Skip to content 
Seleksi pegawai pemerintah merupakan sebuah jalur yang dibuka dari pemerintah untuk merekrut tenaga profesional dalam berbagai bidang. Salah satu jabatan yang sangat penting dan strategis dalam PPPK CPNS adalah jabatan Perencana. Perencana memiliki peran krusial dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan di berbagai sektor, baik itu ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Melalui proses seleksi yang ketat, diharapkan dapat terpilih Perencana yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, dan dedikasi untuk mendukung pembangunan nasional.
Oleh karena itu kami menyediakan 100+ latihan Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama beserta pembahasannya yang dapat Anda gunakan untuk bersiap mengerjakan tes masuk PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama.
Apa yang dimaksud Jabatan Perencana Ahli Pertama?
Jabatan Perencana (PPPK) merupakan salah satu posisi strategis yang sangat penting dalam pemerintahan. Tugas dari seorang Perencana adalah menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan di berbagai sektor, baik itu ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perencana juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa rencana pembangunan berjalan sesuai dengan target dan timeline yang telah ditetapkan.
Peran Strategis dari jabatan Perencana dalam Pembangunan
Jabatan Perencana dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memegang peran yang sangat penting dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan nasional dan daerah. Berikut adalah beberapa peran utama dari seorang Perencana yang nantinya akan muncul di Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama juga:
1. Pengambil Keputusan Strategis
Perencana bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan yang bersifat strategis dan jangka panjang. Mereka harus mampu melihat gambaran besar dan membuat keputusan yang berdampak luas terhadap perkembangan suatu wilayah atau sektor.
2. Koordinator Antar Lembaga
Perencana berperan sebagai koordinator antara berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan memastikan semua pihak terlibat dalam sebuah proses pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada suatu lembaga.
3. Analisis dan Peneliti
Seorang Perencana harus melakukan berbagai kajian dan analisis data untuk mendukung proses perencanaan. Mereka bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk membuat proyeksi dan rencana yang akurat.
4. Pembuat Kebijakan
Perencana terlibat dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Memahami Tugas Utama Jabatan Perencana
Jabatan Perencana dalam PPPK CPNS memiliki peran penting dalam proses pembangunan nasional dan daerah. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai rencana pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Perlu diingat tugas utama ini juga yang akan menjadi kompetensi yang di ujikan dalam Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama. Berikut ini tugas tanggung jawab seorang Perencana, memberikan gambaran lengkap tentang kontribusi mereka dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
1. Merumuskan Rencana Pembangunan
Perencana bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan yang mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Rencana ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ada, untuk memastikan bahwa semua aspek pembangunan terintegrasi dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.
2. Menyusun Sebuah Program Pembangunan
Dalam penyusunan program pembangunan, Perencana harus memperhatikan detail seperti penentuan anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Program dan proyek yang disusun harus realistis, terukur keberhasilannya, dan mampu diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
3. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi dengan berbagai instansi lembaga atau lainnya terutama masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa rencana pembangunan berjalan dengan baik. Perencana juga perlu melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, sehingga rencana yang diusulkan dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.
4. Mengembangkan Strategi Pembangunan
Perencana mengembangkan strategi pembangunan yang efektif dan efisien berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Mereka merancang langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan dengan cara yang optimal.
Selain itu, Perencana juga harus berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk memastikan implementasi rencana berjalan lancar. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama pelaksanaan, tugas ini juga akan jadi materi di Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama. Melalui penyusunan laporan dan rekomendasi, Perencana memberikan informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembangunan.
Gaji Jabatan Perencana PPPK CPNS
Gaji seorang Perencana PPPK CPNSdiatur berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan biasanya cukup kompetitif. Besaran gaji dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat jabatan. Berikut adalah rincian perkiraan gaji untuk jabatan Perencana PPPK CPNS:
Gaji Pokok
Gaji pokok seorang Perencana PPPK CPNSbiasanya kisaran dari Rp 4.000.000 hingga Rp 7.000.000 per bulan. Besaran ini tergantung pada golongan pegawai dan masa kerja, di mana pegawai dengan golongan lebih tinggi dan masa kerja lebih lama biasanya mendapatkan gaji yang lebih besar.
