Profesi Administrator Kesehatan memegang peran penting dalam menjaga kelancaran operasional di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam peran ini, seorang administrator kesehatan bertanggung jawab untuk mengelola data pasien, mengkoordinasikan program kesehatan, serta memastikan standar pelayanan kesehatan terpenuhi.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga kesehatan yang kompeten, seleksi untuk jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi sangat kompetitif. Bagi Anda yang berencana mengikuti seleksi PPPK CPNS untuk posisi Administrator Kesehatan, persiapan yang matang adalah kunci utama. Salah satu cara efektif untuk mempersiapkan diri adalah dengan berlatih menjawab soal-soal latihan yang sesuai dengan materi yang diujikan.
Apa itu jabatan Administrator Kesehatan dan Jobdesknya?
Administrator Kesehatan adalah profesional yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan operasional di institusi kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Mereka berperan dalam mengatur berbagai aspek administrasi, mulai dari manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, hingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan yang berlaku.
Administrator Kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek administratif tetapi juga berperan dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan.
Posisi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem kesehatan, regulasi, serta kemampuan manajerial yang baik untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diberikan secara optimal. Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab utama yang diemban oleh seorang Administrator Kesehatan.
1. Pengelolaan Data Pasien
Administrator Kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data pasien dikelola dengan baik, mulai dari pencatatan informasi medis hingga penyimpanan rekam medis elektronik.
2. Koordinasi Layanan Kesehatan
Administrator Kesehatan bekerja sama dengan tim medis untuk mengkoordinasikan berbagai layanan kesehatan, seperti penjadwalan pemeriksaan, perawatan, dan tindak lanjut pasien.
3. Kepatuhan Terhadap Standar Kesehatan
Administrator Kesehatan memastikan bahwa semua prosedur dan operasional di fasilitas kesehatan mematuhi standar kesehatan yang berlaku. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik kebersihan, pengelolaan limbah medis, dan implementasi protokol keselamatan pasien.
4. Pengelolaan Program Kesehatan Masyarakat
Administrator Kesehatan dapat terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan program-program kesehatan masyarakat, seperti kampanye imunisasi, edukasi kesehatan, atau program pencegahan penyakit.
5. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
Administrator Kesehatan bertugas untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan di fasilitas kesehatan.
Kisi-Kisi Soal PPPK CPNS Administrator Kesehatan Sesuai KemenpanRB
Persiapkan diri Anda untuk tes PPPK CPNS Formasi Administrator Kesehatan dengan kisi-kisi soal berbasis panduan KemenpanRB. Kisi-kisi ini mencakup berbagai topik utama dan jenis soal yang berpotensi muncul dalam ujian. Memahami kisi-kisi ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang perlu dipelajari serta area yang harus dikuasai untuk meraih kesuksesan dalam proses seleksi. Berikut adalah kisi-kisi Soal PPPK CPNS Administrator Kesehatan yang perlu Anda ketahui.
- Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan Fungsional: Menguasai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024, yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan kompetensi jabatan fungsional di bidang kesehatan.
- Peraturan-Peraturan Bidang Kesehatan: Menguasai peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, keselamatan pasien, dan standar kualitas fasilitas kesehatan yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang menetapkan standar nasional pelayanan kesehatan, termasuk aspek keselamatan pasien dan pengelolaan fasilitas kesehatan.
- Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan: Memahami kebijakan kesehatan yang berlaku, seperti kebijakan tentang pemerataan akses kesehatan, upaya preventif, kuratif, dan promotif, serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Yaitu : Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024
- Tata Kelola Bidang Kesehatan: Mengelola tata kelola organisasi kesehatan yang efektif dan transparan, mencakup pengelolaan sumber daya, koordinasi antarunit, dan penetapan prosedur operasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal di fasilitas kesehatan.
- Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan: Mengetahui struktur organisasi Kementerian Kesehatan dan peran masing-masing unit dalam mendukung kebijakan dan program kesehatan. Pemahaman ini penting untuk memfasilitasi koordinasi lintas unit dan memastikan kelancaran administrasi kesehatan.
- Jabatan Fungsional Adminkes: Memahami peran dan tanggung jawab dalam jabatan fungsional Adminkes, yang mencakup tugas pengelolaan administrasi, evaluasi kebijakan, dan pelaksanaan prosedur dalam pengembangan kesehatan publik sesuai peraturan Kementerian Kesehatan.
- Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan: Melaksanakan administrasi untuk mendukung kebijakan program kesehatan, termasuk penyusunan dokumen administratif, penetapan anggaran, dan koordinasi pelaksanaan program kesehatan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- Analisis Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dalam Program Pembangunan Kesehatan: Melakukan analisis kebijakan kesehatan untuk menilai efektivitas program kesehatan nasional, mengidentifikasi tantangan administratif, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan: Mengelola perizinan yang diperlukan untuk fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan laboratorium, serta perizinan untuk pemberi jasa kesehatan. Administrasi perizinan ini penting untuk memastikan fasilitas tersebut memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan.
- Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Mengelola proses akreditasi fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Akreditasi ini mencakup penilaian terhadap pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta manajemen dan fasilitas yang disediakan.
- Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Produk-Produk yang Terkait Bidang Kesehatan: Memastikan tenaga kesehatan memiliki sertifikasi sesuai dengan standar profesional yang berlaku dan memantau sertifikasi produk kesehatan yang digunakan di fasilitas kesehatan, seperti alat medis dan obat-obatan. Sertifikasi ini bertujuan untuk menjamin kompetensi tenaga kesehatan dan keamanan produk yang digunakan dalam layanan kesehatan.
Contoh Soal PPK CPNS Administrator Kesehatan & Pembahasan
Latihan soal berikut dirancang khusus untuk membantu Anda memahami format dan jenis pertanyaan yang mungkin muncul pada seleksi PPPK CPNS Administrator Kesehatan. Setiap soal disertai pembahasan lengkap untuk memudahkan Anda mempelajari konsep-konsep penting, memperkuat pemahaman, dan meningkatkan kemampuan analisis. Persiapkan diri Anda dengan optimal melalui contoh soal berikut!
