Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama merupakan posisi strategis dalam struktur birokrasi pemerintah yang memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mengawal arah pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, proses seleksi dan uji kompetensi bagi calon JPT Pratama dilakukan dengan sangat ketat dan komprehensif agar hanya figur-figur terbaik yang dapat menduduki jabatan ini.
Untuk memastikan calon memiliki integritas, visi kepemimpinan, serta kompetensi teknis yang tinggi, pemerintah menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi. Standar ini tertuang dalam regulasi resmi dan menjadi dasar dalam penyusunan soal uji kompetensi. Artikel ini menyajikan kisi-kisi resmi dan contoh soal Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lengkap dengan pembahasan, yang dapat menjadi referensi penting bagi para calon pejabat tinggi ASN.
Kisi-Kisi & Materi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama)
Berikut ini adalah kisi-kisi Uji Kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang disusun berdasarkan regulasi nasional dan kebutuhan strategis organisasi pemerintahan. Kisi-kisi ini mencakup kombinasi antara kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang harus dimiliki oleh setiap calon pejabat tinggi negara.
- Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2020
Menetapkan Standar Kompetensi Nasional untuk JPT Pratama dan Madya, mencakup kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural untuk Jabatan Manajerial ASN. - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 (diubah PP No. 17 Tahun 2020)
Mengatur Manajemen ASN, termasuk pengisian dan pengangkatan jabatan JPT, baik melalui promosi maupun perpindahan jabatan sesuai kualifikasi dan integritas. - Integritas
Kemampuan menjaga nilai kejujuran, konsistensi etika, dan keteladanan dalam menjalankan tugas publik. Poin ini menjadi indikator utama dalam menilai moralitas dan keandalan kepemimpinan. - Kepemimpinan Strategis
Kemampuan menetapkan visi, arah kebijakan, serta menggerakkan organisasi menuju sasaran strategis nasional maupun daerah. Seorang JPT harus mampu memimpin dalam situasi perubahan dan ketidakpastian. - Manajemen Perubahan
Kemampuan mendorong reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan inovasi. Termasuk kemampuan mengelola resistensi terhadap perubahan dan membangun budaya kerja adaptif. - Pengambilan Keputusan
Kemampuan mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab berdasarkan data dan analisis risiko. Kualitas keputusan sangat memengaruhi kinerja organisasi. - Komunikasi Publik
Kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, meyakinkan, dan persuasif kepada stakeholder internal maupun eksternal. Termasuk keterampilan berbicara di forum publik dan menghadapi media. - Perumusan Kebijakan Publik
Kemampuan menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy), mulai dari identifikasi masalah, formulasi, hingga rekomendasi solusi. Harus selaras dengan visi misi organisasi. - Pemahaman Regulasi dan Tata Kelola
Menguasai aturan sektoral, tata kelola organisasi, dan sistem pelaporan kinerja (SAKIP, LAKIP, dll). Termasuk pemahaman terhadap reformasi birokrasi nasional.
Contoh Soal Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Berikut adalah contoh soal Uji Kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Soal-soal ini mencerminkan materi yang diujikan, mulai dari kepemimpinan strategis, pengambilan keputusan, hingga pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan.
Soal Nomor 1
Seorang pejabat JPT Pratama menghadapi situasi di mana integritas timnya mulai diragukan oleh publik karena adanya laporan media terkait gratifikasi. Untuk merespons hal ini, ia perlu menunjukkan integritas sebagai pemimpin publik. Langkah mana yang paling mencerminkan sikap tersebut?
A. Menyampaikan klarifikasi lewat media sosial pribadi
B. Mengabaikan isu tersebut karena belum terbukti secara hukum
C. Menyalahkan anggota tim dan membuat pernyataan pembelaan pribadi
D. Meminta tim humas untuk mengatur narasi pembelaan terhadap organisasi
E. Menginisiasi audit internal dan menyampaikan komitmen transparansi secara terbuka kepada publik
Jawaban: E
Pembahasan:
Menunjukkan integritas berarti bertindak jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Saat muncul dugaan pelanggaran, tindakan melakukan audit internal dan menyampaikan komitmen transparansi menunjukkan bahwa pemimpin tidak menutup-nutupi masalah serta bersedia melakukan evaluasi terbuka demi menjaga kepercayaan publik.