Tunjangan Kinerja
Selain gaji pokok, Perencana juga menerima tunjangan kinerja yang besarnya dapat mencapai seperti dari gaji pokok. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kontribusi yang dilakukan pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan teratur.
Tunjangan Lainnya
Perencana PPPK CPNSjuga berhak menerima berbagai tunjangan tambahan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Tunjangan-tunjangan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah dan kebutuhan pegawai.
Setelah mengetahui Tugas dari PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama dan Gajinya, apakah Anda tertarik untuk mengikuti tes masuknya? Jika tertarik, maka Anda harus banyak belajar dan mengerjakan latihan Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama sehingga siap menghadapi tes masuknya.
Setelah memahami rincian gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang Perencana PPPK CPNS, penting juga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian seleksi. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas kisi-kisi soal PPPK CPNS jabatan Perencana Ahli Pertama, yang dapat membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih optimal.
Kisi-Kisi Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama Sesuai KemenpanRB
Kisi-kisi soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama dirancang untuk menguji berbagai kompetensi yang ada dalam bidang perencanaan. Dari pengetahuan umum mengenai dasar-dasar negara hingga keterampilan teknis dan digital yang spesifik, setiap bagian dari kisi-kisi soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama memiliki peran penting dalam menentukan kesiapan dan kemampuan calon dalam posisi tersebut.
Dalam bagian ini, kita akan membahas secara mendetail setiap aspek dari kisi-kisi soal ini, memberikan gambaran jelas tentang area yang perlu dipersiapkan untuk mencapai kesuksesan dalam ujian.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Memahami kerangka hukum SPPN, yang mencakup prosedur dan tahapan perencanaan pembangunan nasional, termasuk peran dan tanggung jawab perencana.
- Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional: Menguasai mekanisme sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Metodologi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra): Pemahaman tentang proses penyusunan Renstra, analisis SWOT, serta langkah-langkah implementasi dan evaluasi strategis.
- Penggunaan Data dalam Perencanaan: Keterampilan dalam menganalisis data kuantitatif dan kualitatif untuk menyusun rencana yang berbasis bukti (evidence-based planning).
- Manajemen Proyek dalam Perencanaan Pembangunan: Pengetahuan mengenai manajemen proyek, termasuk penetapan target, alokasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi proyek.
- Teknik Analisis Kebijakan: Menguasai berbagai teknik analisis kebijakan untuk menilai dampak dan efektivitas kebijakan publik dalam perencanaan.
- Pemahaman tentang RPJMN dan RPJMD: Memahami isi dan struktur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD), serta keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan.
- Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja: Keterampilan menyusun anggaran yang mengacu pada pencapaian kinerja yang terukur dan efisien.
- Perencanaan Pembangunan Daerah: Pengetahuan tentang pendekatan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif di tingkat daerah, termasuk partisipasi publik dalam proses perencanaan.
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Menguasai regulasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh Bappenas terkait perencanaan pembangunan nasional dan sektoral.
- Pengelolaan Risiko dalam Perencanaan: Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko dalam perencanaan proyek pembangunan.
- Aspek Lingkungan dalam Perencanaan: Memahami bagaimana mempertimbangkan dampak lingkungan dalam proses perencanaan dan memastikan pembangunan berkelanjutan.
- Kolaborasi Antar Lembaga: Kemampuan bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- Standar dan Indikator Kinerja Utama (IKU): Menguasai metode penetapan standar dan indikator kinerja utama untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana.
- Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Perencanaan: Keterampilan dalam menyusun laporan perencanaan yang komprehensif dan terdokumentasi sesuai standar pelaporan yang ditetapkan.
Setelah kita menggali lebih dalam tentang kisi-kisi soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama, sudah saatnya mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari. Memahami kisi-kisi itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengerjakan soal-soal yang muncul dengan percaya diri. Nah, berikutnya, kita akan langsung melihat contoh soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama.
