Pranata Kewilayahan adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas dalam pengelolaan dan administrasi wilayah di pemerintah. Mereka memainkan peran krusial dalam merancang perencanaan wilayah, memantau implementasi kebijakan, serta memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas utama mereka mencakup pengembangan rencana tata ruang, evaluasi pelaksanaan program pemerintah, serta administrasi terkait. Selain itu, mereka juga harus mengelola hubungan dengan berbagai pihak untuk memastikan kebijakan pemerintah diterapkan secara efektif di tingkat lokal.
Sebagai profesi yang menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaan di lapangan, Pranata Kewilayahan menghadapi berbagai tantangan seperti koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya. Keterampilan dalam perencanaan, analisis data, dan komunikasi yang baik sangat penting untuk menjalankan tugas mereka. Dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman di bidang administrasi atau perencanaan wilayah, mereka berkontribusi pada pengembangan wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan pemerintah.
Kisi-Kisi Soal Pranata Kewilayahan
Untuk memperoleh persiapan yang matang, anda perlu memahami dan mempelajari materi dibawah ini:
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk peran Pranata Kewilayahan dalam mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di wilayah tertentu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan: Pedoman yang mengatur tata cara penyusunan data dan profil wilayah, serta pemanfaatan data tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang: Prinsip-prinsip perencanaan tata ruang wilayah, termasuk analisis penggunaan lahan, zonasi, dan pengembangan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
- Pengelolaan Data Wilayah: Teknik pengelolaan data kewilayahan, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah.
- Sistem Informasi Geografis (SIG): Penggunaan SIG dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah, termasuk pembuatan peta digital, analisis spasial, dan penerapan teknologi geospasial dalam pengambilan keputusan kewilayahan.
- Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Wilayah: Prosedur pemantauan dan evaluasi proyek-proyek pembangunan di wilayah tertentu, termasuk penilaian kinerja, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan proyek.
- Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan: Tugas-tugas administrasi di pemerintahan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan arsip, surat-menyurat, dan pelaporan kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan.
- Pengembangan Potensi Wilayah: Strategi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal, seperti sumber daya alam, pariwisata, dan ekonomi kreatif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
- Pengelolaan Konflik Kewilayahan: Teknik manajemen konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan di tingkat kewilayahan, termasuk mediasi dan negosiasi untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.
- Kebijakan Publik di Tingkat Daerah: Pemahaman tentang kebijakan publik yang relevan di tingkat daerah, termasuk kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
- Etika dan Hukum dalam Pengelolaan Wilayah: Prinsip-prinsip etika dan hukum yang harus diikuti oleh Pranata Kewilayahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah.
- Pengembangan Kapasitas Aparatur di Tingkat Wilayah: Upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur di tingkat wilayah melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Jika anda sudah cukup paham dengan kisi-kisi diatas, mari uji kemampuan anda dengan mengerjakan contoh soal dibawah yang dibuat berdasarkan kisi-kisi diatas.
Contoh Soal Pranata Kewilayahan untuk PPPK & CPNS
Soal 1
Apa yang menjadi salah satu peran penting dari Pranata Kewilayahan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
A. Membantu dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional
B. Mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat pusat
C. Mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di wilayah tertentu
D. Mengatur pembagian anggaran di seluruh provinsi
E. Menetapkan kebijakan fiskal daerah
Jawaban: C. Mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di wilayah tertentu
Pembahasan: Pranata Kewilayahan berperan penting dalam mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan di wilayah tertentu sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
Soal 2
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007, data profil Desa dan Kelurahan digunakan untuk apa?
A. Pengambilan keputusan di tingkat pusat
B. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
C. Pengelolaan keuangan negara
D. Penetapan batas-batas antar negara
E. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah pusat
Jawaban: B. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Pembahasan: Data profil Desa dan Kelurahan disusun dan digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007.
Soal 3
Apa yang menjadi fokus utama dalam perencanaan tata ruang wilayah?
A. Pengumpulan data demografi
B. Zonasi dan pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah
C. Penetapan peraturan daerah
D. Pelatihan aparatur desa
E. Pengelolaan dana desa
Jawaban: B. Zonasi dan pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah
Pembahasan: Perencanaan tata ruang wilayah berfokus pada zonasi dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.
Soal 4
Teknik pengelolaan data kewilayahan yang baik harus meliputi hal berikut, kecuali?