1. Bagaimana Anda akan menentukan prioritas dalam penyusunan kerangka acuan untuk kebijakan program upaya kesehatan jika terdapat beberapa masalah kesehatan yang mendesak di daerah tertentu?
A. Fokus pada masalah kesehatan dengan dampak paling luas
B. Menyusun kebijakan berdasarkan anggaran yang tersedia
C. Memprioritaskan masalah yang paling mudah diselesaikan
D. Melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan lokal
E. Mengikuti kebijakan kesehatan nasional yang sudah ada
Jawaban: A. Fokus pada masalah kesehatan dengan dampak paling luas
Pembahasan: Dalam situasi di mana terdapat beberapa masalah kesehatan yang mendesak, prioritas harus diberikan kepada masalah yang mempengaruhi populasi terbesar atau memiliki dampak paling signifikan terhadap kesehatan masyarakat.
2. Jika Anda menemukan bahwa distribusi sediaan farmasi di suatu daerah tidak merata, langkah apa yang sebaiknya diambil dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi masalah ini?
A. Mengusulkan peningkatan produksi obat
B. Mengkaji ulang sistem distribusi yang ada
C. Mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembelian obat
D. Melakukan pelatihan tambahan bagi tenaga kesehatan
E. Mengurangi jenis obat yang didistribusikan
Jawaban: B. Mengkaji ulang sistem distribusi yang ada
Pembahasan: Ketika distribusi sediaan farmasi tidak merata, langkah pertama yang perlu diambil adalah mengkaji ulang sistem distribusi untuk mengidentifikasi kelemahan dan merancang solusi yang lebih efektif.
3. Dalam menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, apa yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan?
A. Menambah jumlah tenaga kesehatan tanpa pelatihan tambahan
B. Meningkatkan fasilitas kesehatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan SDM
C. Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan layanan
D. Meningkatkan gaji tenaga kesehatan tanpa meningkatkan kompetensi
E. Mengurangi beban kerja tenaga kesehatan tanpa meningkatkan efisiensi
Jawaban: C. Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan layanan
Pembahasan: Kebijakan yang efektif untuk pengembangan SDM kesehatan harus mencakup program pelatihan berkelanjutan yang memastikan tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan layanan.
4. Jika Anda menemukan bahwa informasi kesehatan di suatu fasilitas tidak dikelola dengan baik, bagaimana Anda akan menyusun kebijakan manajemen informasi kesehatan untuk memperbaiki situasi ini?
A. Menambahkan lebih banyak tenaga administrasi
B. Menerapkan sistem digitalisasi informasi dengan protokol keamanan yang ketat
C. Mengurangi jumlah informasi yang harus dikumpulkan
D. Mengalihdayakan pengelolaan informasi ke pihak ketiga
E. Menyusun laporan manual dengan lebih detail
Jawaban: B. Menerapkan sistem digitalisasi informasi dengan protokol keamanan yang ketat
Pembahasan: Digitalisasi informasi kesehatan dengan protokol keamanan yang ketat adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan data pasien, memastikan bahwa informasi dikelola dengan baik dan terlindungi.
5. Bagaimana Anda akan mengevaluasi kebutuhan alat kesehatan di suatu daerah sebelum menyusun kebijakan pengadaan alkes?
A. Berdasarkan anggaran yang tersedia
B. Berdasarkan data historis penggunaan alkes
C. Dengan melakukan survei kebutuhan di lapangan
D. Dengan meningkatkan jumlah alat yang ada tanpa analisis
E. Dengan mengikuti tren pengadaan nasional
Jawaban: C. Dengan melakukan survei kebutuhan di lapangan
Pembahasan: Untuk memastikan kebijakan pengadaan alkes tepat sasaran, penting untuk melakukan survei kebutuhan di lapangan guna mengidentifikasi alat yang benar-benar dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan di daerah tersebut.
6. Jika Anda perlu menyusun kebijakan program manajemen informasi kesehatan di sebuah rumah sakit, bagaimana Anda akan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku?
A. Menyusun kebijakan berdasarkan praktik yang sudah ada
B. Mengadopsi kebijakan dari rumah sakit lain tanpa modifikasi
C. Melakukan analisis mendalam terhadap regulasi kesehatan terkait
D. Mengembangkan kebijakan tanpa mempertimbangkan regulasi
E. Mengutamakan efisiensi operasional di atas regulasi
Jawaban: C. Melakukan analisis mendalam terhadap regulasi kesehatan terkait
Pembahasan: Agar kebijakan manajemen informasi kesehatan sesuai dengan regulasi, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap peraturan yang berlaku dan memastikan kebijakan yang disusun mematuhi semua persyaratan hukum.
7. Dalam menyusun kebijakan program sediaan farmasi, bagaimana Anda akan mengatasi masalah ketersediaan obat esensial yang sering mengalami kekurangan?
A. Dengan menambah stok obat tanpa perencanaan
B . Dengan menetapkan prioritas pengadaan untuk obat esensial
C. Dengan mengurangi distribusi obat non-esensial
D. Dengan mengalihdayakan pengadaan obat ke pihak ketiga
E. Dengan mengurangi jenis obat yang tersedia
Jawaban: B. Dengan menetapkan prioritas pengadaan untuk obat esensial
Pembahasan: Menetapkan prioritas pengadaan untuk obat esensial adalah langkah penting untuk mengatasi kekurangan obat yang sangat dibutuhkan, memastikan ketersediaan obat-obatan penting bagi masyarakat.
8. Ketika menyusun kebijakan regulasi kesehatan, bagaimana Anda akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif di berbagai fasilitas kesehatan?
A. Mengembangkan kebijakan yang sangat spesifik untuk setiap fasilitas
B. Menerapkan kebijakan yang fleksibel namun tetap sesuai dengan standar
C. Menyusun kebijakan yang terlalu umum tanpa rincian spesifik
D. Meningkatkan jumlah audit regulasi di fasilitas kesehatan
E. Mengadopsi kebijakan dari negara lain tanpa modifikasi
Jawaban: B. Menerapkan kebijakan yang fleksibel namun tetap sesuai dengan standar
Pembahasan: Kebijakan yang fleksibel namun tetap sesuai dengan standar memungkinkan berbagai fasilitas kesehatan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif sesuai dengan kondisi masing-masing, tanpa mengabaikan kualitas.
