PHK tanpa proses hukum
E. PHK hanya dapat dilakukan jika perusahaan merugi 2 tahun berturut-turut
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
PHK karena efisiensi memang diakui regulasi, namun bila terjadi perselisihan, proses wajib melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial: bipartit → mediasi/konsiliasi/arbitrase → PHI. PHK tidak bisa sepihak sebelum proses hukum ditempuh.
Soal 2
Dalam suatu perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) masih berlaku 1 tahun lagi. Namun manajemen ingin mengubah sistem kerja shift yang berdampak pada perubahan tunjangan malam. Perusahaan menyatakan perubahan dilakukan demi produktivitas dan efisiensi energi.
Sikap yang paling sesuai prinsip hubungan industrial Pancasila adalah …
A. Perusahaan bebas mengubah karena menyangkut manajemen operasional
B. Perubahan dapat dilakukan bila disetujui minimal 1 perwakilan pekerja
C. Perubahan hanya sah jika dirundingkan dan disepakati para pihak
D. PKB otomatis gugur bila perusahaan melakukan restrukturisasi
E. Pemerintah langsung menetapkan skema shift baru
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
PKB adalah hasil perundingan bipartit yang mengikat. Perubahan substansi hak/ kewajiban harus melalui perundingan dan persetujuan kedua belah pihak. Prinsip hubungan industrial menekankan musyawarah, keseimbangan hak, dan kemitraan.
Soal 3
Sebuah perusahaan memiliki 3 level jabatan dengan data berikut:
- Level Operator: masa kerja 1–10 tahun
- Level Supervisor: masa kerja 5–15 tahun
- Level Manajer: masa kerja 10–20 tahun
Audit menemukan pekerja operator masa kerja 9 tahun menerima upah hampir setara supervisor masa kerja 6 tahun karena negosiasi individual. Hal ini memicu kecemburuan internal.
Kebijakan yang paling tepat sesuai regulasi pengupahan adalah …
A. Membiarkan karena hasil negosiasi sah
B. Menurunkan upah operator agar proporsional
C. Menyusun struktur dan skala upah berbasis jabatan, masa kerja, kompetensi
D. Menyamakan seluruh upah agar adil
E. Menghapus tunjangan supervisor
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Regulasi mewajibkan perusahaan menyusun struktur & skala upah untuk menjamin keadilan internal dan eksternal. Parameter meliputi jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan kinerja. Bukan sekadar negosiasi individual.
Soal 4
Seorang pengawas menemukan perusahaan tambang tidak menyediakan alat pelindung diri (APD) standar. Sudah terjadi 3 kecelakaan kerja ringan dalam 2 bulan, namun perusahaan hanya memberi kompensasi tanpa perbaikan sistem.
Tindakan pengawas yang paling strategis dan berjenjang adalah …
A. Menutup perusahaan secara permanen
B. Memberi teguran lisan saja
C. Menerbitkan nota pemeriksaan dan perintah perbaikan K3
D. Langsung memidanakan direktur
E. Menyerahkan seluruh kasus ke serikat pekerja
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pengawasan bersifat pembinaan → pemeriksaan → nota → sanksi administratif → pidana bila tidak patuh. Penutupan/pidana bukan langkah awal kecuali pelanggaran berat yang mengancam nyawa secara langsung.
Soal 5
Sebuah daerah memiliki data:
- Angkatan kerja: 2.000.000 orang
- Bekerja: 1.820.000 orang
- Setengah menganggur: 120.000 orang
- Bukan angkatan kerja: 800.000 orang
Pemerintah daerah mengklaim program pelatihan berhasil menurunkan pengangguran terbuka menjadi 4%.
Analisis yang paling tepat terhadap klaim tersebut adalah …
A. Klaim benar karena setengah menganggur tidak dihitung
B. Tingkat pengangguran terbuka = 9% sehingga klaim salah
C. Tingkat pengangguran terbuka = 4% sehingga klaim benar
D. Tidak bisa dihitung tanpa data penduduk usia kerja
E. Pengangguran dihitung dari total penduduk
Perhitungan:
Pengangguran terbuka = Angkatan kerja − Bekerja
= 2.000.000 − 1.820.000
= 180.000
TPT = 180.000 / 2.000.000 × 100% = 9%
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Setengah menganggur tetap termasuk bekerja dalam konsep BPS. Tingkat Pengangguran Terbuka dihitung dari selisih angkatan kerja dan yang bekerja. Maka klaim 4% tidak sesuai data.
