40+ Soal SKD dan SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026: Materi, Kunci Jawaban & Pembahasan Lengkap

Seleksi CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 menjadi salah satu peluang bagi pelamar yang ingin berkarier di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik. Dalam seleksi CPNS, peserta perlu mempersiapkan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jabatan yang dilamar. Mekanisme pengadaan PNS secara nasional masih mengacu pada PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Artikel ini menyajikan 40+ Soal SKD dan SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 lengkap dengan materi, kunci jawaban, dan pembahasan sebagai bahan latihan untuk membantu Anda memahami TWK, TIU, TKP, serta kompetensi bidang yang berkaitan dengan tugas Kementerian ATR/BPN.

Mengenal Seleksi CPNS Kementerian ATR/BPN 2026

Seleksi CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 menjadi jalur rekrutmen bagi pelamar yang ingin bekerja pada bidang agraria, pertanahan, tata ruang, survei dan pemetaan, pendaftaran tanah, pengadaan tanah, hingga penanganan sengketa pertanahan. Dalam pengadaan CPNS, peserta pada umumnya perlu melalui tahapan administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), serta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai jabatan yang dilamar. Mekanisme pengadaan ASN saat ini masih mengacu pada PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024.

1. Mengenal Kementerian ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan. Khusus BPN, Perpres Nomor 177 Tahun 2024 menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

Ruang lingkup tugasnya antara lain mencakup:

  • Kebijakan pertanahan.
  • Survei dan pemetaan pertanahan.
  • Penetapan hak dan pendaftaran tanah.
  • Redistribusi dan pemberdayaan tanah masyarakat.
  • Penatagunaan tanah.
  • Pengadaan tanah.
  • Pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah.
  • Penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
  • Pengelolaan data dan informasi pertanahan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

SKD bertujuan mengukur kemampuan dasar yang harus dimiliki calon PNS. Materi yang perlu dipersiapkan meliputi:

  • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
  • Tes Intelegensia Umum (TIU).
  • Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

SKD perlu dipersiapkan secara seimbang karena tidak hanya menguji pengetahuan, tetapi juga kemampuan berpikir dan karakter pelayanan sebagai calon ASN.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

SKB digunakan untuk mengukur kemampuan yang berkaitan langsung dengan jabatan yang dilamar. Untuk konteks Kementerian ATR/BPN, materi bidang dapat berkaitan dengan:

  • Agraria dan pertanahan.
  • Tata ruang.
  • Survei dan pemetaan.
  • Pendaftaran tanah.
  • Hak atas tanah.
  • Penatagunaan tanah.
  • Pengadaan tanah.
  • Pengendalian pertanahan.
  • Sengketa dan konflik pertanahan.
  • Data serta informasi pertanahan.
  • Pelayanan publik pertanahan.

Materi SKB tetap perlu disesuaikan dengan jabatan atau formasi yang dilamar karena kompetensi teknis setiap jabatan dapat berbeda.

4. Struktur Layanan Pertanahan pada 2026

Pada 2026, organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur unit seperti Tata Usaha, Survei dan Pemetaan, Penetapan Hak dan Pendaftaran, Penataan dan Pemberdayaan, Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Struktur tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam memahami bidang kompetensi yang relevan untuk persiapan SKB.

5. Karakter Soal SKB ATR/BPN

Soal SKB berpotensi tidak hanya berbentuk hafalan regulasi, tetapi juga kasus yang membutuhkan analisis. Contohnya dapat berkaitan dengan:

  • Permohonan hak atas tanah.
  • Ketidaksesuaian data pertanahan.
  • Proses pendaftaran tanah.
  • Sengketa batas bidang tanah.
  • Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
  • Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai tata ruang.
  • Pelayanan masyarakat di Kantor Pertanahan.
  • Pengelolaan data pertanahan.

Karena itu, peserta perlu memahami konsep sekaligus mampu menerapkannya pada situasi praktis.

6. Kompetensi yang Perlu Dipersiapkan

Secara umum, persiapan CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 dapat difokuskan pada:

  • Wawasan kebangsaan.
  • Kemampuan verbal, numerik, dan figural.
  • Pelayanan publik dan profesionalisme.
  • Regulasi agraria dan pertanahan.
  • Tata ruang.
  • Survei dan pemetaan.
  • Pendaftaran serta hak atas tanah.
  • Pengadaan tanah.
  • Penanganan sengketa.
  • Administrasi pemerintahan.
  • Integritas dan pelayanan masyarakat.

Dengan memahami karakter SKD dan SKB, peserta dapat menyusun strategi belajar yang lebih terarah. Materi dasar perlu dikuasai untuk menghadapi SKD, sedangkan pemahaman bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan SKB Kementerian ATR/BPN 2026.

Berikut BAB 2 yang disesuaikan dengan judul artikel. Karena belum ada kisi-kisi SKB CPNS ATR/BPN 2026 yang dipublikasikan secara rinci per formasi, bagian SKB di bawah saya susun sebagai kisi-kisi latihan berdasarkan tugas, fungsi, struktur organisasi, serta regulasi pertanahan dan tata ruang yang berlaku pada 2026. 

Kisi-Kisi dan Materi SKD dan SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026

Persiapan CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 perlu dilakukan pada dua kelompok materi utama, yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKD menguji kemampuan dasar calon ASN, sedangkan SKB lebih diarahkan pada kompetensi teknis sesuai jabatan yang dilamar.

A. Kisi-Kisi SKD CPNS ATR/BPN 2026

SKD terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Kerangka ini masih menjadi dasar dalam pengadaan PNS.

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

TWK mengukur kemampuan memahami dan menerapkan nilai kebangsaan.

Materi yang perlu dipersiapkan:

  • Nasionalisme.
  • Integritas.
  • Bela negara.
  • Pancasila.
  • UUD NRI Tahun 1945.
  • Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Bhinneka Tunggal Ika.
  • Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
  • Persatuan dan kesatuan.
  • Implementasi nilai kebangsaan dalam pelayanan publik.

Secara resmi, ruang lingkup TWK mencakup nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara.

2. Tes Intelegensia Umum (TIU)

TIU mengukur kemampuan berpikir logis, analitis, numerik, dan verbal.

Materi latihan:

  • Analogi verbal.
  • Silogisme.
  • Analitis verbal.
  • Perbandingan kuantitatif.
  • Soal cerita numerik.
  • Deret angka.
  • Aritmetika.
  • Aljabar sederhana.
  • Figural.
  • Analogi gambar.
  • Ketidaksamaan gambar.
  • Serial gambar.