Soal 9. Jika Anda menemukan bahwa program SDM kesehatan tidak berjalan dengan baik, langkah apa yang sebaiknya Anda ambil dalam menyusun kebijakan baru?
A. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan
B. Menyusun kebijakan baru berdasarkan umpan balik dari tenaga kesehatan
C. Mengabaikan masalah yang ada dan melanjutkan program
D. Mengadopsi kebijakan yang sudah ada dari instansi lain
E. Menghentikan semua program SDM kesehatan sementara waktu
Jawaban: B. Menyusun kebijakan baru berdasarkan umpan balik dari tenaga kesehatan
Pembahasan: Umpan balik dari tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam program sangat berharga untuk menyusun kebijakan baru yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
10. Bagaimana Anda akan menilai efektivitas kebijakan program upaya kesehatan yang sudah diterapkan di suatu daerah?
A. Dengan melihat jumlah dana yang digunakan
B. Dengan membandingkan hasil kesehatan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan
C. Dengan mengurangi alokasi dana untuk program yang tidak berhasil
D. Dengan meningkatkan target tanpa evaluasi
E. Dengan mengabaikan hasil evaluasi sebelumnya
Jawaban: b. Dengan membandingkan hasil kesehatan sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan
Pembahasan: Membandingkan hasil kesehatan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan adalah metode yang efektif untuk menilai dampak kebijakan dan menentukan apakah tujuan program telah tercapai.
11. Dalam proses pengumpulan bahan untuk penyusunan kebijakan program upaya kesehatan, faktor apa yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam memastikan validitas informasi yang dikumpulkan?
A. Keandalan sumber informasi
B. Jumlah bahan yang dikumpulkan
C. Kemudahan akses informasi
D. Biaya pengumpulan bahan
E. Preferensi pribadi penyusun kebijakan
Jawaban: A. Keandalan sumber informasi
Pembahasan: Keandalan sumber informasi sangat penting untuk memastikan bahwa data dan literatur yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya, sehingga kebijakan yang disusun berdasarkan data tersebut akan efektif dan tepat sasaran.
12. Ketika mengolah laporan untuk penyusunan kebijakan program sediaan farmasi, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan kebutuhan kebijakan?
A. Menggunakan data terbaru dan sesuai dengan konteks kebijakan
B. Mengandalkan laporan lama yang sudah ada
C. Mengambil sampel acak tanpa pertimbangan relevansi
D. Hanya menggunakan data yang mendukung kebijakan awal
E. Mengabaikan data yang tidak sesuai dengan rencana kebijakan
Jawaban: A. Menggunakan data terbaru dan sesuai dengan konteks kebijakan
Pembahasan: Untuk kebijakan yang relevan, sangat penting menggunakan data terbaru yang mencerminkan situasi saat ini dan relevan dengan kebutuhan program yang sedang disusun.
13. Dalam pengolahan literatur untuk kebijakan program sumber daya manusia kesehatan, bagaimana Anda akan memastikan bahwa literatur yang digunakan mencerminkan kondisi aktual di lapangan?
A. Melakukan validasi literatur dengan data lapangan
B. Menggunakan literatur yang paling mudah diakses
C. Memilih literatur berdasarkan reputasi penulisnya
D. Mengabaikan literatur yang tidak sesuai dengan pandangan pribadi
E. Menggunakan literatur tanpa verifikasi tambahan
Jawaban: A. Melakukan validasi literatur dengan data lapangan
Pembahasan: Memastikan bahwa literatur mencerminkan kondisi aktual di lapangan melalui validasi dengan data lapangan adalah langkah penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif dan dapat diimplementasikan.
14. Dalam proses pengumpulan bahan untuk program manajemen informasi kesehatan, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan?
A. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang spesifik
B. Mengumpulkan semua informasi yang tersedia
C. Mengabaikan informasi yang sulit diakses
D. Mengumpulkan informasi tanpa analisis awal
E. Mengikuti kebijakan informasi dari organisasi lain
Jawaban: A. Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang spesifik
Pembahasan: Langkah pertama dalam pengumpulan bahan adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang spesifik untuk memastikan bahwa hanya informasi yang relevan dan diperlukan yang dikumpulkan dan dianalisis.
15. Bagaimana Anda akan menentukan prioritas dalam pengolahan bahan laporan yang telah dikumpulkan untuk penyusunan kebijakan regulasi kesehatan?
A. Dengan mengurutkan bahan berdasarkan relevansi dengan tujuan kebijakan
B. Dengan mengolah bahan secara acak
C. Dengan memulai dari laporan yang paling mudah dipahami
D. Dengan mengabaikan bahan yang sulit dianalisis
E. Dengan mengutamakan laporan yang berasal dari sumber internasional
Jawaban: A. Dengan mengurutkan bahan berdasarkan relevansi dengan tujuan kebijakan
Pembahasan: Prioritas dalam pengolahan bahan laporan harus diberikan kepada bahan yang paling relevan dengan tujuan kebijakan, sehingga hasil akhir dari kebijakan tersebut akan lebih fokus dan efektif.
16. Dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan, langkah apa yang paling krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif di lapangan?
A. Memastikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pelaksana kebijakan
B. Mengumumkan kebijakan tanpa uji coba terlebih dahulu
C. Menggunakan metode yang sama di semua lokasi tanpa penyesuaian
D. Mengandalkan laporan tertulis tanpa melakukan pengawasan
E. Memfokuskan sumber daya pada aspek yang tidak terkait dengan kesehatan
Jawaban: A. Memastikan pelatihan yang memadai bagi seluruh pelaksana kebijakan
Pembahasan: Pelatihan yang memadai bagi seluruh pelaksana kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami tujuan, proses, dan cara terbaik untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif.
17. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan program kesehatan di daerah terpencil?
A. Melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi lokal
B. Memaksakan kebijakan tanpa mempertimbangkan tantangan lokal
C. Mengurangi anggaran untuk daerah terpencil
D. Mengabaikan hambatan dan melanjutkan sesuai rencana
E. Menunda pelaksanaan kebijakan hingga semua hambatan teratasi
Jawaban: A. Melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi lokal
Pembahasan: Kebijakan program kesehatan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, terutama di daerah terpencil, untuk mengatasi hambatan yang spesifik dan memastikan keberhasilan pelaksanaannya.
18. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan program kesehatan, mengapa monitoring dan evaluasi dianggap sebagai komponen penting?
A. Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik untuk perbaikan
B. Untuk memeriksa kesalahan administrasi tanpa mempertimbangkan hasil kebijakan
C. Untuk menunda pelaksanaan kebijakan sambil menunggu hasil evaluasi
D. Untuk mendokumentasikan kegagalan kebijakan tanpa tindakan lanjut
E. Untuk mengurangi anggaran kebijakan jika hasilnya tidak memuaskan
Jawaban: A. Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik untuk perbaikan
Pembahasan: Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan karena memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan dan memungkinkan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.
19. Apa yang sebaiknya dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan program kesehatan tidak mencapai target yang diharapkan?
A. Melakukan revisi terhadap kebijakan berdasarkan temuan evaluasi
B. Melanjutkan kebijakan tanpa perubahan
C. Mengabaikan hasil evaluasi
D. Menghentikan program tanpa mencari solusi
E. Menyalahkan pelaksana di lapangan tanpa tinjauan lebih lanjut
Jawaban: A. Melakukan revisi terhadap kebijakan berdasarkan temuan evaluasi
Pembahasan: Jika kebijakan tidak mencapai target yang diharapkan, sebaiknya dilakukan revisi atau penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan hasil akhir dari kebijakan tersebut.
20. Dalam pelaksanaan kebijakan program kesehatan, apa langkah yang tepat jika ada perbedaan interpretasi kebijakan di antara pelaksana di berbagai daerah?
A. Mengadakan forum diskusi untuk menyamakan pemahaman dan interpretasi kebijakan
B. Membiarkan setiap daerah menerapkan kebijakan sesuai interpretasinya masing-masing
C. Menghentikan pelaksanaan kebijakan hingga semua pelaksana sepakat
D. Mengabaikan perbedaan interpretasi selama kebijakan tetap dijalankan
E. Menarik kebijakan dari daerah yang tidak mematuhi interpretasi pusat
Jawaban: A. Mengadakan forum diskusi untuk menyamakan pemahaman dan interpretasi kebijakan
Pembahasan: Mengadakan forum diskusi untuk menyamakan pemahaman dan interpretasi kebijakan di antara pelaksana sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
21. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses penilaian perizinan rumah sakit sebelum izin diberikan?
A. Melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi dan standar pelayanan
B. Mengunjungi rumah sakit tanpa memeriksa dokumen
C. Memberikan izin sementara sebelum penilaian
D. Mengandalkan informasi dari pihak ketiga
E. Menunggu laporan dari pasien sebelum memulai penilaian
Jawaban: A. Melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi dan standar pelayanan
Pembahasan: Langkah pertama yang sangat penting dalam penilaian perizinan adalah verifikasi dokumen administrasi dan standar pelayanan rumah sakit untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi sebelum izin diberikan.
22. Dalam penilaian untuk perizinan praktek dokter/dokter gigi, apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi?
A. Kualifikasi dan kompetensi tenaga medis
B. Lokasi praktek
C. Jumlah pasien yang ditangani
D. Harga layanan yang ditawarkan
E. Reputasi pribadi dokter di media sosial
Jawaban: A. Kualifikasi dan kompetensi tenaga medis
Pembahasan: Fokus utama dalam penilaian perizinan praktek dokter atau dokter gigi adalah memastikan kualifikasi dan kompetensi tenaga medis yang akan menjalankan praktek, guna menjamin keamanan dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan.
23. Mengapa penting untuk melakukan penilaian fisik terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau balai kesehatan dalam proses perizinan?
A. Untuk memastikan fasilitas memenuhi standar keselamatan dan kesehatan
B. Untuk meningkatkan nilai properti
C. Untuk menarik lebih banyak pasien
D. Untuk memastikan bangunan memiliki desain yang menarik
E. Untuk mempromosikan fasilitas kesehatan melalui media
Jawaban: A. Untuk memastikan fasilitas memenuhi standar keselamatan dan kesehatan
Pembahasan: Penilaian fisik sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau balai kesehatan memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang diperlukan untuk operasi yang aman dan efektif.
24. Dalam proses perizinan untuk klinik praktek bersama, aspek apa yang perlu diperiksa untuk memastikan bahwa klinik tersebut sesuai dengan regulasi kesehatan?
A. Kesesuaian fasilitas dengan standar klinik dan kolaborasi antar tenaga medis
B. Jumlah parkir yang tersedia
C. Dekorasi interior klinik
D. Jumlah pasien yang dapat ditangani setiap hari
E. Lokasi klinik di pusat kota
Jawaban: A. Kesesuaian fasilitas dengan standar klinik dan kolaborasi antar tenaga medis
Pembahasan: Dalam perizinan klinik praktek bersama, penting untuk memeriksa kesesuaian fasilitas dengan standar klinik dan memastikan bahwa terdapat kolaborasi yang efektif antar tenaga medis, sesuai dengan regulasi kesehatan.
25. Apa yang harus dilakukan jika dalam penilaian perizinan ditemukan bahwa pengobatan tradisional tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan?
A. Memberikan rekomendasi perbaikan sebelum izin diterbitkan
B. Memberikan izin tanpa syarat
C. Menunda izin hingga ada laporan dari pasien
D. Mengabaikan masalah tersebut selama pengobatan tetap beroperasi
E. Mengizinkan operasi hanya di daerah tertentu
Jawaban: A. Memberikan rekomendasi perbaikan sebelum izin diterbitkan
Pembahasan: Jika ditemukan bahwa pengobatan tradisional tidak sesuai dengan standar, sebaiknya diberikan rekomendasi perbaikan dan penilaian ulang sebelum izin diterbitkan, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan pasien.
26. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam penilaian pemberi jasa sebelum menerbitkan surat perizinan praktik dokter?
A. Kualifikasi akademik dan sertifikasi profesi dokter
B. Lokasi tempat praktek dokter
C. Jumlah pasien yang dirawat oleh dokter tersebut
D. Popularitas dokter di media sosial
E. Jenis layanan estetika yang ditawarkan
Jawaban: A. Kualifikasi akademik dan sertifikasi profesi dokter
Pembahasan: Faktor utama dalam penilaian pemberi jasa adalah memastikan bahwa dokter memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan sertifikasi profesi yang valid, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas.
27. Dalam proses penilaian untuk penerbitan surat perizinan praktik dokter gigi, apa yang menjadi salah satu aspek penting yang harus dievaluasi?
A. Kompetensi klinis dalam melakukan prosedur gigi
B. Desain interior dari ruang praktek
C. Kemampuan dokter gigi dalam berkomunikasi di media sosial
D. Jumlah kunjungan pasien per hari
E. Lokasi praktek yang dekat dengan pusat perbelanjaan
Jawaban: A. Kompetensi klinis dalam melakukan prosedur gigi
Pembahasan: Kompetensi klinis dokter gigi, terutama dalam melakukan prosedur medis gigi, merupakan aspek yang sangat penting untuk dievaluasi sebelum menerbitkan surat perizinan praktik, guna memastikan kualitas dan keamanan perawatan.
28. Mengapa penting untuk memeriksa riwayat profesional dokter saat menilai kelayakan penerbitan surat perizinan praktik?
A. Untuk memastikan dokter tidak memiliki catatan pelanggaran etika atau malpraktik
B. Untuk mengetahui dokter pernah bekerja di luar negeri
C. Untuk memeriksa dokter memiliki banyak pasien
D. Untuk mengetahui jumlah dokter lain di wilayah yang sama
E. Untuk memastikan dokter memiliki pengikut di media sosial
Jawaban: A. Untuk memastikan dokter tidak memiliki catatan pelanggaran etika atau malpraktik
Pembahasan: Memeriksa riwayat profesional dokter penting untuk memastikan bahwa dokter tidak memiliki catatan pelanggaran etika atau malpraktik yang dapat membahayakan pasien dan mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.
29. Dalam konteks penerbitan surat perizinan praktik, apa langkah yang sebaiknya diambil jika ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen yang diajukan oleh dokter?
A. Memberikan waktu untuk perbaikan dokumen sebelum proses penilaian dilanjutkan
B. Mengabaikan dokumen yang tidak sesuai dan tetap melanjutkan proses
C. Menolak pengajuan tanpa memberikan kesempatan untuk perbaikan
D. Mengizinkan praktek sementara sambil menunggu dokumen yang sesuai
E. Melaporkan dokter ke pihak berwenang tanpa pemberitahuan
Jawaban: A. Memberikan waktu untuk perbaikan dokumen sebelum proses penilaian dilanjutkan
Pembahasan: Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen, sebaiknya dokter diberikan waktu untuk memperbaiki dokumen tersebut sebelum proses penilaian dilanjutkan, guna memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan.
30. Apa yang perlu diperhatikan dalam penilaian fasilitas praktek dokter atau dokter gigi sebelum mengeluarkan surat perizinan?
A. Keselarasan fasilitas dengan standar kesehatan yang berlaku
B. Lokasi praktek di area yang ramai
C. Dekorasi dan estetika ruang tunggu
D. Jumlah staf pendukung yang minimal
E. Kemampuan dokter untuk melakukan promosi layanan
Jawaban: A. Keselarasan fasilitas dengan standar kesehatan yang berlaku
Pembahasan: Penilaian fasilitas praktek harus memperhatikan keselarasan dengan standar kesehatan yang berlaku untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut aman dan sesuai untuk melakukan praktek medis yang berkualitas.
31. Apa tujuan utama dari pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan?
A. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keselamatan pasien
B. Mempromosikan fasilitas kesehatan di media sosial
C. Menarik lebih banyak pasien dengan biaya lebih rendah
D. Memperkenalkan teknologi terbaru kepada pasien
E. Menentukan harga layanan yang lebih tinggi
Jawaban: A. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keselamatan pasien
Pembahasan: Tujuan utama dari akreditasi adalah untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan mematuhi standar tertentu yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan keselamatan pasien.
32. Dalam proses akreditasi, aspek apa yang paling penting untuk dinilai pada fasilitas pelayanan kesehatan?
A. Kepatuhan terhadap standar operasional dan prosedur
B. Lokasi fasilitas yang strategis
C. Desain interior yang menarik
D. Jumlah pasien yang dilayani setiap hari
E. Popularitas fasilitas di kalangan masyarakat
Jawaban: A. Kepatuhan terhadap standar operasional dan prosedur
Pembahasan: Kepatuhan terhadap standar operasional dan prosedur (SOP) sangat penting untuk dinilai selama proses akreditasi karena SOP yang baik memastikan operasi yang aman dan efektif di fasilitas pelayanan kesehatan.
33. Apa yang harus dilakukan jika fasilitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi standar yang diperlukan dalam proses akreditasi?
A. Memberikan rekomendasi perbaikan dan melakukan penilaian ulang
B. Mengeluarkan akreditasi tanpa syarat
C. Menghentikan operasi fasilitas tersebut secara permanen
D. Melanjutkan akreditasi tanpa evaluasi lanjutan
E. Mengurangi standar akreditasi yang diterapkan
Jawaban: A. Memberikan rekomendasi perbaikan dan melakukan penilaian ulang
Pembahasan: Jika fasilitas tidak memenuhi standar, biasanya diberikan rekomendasi perbaikan yang harus diikuti dengan penilaian ulang untuk memastikan bahwa standar tersebut telah dipenuhi sebelum akreditasi diberikan.
