50+ Soal Penilik Kepelabuhanan + Kisi Kisi PPPK CPNS

Formasi Penilik Kepelabuhanan adalah posisi strategis di sektor transportasi laut yang bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional di pelabuhan berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Penilik Kepelabuhanan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus kapal, barang, serta penumpang di pelabuhan.

Tugas utama Penilik Kepelabuhanan meliputi:

• Pengawasan dan Pemantauan: Mengawasi kegiatan bongkar muat barang, pergerakan kapal, dan arus penumpang di pelabuhan untuk memastikan semuanya sesuai prosedur.
• Pemeriksaan Keselamatan: Memastikan kapal yang bersandar dan fasilitas pelabuhan memenuhi standar keselamatan dan keamanan.
• Pengelolaan Dokumentasi: Memverifikasi dokumen kapal, barang, dan penumpang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional.
• Penanganan Insiden: Menangani dan melaporkan insiden atau pelanggaran yang terjadi di area pelabuhan.

Sebagai jabatan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, Penilik Kepelabuhanan harus memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pelabuhan, standar keselamatan maritim, serta keterampilan teknis dalam pengelolaan dan pengawasan operasional pelabuhan.

Kisi-Kisi  Soal Penilik Kepelabuhanan PPPK CPNS Sesuai KemenpanRB

Sebagai bagian dari seleksi CPNS PPPK Penjaga Tahanan, kisi-kisi soal dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan. Berikut adalah daftar kisi-kisi soal Penjaga Tahanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan jabatan ini:

1. Dasar-Dasar Kepelabuhanan
   • Memahami fungsi, jenis, dan klasifikasi pelabuhan sesuai peraturan nasional seperti UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
   • Mengenal struktur dan tata kelola operasional pelabuhan, termasuk terminal penumpang dan terminal barang.
2. Dokumen Kepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan
   • Memahami dokumen pelabuhan seperti manifest kapal, dokumen bongkar muat, dan log-book pelabuhan.
   • Menguasai dokumen pengangkutan laut, seperti Bill of Lading (B/L) dan sertifikat kelaiklautan kapal.
3. Peraturan Nasional:
   • Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024: Merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. UU ini mengatur aspek kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
     
   • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021: Mengatur penyelenggaraan bidang pelayaran, termasuk pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, dan kenavigasian.
     
   • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021: Mengatur penyelenggaraan pelabuhan laut, mencakup operasional, pengelolaan, dan standar pelayanan pelabuhan.
     
4. Konvensi Internasional:
   • International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code: Indonesia konsisten mengimplementasikan ISPS Code untuk meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
   • International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code: Mengatur pengangkutan barang berbahaya melalui laut, memastikan keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan.
   • Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention: Konvensi internasional yang menetapkan standar keselamatan kapal dan pelayaran. Per 1 Juli 2024, Kementerian Perhubungan menerapkan aturan baru terkait keselamatan kapal yang mengangkut personel industri, menambahkan Bab 15 dalam SOLAS.
5. Kepedulian Lingkungan
   • Menerapkan standar MARPOL untuk pencegahan polusi dari kapal, termasuk limbah minyak dan bahan berbahaya.
   • Memastikan kepatuhan pengelolaan limbah pelabuhan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah di area pelabuhan.
6. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
   • Mengimplementasikan protokol K3 di pelabuhan untuk mencegah kecelakaan kerja.
   • Menyusun prosedur evakuasi darurat dan penanganan insiden di area pelabuhan.
7. Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
   • Mengelola Safety Management System (SMS) sesuai dengan ISM Code (International Safety Management Code).
   • Memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keselamatan pelayaran.
8. Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
   • Memahami pengelolaan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan alat bongkar muat.
   • Mengawasi layanan pelabuhan, termasuk jasa pandu, tambat, dan perbekalan kapal.
9. IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code)
   • Mengelola pengangkutan barang berbahaya sesuai dengan standar IMDG.
   • Memastikan dokumentasi dan pelabelan barang berbahaya sesuai peraturan.
10. Manajemen Angkutan Laut dan Keagenan
    • Mengelola operasi angkutan laut untuk memastikan kelancaran logistik.
    • Memahami tugas dan tanggung jawab keagenan kapal dalam koordinasi operasional pelabuhan.
11. Logistik dan Supply Chain Management
    • Memahami konsep logistik pelabuhan, termasuk manajemen persediaan dan distribusi barang.
    • Mengelola rantai pasok di pelabuhan untuk efisiensi waktu dan biaya.
12. Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
    • Menyusun jadwal pemeliharaan kapal secara berkala untuk memastikan kelayakan operasional.
    • Mengawasi perbaikan kapal di galangan sesuai dengan standar teknis.
13. Manajemen Mutu
    • Mengelola layanan pelabuhan sesuai standar ISO 9001 untuk memastikan kualitas layanan.
    • Menyusun audit mutu internal untuk evaluasi kinerja pelabuhan.
14. Manajemen Perusahaan Pelayaran
    • Mengelola operasional perusahaan pelayaran, termasuk manajemen armada dan sumber daya manusia.
    • Memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelayaran nasional dan internasional.