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

TKP mengukur sikap dan karakter peserta dalam menghadapi situasi kerja sebagai ASN.

Materi latihan:

  • Pelayanan publik.
  • Jejaring kerja.
  • Sosial budaya.
  • Teknologi informasi dan komunikasi.
  • Profesionalisme.
  • Integritas.
  • Adaptasi.
  • Kerja sama.
  • Pengambilan keputusan.
  • Pengendalian diri.
  • Orientasi hasil.

B. Kisi-Kisi SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026

Materi SKB perlu disesuaikan dengan formasi. Namun, berdasarkan fungsi BPN dan struktur Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan pada 2026, bidang utama yang relevan mencakup survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah dan pengembangan, serta pengendalian dan penanganan sengketa.

4. Dasar-Dasar Hukum Agraria

Materi dasar yang perlu dipahami:

  • Konsep hukum agraria.
  • Hak menguasai dari negara.
  • Fungsi sosial tanah.
  • Subjek dan objek hak atas tanah.
  • Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
  • Tanah negara.
  • Tanah hak.
  • Tanah ulayat.
  • Hubungan hukum antara orang dengan tanah.

Pemahaman konsep dasar agraria penting karena menjadi fondasi berbagai tugas pertanahan.

5. Hak Atas Tanah

Materi dapat mencakup:

  • Hak Milik.
  • Hak Guna Usaha.
  • Hak Guna Bangunan.
  • Hak Pakai.
  • Hak Pengelolaan.
  • Subjek masing-masing hak.
  • Jangka waktu hak.
  • Perpanjangan dan pembaruan hak.
  • Peralihan hak.
  • Hapusnya hak.
  • Tanah yang dapat diberikan hak.

PP Nomor 18 Tahun 2021 masih menjadi salah satu regulasi penting terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

6. Penetapan Hak Atas Tanah

Materi latihan:

  • Permohonan hak.
  • Pemeriksaan data fisik.
  • Pemeriksaan data yuridis.
  • Subjek hak.
  • Objek hak.
  • Penetapan hak.
  • Penerbitan keputusan pemberian hak.
  • Pelimpahan kewenangan penetapan hak.
  • Administrasi pertanahan.

Peserta juga perlu memahami tata cara penetapan Hak Pengelolaan dan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam regulasi ATR/BPN.

7. Pendaftaran Tanah

Materi ini sangat penting untuk formasi pertanahan.

Fokus latihan:

  • Tujuan pendaftaran tanah.
  • Pendaftaran tanah pertama kali.
  • Pemeliharaan data pendaftaran tanah.
  • Data fisik.
  • Data yuridis.
  • Buku tanah.
  • Sertipikat.
  • Perubahan data.
  • Peralihan hak.
  • Pemecahan dan penggabungan bidang.
  • Pendaftaran tanah sistematis.
  • Pendaftaran tanah sporadik.
  • Kepastian hukum hak atas tanah.

8. Survei dan Pemetaan Pertanahan

Bidang Survei dan Pemetaan merupakan salah satu unit utama dalam struktur BPN pada 2026.

Materi yang perlu dipelajari:

  • Pengukuran bidang tanah.
  • Penetapan batas.
  • Tanda batas.
  • Peta bidang tanah.
  • Koordinat.
  • Geodesi dasar.
  • Pemetaan kadastral.
  • Pengolahan hasil pengukuran.
  • Validasi data spasial.
  • Sistem referensi koordinat.
  • Penggunaan teknologi GNSS/GPS.
  • Sistem Informasi Geografis.

9. Batas Bidang Tanah

Materi latihan:

  • Penunjukan batas.
  • Persetujuan pemilik tanah berbatasan.
  • Asas kontradiktur delimitasi.
  • Pemasangan tanda batas.
  • Sengketa batas.
  • Pengukuran ulang.
  • Perbedaan kondisi fisik dan dokumen.

Soal dapat berbentuk kasus ketika luas hasil pengukuran berbeda dengan dokumen lama atau terdapat keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan.

10. Tata Ruang

Penataan ruang menjadi bidang penting Kementerian ATR. PP Nomor 21 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan, pembinaan, dan kelembagaan.

Materi latihan:

  • Perencanaan tata ruang.
  • Struktur ruang.
  • Pola ruang.
  • RTRW.
  • RDTR.
  • Pemanfaatan ruang.
  • Pengendalian pemanfaatan ruang.
  • Pengawasan penataan ruang.
  • Kesesuaian pemanfaatan ruang.
  • Perizinan dan pemanfaatan ruang.

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Materi dapat mencakup:

  • Kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang.
  • Pengawasan pemanfaatan ruang.
  • Pelanggaran pemanfaatan ruang.
  • Insentif dan disinsentif.
  • Pengenaan sanksi.
  • Evaluasi kesesuaian tata ruang.
  • Pencegahan penyimpangan penggunaan ruang.

Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang juga diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021.

12. Penatagunaan Tanah

Materi latihan:

  • Penggunaan tanah.
  • Pemanfaatan tanah.
  • Penguasaan tanah.
  • Kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang.
  • Neraca penatagunaan tanah.
  • Optimalisasi pemanfaatan tanah.
  • Analisis penggunaan tanah.

13. Reforma Agraria

Materi yang dapat dipelajari:

  • Konsep reforma agraria.
  • Penataan aset.
  • Penataan akses.
  • Redistribusi tanah.
  • Pemberdayaan masyarakat.
  • Tanah Objek Reforma Agraria.
  • Penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah.
  • Pemanfaatan tanah secara produktif.

14. Redistribusi Tanah

Fokus latihan:

  • Subjek redistribusi.
  • Objek redistribusi.
  • Identifikasi tanah.
  • Penetapan penerima.
  • Penataan penguasaan dan pemilikan tanah.
  • Pemberdayaan penerima tanah.
  • Pengendalian pascaretribusi.

15. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

PP Nomor 19 Tahun 2021 masih menjadi regulasi utama penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Materi latihan:

  • Pengertian pengadaan tanah.
  • Kepentingan umum.
  • Perencanaan pengadaan tanah.
  • Persiapan.
  • Pelaksanaan.
  • Penyerahan hasil.
  • Inventarisasi dan identifikasi.
  • Penilaian ganti kerugian.
  • Musyawarah.
  • Konsinyasi.
  • Pelepasan hak.
  • Pihak yang berhak.

16. Penilaian Tanah

Pada 2026, ATR/BPN juga menerbitkan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah.