Soal Nomor 2
Dalam menyusun kebijakan publik, pendekatan berbasis data sangat ditekankan dalam Permen PANRB No. 53 Tahun 2020. Manakah dari pilihan berikut yang paling menunjukkan prinsip evidence-based policy?
A. Menggunakan hasil riset, data statistik, dan konsultasi publik sebagai dasar formulasi kebijakan
B. Mengandalkan intuisi pimpinan daerah yang telah berpengalaman dalam mengambil keputusan
C. Menyesuaikan kebijakan berdasarkan tekanan opini publik di media sosial
D. Meniru kebijakan dari daerah lain tanpa adaptasi konteks lokal
E. Menyusun kebijakan berdasarkan hasil musyawarah internal tanpa analisis data
Jawaban: A
Pembahasan:
Evidence-based policy mengandalkan data, riset, serta partisipasi publik untuk merumuskan kebijakan yang objektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar relevan dengan masalah yang dihadapi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.
Soal Nomor 3
Seorang JPT Pratama dihadapkan pada situasi reformasi birokrasi yang menimbulkan resistensi dari sebagian pegawai. Ia ingin mendorong perubahan budaya kerja agar lebih adaptif dan inovatif. Strategi apa yang paling tepat dilakukan?
A. Memberikan hukuman administratif pada pegawai yang menolak perubahan
B. Mempercepat digitalisasi tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM
C. Meminta bagian kepegawaian mengatur ulang SOP secara mandiri
D. Melibatkan pegawai dalam proses perubahan dan memberi ruang diskusi terbuka
E. Mengeluarkan kebijakan baru tanpa sosialisasi dan pelatihan
Jawaban: D
Pembahasan:
Manajemen perubahan yang berhasil melibatkan partisipasi seluruh elemen organisasi. Keterlibatan pegawai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan membantu mengurangi resistensi, menumbuhkan rasa memiliki, serta memperkuat komitmen terhadap arah baru yang diambil organisasi.
Soal Nomor 4
Dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak terhadap proyek strategis nasional, seorang JPT Pratama diminta segera mengambil keputusan penting. Apa prinsip utama yang harus dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan pada level ini?
A. Menghindari konflik dan menyenangkan semua pihak yang terlibat
B. Mengambil keputusan berdasarkan preferensi pribadi dan pengalaman masa lalu
C. Menggunakan data dan analisis risiko untuk mendukung keputusan yang cepat dan tepat
D. Menunda keputusan hingga suasana politik lebih kondusif
E. Meminta pihak eksternal untuk mengambil alih proses pengambilan keputusan
Jawaban: C
Pembahasan:
Pengambilan keputusan di tingkat strategis menuntut kecepatan dan ketepatan yang berbasis data serta pertimbangan risiko. Proses ini membantu pemimpin membuat pilihan yang logis, efektif, dan bertanggung jawab, terutama dalam situasi yang kompleks dan berdampak luas.
Soal Nomor 5
Seorang JPT Pratama bertugas menyampaikan hasil program prioritas nasional kepada berbagai pemangku kepentingan. Kemampuan komunikasi publik sangat dibutuhkan dalam situasi ini. Apa indikator komunikasi publik yang paling mencerminkan efektivitas penyampaian?
A. Mengandalkan tim komunikasi untuk seluruh penyampaian
B. Menyampaikan pesan secara jelas, persuasif, dan dapat dipahami semua pihak
C. Menggunakan istilah teknis agar terlihat profesional
D. Menyebarkan informasi hanya melalui media internal
E. Menyerahkan bahan komunikasi kepada sekretaris tanpa review pribadi
Jawaban: B
Pembahasan:
Komunikasi publik yang efektif mencakup penyampaian pesan secara jelas, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, serta kemampuan membangun koneksi emosional dan rasional dengan audiens. Hal ini penting untuk memastikan pesan dapat diterima dan direspons dengan tepat oleh publik dan pemangku kepentingan.