Contoh Soal dan Pembahasan Penilik Kepelabuhanan PPPK CPNS

Berikut adalah kumpulan contoh soal dengan tingkat kesulitan tinggi yang dirancang untuk membantu Anda mempersiapkan diri secara optimal menghadapi seleksi CPNS PPPK Penilik Kepelabuhanan. Soal-soal ini disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Soal 1

Dalam konteks UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Apa perbedaan utama antara pelabuhan umum dan pelabuhan khusus?

A. Pelabuhan umum digunakan untuk keperluan komersial, sementara pelabuhan khusus hanya melayani kebutuhan pribadi.

B. Pelabuhan umum dikelola oleh pemerintah, sementara pelabuhan khusus oleh pihak swasta.

C. Pelabuhan umum melayani berbagai jenis kapal, sedangkan pelabuhan khusus hanya untuk kapal militer.

D. Pelabuhan umum melayani kepentingan publik, sementara pelabuhan khusus melayani kegiatan tertentu seperti tambang atau industri.

E. Pelabuhan umum tidak memerlukan izin khusus, sementara pelabuhan khusus membutuhkan persetujuan internasional.

Pembahasan:

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2008, pelabuhan umum melayani kepentingan publik secara luas, termasuk kapal barang dan penumpang, sedangkan pelabuhan khusus melayani kegiatan tertentu, seperti fasilitas industri atau tambang, sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

Jawaban: D

Soal 2

Dalam pengelolaan dokumen kepelabuhanan, Bill of Lading (B/L) merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai:

A. Sertifikat kelaiklautan kapal.

B. Bukti kepemilikan barang yang dikirim melalui laut.

C. Kontrak kerja antara pelabuhan dan perusahaan pelayaran.

D. Daftar barang berbahaya yang diangkut oleh kapal.

E. Bukti pembayaran jasa bongkar muat.

Pembahasan:

Bill of Lading (B/L) adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang yang dikirim melalui laut, sekaligus menjadi kontrak pengangkutan antara pengirim dan operator kapal.

Jawaban: B

Soal 3

Dalam implementasi ISPS Code, apa tindakan yang harus diambil jika terdapat ancaman keamanan di pelabuhan?

A. Menutup akses pelabuhan hingga ancaman dapat dikendalikan.

B. Melaporkan ancaman ke otoritas internasional tanpa menghentikan aktivitas pelabuhan.

C. Mengalihkan kapal ke pelabuhan lain yang lebih aman.

D. Meningkatkan tingkat keamanan pelabuhan sesuai prosedur ISPS Code.

E. Mengizinkan aktivitas tetap berjalan dengan pengawasan tambahan.

Pembahasan:

ISPS Code mengatur bahwa setiap pelabuhan harus memiliki rencana untuk meningkatkan tingkat keamanan berdasarkan situasi ancaman. Tindakan yang sesuai adalah meningkatkan tingkat keamanan pelabuhan sesuai prosedur tanpa langsung menutup seluruh operasi.

Jawaban: D

Soal 4

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, apa peran utama pelabuhan dalam mendukung logistik nasional?

A. Mengatur arus barang dan kapal di pelabuhan utama.

B. Menyediakan fasilitas transportasi darat di sekitar pelabuhan.

C. Menjadi simpul distribusi barang dalam rantai pasok nasional.

D. Melakukan inspeksi terhadap semua kapal yang masuk.

E. Meningkatkan keamanan regional melalui pengawasan maritim.

Pembahasan:

Pelabuhan berfungsi sebagai simpul distribusi barang dalam rantai pasok nasional, mendukung kelancaran logistik dan efisiensi transportasi laut sesuai PP Nomor 31 Tahun 2021.

Jawaban: C

Soal 5

Dalam pelaksanaan IMDG Code, apa langkah utama yang harus dilakukan untuk memastikan pengangkutan barang berbahaya sesuai regulasi?