Materi latihan dapat mencakup:

  • Konsep nilai tanah.
  • Faktor yang memengaruhi nilai tanah.
  • Data pasar.
  • Zona nilai tanah.
  • Analisis nilai tanah.
  • Pemanfaatan informasi nilai tanah.
  • Penilaian dalam kegiatan pertanahan.

17. Pengembangan Pertanahan

Materi latihan:

  • Potensi tanah.
  • Pengembangan kawasan.
  • Pemanfaatan tanah.
  • Konsolidasi tanah.
  • Pengembangan wilayah.
  • Nilai tambah pemanfaatan tanah.
  • Integrasi pertanahan dengan pembangunan.

18. Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah

BPN memiliki fungsi pengendalian dan penertiban penguasaan serta pemilikan tanah.

Materi latihan:

  • Penguasaan tanah.
  • Pemilikan tanah.
  • Pemanfaatan tanah.
  • Tanah terlantar.
  • Ketidaksesuaian penggunaan tanah.
  • Pengendalian hak atas tanah.
  • Penertiban pertanahan.

19. Sengketa dan Konflik Pertanahan

Materi yang perlu dikuasai:

  • Pengertian sengketa pertanahan.
  • Konflik pertanahan.
  • Perkara pertanahan.
  • Identifikasi akar masalah.
  • Pengumpulan data fisik dan yuridis.
  • Klarifikasi para pihak.
  • Mediasi.
  • Pencegahan sengketa.
  • Penyelesaian sengketa administratif.
  • Penanganan perkara di pengadilan.

Penanganan dan pencegahan sengketa, konflik, serta perkara pertanahan termasuk fungsi resmi BPN.

20. Mediasi Pertanahan

Materi latihan:

  • Prinsip netralitas.
  • Identifikasi kepentingan para pihak.
  • Teknik komunikasi.
  • Klarifikasi bukti.
  • Penyusunan alternatif solusi.
  • Kesepakatan.
  • Dokumentasi hasil mediasi.

21. Data dan Informasi Pertanahan

Materi latihan:

  • Basis data pertanahan.
  • Data spasial.
  • Data tekstual.
  • Integrasi data.
  • Validasi data.
  • Keamanan informasi.
  • Digitalisasi dokumen.
  • Kualitas data pertanahan.

Pengelolaan data dan informasi pertanahan merupakan salah satu fungsi BPN.

22. Transformasi Digital Pertanahan

Materi yang dapat dipelajari:

  • Digitalisasi layanan pertanahan.
  • Dokumen elektronik.
  • Integrasi sistem.
  • Keamanan akun dan data.
  • Validasi informasi.
  • Pemanfaatan sistem informasi.
  • Perlindungan data.
  • Efisiensi layanan berbasis digital.

23. Pelayanan Pertanahan

Materi latihan:

  • Standar pelayanan.
  • Permohonan layanan pertanahan.
  • Verifikasi dokumen.
  • Informasi kepada pemohon.
  • Ketepatan waktu pelayanan.
  • Penanganan pengaduan.
  • Transparansi.
  • Kepastian prosedur.
  • Pelayanan non-diskriminatif.

24. Integritas dan Anti Korupsi

Materi:

  • Gratifikasi.
  • Konflik kepentingan.
  • Penyalahgunaan kewenangan.
  • Transparansi.
  • Akuntabilitas.
  • Integritas aparatur.
  • Pelayanan bebas pungutan liar.

Soal dapat berbentuk situasi ketika petugas ditawari imbalan untuk mempercepat proses sertipikat atau mengubah data pertanahan.

25. Administrasi Pemerintahan

Materi latihan:

  • Kewenangan.
  • Keputusan administrasi.
  • Prosedur pelayanan.
  • Dokumen administrasi.
  • Akuntabilitas.
  • Tata naskah.
  • Koordinasi antarunit.
  • Pelaksanaan tugas pemerintahan.

26. Organisasi ATR/BPN

Struktur Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan pada 2026 diatur melalui Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2026. Unit utama mencakup:

  • Tata Usaha.
  • Survei dan Pemetaan.
  • Penetapan Hak dan Pendaftaran.
  • Penataan dan Pemberdayaan.
  • Pengadaan Tanah dan Pengembangan.
  • Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

Peserta perlu memahami hubungan fungsi antarsatuan kerja karena soal SKB dapat dikembangkan dari kasus yang membutuhkan penentuan unit yang berwenang.

27. Manajemen Risiko ATR/BPN

Pada 2026 berlaku Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Materi latihan dapat mencakup:

  • Identifikasi risiko.
  • Analisis risiko.
  • Pengendalian risiko.
  • Mitigasi.
  • Monitoring.
  • Risiko pelayanan pertanahan.
  • Risiko administrasi.
  • Risiko data dan informasi.

28. Situational Judgement SKB ATR/BPN

Soal dapat berbentuk kasus seperti:

  • Pemohon menawarkan uang agar sertipikat dipercepat.
  • Terdapat perbedaan luas tanah antara dokumen dan hasil ukur.
  • Dua pihak mengklaim bidang tanah yang sama.
  • Pemanfaatan tanah tidak sesuai tata ruang.
  • Pemohon tidak melengkapi dokumen.
  • Data fisik berbeda dengan data yuridis.
  • Sertipikat mengandung kesalahan data.
  • Masyarakat keberatan atas proses pengadaan tanah.
  • Sistem layanan elektronik mengalami gangguan.
  • Petugas menemukan indikasi konflik kepentingan.

Jawaban terbaik harus menunjukkan kepatuhan regulasi, integritas, ketelitian, objektivitas, pelayanan publik, dan perlindungan kepastian hukum.

Contoh Soal SKD dan SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 + Pembahasan

Contoh soal berikut disusun berdasarkan kisi-kisi pada BAB 2 dengan pendekatan HOTS, analisis kasus, pemecahan masalah, dan situational judgement. Untuk SKD, materi mencakup TWK, TIU, dan TKP sebagaimana kerangka SKD CPNS. Sementara itu, soal SKB dikembangkan dari tugas dan fungsi BPN serta bidang kerja yang berlaku pada 2026, seperti survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah, serta pengendalian dan penanganan sengketa.

A. Contoh Soal SKD CPNS ATR/BPN 2026

Tes Wawasan Kebangsaan

Soal 1

Seorang pegawai Kantor Pertanahan menerima permintaan tokoh masyarakat agar permohonan sertipikat kelompok tertentu diprioritaskan karena dianggap lebih berjasa kepada daerah. Antrean pemohon lain sebenarnya telah tercatat lebih dahulu. Sikap yang paling mencerminkan nilai keadilan Pancasila adalah ….