Contoh Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama
Berikut ini adalah beberapa contoh Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama yang dapat digunakan sebagai latihan bagi Anda yang ingin mengikuti seleksi PPPK CPNS untuk jabatan Perencana:
Soal Nomor 1
Dalam sebuah rapat koordinasi pembangunan daerah, terjadi perdebatan antara tim anggaran dan tim perencana terkait kegiatan strategis yang tidak mendapatkan alokasi anggaran memadai. Tim anggaran beralasan bahwa kegiatan tersebut belum tercantum dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), sementara tim perencana menyebut kegiatan tersebut telah masuk dalam Renstra dan RPJMD. Jika Anda adalah perencana ahli pertama di daerah tersebut, langkah apa yang paling tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan ini agar tidak menghambat proses pembangunan?
A. Mendorong pengajuan anggaran tambahan melalui mekanisme perubahan APBD secara politis
B. Menyusun dokumen baru yang menyelaraskan Renstra dan RKPD agar kegiatan strategis masuk
C. Mengkaji kembali Renstra dan RPJMD untuk menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran saat ini
D. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan mengacu pada Perpres No. 17 Tahun 2017
E. Mengutamakan kegiatan lain yang telah tercantum dalam RKPD sebagai bentuk efisiensi belanja daerah
Jawaban: D
Pembahasan:
Perbedaan antara perencanaan dan penganggaran merupakan tantangan umum. Berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2017, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi kunci agar kebijakan strategis yang direncanakan dapat terealisasi dalam alokasi anggaran. Pilihan D menunjukkan pendekatan sistematis yang mengacu pada regulasi nasional.
Soal Nomor 2
Sebuah daerah menghadapi permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Wilayah barat sangat berkembang, namun wilayah timur tertinggal jauh dalam akses pendidikan dan infrastruktur. Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, Anda diminta menganalisis faktor internal dan eksternal secara menyeluruh. Berdasarkan metodologi penyusunan Renstra, alat analisis apa yang paling tepat digunakan dalam konteks ini dan bagaimana hasil analisis tersebut seharusnya digunakan?
A. Analisis SWOT untuk menetapkan prioritas program pembangunan daerah secara makro
B. Analisis PESTEL untuk merumuskan visi misi daerah ke depan
C. Analisis Pareto untuk menentukan wilayah yang paling banyak menyumbang PAD
D. Analisis Value Chain untuk mengefisiensikan rantai pasok barang dan jasa
E. Analisis IFAS dan EFAS untuk menyusun laporan tahunan perangkat daerah
Jawaban: A
Pembahasan:
Dalam penyusunan Renstra, analisis SWOT merupakan metode utama untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil SWOT digunakan untuk menyusun program strategis dan prioritas pembangunan, termasuk menangani ketimpangan wilayah.
Soal Nomor 3
Selama pelaksanaan proyek pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, muncul risiko keterlambatan pembangunan karena proses perizinan lingkungan yang belum tuntas. Jika Anda adalah perencana yang bertanggung jawab, pendekatan terbaik dalam konteks manajemen risiko dan keberlanjutan pembangunan adalah:
A. Mengusulkan percepatan izin melalui kebijakan diskresi kepala daerah
B. Meningkatkan komunikasi dengan instansi pemberi izin tanpa menyesuaikan dokumen proyek
C. Melakukan analisis risiko lingkungan dan menyusun rencana mitigasi serta alternatif skenario
D. Mengalihkan proyek ke lokasi lain dengan izin yang lebih mudah diperoleh
E. Mengabaikan tahapan izin demi percepatan realisasi investasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Manajemen risiko dalam perencanaan mencakup identifikasi dan mitigasi risiko sejak awal. Dalam konteks keberlanjutan, risiko lingkungan tidak bisa diabaikan. Pilihan C menunjukkan pendekatan profesional yang mempertimbangkan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Soal Nomor 4
Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, data menunjukkan bahwa angka pengangguran meningkat, namun realisasi program pelatihan kerja sudah mencapai 90%. Sebagai perencana, Anda ditugaskan melakukan analisis untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Langkah yang paling tepat adalah:
A. Meningkatkan jumlah peserta pelatihan kerja tahun berikutnya
B. Menganalisis keterkaitan antara pelatihan kerja dan serapan tenaga kerja berbasis data evidence-based
C. Mengalihkan program pelatihan ke sektor lain yang lebih berkembang
D. Menurunkan target pelatihan karena dianggap tidak efektif
E. Membandingkan program pelatihan kerja dengan program di daerah lain
Jawaban: B
Pembahasan:
Efektivitas kebijakan perlu dianalisis secara evidence-based, bukan hanya dari sisi output (jumlah pelatihan), tetapi outcome-nya (apakah pelatihan berdampak pada penurunan pengangguran). Pilihan B menunjukkan analisis berbasis data kuantitatif dan kualitatif yang mendalam.