Soal Nomor 6
Seorang JPT Pratama sedang merancang program inovasi layanan publik berbasis digital. Namun, sebagian besar stafnya tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi. Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan untuk memastikan keberhasilan transformasi digital tersebut?
A. Meminta staf untuk belajar secara mandiri karena keterampilan digital adalah keharusan
B. Melakukan pemetaan kemampuan digital pegawai dan menyusun pelatihan yang sesuai
C. Mengganti staf yang tidak kompeten dengan tenaga ahli digital dari luar
D. Mengurangi jumlah layanan agar digitalisasi lebih cepat dilakukan
E. Melanjutkan transformasi digital tanpa banyak melibatkan staf
Jawaban: B
Pembahasan:
Transformasi digital yang efektif memerlukan pemahaman terhadap kesiapan internal. Mendeteksi kemampuan yang ada dan menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan memungkinkan adaptasi teknologi berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Soal Nomor 7
Dalam forum komunikasi antarinstansi, seorang JPT Pratama menyampaikan program prioritas nasional yang belum banyak diketahui publik. Salah satu peserta menantang keabsahan data yang digunakan. Apa langkah paling tepat untuk menjawab situasi ini?
A. Menolak kritik dan tetap melanjutkan presentasi
B. Menyampaikan bahwa semua data sudah disetujui pimpinan, sehingga tidak bisa dipertanyakan
C. Menjelaskan sumber data secara terbuka dan memberikan akses informasi lanjutan bila diperlukan
D. Mengalihkan pembahasan pada topik yang lebih netral
E. Menunda penjelasan hingga ada konfirmasi dari unit statistik
Jawaban: C
Pembahasan:
Komunikasi publik yang berkualitas mencakup keterbukaan terhadap kritik dan kemampuan menjelaskan secara transparan. Menunjukkan sumber data dan memberikan akses lanjutan mencerminkan akuntabilitas dan kepercayaan diri atas substansi informasi yang dibawa.
Soal Nomor 8
Seorang JPT Pratama diminta memberikan rekomendasi kebijakan baru terkait tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan iklim. Apa pendekatan yang paling tepat dalam merumuskan kebijakan tersebut?
A. Mengandalkan kebijakan pusat yang sudah ada tanpa perlu adaptasi lokal
B. Mengikuti pola kebijakan dari negara lain tanpa penyesuaian
C. Membentuk tim lintas sektor dan menggunakan data iklim serta partisipasi masyarakat dalam proses perumusan
D. Fokus pada aspek administratif tanpa mempertimbangkan implikasi lingkungan
E. Membuat kebijakan jangka pendek untuk menyelesaikan krisis sesaat
Jawaban: D
Pembahasan:
Kebijakan publik yang responsif menuntut analisis lintas sektor, data objektif, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan ini membantu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya solutif, tapi juga kontekstual dan berkelanjutan.
Soal Nomor 9
Seorang JPT Pratama ditugaskan memimpin reorganisasi internal instansi yang mendapat penolakan dari sebagian besar pejabat menengah. Apa strategi pertama yang sebaiknya dilakukan?
A. Menjelaskan urgensi reorganisasi, menyampaikan manfaat jangka panjang, dan membuka ruang dialog
B. Mengeluarkan surat keputusan perubahan struktur secepatnya agar cepat terlaksana
C. Mengganti pejabat yang tidak mendukung dengan yang lebih loyal
D. Melibatkan auditor eksternal untuk mempercepat proses perombakan
E. Menghindari pembahasan perubahan demi menjaga kestabilan internal
Jawaban: A
Pembahasan:
Manajemen perubahan menuntut pendekatan komunikasi yang inklusif dan terbuka. Menjelaskan alasan reorganisasi dan membuka ruang diskusi membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman serta dukungan dari pihak-pihak terdampak.
Soal Nomor 10
Seorang JPT Pratama diinspeksi mengenai penerapan SAKIP dan LAKIP di unit kerjanya. Namun, ditemukan bahwa laporan belum sepenuhnya konsisten dengan pelaksanaan program. Tindakan mana yang paling menunjukkan pemahaman terhadap tata kelola?