A. Mendahulukan kelompok tersebut untuk menjaga hubungan
B. Menunda seluruh pelayanan sampai ada keputusan pimpinan
C. Tetap memberikan pelayanan berdasarkan prosedur dan urutan yang berlaku
D. Memprioritaskan kelompok tersebut selama tidak ada keberatan
E. Meminta kelompok tersebut menghubungi pejabat yang lebih tinggi

Jawaban: C

Pembahasan:
Pelayanan pemerintahan harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Kedekatan, kedudukan sosial, maupun tekanan eksternal tidak dapat menjadi dasar pemberian perlakuan istimewa.


Soal 2

Sebuah proyek pembangunan menyebabkan perbedaan pendapat antara kelompok masyarakat dari beberapa latar belakang. Sebagai ASN, tindakan yang paling mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah ….

A. Memfasilitasi dialog yang menghormati perbedaan dan mencari kepentingan bersama
B. Meminta kelompok minoritas mengikuti mayoritas
C. Menghindari persoalan karena berpotensi menimbulkan konflik
D. Memihak kelompok yang paling banyak anggotanya
E. Menyerahkan penyelesaian hanya kepada tokoh masyarakat

Jawaban: A

Pembahasan:
Bhinneka Tunggal Ika mengakui keberagaman dalam satu kesatuan bangsa. Penyelesaian masalah harus menghormati setiap kelompok dan mengutamakan kepentingan bersama.


Soal 3

Dalam penyusunan dokumen resmi, seorang pegawai sering menggunakan istilah asing meskipun tersedia padanan bahasa Indonesia yang jelas. Berdasarkan kedudukan bahasa negara, tindakan yang paling tepat adalah ….

A. Membiarkannya karena istilah asing lebih profesional
B. Menggunakan bahasa daerah agar lebih komunikatif
C. Menggunakan istilah asing untuk seluruh dokumen teknis
D. Mengurangi penggunaan bahasa formal
E. Mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan tepat, dengan istilah asing hanya jika diperlukan

Jawaban: E

Pembahasan:
Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Dokumen pemerintahan perlu menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan jelas.


Soal 4

Seorang pegawai mengetahui adanya upaya memanipulasi data agar capaian program terlihat lebih tinggi. Tindakan yang mencerminkan integritas adalah ….

A. Membiarkan karena dilakukan atasan
B. Menolak manipulasi dan menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia
C. Mengubah sebagian data agar tidak terlalu mencolok
D. Menyimpan informasi tanpa melakukan tindakan
E. Membicarakannya di media sosial

Jawaban: B

Pembahasan:
Integritas menuntut kejujuran, konsistensi, dan keberanian mempertahankan kebenaran dalam pelaksanaan tugas.


Soal 5

Bela negara dalam konteks tugas ASN paling tepat diwujudkan melalui ….

A. Mengikuti semua keputusan tanpa melakukan kajian
B. Mengutamakan kepentingan instansi sendiri
C. Menghindari tugas yang memiliki risiko
D. Melaksanakan tugas profesional demi kepentingan masyarakat dan negara
E. Mendahulukan kelompok yang memiliki kedekatan pribadi

Jawaban: D

Pembahasan:
Bela negara tidak terbatas pada aspek pertahanan militer. ASN dapat mewujudkannya melalui pengabdian, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tes Intelegensia Umum

Soal 6

Semua petugas ukur memahami prosedur pengukuran. Sebagian pegawai Kantor Pertanahan adalah petugas ukur. Kesimpulan yang tepat adalah ….

A. Semua pegawai memahami prosedur pengukuran
B. Sebagian pegawai Kantor Pertanahan memahami prosedur pengukuran
C. Tidak ada pegawai yang memahami prosedur pengukuran
D. Semua petugas ukur bukan pegawai Kantor Pertanahan
E. Tidak dapat ditarik kesimpulan apa pun

Jawaban: B

Pembahasan:
Karena sebagian pegawai merupakan petugas ukur dan semua petugas ukur memahami prosedur, maka sebagian pegawai memahami prosedur pengukuran.


Soal 7

Jumlah berkas yang diselesaikan lima hari berturut-turut adalah 24, 30, 38, 48, 60. Jika pola berlanjut, jumlah berkas pada hari keenam adalah ….

A. 68
B. 70
C. 72
D. 74
E. 76

Jawaban: D

Pembahasan:
Selisihnya adalah +6, +8, +10, +12. Selisih berikutnya +14 sehingga 60 + 14 = 74.


Soal 8

Jika 6 petugas mampu memverifikasi 180 dokumen dalam 5 jam dengan kemampuan sama, jumlah dokumen yang dapat diverifikasi 10 petugas dalam 4 jam adalah ….

A. 240
B. 220
C. 200
D. 250
E. 300

Jawaban: A

Pembahasan:
Produktivitas per petugas per jam = 180 ÷ (6 × 5) = 6 dokumen. Maka 10 × 4 × 6 = 240 dokumen.


Soal 9

PETA : WILAYAH memiliki hubungan yang paling setara dengan ….

A. Hak : Tanah
B. Pengukuran : Petugas
C. Sertipikat : Pemohon
D. Kantor : Pegawai
E. Grafik : Data

Jawaban: E

Pembahasan:
Peta merupakan representasi wilayah, sebagaimana grafik merupakan representasi data.


Soal 10

Sebuah bidang berbentuk persegi panjang memiliki luas 1.200 m². Jika panjangnya 40 meter, keliling bidang tersebut adalah ….

A. 120 meter
B. 130 meter
C. 140 meter
D. 150 meter
E. 160 meter

Jawaban: C

Pembahasan:
Lebar = 1.200 ÷ 40 = 30 meter. Keliling = 2 × (40 + 30) = 140 meter.

Tes Karakteristik Pribadi

Soal 11

Sistem pelayanan pertanahan mengalami gangguan ketika antrean masyarakat sedang ramai. Anda akan ….

A. Meminta seluruh pemohon kembali besok
B. Tetap bekerja tanpa memberikan informasi
C. Menghentikan pelayanan tanpa penjelasan
D. Menjelaskan gangguan, melakukan koordinasi teknis, dan menyediakan alternatif pelayanan jika tersedia
E. Menunggu sistem normal tanpa melakukan apa pun

Jawaban terbaik: D

Pembahasan:
Respons terbaik menggabungkan orientasi pelayanan, komunikasi, koordinasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap masalah.