Soal 6
Dinas Ketenagakerjaan suatu provinsi meluncurkan sistem digital job matching yang menghubungkan lulusan pelatihan BLK dengan kebutuhan industri. Namun setelah 1 tahun, tingkat penempatan hanya 35%. Hasil evaluasi menunjukkan kompetensi lulusan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan pengguna.
Kebijakan strategis yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas penempatan adalah …
A. Menambah kuota peserta pelatihan setiap tahun
B. Mengganti seluruh instruktur pelatihan
C. Menyusun kurikulum berbasis kebutuhan industri (demand driven)
D. Mewajibkan perusahaan menerima lulusan BLK
E. Menghapus program job matching digital
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah utama adalah mismatch kompetensi. Solusi strategis bukan kuantitas, tetapi penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri (link & match). Pendekatan demand driven terbukti meningkatkan employability lulusan.
Soal 7
Sebuah perusahaan teknologi mempekerjakan TKA sebagai Chief Technology Officer. Dalam audit, ditemukan perusahaan belum menyiapkan tenaga kerja pendamping lokal dan belum ada program alih pengetahuan.
Berdasarkan regulasi penggunaan TKA, implikasi yang paling tepat adalah …
A. Jabatan CTO otomatis dilarang untuk TKA
B. Perusahaan wajib memulangkan TKA tanpa proses
C. TKA tetap boleh bekerja tanpa kewajiban tambahan
D. Perusahaan melanggar kewajiban alih teknologi/keahlian
E. Izin TKA tetap berlaku karena sektor teknologi prioritas
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Penggunaan TKA mensyaratkan tenaga kerja pendamping serta program alih keahlian. Tujuannya transfer knowledge. Pelanggaran kewajiban ini dapat berujung sanksi administratif hingga pencabutan izin.
Soal 8
Balai Latihan Kerja menyelenggarakan pelatihan operator alat berat. Lulusan dinyatakan kompeten secara internal, namun banyak perusahaan menolak karena sertifikat tidak diakui industri.
Langkah pembenahan yang paling tepat adalah …
A. Menambah durasi pelatihan menjadi 2 kali lipat
B. Mengganti nama program pelatihan
C. Mengeluarkan sertifikat internal lebih banyak
D. Mengintegrasikan pelatihan dengan sertifikasi BNSP/LSP
E. Mewajibkan perusahaan menerima lulusan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Pengakuan kompetensi memerlukan sertifikasi resmi berbasis SKKNI melalui BNSP/LSP. Sertifikat internal tanpa lisensi tidak memiliki daya saing di pasar kerja formal.
Soal 9
Sebuah perusahaan perkebunan mempekerjakan pekerja perempuan hamil pada pekerjaan lapangan berat dengan paparan pestisida. Perusahaan beralasan tidak ada posisi alternatif.
Tindakan yang paling sesuai prinsip perlindungan tenaga kerja adalah …
A. Tetap mempekerjakan karena sesuai kontrak awal
B. Memindahkan ke pekerjaan lebih ringan/aman
C. Merumahkan tanpa upah
D. Mem-PHK dengan pesangon
E. Memberi suplemen kesehatan saja
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Regulasi melindungi pekerja perempuan, terutama hamil, dari pekerjaan berisiko. Perusahaan wajib melakukan penyesuaian pekerjaan (job adjustment), bukan PHK atau pembiaran risiko.
Soal 10
Unit layanan Disnaker menerima 500 pengaduan online per bulan terkait upah lembur. Waktu respons rata-rata 21 hari sehingga dinilai tidak responsif. Evaluasi menunjukkan tidak ada SOP waktu layanan dan alur disposisi berjenjang terlalu panjang.
Perbaikan sistem yang paling berdampak langsung terhadap kualitas layanan adalah …
A. Menambah jumlah pengaduan yang diterima
B. Membatasi akses pengaduan masyarakat
C. Menetapkan SOP waktu layanan & digital tracking disposisi
D. Mengalihkan pengaduan ke pusat
E. Menutup kanal pengaduan online
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah utama adalah tata kelola layanan. Penetapan SOP, standar waktu respons, dan sistem pelacakan digital akan memangkas birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat penyelesaian aduan.
Soal 11
Seorang pekerja di-PHK dengan alasan pelanggaran disiplin berat. Pekerja menolak karena merasa tidak pernah menerima surat peringatan sebelumnya. Perusahaan tetap melaksanakan PHK dan hanya membayar uang pisah tanpa pesangon. Kasus kemudian diajukan ke Disnaker.
Berdasarkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penilaian yang paling tepat adalah …
A. PHK sah karena pelanggaran berat tidak butuh peringatan
B. PHK batal demi hukum karena tanpa putusan lembaga PHI
C. Perusahaan cukup membayar uang pisah
D. Disnaker berwenang langsung memutus PHK
E. Serikat pekerja yang memutus sah atau tidaknya PHK
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Pasca perubahan regulasi, PHK wajib melalui mekanisme penyelesaian perselisihan bila tidak disepakati. Tanpa putusan/penetapan lembaga PHI, PHK berpotensi batal demi hukum, terutama bila dasar pelanggaran diperselisihkan.
Soal 12
Pemerintah daerah menjalankan program padat karya tunai untuk menekan pengangguran musiman di wilayah pedesaan. Namun evaluasi menunjukkan dampak ekonomi hanya bertahan jangka pendek dan tidak menciptakan kemandirian tenaga kerja.
Strategi kebijakan lanjutan yang paling berkelanjutan adalah …
A. Menambah anggaran padat karya setiap tahun
B. Mengurangi jumlah peserta
C. Mengalihkan ke bantuan sosial tunai
D. Mengintegrasikan padat karya dengan pelatihan wirausaha & akses modal
E. Menghentikan seluruh program
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Padat karya bersifat jangka pendek (cash for work). Agar berkelanjutan, perlu integrasi dengan pemberdayaan ekonomi: pelatihan usaha, inkubasi, akses permodalan, dan pendampingan.
Soal 13
Dalam inspeksi, pengawas menemukan perusahaan tidak mendaftarkan 40% pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perusahaan beralasan pekerja tersebut berstatus kontrak harian lepas.
Analisis yang paling tepat adalah …
A. Pekerja harian lepas tidak wajib didaftarkan
B. Kewajiban hanya untuk pekerja tetap
C. Semua pekerja berhak atas jaminan sosial sesuai ketentuan
D. Pendaftaran opsional tergantung kemampuan perusahaan
E. Hanya pekerja berisiko tinggi yang wajib didaftarkan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Perlindungan jaminan sosial berlaku bagi seluruh pekerja, termasuk PKWT dan harian lepas, sepanjang memenuhi unsur hubungan kerja. Alasan status kontrak tidak menghapus kewajiban pemberi kerja.
Soal 14
Data ketenagakerjaan suatu kota:
- Penduduk usia kerja: 3.500.000
- Angkatan kerja: 2.400.000
- Bekerja: 2.160.000
Pemerintah menargetkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5%.
Jumlah tambahan penduduk yang minimal harus bekerja agar target tercapai adalah …
A. 60.000
B. 84.000
C. 96.000
D. 120.000
E. 144.000
Perhitungan:
Pengangguran saat ini = 2.400.000 − 2.160.000 = 240.000
TPT saat ini = 240.000 / 2.400.000 = 10%
Target TPT 5% → Pengangguran maksimal:
5% × 2.400.000 = 120.000
Artinya pengangguran harus turun dari 240.000 → 120.000
Selisih = 120.000 harus bekerja
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Penurunan TPT dicapai dengan menambah jumlah bekerja atau mengurangi pengangguran. Minimal 120.000 orang harus terserap kerja agar TPT menjadi 5%.
Soal 15
Seorang ASN Disnaker menangani rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja swasta. Ia menerima fasilitas perjalanan dari lembaga tersebut dengan alasan “studi banding”. Setelah itu, proses perizinan dipercepat tanpa verifikasi lapangan.
Pelanggaran utama dalam kasus tersebut adalah …
A. Maladministrasi prosedural biasa
B. Konflik kepentingan & gratifikasi
C. Kesalahan administrasi dokumen
D. Pelanggaran disiplin ringan
E. Diskresi jabatan yang dibenarkan
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Penerimaan fasilitas dari pihak berkepentingan termasuk gratifikasi dan menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini melanggar etika ASN, prinsip integritas, dan berpotensi tindak pidana korupsi bila memengaruhi keputusan.
Soal 16
Sebuah perusahaan logistik mengontrak kurir dengan PKWT selama 2 tahun, lalu diperpanjang 2 tahun berikutnya untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Setelah 4 tahun, perusahaan mengakhiri kontrak tanpa pesangon karena menganggap status pekerja tetap PKWT.
Penilaian hukum yang paling tepat adalah …
A. Status tetap PKWT karena ada kontrak tertulis
B. Otomatis berubah menjadi PKWTT karena jenis pekerjaan tetap
C. Sah karena belum melewati 5 tahun
D. PKWT boleh untuk semua jenis pekerjaan
E. Pesangon tidak wajib bagi pekerja kontrak
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
PKWT hanya untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara/ musiman/ proyek. Jika digunakan untuk pekerjaan tetap dan berkelanjutan, statusnya demi hukum berubah menjadi PKWTT sehingga berhak atas pesangon saat PHK.