A. Memastikan barang berbahaya diawasi langsung oleh petugas pelabuhan.

B. Memeriksa kelengkapan dokumen dan pelabelan barang berbahaya sebelum muat.

C. Melibatkan otoritas internasional dalam proses pengangkutan.

D. Menggunakan kapal khusus untuk pengangkutan barang berbahaya.

E. Membatasi jumlah barang berbahaya yang diangkut dalam satu perjalanan.

Pembahasan:

IMDG Code mengharuskan kelengkapan dokumen dan pelabelan barang berbahaya diperiksa dengan ketat sebelum dimuat ke kapal untuk memastikan keselamatan transportasi laut.

Jawaban: B

Soal 6

Salah satu prinsip utama dalam penerapan MARPOL adalah pencegahan pencemaran lingkungan laut. Bagaimana pelabuhan dapat mendukung implementasi MARPOL?

A. Mengadakan inspeksi kapal setiap minggu.

B. Menyediakan fasilitas penerimaan limbah kapal di pelabuhan.

C. Melarang penggunaan bahan bakar sulfur tinggi di area pelabuhan.

D. Mengurangi aktivitas bongkar muat untuk menghindari kebocoran bahan berbahaya.

E. Mengarahkan kapal untuk memproses limbahnya di laut sebelum bersandar.

Pembahasan:

Pelabuhan harus menyediakan fasilitas penerimaan limbah kapal, seperti limbah minyak atau bahan berbahaya lainnya, untuk mendukung implementasi standar MARPOL.

Jawaban: B

Soal 7

Dalam situasi darurat di pelabuhan, seperti kebakaran di dermaga, apa langkah prioritas yang harus dilakukan berdasarkan protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)?

A. Menghubungi pihak berwajib untuk menangani situasi.

B. Memastikan evakuasi seluruh pekerja dari area terdampak.

C. Memadamkan api menggunakan alat pemadam portabel yang tersedia.

D. Mengisolasi area kebakaran untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.

E. Melakukan pendataan korban sebelum tindakan lebih lanjut.

Pembahasan:

Langkah prioritas dalam situasi darurat seperti kebakaran adalah memastikan evakuasi pekerja dari area terdampak, karena keselamatan manusia adalah prioritas utama dalam protokol K3.

Jawaban: B

Soal 8

Dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan, dermaga adalah salah satu infrastruktur utama. Apa yang harus dipertimbangkan untuk memastikan dermaga tetap berfungsi optimal?

A. Memastikan dermaga hanya digunakan untuk kapal dengan tonase tertentu.

B. Melakukan inspeksi berkala terhadap struktur dermaga.

C. Membatasi aktivitas bongkar muat di dermaga saat kondisi cuaca buruk.

D. Menyediakan fasilitas tambahan untuk kapal penumpang.

E. Mengalokasikan dermaga untuk jenis kapal tertentu sesuai kebutuhan pelabuhan.

Pembahasan:

Dermaga memerlukan inspeksi berkala terhadap strukturnya untuk memastikan bahwa fasilitas ini tetap aman dan berfungsi optimal untuk mendukung operasional pelabuhan.

Jawaban: B

Soal 9

Dalam sistem logistik pelabuhan, salah satu tantangan utama adalah waktu tunggu kapal yang tinggi. Apa strategi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini?

A. Menambah jumlah dermaga di pelabuhan.

B. Mempercepat proses bongkar muat melalui mekanisasi.

C. Membatasi jumlah kapal yang dapat bersandar dalam satu hari.

D. Mengalihkan kapal ke pelabuhan lain untuk mengurangi beban.

E. Meningkatkan jumlah tenaga kerja bongkar muat.

Pembahasan:

Strategi yang paling efektif untuk mengurangi waktu tunggu kapal adalah mempercepat proses bongkar muat dengan mekanisasi, sehingga efisiensi operasional dapat ditingkatkan tanpa menambah infrastruktur baru.

Jawaban: B

Soal 10

Dalam konteks manajemen perawatan kapal, apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan kapal tetap laik laut?

A. Melakukan inspeksi visual terhadap lambung kapal secara berkala.

B. Menyusun jadwal pemeliharaan yang sesuai dengan usia kapal.

C. Memperbarui sertifikat kelaiklautan kapal setiap tahun.

D. Melibatkan pihak galangan untuk melakukan perbaikan kecil secara langsung.

E. Menggunakan bahan anti-korosi pada lambung kapal.

Pembahasan:

Langkah pertama dalam manajemen perawatan kapal adalah menyusun jadwal pemeliharaan berkala sesuai dengan kebutuhan operasional dan usia kapal, untuk memastikan semua komponen berfungsi optimal.