Soal Nomor 5
Saat menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan untuk triwulan kedua, Anda menemukan ketidaksesuaian antara indikator kinerja program dengan capaian aktual. Beberapa indikator ternyata tidak relevan dengan output kegiatan. Sebagai perencana yang bertugas menyusun laporan dan indikator kinerja utama (IKU), tindakan strategis yang harus Anda ambil adalah:
A. Mengubah indikator kinerja agar sesuai dengan capaian aktual
B. Menyusun ulang kegiatan agar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan
C. Mengusulkan revisi IKU dengan justifikasi rasional dan data yang mendukung
D. Menunda penyusunan laporan hingga indikator baru ditetapkan
E. Mengkompilasi data aktual apa adanya tanpa menyesuaikan indikator
Jawaban: C
Pembahasan:
Indikator Kinerja Utama (IKU) harus relevan dan terukur. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perencana perlu melakukan evaluasi dan mengusulkan revisi berdasarkan data. Ini mencerminkan pemahaman atas pentingnya pengukuran kinerja yang akurat untuk evaluasi kebijakan.
Soal Nomor 6
Dalam proses penyusunan RPJMD, tim perencana mengalami kebingungan karena terjadi perubahan regulasi pusat yang mempengaruhi indikator makro yang telah disusun. Beberapa indikator ekonomi nasional tidak lagi selaras dengan proyeksi daerah. Apa langkah yang paling tepat diambil oleh perencana untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen nasional?
A. Mengacu sepenuhnya pada RPJMN terbaru tanpa mempertimbangkan kondisi daerah
B. Mengadaptasi RPJMD secara fleksibel agar tetap sejalan dengan perubahan nasional
C. Menunda penyusunan RPJMD hingga RPJMN benar-benar final
D. Menyusun RPJMD berdasarkan hasil musrenbang dan mengesampingkan RPJMN
E. Menyesuaikan seluruh indikator daerah agar identik dengan indikator pusat
Jawaban: B
Pembahasan:
RPJMD harus sinkron dengan RPJMN, namun tetap relevan dengan kondisi lokal. Pendekatan adaptif dan fleksibel memungkinkan penyesuaian yang tetap mempertahankan konteks lokal sambil mengikuti arah pembangunan nasional. Ini juga mencerminkan prinsip sinkronisasi vertikal antar dokumen perencanaan.
Soal Nomor 7
Dalam evaluasi proyek pembangunan jembatan penghubung antardesa, ditemukan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, namun tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Jika Anda adalah perencana, bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan proyek tersebut secara menyeluruh?
A. Berdasarkan pencapaian fisik dan realisasi anggaran saja
B. Melihat apakah proyek selesai sesuai kontrak kerja
C. Mengukur dampak sosial dan ekonomi dari proyek melalui indikator kinerja hasil
D. Mengadakan survei persepsi publik tanpa data kuantitatif
E. Menilai keberhasilan berdasarkan tingkat kepuasan kepala daerah
Jawaban: C
Pembahasan:
Keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari output (fisik), tetapi outcome dan impact, seperti dampak sosial-ekonomi. Pilihan C mencerminkan pendekatan evaluasi berbasis kinerja (performance-based budgeting dan M&E) yang melihat manfaat nyata proyek bagi masyarakat.
Soal Nomor 8
Saat menyusun rencana pembangunan berbasis partisipatif di tingkat kecamatan, Anda mendapatkan masukan yang sangat beragam dari masyarakat, termasuk usulan yang bertentangan antar kelompok. Bagaimana pendekatan yang paling tepat untuk Anda lakukan agar perencanaan tetap inklusif dan implementatif?
A. Mengabaikan masukan yang tidak selaras dengan prioritas daerah
B. Mengakomodasi semua usulan meskipun tidak realistis
C. Memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling vokal
D. Melakukan penilaian kelayakan usulan berdasarkan data dan kebutuhan mendesak
E. Memutuskan rencana tanpa perlu konsultasi ulang karena waktu terbatas
Jawaban: D
Pembahasan:
Perencanaan partisipatif harus inklusif, namun tetap berbasis analisis kebutuhan dan data. Tidak semua usulan bisa langsung diakomodasi. Pendekatan D mencerminkan proses filtering yang objektif dan transparan untuk menyusun program yang benar-benar prioritas dan feasible.