Soal 12

Rekan kerja meminta password akun layanan elektronik Anda karena ia lupa password miliknya. Sikap terbaik adalah ….

A. Memberikannya karena satu tim
B. Menolak dengan baik dan membantu melalui prosedur pemulihan akun resmi
C. Memberikan sementara kemudian mengganti password
D. Menuliskan password di meja kerja
E. Meminjamkan akun selama satu hari

Jawaban terbaik: B

Pembahasan:
Akun individual tidak boleh digunakan bersama karena berkaitan dengan keamanan dan akuntabilitas aktivitas sistem.


Soal 13

Anda menerima tugas baru menggunakan aplikasi yang belum pernah digunakan. Langkah terbaik adalah ….

A. Menolak tugas tersebut
B. Meminta rekan mengerjakan semuanya
C. Mempelajari panduan, mengikuti pelatihan, dan meminta arahan jika diperlukan
D. Menggunakan aplikasi berdasarkan perkiraan
E. Menunda hingga tugas dialihkan

Jawaban terbaik: C

Pembahasan:
Kemampuan belajar dan beradaptasi terhadap teknologi merupakan karakter penting ASN modern.


Soal 14

Dua anggota tim memiliki pendapat berbeda mengenai penyelesaian pekerjaan penting. Anda sebagai koordinator akan ….

A. Mengikuti pendapat pegawai senior
B. Menentukan keputusan sendiri tanpa diskusi
C. Membiarkan mereka menyelesaikan konflik
D. Memilih pendapat yang paling cepat
E. Mengkaji kedua pendapat berdasarkan data dan mencari keputusan terbaik untuk tujuan tim

Jawaban terbaik: E

Pembahasan:
Pemecahan konflik yang baik mengutamakan objektivitas, data, komunikasi, dan pencapaian tujuan bersama.


Soal 15

Seorang pemohon memberikan bingkisan setelah urusannya selesai sebagai ungkapan terima kasih. Sikap Anda adalah ….

A. Menolak dan mengikuti ketentuan mengenai gratifikasi
B. Menerima karena pelayanan sudah selesai
C. Membaginya kepada tim
D. Menerima apabila nilainya kecil
E. Menyimpannya tanpa memberitahu siapa pun

Jawaban terbaik: A

Pembahasan:
ASN harus menjaga integritas dan menghindari pemberian yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau persepsi pelayanan tidak objektif.

B. Contoh Soal SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026

BPN menjalankan fungsi di bidang survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi dan pemberdayaan tanah, pengadaan tanah, pengendalian penguasaan tanah, penanganan sengketa, hingga pengelolaan data pertanahan.

Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah

Soal 16

Sebuah perusahaan ingin memperoleh penguasaan tanah untuk kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dalam menganalisis permohonannya, petugas pertama-tama harus memperhatikan ….

A. Kesesuaian subjek, objek tanah, jenis hak, dan peruntukannya berdasarkan ketentuan
B. Nilai investasi perusahaan saja
C. Jumlah tenaga kerja perusahaan
D. Lama perusahaan berdiri
E. Besarnya modal asing

Jawaban: A

Pembahasan:
Pemberian hak atas tanah harus mempertimbangkan siapa subjeknya, kondisi objek tanah, jenis hak yang dimohonkan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan pertanahan.


Soal 17

Pemegang hak atas tanah membiarkan tanahnya tanpa penggunaan yang sesuai tujuan pemberian hak dalam jangka panjang. Prinsip agraria yang paling relevan dalam menganalisis kondisi tersebut adalah ….

A. Tanah selalu menjadi milik absolut pemegang hak
B. Hak atas tanah tidak memiliki batas penggunaan
C. Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
D. Pemegang hak bebas mengabaikan keadaan tanah
E. Pemerintah tidak dapat melakukan pengendalian

Jawaban: C

Pembahasan:
Hak atas tanah bukan hak yang tidak terbatas. Penggunaannya harus mempertimbangkan fungsi sosial dan ketentuan mengenai penggunaan serta pemanfaatan tanah.


Soal 18

Dalam pemeriksaan permohonan hak ditemukan bahwa pemohon memenuhi persyaratan, tetapi objek tanah ternyata masih menjadi objek sengketa aktif. Tindakan paling tepat adalah ….

A. Menerbitkan hak karena pemohon telah memenuhi persyaratan
B. Menunda penyelesaian permohonan dan menindaklanjuti masalah hukum objek sesuai prosedur
C. Mengabaikan sengketa karena bukan bagian administrasi
D. Mengubah status tanah secara sepihak
E. Menyerahkan sertipikat sementara

Jawaban: D

Pembahasan:
Secara substansi, permohonan hak tidak seharusnya diteruskan seolah objek bebas masalah ketika status hukum objek belum jelas. Penanganannya harus mengikuti mekanisme yang berlaku sebelum keputusan hak diterbitkan.


Soal 19

Data menunjukkan seseorang menguasai bidang tanah secara fisik, tetapi belum tersedia bukti memadai mengenai hubungan hukum atas tanah tersebut. Petugas sebaiknya ….

A. Langsung menerbitkan sertipikat
B. Menganggap penguasaan fisik otomatis menjadi Hak Milik
C. Menolak tanpa pemeriksaan
D. Mengubah data fisik
E. Memeriksa dasar penguasaan, riwayat tanah, data yuridis, serta bukti pendukung

Jawaban: E

Pembahasan:
Penguasaan fisik saja tidak otomatis membuktikan hak. Data fisik dan data yuridis harus diteliti sebelum proses dilanjutkan.


Soal 20

Prinsip utama pendaftaran tanah adalah memberikan ….

A. Kemudahan transaksi tanpa verifikasi
B. Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak
C. Hak baru kepada seluruh pemohon
D. Kebebasan menggunakan tanah tanpa batas
E. Penghapusan seluruh sengketa

Jawaban: B

Pembahasan:
Pendaftaran tanah berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui pencatatan data fisik serta data yuridis.

Pendaftaran Tanah, Survei, dan Pemetaan

Soal 21

Saat pengukuran, pemilik tanah menunjukkan batas yang berbeda dengan batas yang diakui pemilik bidang di sebelahnya. Langkah terbaik adalah ….