34. Mengapa penting untuk melibatkan tenaga kesehatan dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan?
A. Untuk memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan dipahami dan diterapkan dengan benar
B. Untuk mempromosikan fasilitas melalui rekomendasi tenaga kesehatan
C. Untuk menentukan jumlah pasien yang dapat ditangani
D. Untuk membantu fasilitas meningkatkan pendapatan
E. Untuk membuat fasilitas lebih populer di kalangan tenaga kesehatan
Jawaban: A. Untuk memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan dipahami dan diterapkan dengan benar
Pembahasan: Melibatkan tenaga kesehatan dalam proses akreditasi sangat penting karena mereka adalah pihak yang paling memahami penerapan standar pelayanan kesehatan sehari-hari.
35. Apa yang menjadi fokus dalam penilaian fasilitas laboratorium kesehatan selama proses akreditasi?
A. Kualitas dan validitas hasil uji laboratorium
B. Jumlah sampel yang diuji per hari
C. Desain interior laboratorium
D. Lokasi laboratorium di dekat rumah sakit besar
E. Promosi laboratorium di media sosial
Jawaban: A. Kualitas dan validitas hasil uji laboratorium
Pembahasan: Fokus utama dalam penilaian laboratorium kesehatan adalah memastikan bahwa kualitas dan validitas hasil uji laboratorium sesuai dengan standar, karena hal ini berdampak langsung pada diagnosa dan perawatan pasien.
36. Dalam akreditasi rumah sakit, mengapa evaluasi terhadap sistem manajemen keselamatan pasien sangat penting?
A. Karena keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam pelayanan kesehatan
B. Karena keselamatan pasien dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit
C. Karena sistem ini mudah untuk diterapkan
D. Karena evaluasi ini menentukan biaya perawatan pasien
E. Karena hal ini dapat mengurangi jumlah pasien
Jawaban: A. Karena keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam pelayanan kesehatan
Pembahasan: Evaluasi terhadap sistem manajemen keselamatan pasien sangat penting karena keselamatan pasien adalah prioritas utama yang harus dijaga dalam setiap aspek pelayanan kesehatan, dan akreditasi bertujuan untuk memastikan hal ini.
37. Apa peran survei lapangan dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan?
A. Untuk memverifikasi bahwa praktik-praktik sesuai dengan standar yang didokumentasikan
B. Untuk menentukan jumlah pasien yang dapat dilayani
C. Untuk meningkatkan promosi fasilitas
D. Untuk memperkirakan biaya operasional fasilitas
E. Untuk menentukan nilai jual properti fasilitas tersebut
Jawaban: A. Untuk memverifikasi bahwa praktik-praktik sesuai dengan standar yang didokumentasikan
Pembahasan: Survei lapangan penting untuk memverifikasi bahwa praktik sehari-hari di fasilitas kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen dan kebijakan.
38. Bagaimana peran dokumen kebijakan dan prosedur dalam akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan?
A. Dokumen ini menjadi acuan utama untuk penilaian dan evaluasi standar operasional
B. Dokumen ini hanya digunakan untuk tujuan arsip
C. Dokumen ini membantu dalam promosi fasilitas kesehatan
D. Dokumen ini digunakan untuk menetapkan harga layanan
E. Dokumen ini digunakan untuk menentukan desain interior
Jawaban: A. Dokumen ini menjadi acuan utama untuk penilaian dan evaluasi standar operasional
Pembahasan: Dokumen kebijakan dan prosedur merupakan acuan utama dalam proses akreditasi karena menjadi dasar penilaian apakah fasilitas tersebut mematuhi standar yang diperlukan.
39. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas yang telah diakreditasi?
A. Untuk memastikan fasilitas tetap mematuhi standar akreditasi yang berlaku
B. Untuk menambah jumlah pasien
C. Untuk meningkatkan popularitas fasilitas di media
D. Untuk menurunkan biaya operasional
E. Untuk mengubah desain fasilitas sesuai tren terkini
Jawaban: A. Untuk memastikan fasilitas tetap mematuhi standar akreditasi yang berlaku
Pembahasan: Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas yang telah diakreditasi terus mematuhi standar yang berlaku dan tidak mengalami penurunan kualitas layanan.
40. Apa langkah yang harus diambil jika ditemukan pelanggaran serius terhadap standar akreditasi selama proses evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan?
A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang dan melakukan tindakan perbaikan
B. Mengabaikan pelanggaran selama pasien tidak mengeluh
C. Memberikan peringatan ringan tanpa tindakan lanjutan
D. Mengganti manajemen fasilitas tanpa memberitahu staf
E. Menurunkan tingkat akreditasi tanpa pemberitahuan
Jawaban: A. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas yang berwenang dan melakukan tindakan perbaikan
Pembahasan: Jika ditemukan pelanggaran serius, tindakan yang tepat adalah melaporkannya kepada otoritas yang berwenang dan melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
41. Mengapa sertifikasi tenaga kesehatan dianggap penting dalam pelayanan kesehatan?
A. Untuk memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang diperlukan
B. Untuk memberikan kesempatan promosi jabatan
C. Untuk meningkatkan pendapatan tenaga kesehatan
D. Untuk menarik lebih banyak pasien
E. Untuk mengurangi biaya pelatihan
Jawaban: A. Untuk memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi yang diperlukan
Pembahasan: Sertifikasi penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan aman kepada pasien.
42. Apa yang menjadi fokus utama dalam proses sertifikasi produk-produk kesehatan?
A. Keamanan dan efektivitas produk bagi pasien
B. Harga produk yang kompetitif di pasaran
C. Kemasan yang menarik dan modern
D. Popularitas produk di media sosial
E. Tingkat penjualan produk di pasar
Jawaban: A. Keamanan dan efektivitas produk bagi pasien
Pembahasan: Fokus utama dalam sertifikasi produk-produk kesehatan adalah memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan kesehatan pasien.
43. Bagaimana proses sertifikasi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan?
A. Dengan memastikan tenaga kesehatan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka
B. Dengan meningkatkan biaya perawatan kesehatan
C. Dengan mengurangi waktu pelayanan kepada pasien
D. Dengan mengurangi jumlah pasien yang bisa dilayani
E. Dengan mempercepat promosi jabatan
Jawaban: A. Dengan memastikan tenaga kesehatan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka
Pembahasan: Proses sertifikasi mengharuskan tenaga kesehatan untuk terus mengikuti pelatihan dan pembaruan pengetahuan, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang kesehatan.