Soal 17
Perusahaan manufaktur mengalihdayakan tenaga keamanan, kebersihan, dan operator produksi inti. Dalam audit, ditemukan operator produksi outsourcing bekerja di lini utama produksi.
Implikasi regulasi yang paling tepat adalah …
A. Semua outsourcing diperbolehkan
B. Operator tetap sah outsourcing
C. Outsourcing hanya boleh untuk pekerjaan penunjang
D. Status pekerja otomatis harian lepas
E. Tidak ada pelanggaran bila melalui vendor resmi
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Alih daya dibatasi pada pekerjaan penunjang (non-core business). Jika diterapkan pada proses inti produksi, berpotensi melanggar ketentuan dan status hubungan kerja dapat beralih ke perusahaan pemberi kerja.
Soal 18
Sebuah perusahaan menerapkan skema upah berbasis produktivitas. Setelah 6 bulan, output naik 20%, namun keluhan pekerja meningkat karena beban kerja tidak diimbangi penyesuaian upah lembur dan waktu istirahat.
Evaluasi kebijakan yang paling komprehensif adalah …
A. Menghapus sistem produktivitas
B. Mempertahankan karena output naik
C. Menambah target produksi
D. Menyesuaikan skema upah, lembur, dan waktu kerja proporsional
E. Mengganti seluruh pekerja
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Produktivitas harus sejalan dengan perlindungan norma kerja: jam kerja, lembur, keselamatan, dan kesejahteraan. Kenaikan output tanpa penyesuaian kompensasi menimbulkan konflik industrial.
Soal 19
Disnaker meluncurkan aplikasi layanan kartu pencari kerja (AK1) online. Namun 40% pencari kerja di daerah rural tidak dapat mengakses karena keterbatasan literasi digital dan internet.
Strategi kebijakan yang paling inklusif adalah …
A. Mewajibkan seluruh layanan full online
B. Menutup layanan manual
C. Menyediakan hybrid service (online + offline assistive service)
D. Menunda digitalisasi
E. Membatasi pendaftaran hanya di kota
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Transformasi digital sektor publik harus inklusif. Hybrid service (help desk, mobile service, kiosk) menjembatani kesenjangan akses tanpa menghambat inovasi.
Soal 20
Sebuah program pelatihan melatih 5.000 peserta dengan biaya Rp25 miliar. Setelah 1 tahun:
- 3.200 bekerja
- 800 wirausaha
- 1.000 belum bekerja
Pemerintah menargetkan cost per employed maksimal Rp7 juta/orang.
Apakah program memenuhi target?
A. Ya, karena semua peserta dihitung
B. Tidak, karena biaya terlalu besar
C. Ya, cost per employed ± Rp6,25 juta
D. Tidak, cost per employed ± Rp7,81 juta
E. Tidak dapat dihitung
Perhitungan:
Peserta bekerja = 3.200 + 800 = 4.000
Biaya per employed = 25.000.000.000 / 4.000
= Rp6.250.000
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Indikator employed mencakup bekerja + wirausaha. Cost per employed Rp6,25 juta < target Rp7 juta → program dinilai efektif secara biaya.
Serius Mau Lolos CPNS PPPK Badan Ketenagakerjaan? Saatnya Naik Level Persiapan!
Jangan hanya belajar dari soal seadanya. Persaingan makin ketat, materi makin spesifik, dan soal makin HOTS. Kamu butuh latihan yang benar-benar mirip ujian aslinya.
🔥 Paket Soal Premium di fungsional.id hadir untuk bantu kamu tembus passing grade!
✨ Keunggulan Paket Soal:
📚 Kisi-kisi lengkap & terarah sesuai instansi ketenagakerjaan
🧠 Soal HOTS studi kasus + pembahasan mendalam
📊 Ada soal hitungan/numerik + analisis regulasi
📝 Format mirip CAT asli (latihan real feel exam)
🎯 Kunci & pembahasan dijamin relevan, bukan asal cocok
💡 Cocok untuk:
✔️ CPNS Kementerian/Lembaga Ketenagakerjaan
✔️ PPPK Teknis Disnaker
✔️ Formasi Pengawas, Mediator, Analis Ketenagakerjaan, dll
⏳ Jangan tunggu pengumuman baru mulai belajar!
Persiapan lebih awal = peluang lolos lebih besar.
👉 Akses sekarang di: fungsional.id
Latihan hari ini, lulus seleksi nanti! 💼✨