A. Menggunakan batas yang ditunjukkan pemohon
B. Menghentikan penetapan batas sepihak dan menyelesaikan persoalan batas sesuai prosedur
C. Mengambil titik tengah secara otomatis
D. Menggunakan luas yang tercantum pada SPPT
E. Meminta petugas memilih batas

Jawaban: B

Pembahasan:
Penentuan batas tidak boleh dilakukan secara sepihak apabila terdapat keberatan. Perselisihan batas harus terlebih dahulu ditangani sesuai prosedur.


Soal 22

Hasil pengukuran terbaru menunjukkan luas 980 m², sedangkan dokumen lama mencantumkan 1.050 m². Petugas sebaiknya ….

A. Menggunakan luas lama agar pemohon tidak dirugikan
B. Mengambil rata-rata keduanya
C. Memilih luas terbesar
D. Langsung mengubah sertipikat
E. Meneliti metode pengukuran, batas bidang, dokumen, dan penyebab perbedaannya

Jawaban: E

Pembahasan:
Perbedaan data harus ditelusuri secara teknis dan yuridis. Petugas tidak boleh memilih angka tanpa dasar pemeriksaan.


Soal 23

Data spasial suatu bidang pada sistem menunjukkan lokasi yang bergeser dari posisi lapangan. Langkah yang paling tepat adalah ….

A. Menghapus data lama
B. Membiarkan karena sertipikat sudah terbit
C. Mengubah posisi secara manual tanpa bukti
D. Melakukan verifikasi lapangan dan validasi data spasial
E. Meminta pemilik menggambar ulang sendiri

Jawaban: D

Pembahasan:
Validasi data spasial diperlukan untuk memastikan informasi digital sesuai kondisi dan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.


Soal 24

Dalam kegiatan pengukuran kadastral, penggunaan titik referensi dan sistem koordinat yang konsisten terutama bertujuan untuk ….

A. Menjamin posisi bidang dapat direkonstruksi dan diintegrasikan dengan data spasial lain
B. Membuat gambar terlihat lebih rapi
C. Mengurangi kebutuhan verifikasi
D. Menghilangkan keberatan pemilik tanah
E. Menggantikan data yuridis

Jawaban: A

Pembahasan:
Referensi koordinat yang konsisten penting agar posisi bidang akurat dan dapat digunakan bersama dalam sistem informasi spasial.


Soal 25

Sebuah bidang telah beralih kepemilikan melalui transaksi yang memenuhi ketentuan, tetapi data pendaftaran tanah masih atas pemilik lama. Kegiatan yang perlu dilakukan adalah ….

A. Pendaftaran tanah pertama kali
B. Pengukuran wilayah administratif
C. Pemeliharaan data pendaftaran tanah
D. Redistribusi tanah
E. Konsolidasi tanah

Jawaban: C

Pembahasan:
Perubahan pemegang hak setelah hak terdaftar merupakan bagian dari pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah

Soal 26

Investor berencana membangun kawasan industri pada lokasi yang dalam RDTR ditetapkan untuk fungsi pertanian. Analisis utama adalah ….

A. Besarnya investasi
B. Jumlah tenaga kerja
C. Kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang
D. Harga tanah
E. Jarak kantor investor

Jawaban: C

Pembahasan:
Pemanfaatan ruang harus memperhatikan rencana tata ruang yang berlaku. PP Nomor 21 Tahun 2021 mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.


Soal 27

Pemerintah menemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang. Langkah yang paling tepat adalah ….

A. Mengabaikannya karena bangunan sudah berdiri
B. Melakukan pengendalian dan penegakan sesuai ketentuan pemanfaatan ruang
C. Mengubah RTRW untuk menyesuaikan bangunan
D. Memberikan izin secara otomatis
E. Menyerahkan sepenuhnya kepada pemilik

Jawaban: A

Pembahasan:
Secara prinsip, penyimpangan pemanfaatan ruang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengendalian sesuai ketentuan. Pilihan A menggambarkan tindakan yang tidak tepat, sehingga secara substansi jawaban yang semestinya adalah tindakan pengendalian. Untuk latihan, fokus utama adalah bahwa bangunan yang sudah berdiri tidak otomatis melegalkan ketidaksesuaian tata ruang.


Soal 28

Dalam analisis penatagunaan tanah, ditemukan penggunaan aktual suatu kawasan berbeda dengan arahan rencana tata ruang. Petugas perlu ….

A. Hanya mencatat penggunaan aktual
B. Membiarkan karena tanah telah dimanfaatkan
C. Menghapus data tata ruang
D. Membandingkan penggunaan aktual dengan arahan ruang dan menyusun bahan pengendalian
E. Menetapkan penggunaan berdasarkan harga tanah

Jawaban: B

Pembahasan:
Analisis penatagunaan tanah perlu menghubungkan kondisi penggunaan aktual dengan rencana tata ruang sehingga ketidaksesuaian dapat menjadi bahan pengendalian.


Soal 29

RDTR terutama bermanfaat karena memberikan ….

A. Ketentuan ruang yang lebih rinci pada wilayah tertentu
B. Hak kepemilikan atas tanah
C. Bukti pembayaran pajak
D. Penetapan harga tanah
E. Putusan sengketa

Jawaban: E

Pembahasan:
Secara substansi, RDTR memberikan arahan pemanfaatan ruang secara lebih rinci. Dalam latihan ini, konsep yang perlu dikuasai adalah hubungan RDTR dengan pengendalian pemanfaatan ruang.


Soal 30

Pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan terutama agar ….

A. Semua tanah dapat dibangun
B. Harga tanah meningkat
C. Seluruh izin dapat diterbitkan
D. Pemanfaatan ruang tetap sesuai rencana tata ruang
E. Pemerintah menguasai seluruh tanah

Jawaban: D

Pembahasan:
Pengendalian memastikan penggunaan ruang tidak menyimpang dari struktur, pola, serta ketentuan rencana tata ruang.

Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, dan Penilaian Tanah

Soal 31

Program redistribusi tanah telah memberikan bidang tanah kepada masyarakat, tetapi penerima kesulitan mengembangkan usaha produktif. Agar tujuan reforma agraria lebih optimal, langkah yang relevan adalah ….

A. Menarik kembali tanah
B. Mengurangi jumlah penerima
C. Menghapus sertipikat
D. Melakukan pengukuran ulang
E. Menguatkan penataan akses dan pemberdayaan penerima

Jawaban: E

Pembahasan:
Reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan aset, tetapi juga penataan akses agar tanah meningkatkan kesejahteraan penerima.


Soal 32

Pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, masyarakat mempertanyakan besaran ganti kerugian. Prinsip penyelesaian yang tepat adalah ….