A. Pengumpulan data
B. Pengolahan data
C. Analisis data
D. Pembuatan undang-undang
E. Penggunaan data untuk kebijakan
Jawaban: D. Pembuatan undang-undang
Pembahasan: Teknik pengelolaan data kewilayahan mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendukung kebijakan, namun tidak termasuk pembuatan undang-undang.
Soal 5
Apa fungsi utama Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam perencanaan wilayah?
A. Menghitung anggaran pembangunan
B. Menganalisis spasial dan pembuatan peta digital
C. Mengelola surat-menyurat antar desa
D. Menyusun laporan keuangan
E. Melakukan audit internal
Jawaban: B. Menganalisis spasial dan pembuatan peta digital
Pembahasan: SIG digunakan untuk analisis spasial dan pembuatan peta digital, yang sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.
Soal 6
Dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah, apa yang biasanya dievaluasi?
A. Jumlah populasi penduduk
B. Penilaian kinerja, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan proyek
C. Pendapatan asli daerah
D. Distribusi anggaran pusat ke daerah
E. Struktur organisasi pemerintahan desa
Jawaban: B. Penilaian kinerja, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan proyek
Pembahasan: Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah fokus pada penilaian kinerja, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan proyek yang sedang berjalan.
Soal 7
Tugas administrasi apa yang penting dalam pemerintahan desa/kelurahan?
A. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
B. Pengelolaan arsip dan surat-menyurat
C. Penetapan kebijakan fiskal
D. Pembentukan peraturan pemerintah
E. Pembuatan laporan keuangan pusat
Jawaban: B. Pengelolaan arsip dan surat-menyurat
Pembahasan: Administrasi pemerintahan desa/kelurahan meliputi tugas-tugas seperti pengelolaan arsip, surat-menyurat, dan pelaporan kegiatan pembangunan.
Soal 8
Apa yang menjadi strategi utama dalam pengembangan potensi wilayah?
A. Penetapan kebijakan pusat
B. Identifikasi dan pengembangan potensi lokal seperti sumber daya alam dan pariwisata
C. Penyusunan undang-undang daerah
D. Pembagian anggaran antar kecamatan
E. Pengawasan oleh pemerintah pusat
Jawaban: B. Identifikasi dan pengembangan potensi lokal seperti sumber daya alam dan pariwisata
Pembahasan: Strategi utama dalam pengembangan potensi wilayah adalah mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal seperti sumber daya alam, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Soal 9
Dalam pengelolaan konflik kewilayahan, teknik apa yang paling efektif?
A. Membuat kebijakan sepihak
B. Menunda penyelesaian konflik
C. Mediasi dan negosiasi untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak
D. Penetapan sanksi hukum
E. Pemilihan kepala daerah baru
Jawaban: C. Mediasi dan negosiasi untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak
Pembahasan: Teknik yang efektif dalam pengelolaan konflik kewilayahan adalah melalui mediasi dan negosiasi, untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak.
Soal 10
Kebijakan publik di tingkat daerah seharusnya berfokus pada apa?
A. Keputusan-keputusan pusat
B. Pengembangan infrastruktur nasional
C. Pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di tingkat daerah
D. Penetapan undang-undang internasional
E. Pengelolaan keuangan global
Jawaban: C. Pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di tingkat daerah
Pembahasan: Kebijakan publik di tingkat daerah harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Soal 11
Apa prinsip utama dalam etika pengelolaan wilayah?
A. Kepentingan pribadi diutamakan
B. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab
C. Pengabaian peraturan
D. Penyusunan laporan yang tidak transparan
E. Penundaan proses pembangunan
Jawaban: B. Transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab
Pembahasan: Prinsip utama dalam etika pengelolaan wilayah mencakup transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Soal 12
Apa tujuan utama dari pengembangan kapasitas aparatur di tingkat wilayah?
A. Meningkatkan jumlah tenaga kerja
B. Mempercepat pembangunan di wilayah lain
C. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan SDM
D. Mengurangi anggaran pelatihan
E. Meningkatkan birokrasi di tingkat pusat
Jawaban: C. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan SDM
Pembahasan: Pengembangan kapasitas aparatur di tingkat wilayah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Soal 13
Bagaimana Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu dalam pengambilan keputusan kewilayahan?