44. Mengapa penting untuk memperbarui sertifikasi tenaga kesehatan secara berkala?
A. Untuk memastikan bahwa kompetensi tenaga kesehatan tetap relevan dan up-to-date
B. Untuk menaikkan gaji tenaga kesehatan
C. Untuk memberikan promosi jabatan otomatis
D. Untuk menarik lebih banyak pasien ke fasilitas kesehatan
E. Untuk menambah beban administrasi
Jawaban: A. Untuk memastikan bahwa kompetensi tenaga kesehatan tetap relevan dan up-to-date
Pembahasan: Pembaruan sertifikasi secara berkala diperlukan agar tenaga kesehatan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka dan menjaga standar pelayanan yang tinggi.
45. Apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses sertifikasi produk kesehatan?
A. Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk
B. Memasarkan produk ke konsumen
C. Menentukan harga produk di pasar
D. Mengatur promosi produk melalui media
E. Melakukan survei kepuasan pelanggan
Jawaban: A. Melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan keamanan produk
Pembahasan: Langkah pertama dalam sertifikasi produk kesehatan adalah melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan oleh konsumen dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
46. Apa tujuan utama dari penyusunan laporan dalam konteks pelayanan kesehatan?
A. Untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai hasil evaluasi dan kegiatan
B. Untuk meningkatkan jumlah pasien di fasilitas kesehatan
C. Untuk mengurangi biaya operasional fasilitas kesehatan
D. Untuk mempercepat proses perizinan fasilitas kesehatan
E. Untuk mempromosikan fasilitas kesehatan di media sosial
Jawaban: A. Untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai hasil evaluasi dan kegiatan
Pembahasan: Penyusunan laporan bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas mengenai hasil evaluasi dan kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan lebih lanjut.
47. Apa yang harus diperhatikan saat menyusun laporan hasil audit fasilitas kesehatan?
A. Kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku
B. Jumlah gambar yang disertakan dalam laporan
C. Jumlah kata dalam laporan
D. Desain grafis laporan
E. Popularitas fasilitas kesehatan
Jawaban: A. Kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku
Pembahasan: Laporan hasil audit harus memperhatikan kesesuaian dengan standar dan regulasi yang berlaku untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi persyaratan dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan.
48. Dalam penyusunan laporan kegiatan kesehatan, informasi apa yang harus disertakan untuk memastikan laporan tersebut komprehensif?
A. Tujuan kegiatan, hasil yang dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan
B. Hanya deskripsi kegiatan yang dilakukan
C. Jumlah peserta kegiatan
D. Gambar dan desain kegiatan
E. Biaya kegiatan yang dikeluarkan
Jawaban: A. Tujuan kegiatan, hasil yang dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan
Pembahasan: Laporan kegiatan kesehatan harus mencakup tujuan kegiatan, hasil yang dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan agar laporan tersebut dapat memberikan gambaran yang lengkap dan berguna untuk evaluasi dan perencanaan selanjutnya.
49. Apa langkah pertama dalam proses penyusunan laporan keuangan fasilitas kesehatan?
A. Mengumpulkan dan menganalisis data keuangan
B. Menyusun desain grafis laporan
C. Menentukan format laporan
D. Menghubungi auditor eksternal
E. Menghitung biaya operasional
Jawaban: A. Mengumpulkan dan menganalisis data keuangan
Pembahasan: Langkah pertama dalam penyusunan laporan keuangan adalah mengumpulkan dan menganalisis data keuangan yang ada untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan akurat dan lengkap.
50. Apa yang harus dilakukan setelah menyusun laporan untuk memastikan laporan tersebut efektif?
A. Melakukan tinjauan dan verifikasi oleh pihak terkait sebelum disebarluaskan
B. Menyebarluaskan laporan tanpa revisi
C. Mengabaikan masukan dari pihak terkait
D. Mencetak laporan tanpa pemeriksaan akhir
E. Mengubah format laporan tanpa persetujuan
Jawaban: A. Melakukan tinjauan dan verifikasi oleh pihak terkait sebelum disebarluaskan
Pembahasan: Setelah menyusun laporan, penting untuk melakukan tinjauan dan verifikasi oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa laporan tersebut akurat dan sesuai dengan standar sebelum disebarluaskan.
51. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek jabatan fungsional bidang kesehatan. Salah satu aspek yang diatur dalam peraturan tersebut adalah:
A. Penyesuaian nomenklatur jabatan tenaga medis di seluruh instansi pemerintah.
B. Pembentukan tim pengawasan independen untuk evaluasi rumah sakit daerah.
C. Standar kompetensi, tugas, dan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional bidang kesehatan.
D. Pengalokasian anggaran untuk pengadaan alat kesehatan di puskesmas.
E. Pengembangan kebijakan penanganan bencana kesehatan nasional.
Jawaban: C. Standar kompetensi, tugas, dan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional bidang kesehatan.
Pembahasan:
Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 secara khusus mengatur jabatan fungsional kesehatan, termasuk standar kompetensi, tugas, dan mekanisme pengangkatan pegawai di jabatan tersebut. Opsi lainnya mengacu pada aspek kebijakan kesehatan yang berbeda.
52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan standar nasional pelayanan kesehatan. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah:
A. Meningkatkan distribusi tenaga kesehatan ke daerah tertinggal.
B. Menjamin keselamatan pasien melalui implementasi manajemen risiko di fasilitas kesehatan.
C. Menyusun strategi nasional untuk menanggulangi penyakit menular.
D. Mengembangkan teknologi telemedicine untuk pelayanan jarak jauh.
E. Memperluas cakupan imunisasi nasional.
Jawaban: B. Menjamin keselamatan pasien melalui implementasi manajemen risiko di fasilitas kesehatan.
Pembahasan:
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 fokus pada peningkatan standar nasional pelayanan kesehatan, termasuk keselamatan pasien dan manajemen risiko. Opsi lainnya berkaitan dengan kebijakan kesehatan lainnya yang tidak tercakup langsung dalam PP ini.
53. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024, salah satu prioritas utama adalah:
A. Penambahan jumlah rumah sakit bertaraf internasional di ibu kota provinsi.
B. Pemenuhan kebutuhan alat medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
C. Mengurangi angka kesakitan akibat penyakit tidak menular melalui pendekatan promotif dan preventif.
D. Penyusunan regulasi baru untuk pengelolaan tenaga kesehatan asing.
E. Pembangunan rumah sakit khusus untuk penanganan penyakit langka.
Jawaban: C. Mengurangi angka kesakitan akibat penyakit tidak menular melalui pendekatan promotif dan preventif.
Pembahasan:
Renstra Kemenkes 2022-2024 menekankan pentingnya pendekatan preventif dan promotif, terutama dalam menangani penyakit tidak menular. Opsi lainnya tidak menjadi prioritas utama dalam Renstra ini.
54. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan keselamatan pasien yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah:
A. Penyediaan fasilitas karantina bagi pasien penyakit menular.
B. Standar waktu tunggu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.
C. Pengelolaan data rekam medis berbasis elektronik.
D. Identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan prosedur medis.
E. Pengembangan sistem rujukan berbasis telemedicine.
Jawaban: D. Identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan prosedur medis.
Pembahasan:
Identifikasi pasien adalah prinsip utama dalam keselamatan pasien untuk mencegah kesalahan prosedur medis, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.
55. Salah satu kebijakan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2022-2024 adalah:
A. Penghapusan biaya kesehatan di seluruh rumah sakit swasta.
B. Penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer.
C. Pengadaan obat generik nasional untuk semua fasilitas kesehatan.
D. Pembangunan gedung baru rumah sakit khusus kanker di semua provinsi.
E. Pemberian insentif tetap kepada semua tenaga kesehatan tanpa syarat.
Jawaban: B. Penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer.
Pembahasan:
Renstra Kemenkes 2022-2024 menekankan penguatan puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan primer, sesuai dengan tujuan pemerataan akses kesehatan di seluruh Indonesia.
56. Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024 menekankan pentingnya evaluasi kinerja jabatan fungsional kesehatan. Dalam evaluasi tersebut, salah satu indikator utama yang digunakan adalah:
A. Jumlah pasien yang dilayani oleh tenaga kesehatan setiap bulan.
B. Penerapan inovasi dalam pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.
C. Lama waktu penyelesaian laporan bulanan oleh tenaga kesehatan.
D. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
E. Jumlah pelatihan teknis yang diikuti oleh tenaga kesehatan.
Jawaban: D. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Pembahasan:
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi indikator utama dalam evaluasi kinerja jabatan fungsional kesehatan, karena mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan.
57. Salah satu kewajiban fasilitas kesehatan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 adalah:
A. Menyediakan layanan konsultasi kesehatan gratis untuk masyarakat miskin.
B. Mengadakan pelatihan keselamatan kerja untuk seluruh tenaga medis.
C. Melakukan pengawasan terhadap pasien yang keluar-masuk fasilitas kesehatan.
D. Menyusun kebijakan internal keselamatan pasien berbasis risiko.
E. Melakukan pencatatan waktu kunjungan pasien dengan sistem digital.
Jawaban: D. Menyusun kebijakan internal keselamatan pasien berbasis risiko.
Pembahasan:
PP Nomor 28 Tahun 2024 menekankan kewajiban fasilitas kesehatan untuk menyusun kebijakan keselamatan pasien berbasis risiko, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
58. Dalam kebijakan preventif yang tercantum dalam Renstra Kemenkes 2022-2024, salah satu fokus utamanya adalah:
A. Pembangunan rumah sakit rujukan internasional di lima wilayah strategis.
B. Pengurangan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan.
C. Penyediaan alat kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.
D. Penyusunan pedoman terbaru untuk penanganan penyakit menular.
E. Peningkatan jumlah dokter spesialis di rumah sakit daerah.
Jawaban: B. Pengurangan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan.
Pembahasan:
Renstra Kemenkes 2022-2024 menyoroti upaya pengurangan angka stunting sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
59. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mencakup ketentuan tentang standar fasilitas kesehatan. Salah satu standar yang harus dipenuhi adalah:
A. Rasio minimal dokter per jumlah penduduk di wilayah pelayanan.
B. Penyediaan ruangan khusus bagi pasien dengan penyakit menular.
C. Adanya sistem pencatatan manual dan digital untuk pasien.
D. Ketersediaan layanan telemedicine di semua fasilitas kesehatan primer.
E. Penempatan dokter spesialis di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Jawaban: B. Penyediaan ruangan khusus bagi pasien dengan penyakit menular.
Pembahasan:
Penyediaan ruangan khusus untuk pasien penyakit menular adalah salah satu standar yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 untuk mencegah penyebaran penyakit.
60. Dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 322 Tahun 2024, tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah:
A. Menambah jumlah tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
B. Memastikan seluruh tenaga kesehatan memiliki lisensi internasional.
C. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kesehatan.
D. Memberikan insentif tambahan bagi tenaga kesehatan yang bersertifikasi.
E. Memperbarui data tenaga kesehatan dalam sistem nasional.
Jawaban: C. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kesehatan.
Pembahasan:
Pelatihan berkelanjutan diwajibkan untuk memastikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi dan keterampilan terkini dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan.
Dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), jabatan Administrator Kesehatan memegang peranan penting dalam pengelolaan dan peningkatan sistem kesehatan. Dengan penjelasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang tanggung jawab utama dari posisi tersebut, serta menyajikan kisi-kisi dan contoh soal yang relevan untuk mempersiapkan ujian.
Memahami dan menguasai kisi-kisi terkait jabatan tersebut merupakan langkah penting untuk sukses dalam ujian PPPK CPNS Administrator Kesehatan. Berlatih dengan contoh soal yang telah disediakan dapat meningkatkan kesiapan Anda dan memperbesar peluang untuk berhasil meraih posisi yang diinginkan dalam sektor kesehatan.