A. Meminta bawahannya memperbaiki laporan tanpa evaluasi menyeluruh
B. Menunda klarifikasi hingga audit selesai dilakukan
C. Mengganti tim pelaporan dengan tim baru yang lebih profesional
D. Menyusun narasi pembenaran agar temuan tidak berakibat fatal
E. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan untuk perbaikan sistemik
Jawaban: E
Pembahasan:
Pemahaman tata kelola ditunjukkan melalui kesadaran akan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Evaluasi menyeluruh menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kinerja organisasi.
Soal Nomor 11
Seorang JPT Pratama ditugaskan memimpin instansi yang tengah menghadapi resistensi dari internal organisasi terhadap proses digitalisasi layanan publik. Di sisi lain, tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat berbasis teknologi semakin meningkat. Apa langkah strategis yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan transisi berjalan efektif tanpa menimbulkan disrupsi organisasi yang signifikan?
A. Memberikan pelatihan teknis kepada seluruh pegawai dan membentuk tim ahli digital
B. Membuat kebijakan insentif bagi pegawai yang mendukung perubahan digital
C. Melakukan komunikasi perubahan secara inklusif serta melibatkan pegawai dalam proses transformasi
D. Meminta pendampingan dari Kementerian PANRB agar mendapatkan dukungan legal formal
E. Mengubah struktur organisasi secara cepat untuk menyesuaikan kebutuhan digitalisasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Kompetensi manajemen perubahan menuntut pemimpin tidak hanya menerapkan inovasi, tetapi juga mengelola resistensi internal secara bijak. Strategi yang melibatkan komunikasi yang inklusif dan partisipasi pegawai memperkuat rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap perubahan, serta mendorong budaya kerja adaptif.
Soal Nomor 12
Dalam menghadapi krisis akibat dinamika politik nasional, seorang JPT Pratama perlu menetapkan arah kebijakan yang tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, tekanan dari stakeholder politik daerah berusaha mengintervensi keputusan tersebut. Apa pendekatan terbaik yang harus dilakukan JPT untuk mempertahankan kepemimpinannya?
A. Mengakomodasi sebagian besar usulan politik lokal untuk menjaga stabilitas
B. Menegaskan arah kebijakan strategis berdasarkan RPJMD dan tetap berpegang pada prinsip integritas
C. Menunda pengambilan keputusan hingga situasi politik lebih stabil
D. Membentuk tim mediasi untuk menjembatani semua aspirasi
E. Mengalihkan isu kebijakan ke pemerintah pusat untuk mengambil alih keputusan
Jawaban: B
Pembahasan:
Seorang pemimpin strategis harus mampu menjaga arah kebijakan agar tetap konsisten dengan dokumen perencanaan daerah. Sekaligus harus menunjukkan integritas tinggi dengan menolak intervensi yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Soal Nomor 13
Seorang pejabat JPT Pratama menerima laporan bahwa beberapa program prioritas yang dijalankan tidak efektif dan tidak berdampak pada indikator kinerja utama (IKU). Ia harus segera mengambil keputusan penting untuk mengefisienkan anggaran dan meningkatkan efektivitas program. Apa langkah paling tepat yang harus diambil berdasarkan prinsip pengambilan keputusan publik?
A. Menghentikan seluruh program dan merancang ulang dari awal berdasarkan rekomendasi tim ahli
B. Meningkatkan belanja modal dan mengurangi belanja pegawai secara bertahap
C. Mengalihkan anggaran ke program baru yang lebih berdampak meskipun belum tertera di RKPD
D. Menganalisis data capaian program, melakukan evaluasi berbasis evidence, dan menyesuaikan program sesuai hasil evaluasi
E. Melibatkan seluruh staf teknis dalam forum musyawarah untuk mengambil keputusan bersama
Jawaban: D
Pembahasan:
Pengambilan keputusan dalam kepemimpinan publik harus didasarkan pada data dan analisis risiko. Evaluasi evidence-based memastikan keputusan tidak bersifat reaktif, melainkan objektif dan terukur untuk meningkatkan outcome organisasi.