A. Dengan menyediakan data fiskal
B. Dengan membantu analisis spasial dan pembuatan peta
C. Dengan menghitung anggaran pembangunan nasional
D. Dengan menyiapkan laporan keuangan
E. Dengan mengelola arsip surat-menyurat
Jawaban: B. Dengan membantu analisis spasial dan pembuatan peta
Pembahasan: SIG memudahkan dalam melakukan analisis spasial dan pembuatan peta digital yang sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang dan pembangunan wilayah.
Soal 14
Apa yang dimaksud dengan pengelolaan konflik kewilayahan?
A. Menghindari semua jenis konflik
B. Mengatur konflik tanpa perlu kompromi
C. Teknik untuk memediasi dan menegosiasikan perbedaan kepentingan untuk mencapai solusi yang adil
D. Mencari dukungan dari pihak luar untuk menyelesaikan konflik
E. Mengabaikan konflik sampai selesai sendiri
Jawaban: C. Teknik untuk memediasi dan menegosiasikan perbedaan kepentingan untuk mencapai solusi yang adil
Pembahasan: Pengelolaan konflik kewilayahan melibatkan teknik mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan secara adil dan efisien.
Soal 15
Apa yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik di tingkat daerah?
A. Keputusan sepihak oleh pemerintah pusat
B. Analisis kebutuhan dan potensi daerah
C. Pengaruh politik nasional
D. Keputusan dari pemerintah internasional
E. Pengabaian aspirasi masyarakat
Jawaban: B. Analisis kebutuhan dan potensi daerah
Pembahasan: Kebijakan publik di tingkat daerah harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah tersebut untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
Soal 16
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007, siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan data profil Desa dan Kelurahan?
A. Presiden
B. Gubernur
C. Kepala Desa atau Lurah
D. Menteri Keuangan
E. Direktur Jenderal Pajak
Jawaban: C. Kepala Desa atau Lurah
Pembahasan: Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab atas penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007.
Soal 17
Apa salah satu teknik pengelolaan data wilayah yang penting untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah?
A. Penyimpanan data tanpa analisis
B. Pengumpulan dan analisis data secara sistematis
C. Pengabaian data historis
D. Pemusnahan data lama
E. Hanya mengandalkan intuisi tanpa data
Jawaban: B. Pengumpulan dan analisis data secara sistematis
Pembahasan: Teknik pengelolaan data wilayah yang efektif melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mendukung pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Soal 18
Apa yang harus dievaluasi dalam pemantauan proyek pembangunan wilayah?
A. Laporan keuangan pusat
B. Kinerja proyek, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan
C. Jumlah penduduk di wilayah lain
D. Penurunan pajak daerah
E. Pengembangan teknologi informasi
Jawaban: B. Kinerja proyek, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan
Pembahasan: Pemantauan proyek pembangunan wilayah harus mengevaluasi kinerja, dampak sosial-ekonomi, dan keberlanjutan proyek untuk memastikan keberhasilannya.
Soal 19
Bagaimana etika dalam pengelolaan wilayah harus diterapkan?
A. Dengan mengikuti semua arahan dari pimpinan tanpa pertimbangan
B. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hukum
C. Dengan menunda-nunda proses pengambilan keputusan
D. Dengan menjaga informasi dari publik
E. Dengan mengutamakan keuntungan pribadi
Jawaban: B. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hukum
Pembahasan: Etika dalam pengelolaan wilayah harus diterapkan dengan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hukum, untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keberhasilan program pembangunan.
Soal 20
Apa manfaat utama dari pengembangan kapasitas aparatur di tingkat wilayah?
A. Meningkatkan jumlah pegawai negeri
B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan dan pengembangan SDM
C. Mengurangi biaya operasional daerah
D. Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan
E. Mengubah peraturan perundang-undangan
Jawaban: B. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan dan pengembangan SDM
Pembahasan: Pengembangan kapasitas aparatur di tingkat wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.
Belum Puas Mengerjakan Contoh Soal Di Atas? Klik Di Sini Untuk Akses 100 Lebih Soal Pranata Kewilayahan!
Masih belum puas dengan contoh soal diatas? Cek soal dan pembahasan terlengkap di https://fungsional.id/ dan akses materi lengkap yang disusun khusus untuk mempersiapkan Ujian Anda! Atau Klik banner di atas dan daftarkan diri Anda secara Gratis dan dapatkan akses tak terbatas ke semua soal yang Anda butuhkan. Uji kemampuan anda dan persiapkan diri Anda dengan lebih baik mulai hari ini!
0 Responses
Pranata kewilayahan