Jawaban: B

Soal 11

Dalam pelaksanaan Permenhub Nomor PM 50 Tahun 2021, standar pelayanan pelabuhan laut mencakup pengelolaan fasilitas gudang. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan gudang pelabuhan?

A. Kapasitas gudang harus disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

B. Lokasi gudang harus dekat dengan terminal penumpang untuk kemudahan akses.

C. Sistem manajemen gudang harus terintegrasi untuk memastikan efisiensi distribusi barang.

D. Gudang harus digunakan secara eksklusif untuk barang yang mudah rusak.

E. Pengelolaan gudang hanya dilakukan berdasarkan prioritas pengiriman internasional.

Pembahasan:

Pengelolaan gudang di pelabuhan harus memperhatikan efisiensi distribusi barang. Salah satu caranya adalah menggunakan sistem manajemen gudang yang terintegrasi agar proses bongkar muat hingga distribusi barang berjalan optimal.

Jawaban: C

Soal 12

Dalam inspeksi pelabuhan, ditemukan bahwa salah satu kapal yang bersandar tidak memiliki log-book yang lengkap. Apa risiko yang mungkin terjadi jika kapal tersebut tetap diizinkan beroperasi?

A. Risiko terjadinya kecelakaan kerja meningkat karena data operasional tidak tercatat.

B. Pelayaran kapal dapat dibatalkan oleh otoritas pelabuhan internasional.

C. Kapal tidak akan diizinkan mengangkut penumpang dalam perjalanan berikutnya.

D. Otoritas pelabuhan dapat dikenakan sanksi karena melanggar standar internasional.

E. Data keamanan pelabuhan menjadi tidak akurat karena kekurangan informasi.

Pembahasan:

Log-book adalah dokumen penting yang mencatat operasional kapal, termasuk data keselamatan. Tanpa log-book yang lengkap, ada risiko kecelakaan kerja karena prosedur tidak terdokumentasi dengan baik.

Jawaban: A

Soal 13

Dalam pengangkutan barang berbahaya sesuai IMDG Code, apa yang menjadi tanggung jawab utama pengelola pelabuhan sebelum barang dimuat ke kapal?

A. Memastikan barang berbahaya disegel oleh pengirim.

B. Melaporkan barang berbahaya ke otoritas keamanan setempat.

C. Memeriksa dokumen, pelabelan, dan kemasan barang berbahaya.

D. Menyediakan kontainer khusus untuk barang berbahaya.

E. Mengawasi proses pengemasan barang berbahaya di lokasi.

Pembahasan:

Sesuai dengan IMDG Code, pengelola pelabuhan bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen, pelabelan, dan kemasan barang berbahaya sebelum proses pemuatan ke kapal. Ini memastikan keselamatan selama transportasi laut.

Jawaban: C

Soal 14

Dalam penerapan SOLAS Convention, apa langkah yang harus diambil pelabuhan untuk memastikan keselamatan kapal yang mengangkut personel industri mulai 1 Juli 2024?

A. Menyediakan area tambahan di dermaga untuk kapal jenis ini.

B. Memastikan kapal memiliki sertifikat keselamatan industri sesuai Bab 15 SOLAS.

C. Mengawasi muatan personel industri selama proses keberangkatan.

D. Memberikan pelatihan tambahan kepada awak kapal terkait keselamatan industri.

E. Mengembangkan prosedur baru untuk inspeksi kapal yang membawa personel industri.

Pembahasan:

Bab 15 SOLAS menetapkan bahwa kapal yang mengangkut personel industri harus memiliki sertifikat keselamatan industri. Pelabuhan bertugas untuk memastikan sertifikat ini diperiksa sebelum keberangkatan.

Jawaban: B

Soal 15

Dalam implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di pelabuhan, bagaimana cara terbaik mencegah kecelakaan kerja di area bongkar muat?

A. Memasang rambu keselamatan di area kerja.

B. Memberikan pelatihan keselamatan rutin kepada pekerja.

C. Membatasi akses ke area bongkar muat selama jam sibuk.

D. Meningkatkan pengawasan langsung oleh pengelola pelabuhan.

E. Mengurangi volume barang yang ditangani dalam satu waktu.

Pembahasan:

Cara terbaik untuk mencegah kecelakaan kerja adalah memberikan pelatihan keselamatan secara rutin kepada pekerja. Dengan pelatihan ini, mereka memahami prosedur keselamatan yang benar di area kerja.