Soal Nomor 9
Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja untuk program pemberdayaan ekonomi lokal, indikator yang digunakan adalah “jumlah pelatihan yang dilakukan”. Namun, hasil akhir menunjukkan tidak ada peningkatan pendapatan bagi peserta pelatihan. Apa yang salah dari pendekatan anggaran ini?
A. Indikator program terlalu banyak
B. Indikator tidak mencerminkan kinerja hasil (outcome) yang relevan
C. Pelatihan kurang promosi
D. Biaya pelatihan terlalu besar sehingga membebani APBD
E. Peserta pelatihan tidak aktif mengikuti kegiatan
Jawaban: B
Pembahasan:
Anggaran berbasis kinerja menekankan pada hasil nyata, bukan sekadar kegiatan. Indikator “jumlah pelatihan” adalah indikator output, bukan outcome. Yang dibutuhkan adalah indikator seperti persentase peningkatan pendapatan, yang menunjukkan keberhasilan program secara substansial.
Soal Nomor 10
Anda diminta membuat laporan evaluasi pembangunan yang akan disampaikan kepada pimpinan daerah dan publik. Namun, data yang Anda terima sebagian besar tidak konsisten dan belum terverifikasi. Dalam konteks penggunaan data dalam perencanaan, apa pendekatan yang paling etis dan profesional untuk Anda ambil?
A. Mengolah data seadanya agar laporan tetap selesai tepat waktu
B. Menghapus data yang meragukan agar hasil evaluasi tampak baik
C. Meminta verifikasi ulang data ke OPD terkait sebelum menyusun analisis
D. Menebak nilai perkiraan data berdasarkan tahun sebelumnya
E. Menunda pelaporan tanpa memberikan informasi kepada pimpinan
Jawaban: C
Pembahasan:
Perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) memerlukan data yang valid dan reliabel. Pilihan C menunjukkan sikap profesional dan etis dengan mengonfirmasi data sebelum digunakan, sehingga hasil analisis dan rekomendasi menjadi kredibel dan akuntabel.
Soal Nomor 11
Pemerintah daerah ingin mendorong pengembangan kawasan industri kecil menengah (IKM) melalui skema kemitraan publik-swasta. Namun, beberapa investor ragu karena tidak ada jaminan keberlanjutan proyek dalam dokumen perencanaan daerah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh perencana agar rencana ini dapat menarik partisipasi swasta dan sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan?
A. Menyusun dokumen teknis pembangunan yang detail tanpa perlu melibatkan swasta
B. Mengintegrasikan rencana proyek ke dalam RPJMD dan menyusun analisis kelayakan secara komprehensif
C. Menunggu investor menyusun rencana sendiri agar lebih fleksibel
D. Memberikan insentif fiskal tanpa perlu menyusun dokumen rencana yang formal
E. Mengandalkan promosi proyek melalui media tanpa kajian formal
Jawaban: B
Pembahasan:
Proyek yang ingin melibatkan sektor swasta harus memiliki dasar rencana yang kuat, terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, dan disertai dengan analisis kelayakan (feasibility study). Ini penting agar proyek dilihat kredibel dan menarik bagi mitra swasta.
Soal Nomor 12
Dalam proses pemantauan dan evaluasi pembangunan, ditemukan bahwa banyak indikator kinerja utama (IKU) pada level program tidak selaras dengan indikator tujuan strategis dalam Renstra. Apa dampak utama dari ketidaksesuaian ini terhadap manajemen pembangunan?
A. Mempercepat penyerapan anggaran karena indikator lebih mudah dicapai
B. Mempermudah evaluasi kinerja karena indikator lebih spesifik
C. Mengaburkan ketercapaian visi misi pembangunan karena indikator tidak mendukung tujuan
D. Menurunkan jumlah program pembangunan agar lebih efisien
E. Meningkatkan partisipasi publik karena indikator lebih teknis
Jawaban: C
Pembahasan:
Indikator yang tidak selaras dengan tujuan strategis menyebabkan kesulitan dalam mengukur apakah rencana pembangunan benar-benar berjalan menuju pencapaian visi-misi daerah/nasional. Ini melemahkan sistem evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis kinerja.