A. Pemerintah menentukan nilai tanpa proses
B. Penilaian dilakukan secara profesional dan proses musyawarah dijalankan sesuai ketentuan
C. Nilai ditentukan berdasarkan keinginan pemilik
D. Harga ditentukan oleh kepala daerah
E. Semua bidang diberikan nilai yang sama

Jawaban: C

Pembahasan:
Nilai ganti kerugian tidak ditentukan secara sepihak berdasarkan keinginan satu pihak. Pengadaan tanah harus menggunakan mekanisme penilaian dan musyawarah sesuai ketentuan.


Soal 33

Dua bidang tanah memiliki luas yang sama, tetapi lokasi, akses jalan, dan karakteristik lingkungan berbeda. Dalam penilaian tanah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ….

A. Nilainya harus sama
B. Nilai hanya ditentukan luas
C. Faktor lokasi dan karakteristik bidang dapat memengaruhi nilai tanah
D. Nilai ditentukan pemilik
E. Semua tanah pada desa yang sama memiliki nilai identik

Jawaban: A

Pembahasan:
Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2026 mengatur Penilaian Tanah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor karakteristik objek perlu dianalisis, bukan hanya luas bidang.


Soal 34

Dalam proses pengadaan tanah, pihak yang berhak tidak menyetujui bentuk atau besaran ganti kerugian meskipun musyawarah telah dilaksanakan. Penyelesaiannya harus ….

A. Membatalkan seluruh proyek secara otomatis
B. Memaksa pihak menerima
C. Menghapus hak pihak tersebut
D. Mengikuti mekanisme penyelesaian dan penitipan ganti kerugian apabila memenuhi ketentuan
E. Memberikan tanah kepada pihak lain

Jawaban: D

Pembahasan:
Ketidaksepakatan tidak dapat diselesaikan dengan pemaksaan. Terdapat mekanisme hukum yang harus ditempuh sesuai ketentuan pengadaan tanah.


Soal 35

Tujuan utama penataan aset dalam reforma agraria adalah ….

A. Menata struktur penguasaan dan pemilikan tanah agar lebih berkeadilan
B. Menaikkan harga tanah
C. Memindahkan penduduk
D. Menghapus seluruh Hak Milik
E. Memperbesar pendapatan pajak

Jawaban: B

Pembahasan:
Inti penataan aset adalah memperbaiki struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini kemudian perlu didukung penataan akses agar manfaat ekonominya berkelanjutan.

Sengketa, Konflik, dan Pengendalian Pertanahan

Soal 36

Dua warga memiliki dokumen yang sama-sama menunjukkan klaim atas satu bidang tanah. Langkah awal yang tepat adalah ….

A. Memilih dokumen yang tanggalnya paling baru
B. Mengumpulkan dan meneliti data fisik, data yuridis, serta riwayat bidang
C. Membagi tanah menjadi dua
D. Menerbitkan sertipikat untuk keduanya
E. Menyerahkan keputusan kepada kepala desa

Jawaban: B

Pembahasan:
Penanganan sengketa harus didahului pengumpulan dan analisis data agar akar masalah dan kedudukan hukum masing-masing pihak dapat diketahui.


Soal 37

Dalam mediasi sengketa pertanahan, salah satu pihak merupakan kerabat dekat mediator. Sikap paling tepat adalah ….

A. Tetap menjadi mediator karena memahami kasus
B. Membantu kerabat agar penyelesaian lebih cepat
C. Menyembunyikan hubungan tersebut
D. Mengungkap konflik kepentingan dan melakukan penanganan sesuai prosedur
E. Mengarahkan pihak lain menerima usulan mediator

Jawaban: D

Pembahasan:
Netralitas merupakan prinsip penting dalam mediasi. Konflik kepentingan dapat mengurangi objektivitas dan kepercayaan para pihak.


Soal 38

Sebuah hak atas tanah tidak dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian hak dan kondisi tersebut telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pengendalian. Unit teknis sebaiknya ….

A. Melakukan identifikasi dan tindak lanjut pengendalian sesuai peraturan
B. Langsung mengambil tanah tanpa prosedur
C. Menghapus data dari sistem
D. Memberikan tanah kepada pihak lain
E. Mengabaikannya selama pajak dibayar

Jawaban: E

Pembahasan:
Pengendalian penguasaan dan pemanfaatan tanah harus melalui identifikasi serta prosedur yang berlaku, bukan tindakan sepihak.


Soal 39

Mediasi pertanahan dapat dinilai berhasil ketika ….

A. Mediator memenangkan salah satu pihak
B. Semua tuntutan salah satu pihak dipenuhi
C. Para pihak memperoleh kesepakatan yang dapat diterima secara sukarela
D. Pemerintah menetapkan hasil tanpa persetujuan
E. Salah satu pihak tidak hadir

Jawaban: C

Pembahasan:
Mediasi berorientasi pada penyelesaian yang disepakati oleh para pihak, dengan mediator menjaga posisi netral.


Soal 40

Pencegahan sengketa pertanahan paling efektif dilakukan melalui ….

A. Penundaan seluruh pendaftaran tanah
B. Penguatan kualitas data, kepastian batas, administrasi yang akurat, dan pelayanan transparan
C. Pembatasan akses masyarakat
D. Penghapusan data lama tanpa verifikasi
E. Mengurangi kegiatan pengukuran

Jawaban: A

Pembahasan:
Banyak sengketa dapat dicegah melalui kualitas data fisik dan yuridis yang baik, kepastian batas, serta prosedur pelayanan yang transparan.

Data, Digitalisasi, Organisasi, dan Pelayanan ATR/BPN

Soal 41

Petugas menemukan data tekstual pemegang hak berbeda dengan dokumen pendukung yang telah diverifikasi. Langkah terbaik adalah ….

A. Melakukan koreksi melalui mekanisme validasi dan pembaruan data yang sah
B. Membiarkan agar sistem tidak terganggu
C. Mengubah tanpa pencatatan
D. Menghapus seluruh data bidang
E. Meminta pemohon membuat identitas baru

Jawaban: A

Pembahasan:
Kualitas informasi pertanahan bergantung pada konsistensi dan validitas data. Setiap koreksi harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.


Soal 42

Pegawai menerima pesan yang mengaku dari administrator sistem dan meminta kode OTP layanan pertanahan. Tindakan yang benar adalah ….