Soal Nomor 14
Di tengah kondisi pascabencana, seorang JPT Pratama dituntut menjelaskan kepada publik tentang lambannya distribusi bantuan dan koordinasi antar instansi. Banyak media menyoroti kegagalan ini dan menyebarkan informasi yang berpotensi memicu kepanikan. Apa strategi komunikasi publik yang paling tepat digunakan?
A. Membentuk tim media yang akan mengklarifikasi isu-isu teknis melalui media sosial
B. Memberikan pernyataan tertulis resmi yang disusun oleh bagian kehumasan
C. Menugaskan staf teknis untuk menyampaikan data logistik secara rinci
D. Menghindari konferensi pers untuk mencegah polemik lebih luas
E. Menyampaikan langsung kepada publik melalui media dan forum terbuka secara jujur, persuasif, dan transparan
Jawaban: E
Pembahasan:
Komunikasi publik dalam krisis menuntut keterbukaan, empati, dan kejujuran. JPT harus mengambil alih peran komunikasi strategis, menyampaikan informasi secara langsung dengan pendekatan persuasif, bukan sekadar teknokratis, agar tercipta kepercayaan publik.
Soal Nomor 15
Seorang JPT Pratama ditugaskan untuk merumuskan kebijakan baru terkait pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Data menunjukkan ketimpangan penghasilan antarwilayah sangat tinggi. Apa langkah awal yang paling sesuai dengan prinsip perumusan kebijakan publik berbasis bukti?
A. Mengumpulkan data potensi desa, menganalisis akar masalah, dan menyusun rekomendasi intervensi berdasarkan hasil kajian
B. Menerapkan model kebijakan dari provinsi lain yang dianggap berhasil dan sesuai dengan konteks daerah
C. Melibatkan seluruh kepala desa dalam forum diskusi untuk menentukan arah kebijakan
D. Meminta pendampingan akademisi untuk menyusun draft kebijakan sesuai keilmuan
E. Menugaskan staf teknis untuk menyusun laporan naratif mengenai ketimpangan dan usulan solusinya
Jawaban: A
Pembahasan:
Perumusan kebijakan publik yang baik harus dimulai dari identifikasi masalah berbasis data dan analisis kontekstual. Baru kemudian diformulasikan menjadi solusi berbasis bukti (evidence-based policy), bukan semata berdasarkan intuisi atau duplikasi praktik lain.
Soal Nomor 16
Seorang JPT Pratama menghadapi tantangan dalam memperbaiki sistem pelaporan kinerja yang tidak konsisten antara unit kerja. Beberapa unit bahkan belum memahami SAKIP secara menyeluruh. Sebagai upaya mendorong tata kelola yang akuntabel, langkah awal apa yang paling tepat dilakukan oleh pemimpin?
A. Menyusun ulang indikator kinerja utama seluruh unit agar lebih seragam
B. Menugaskan bagian kepegawaian untuk memantau pelaporan mingguan
C. Mengadopsi sistem pelaporan daring dari kementerian terkait
D. Mengadakan bimbingan teknis dan penguatan pemahaman regulasi pelaporan berbasis SAKIP dan LAKIP
E. Membentuk tim khusus untuk meninjau ulang seluruh laporan kinerja tahunan
Jawaban: D
Pembahasan:
Pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola memerlukan intervensi edukatif yang sistematis. Langkah strategis seperti bimbingan teknis dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan unit kerja dalam menyusun pelaporan sesuai standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Soal Nomor 17
Saat memimpin forum dengan stakeholder eksternal, seorang JPT Pratama mendapat pertanyaan kritis tentang lemahnya capaian program lintas sektoral. Ia harus memberikan respon yang tetap menjaga citra organisasi tanpa menyembunyikan data. Strategi komunikasi publik seperti apa yang paling tepat digunakan dalam situasi ini?