Jawaban: B

Soal 16

Dalam konteks manajemen logistik pelabuhan, apa yang dimaksud dengan konsep just-in-time (JIT)?

A. Mengirimkan barang hanya ketika gudang pelabuhan kosong.

B. Mengelola bongkar muat barang berdasarkan jadwal kedatangan kapal.

C. Menyimpan barang dalam jumlah besar untuk persediaan masa depan.

D. Mengoptimalkan pengiriman barang dengan mengurangi waktu penyimpanan di pelabuhan.

E. Mengatur distribusi barang secara merata ke seluruh wilayah.

Pembahasan:

Konsep just-in-time (JIT) adalah strategi logistik yang bertujuan untuk mengurangi waktu penyimpanan di pelabuhan dengan mengoptimalkan pengiriman barang sesuai kebutuhan operasional.

Jawaban: D

Soal 17

Dalam manajemen perawatan kapal, salah satu kapal yang bersandar di pelabuhan membutuhkan perbaikan mendesak. Apa yang harus dipastikan pengelola pelabuhan sebelum perbaikan dilakukan?

A. Menyediakan dokumen kelayakan perbaikan.

B. Menyusun jadwal perbaikan bersama operator kapal.

C. Mengamankan area sekitar untuk memastikan keselamatan.

D. Memeriksa apakah perbaikan dapat dilakukan di galangan kapal.

E. Mengizinkan perbaikan hanya setelah inspeksi oleh otoritas pelabuhan.

Pembahasan:

Langkah utama sebelum perbaikan dilakukan adalah mengamankan area sekitar untuk memastikan keselamatan pekerja dan operasional pelabuhan tidak terganggu.

Jawaban: C

Soal 18

Dalam pengawasan jasa pandu kapal, apa indikator utama yang menentukan kualitas layanan pandu di pelabuhan?

A. Kecepatan pandu dalam menyelesaikan tugasnya.

B. Tingkat keamanan selama proses pandu kapal.

C. Jumlah kapal yang berhasil dipandu dalam satu hari.

D. Kompetensi awak kapal pandu dalam menangani situasi darurat.

E. Kemampuan pandu untuk berkomunikasi dengan bahasa internasional.

Pembahasan:

Indikator utama kualitas jasa pandu adalah tingkat keamanan selama proses pandu kapal, karena ini berdampak langsung pada keselamatan kapal, pelabuhan, dan lingkungan.

Jawaban: B

Soal 19

Salah satu kapal yang bersandar di pelabuhan ditemukan membuang limbah cair ke laut tanpa izin. Apa langkah yang harus diambil pengelola pelabuhan sesuai standar MARPOL?

A. Memberikan peringatan kepada kapten kapal untuk menghentikan aktivitas tersebut.

B. Melaporkan pelanggaran tersebut ke otoritas maritim untuk tindakan hukum.

C. Mengeluarkan kapal dari pelabuhan sebagai bentuk sanksi.

D. Memastikan limbah cair segera dibuang di fasilitas pelabuhan.

E. Menginspeksi semua kapal lain untuk memastikan kepatuhan.

Pembahasan:

Sesuai standar MARPOL, langkah yang harus diambil adalah melaporkan pelanggaran ke otoritas maritim untuk penanganan hukum, karena tindakan ini berdampak serius pada lingkungan laut.

Jawaban: B

Soal 20

Dalam audit mutu internal pelabuhan sesuai standar ISO 9001, apa tujuan utama yang harus dicapai?

A. Meningkatkan efisiensi waktu bongkar muat barang.

B. Memastikan semua fasilitas pelabuhan berfungsi dengan baik.

C. Mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur operasional.

D. Menentukan area yang memerlukan peningkatan layanan.

E. Memastikan keamanan kapal dan barang selama di pelabuhan.

Pembahasan:

Tujuan utama audit mutu internal sesuai standar ISO 9001 adalah mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur operasional untuk memastikan layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Jawaban: C

Latihan Soal Terlengkap untuk Seleksi Penilik Kepelabuhanan CPNS PPPK

Jangan buang waktu! Akses soal berkualitas tinggi, pembahasan teknis, dan simulasi ujian CAT di Fungsional.id. Tingkatkan kemampuan Anda dan wujudkan impian karier sebagai Penilik Kepelabuhanan.