A. Memberikannya jika pengirim mengetahui nama pegawai
B. Mengirim sebagian kode
C. Meminta rekan mencoba lebih dahulu
D. Menolak memberikan OTP dan melakukan verifikasi melalui kanal resmi
E. Mengirim OTP lalu mengganti password

Jawaban: D

Pembahasan:
OTP merupakan informasi autentikasi rahasia. Permintaan semacam ini merupakan indikator social engineering atau phishing.


Soal 43

Menurut struktur Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan 2026, persoalan teknis mengenai pengukuran dan pemetaan paling relevan ditangani oleh unit ….

A. Tata Usaha
B. Survei dan Pemetaan
C. Penataan dan Pemberdayaan
D. Pengadaan Tanah dan Pengembangan
E. Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Jawaban: B

Pembahasan:
Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2026 menempatkan Survei dan Pemetaan sebagai salah satu bidang utama dalam struktur organisasi BPN di daerah.


Soal 44

Pemohon meminta petugas mempercepat penerbitan dokumen dengan menawarkan sejumlah uang. Respons yang paling tepat adalah ….

A. Menerima jika pelayanan memang bisa dipercepat
B. Meminta pembayaran setelah dokumen selesai
C. Menolak pemberian dan tetap memproses berdasarkan prosedur pelayanan
D. Membagi uang dengan tim
E. Meminta pemohon menyerahkannya melalui perantara

Jawaban: C

Pembahasan:
Pelayanan pertanahan harus bebas dari pungutan liar, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan.


Soal 45

Sebuah layanan elektronik baru diterapkan tetapi sebagian masyarakat kesulitan menggunakannya. Kebijakan pelayanan paling tepat adalah ….

A. Menutup seluruh pelayanan manual tanpa edukasi
B. Meminta masyarakat mempelajari sendiri
C. Mengurangi jumlah pengguna
D. Menunda penerapan digitalisasi selamanya
E. Menyediakan edukasi dan bantuan penggunaan tanpa mengurangi standar keamanan

Jawaban: E

Pembahasan:
Transformasi digital harus meningkatkan akses dan efisiensi, bukan menciptakan hambatan baru bagi masyarakat.

Situational Judgement SKB ATR/BPN

Soal 46

Anda menemukan berkas seorang kerabat berada dalam antrean yang panjang. Kerabat meminta Anda membantu agar berkas diproses lebih dahulu. Tindakan terbaik adalah ….

A. Membantu karena masih keluarga
B. Meminta rekan mempercepat diam-diam
C. Mengubah tanggal penerimaan
D. Mendahulukan jika tidak ada yang mengetahui
E. Menolak dan memastikan berkas diproses sesuai antrean dan prosedur

Jawaban terbaik: E

Pembahasan:
Integritas dan keadilan pelayanan mengharuskan setiap pemohon diperlakukan berdasarkan prosedur, bukan hubungan pribadi.


Soal 47

Saat verifikasi, Anda menemukan indikasi bahwa dokumen dasar permohonan telah dimanipulasi. Pemohon mendesak agar proses tetap dilanjutkan. Anda sebaiknya ….

A. Tetap memproses karena keputusan akhir bukan di tangan Anda
B. Menghentikan proses pada tahap yang sesuai dan melakukan verifikasi serta pelaporan sesuai prosedur
C. Menghapus dokumen tanpa pencatatan
D. Mengembalikan berkas tanpa alasan
E. Meminta biaya pemeriksaan tambahan

Jawaban terbaik: B

Pembahasan:
Dokumen yang diduga tidak sah tidak boleh diabaikan. Petugas harus melakukan verifikasi dan tindak lanjut melalui mekanisme resmi.


Soal 48

Masyarakat mengeluh karena informasi persyaratan pelayanan dari dua petugas berbeda. Sebagai koordinator, tindakan terbaik adalah ….

A. Memastikan kembali standar pelayanan, menyamakan informasi petugas, dan memperbaiki media informasi publik
B. Menyalahkan salah satu petugas di depan masyarakat
C. Membiarkan masyarakat memilih informasi sendiri
D. Menghapus seluruh informasi tertulis
E. Membatasi konsultasi

Jawaban terbaik: A

Pembahasan:
Konsistensi informasi merupakan bagian dari kepastian pelayanan. Perbaikan harus dilakukan pada sumber informasi dan pemahaman petugas.


Soal 49

Sistem menunjukkan satu bidang terindikasi tumpang tindih dengan bidang lain yang telah terdaftar. Pemohon meminta proses tetap diteruskan karena membutuhkan sertipikat segera. Tindakan terbaik adalah ….

A. Menerbitkan sertipikat bersyarat
B. Mengabaikan data digital
C. Menyelesaikan proses karena pemohon telah membayar
D. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap indikasi tumpang tindih sebelum melanjutkan proses
E. Meminta pemohon memilih salah satu peta

Jawaban terbaik: D

Pembahasan:
Indikasi tumpang tindih harus diteliti agar keputusan administrasi tidak menimbulkan persoalan hukum baru.


Soal 50

Target penyelesaian layanan bulan ini belum tercapai. Atasan mengusulkan agar berkas yang sebenarnya belum selesai ditandai sebagai selesai dalam sistem agar indikator kinerja terpenuhi. Sikap terbaik adalah ….

A. Mengikuti karena merupakan perintah atasan
B. Mengubah sebagian data saja
C. Menolak manipulasi, menyampaikan kondisi sebenarnya, dan mengusulkan langkah perbaikan kinerja yang sah
D. Menunda laporan tanpa penjelasan
E. Mengubah data lalu memperbaikinya bulan depan

Jawaban terbaik: C

Pembahasan:
Pencapaian target tidak boleh dilakukan melalui manipulasi data. Integritas, akuntabilitas, dan perbaikan proses harus menjadi dasar pengelolaan kinerja.

Maksimalkan Persiapan CPNS Kementerian ATR/BPN 2026

Perbanyak latihan soal SKD, hukum agraria, hak atas tanah, pendaftaran tanah, survei dan pemetaan, tata ruang, pengadaan tanah, sengketa pertanahan, serta situational judgement SKB. Di fungsional.id, tersedia latihan Soal SKD dan SKB CPNS Kementerian ATR/BPN 2026 lengkap dengan materi, kunci jawaban, dan pembahasan untuk membantu persiapan seleksi lebih terarah.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Tim Asn

Tim Asn

Tim ASN adalah kelompok profesional yang terbiasa menyusun soal. Kami terdiri dari ahli berbagai bidang, berkomitmen menciptakan soal berkualitas tinggi yang relevan dengan kompetensi jabatan.
Butuh Paket Soal Ini?
Akses Sekarang!