Soal Nomor 13
Seorang perencana diminta menyusun dokumen Renstra OPD di tengah keterbatasan data dan belum adanya RPJMD terbaru karena kepala daerah baru saja dilantik. Apa strategi terbaik yang dapat dilakukan untuk menyusun Renstra yang tetap relevan dan terarah?
A. Mengacu pada visi-misi kepala daerah saat kampanye sebagai dasar utama
B. Menggunakan RPJMD periode sebelumnya tanpa revisi
C. Menyusun Renstra berdasarkan isu strategis sektoral dan arah pembangunan nasional (RPJMN)
D. Menunggu RPJMD selesai baru mulai menyusun Renstra
E. Mengembangkan program baru secara mandiri tanpa sinkronisasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam masa transisi, penyusunan Renstra tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada dokumen nasional (RPJMN) dan isu strategis sektoral, sambil menyesuaikan kemudian saat RPJMD final. Ini sejalan dengan prinsip sinkronisasi dan kesinambungan perencanaan.
Soal Nomor 14
Ketika menyusun analisis risiko untuk proyek pembangunan pasar tradisional modern, ditemukan beberapa potensi hambatan seperti konflik sosial, perubahan kebijakan, dan keterbatasan dana. Manakah pendekatan paling tepat dalam mengelola risiko tersebut?
A. Menyusun ulang proyek agar lebih sederhana dan tanpa risiko
B. Menyiapkan rencana mitigasi untuk masing-masing risiko sesuai tingkat urgensinya
C. Mengabaikan risiko sosial karena tidak memengaruhi struktur proyek
D. Menunda proyek hingga kondisi sosial benar-benar kondusif
E. Mengalihkan proyek ke sektor swasta agar risiko jadi tanggung jawab mereka
Jawaban: B
Pembahasan:
Manajemen risiko dalam perencanaan proyek mencakup identifikasi, analisis, dan mitigasi. Setiap risiko dinilai berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya, lalu disusun strategi mitigasi agar proyek tetap berjalan efektif dan efisien.
Soal Nomor 15
Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan lintas sektor, sering terjadi perbedaan kepentingan antara OPD yang menyebabkan tarik-menarik program prioritas. Sebagai perencana utama, apa peran Anda dalam memastikan dokumen yang dihasilkan tetap terpadu dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan?
A. Memberi wewenang penuh kepada OPD dominan untuk menyusun program prioritas
B. Menyaring usulan berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan
C. Menfasilitasi forum koordinasi antar-OPD dan mengutamakan prinsip sinergi dan integrasi
D. Memutuskan sendiri program yang masuk tanpa diskusi panjang
E. Memprioritaskan program yang sudah pernah dilakukan sebelumnya agar mudah
Jawaban: C
Pembahasan:
Kolaborasi antar-lembaga dan koordinasi lintas sektor sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang integratif dan berkelanjutan. Peran perencana adalah sebagai fasilitator dan integrator yang menjembatani kepentingan antarinstansi agar selaras dengan arah pembangunan makro.
Soal Nomor 16
Dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), sebuah OPD mengajukan program yang tidak memiliki indikator kinerja yang jelas, tetapi menyerap anggaran besar setiap tahun. Apa tindakan terbaik seorang perencana dalam menilai kelayakan program ini?
A. Menyetujui karena program sudah berjalan lama
B. Mewajibkan OPD menyusun indikator hasil dan output yang terukur sebelum dianggarkan
C. Menolak program tersebut tanpa perlu klarifikasi
D. Menurunkan jumlah anggaran untuk menyesuaikan kapasitas
E. Mengalihkan anggaran program ke OPD lain yang lebih siap
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap program harus memiliki indikator output dan outcome yang terukur agar bisa dinilai efektivitas dan efisiensinya. Program tanpa indikator kinerja tidak dapat dievaluasi dan bertentangan dengan prinsip accountability.
Soal Nomor 17
Seorang perencana daerah sedang menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menemukan bahwa banyak usulan Musrenbang dari tingkat kelurahan tidak masuk dalam prioritas karena dianggap tidak mendukung program nasional. Apa pendekatan terbaik untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan nasional?