A. Menyampaikan capaian positif dan menghindari diskusi soal hambatan teknis
B. Meminta staf teknis menjawab bagian yang terkait dengan data kuantitatif
C. Menyusun jawaban tertulis untuk disampaikan kemudian secara resmi
D. Menjawab secara terbuka dengan penekanan pada upaya perbaikan yang sedang berjalan dan data pendukung
E. Mendorong diskusi terbuka serta menjelaskan tantangan yang dihadapi secara konstruktif dan persuasif
Jawaban: E
Pembahasan:
Komunikasi publik yang efektif tidak sekadar informatif, tetapi harus membangun kepercayaan. Dengan menjelaskan tantangan dan solusi secara jujur serta persuasif, JPT menunjukkan kredibilitas dan kemampuan manajerial dalam mengelola ekspektasi publik.
Soal Nomor 18
Dalam rangka mendorong program reformasi birokrasi, JPT Pratama perlu mengubah pola kerja bawahan yang masih cenderung administratif dan kurang berorientasi hasil. Apa pendekatan paling mendasar yang harus dilakukan agar perubahan berjalan berkelanjutan?
A. Menyusun strategi perubahan budaya organisasi berbasis nilai adaptif dan kinerja
B. Mengganti pejabat struktural yang dianggap menghambat reformasi birokrasi
C. Mempercepat rotasi pegawai antar unit kerja agar terjadi pembaharuan
D. Memberikan tunjangan khusus bagi pegawai yang mendukung program reformasi
E. Menurunkan beban kerja staf untuk memberi ruang kreativitas dan inovasi
Jawaban: A
Pembahasan:
Manajemen perubahan menuntut adanya transformasi budaya organisasi. Strategi berbasis nilai adaptif dan kinerja akan membentuk pola pikir baru dan komitmen kolektif terhadap reformasi birokrasi yang berkelanjutan, bukan sekadar perubahan administratif.
Soal Nomor 19
Seorang JPT Pratama ditugaskan merancang kebijakan percepatan layanan perizinan usaha di daerah. Langkah awalnya adalah menganalisis hambatan dari sisi regulasi dan operasional. Apa prinsip utama dalam perumusan kebijakan yang sebaiknya ia gunakan?
A. Fokus pada kemudahan investor tanpa perlu mengubah struktur yang ada
B. Menyusun kebijakan berbasis analisis data lapangan, konsultasi publik, dan benchmarking praktik terbaik
C. Membentuk tim perumus internal tanpa melibatkan stakeholder luar
D. Menyesuaikan seluruh kebijakan baru dengan model dari kementerian pusat
E. Menyediakan platform digital terlebih dahulu sebelum kebijakan dirancang
Jawaban: B
Pembahasan:
Kebijakan publik yang efektif harus berbasis data dan melibatkan pemangku kepentingan. Konsultasi publik dan praktik benchmarking akan memperkuat relevansi kebijakan, serta meningkatkan penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
Soal Nomor 20
Saat mengisi jabatan JPT Pratama melalui promosi terbuka, panitia seleksi mempertimbangkan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural. Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 yang diperbarui menjadi PP No. 17 Tahun 2020, apa prinsip utama dalam mekanisme pengisian jabatan ini?
A. Memprioritaskan pegawai internal yang sudah lama mengabdi
B. Mengedepankan kualifikasi, rekam jejak, dan integritas sesuai standar merit
C. Memastikan ada keterwakilan wilayah dalam seleksi jabatan strategis
D. Menggunakan pendekatan senioritas sebagai dasar pengangkatan jabatan
E. Meminta masukan pejabat sebelumnya untuk memberikan rekomendasi calon
Jawaban: C
Pembahasan:
PP No. 11/2017 jo. PP No. 17/2020 menekankan sistem merit dalam manajemen ASN, yaitu menilai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan integritas. Pendekatan ini memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, demi profesionalisme birokrasi.
Ingin mengakses lebih banyak soal dan pembahasan terbaru?
Masih banyak soal dan pembahasan lengkap lainnya yang bisa membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dapatkan akses penuh melalui platform resmi kami di fungsional.id dan lanjutkan perjalanan belajarmu sekarang juga dengan materi yang terstruktur, terkini, dan sesuai kebutuhan kepemimpinan strategis di instansi pemerintahan.