A. Menghapus semua usulan yang tidak sejalan dengan RPJMN
B. Menyusun kembali prioritas berdasarkan visi kepala daerah
C. Menyaring usulan dan mengintegrasikan yang relevan ke dalam program prioritas dengan pendekatan partisipatif
D. Menjadikan usulan masyarakat sebagai proyek cadangan
E. Menyerahkan semua keputusan pada DPRD
Jawaban: C
Pembahasan:
Perencana harus mampu menjembatani antara aspirasi lokal dan arah pembangunan nasional dengan pendekatan partisipatif. Musrenbang adalah forum penting untuk mendengar suara masyarakat, dan perencana bertugas mengintegrasikan usulan tersebut ke dalam dokumen prioritas pembangunan.
Soal Nomor 18
Dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), pemerintah pusat meminta daerah menyusun dokumen perencanaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Dalam tahap identifikasi isu strategis, apa langkah yang paling relevan?
A. Menyalin indikator lingkungan dari RPJMN
B. Melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah
C. Mengandalkan pendapat pejabat daerah senior
D. Menggunakan asumsi data nasional secara langsung
E. Meningkatkan PAD sebagai indikator utama pembangunan
Jawaban: B
Pembahasan:
Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDDTL) penting dalam memastikan bahwa rencana pembangunan tidak melebihi kapasitas ekologis wilayah dan mendukung prinsip keberlanjutan dalam SDGs. Pendekatan ini berbasis data dan kontekstual terhadap kondisi daerah.
Soal Nomor 19
Dalam penyusunan RPJMN, pemerintah pusat menetapkan target pembangunan manusia melalui peningkatan IPM. Salah satu OPD mengusulkan program pelatihan kerja tanpa menyertakan data ketenagakerjaan. Bagaimana seharusnya seorang perencana menilai usulan tersebut?
A. Menerima usulan karena pelatihan pasti bermanfaat
B. Menolak usulan karena tidak berbasis data
C. Meminta OPD menyusun program berbasis data ketenagakerjaan dan kebutuhan riil lapangan
D. Meneruskan ke Bappenas tanpa revisi
E. Menggabungkan usulan dengan program dinas pendidikan
Jawaban: C
Pembahasan:
Perencanaan yang berbasis bukti (evidence-based) memerlukan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Usulan program tanpa dasar data tidak dapat menjamin efektivitas dan efisiensi. Perencana perlu mendorong penyusunan yang berbasis kebutuhan nyata lapangan.
Soal Nomor 20
Sebuah proyek pembangunan jalan penghubung antar-desa mengalami keterlambatan karena tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Apa peran strategis perencana dalam mengatasi persoalan ini agar proyek tetap berjalan dan tidak melanggar aturan?
A. Menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi
B. Menunda proyek hingga tahun depan
C. Mengusulkan forum koordinasi lintas pemerintahan untuk menyinkronkan peran dan kewenangan
D. Memindahkan proyek ke lokasi lain
E. Menyusun proyek baru yang hanya melibatkan satu level pemerintahan
Jawaban: C
Pembahasan:
Peran perencana mencakup koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Sinkronisasi peran dan kewenangan penting untuk menghindari tumpang tindih dan mempercepat pelaksanaan proyek. Forum koordinasi dapat menjadi solusi efektif.
Bagi Anda yang perlu mencari lebih banyak Latihan Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama dan pembahasan lengkap, Anda bisa registrasi di sistem fungsional.id. Di sana, Anda akan mendapatkan akses ke berbagai materi latihan Soal PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama yang dirancang khusus untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi seleksi PPPK CPNS Jabatan Perencana Ahli Pertama dengan lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan peluang Anda menjadi seorang Perencana PPPK CPNS yang sukses!
Ingin Materi & Soal Lengkap Perencana Ahli Pertama?
Kunjungi fungsional.id dan temukan kumpulan materi terstruktur, soal HOTS, serta pembahasan lengkap untuk formasi Perencana Ahli Pertama. Semua disusun sesuai kisi-kisi resmi dan dirancang agar kamu lebih siap menghadapi seleksi PPPK. Belajar lebih terarah dan efektif, mulai sekarang!
