Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) merupakan tahapan penting dalam perjalanan karier aparatur yang berkecimpung di bidang pengadaan pemerintah. Proses ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif untuk naik jabatan fungsional, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa setiap Pengelola PBJ memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami regulasi, prinsip, serta praktik terbaik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan kompleksitas aturan yang terus berkembang serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, penguasaan materi uji kompetensi menjadi hal yang krusial bagi para profesional PBJ yang ingin meningkatkan jenjang kariernya.
Oleh karena itu, memahami pola soal serta kisi-kisi materi yang sering muncul dalam uji kompetensi menjadi strategi penting dalam mempersiapkan diri. Melalui latihan soal yang terarah dan pembahasan yang komprehensif, peserta dapat mengasah kemampuan analisis, memperkuat pemahaman terhadap regulasi pengadaan, serta meningkatkan ketepatan dalam mengambil keputusan berbasis aturan. Artikel ini akan mengulas contoh soal-soal Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pengelola PBJ beserta pembahasan kisi-kisi materinya, sehingga dapat menjadi referensi belajar yang efektif bagi para calon peserta yang ingin menghadapi ujian dengan lebih percaya diri dan terstruktur.
Kisi-Kisi Soal Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pengelola PBJ
Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dirancang untuk mengukur sejauh mana kemampuan seorang pejabat fungsional dalam memahami regulasi, prinsip, serta praktik pengadaan pemerintah yang akuntabel dan efisien. Materi yang diujikan umumnya mencakup aspek regulatif, manajerial, hingga teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, memahami kisi-kisi materi yang sering muncul dalam ujian menjadi langkah penting agar peserta dapat memfokuskan persiapan belajar pada kompetensi inti yang dibutuhkan dalam praktik PBJ di lingkungan pemerintahan.
1. Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peserta diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Soal biasanya menguji kemampuan peserta dalam mengidentifikasi penerapan prinsip tersebut dalam berbagai studi kasus pengadaan.
2. Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi ini menguji pemahaman peserta terhadap peraturan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk kebijakan umum pengadaan dan perubahan regulasi terbaru. Peserta harus mampu menafsirkan aturan serta menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Soal pada bagian ini berkaitan dengan proses identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), serta penganggaran kegiatan pengadaan. Peserta diharapkan mampu memahami tahapan perencanaan yang baik agar proses pengadaan berjalan efektif dan tepat waktu.
4. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Kisi-kisi ini mencakup berbagai metode pemilihan penyedia seperti tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing. Peserta diuji dalam menentukan metode yang paling tepat berdasarkan nilai paket, jenis pekerjaan, dan kondisi tertentu.
5. Pelaksanaan Proses Pengadaan
Materi ini membahas tahapan pelaksanaan pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pemilihan, proses evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang. Soal biasanya berbentuk studi kasus yang menuntut peserta menganalisis prosedur yang benar sesuai ketentuan.
6. Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Peserta diuji terkait pemahaman penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan, seperti e-tendering dan e-purchasing. Fokus soal sering pada prosedur penggunaan sistem serta manfaat digitalisasi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan.
7. Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Materi ini menguji pemahaman mengenai jenis kontrak, pelaksanaan kontrak, perubahan kontrak, hingga penyelesaian pekerjaan. Peserta perlu memahami bagaimana mengelola kontrak agar pekerjaan selesai sesuai waktu, mutu, dan biaya yang disepakati.
8. Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan
Kisi-kisi ini membahas mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan. Soal sering menekankan pada upaya pencegahan penyimpangan serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.
9. Etika dan Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa
Peserta diuji mengenai kode etik, konflik kepentingan, serta perilaku profesional yang harus dijaga oleh pengelola PBJ. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan dilakukan secara jujur, objektif, dan bebas dari praktik korupsi.
10. Penyelesaian Permasalahan dan Sengketa Pengadaan
Materi ini berkaitan dengan mekanisme penanganan sanggahan, sengketa kontrak, serta penyelesaian masalah dalam proses pengadaan. Peserta diharapkan mampu menentukan langkah penyelesaian yang sesuai dengan aturan dan prinsip tata kelola yang baik.
Contoh Soal Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pengelola PBJ
Dalam Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), soal yang diujikan tidak hanya menuntut hafalan terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan analisis terhadap berbagai situasi nyata yang sering terjadi dalam proses pengadaan pemerintah. Peserta diharapkan mampu mengintegrasikan pemahaman prinsip pengadaan, regulasi yang berlaku, serta pertimbangan profesional dalam mengambil keputusan yang tepat. Oleh karena itu, soal-soal biasanya disusun dalam bentuk studi kasus yang menuntut kemampuan berpikir kritis, evaluatif, dan solutif. Berikut beberapa contoh soal yang dirancang dengan tingkat berpikir tinggi (HOTS) untuk melatih kemampuan tersebut.
Soal 1
Pada sebuah pemerintah daerah, sebuah proyek pembangunan pusat layanan kesehatan senilai Rp12 miliar telah memasuki tahap evaluasi penawaran. Dalam proses tersebut, Pokja Pemilihan menemukan bahwa salah satu peserta memiliki harga penawaran paling rendah dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi serta teknis. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan lain yang juga menjadi peserta tender pada paket yang sama.
Ketika dilakukan klarifikasi, kedua perusahaan menyatakan bahwa mereka merupakan entitas yang berbeda secara hukum meskipun memiliki pemegang saham yang sebagian sama. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di antara anggota Pokja apakah kedua perusahaan tersebut masih dapat dinyatakan sebagai peserta yang sah atau justru harus didiskualifikasi untuk menjaga prinsip persaingan sehat dalam pengadaan.
Berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah …
A. Menetapkan perusahaan dengan harga terendah sebagai pemenang karena memenuhi seluruh syarat teknis dan administrasi
B. Melanjutkan proses evaluasi tanpa mempertimbangkan hubungan kepemilikan karena keduanya adalah badan hukum yang berbeda
C. Menggugurkan kedua perusahaan karena adanya indikasi konflik kepentingan yang berpotensi merusak persaingan sehat
D. Menunda proses pemilihan hingga kedua perusahaan membuktikan tidak adanya hubungan kepemilikan
E. Menetapkan pemenang berdasarkan nilai teknis tertinggi tanpa mempertimbangkan aspek kepemilikan perusahaan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Dalam pengadaan pemerintah, prinsip persaingan sehat dan pencegahan konflik kepentingan sangat dijaga. Jika terdapat indikasi hubungan kepemilikan atau pengendalian antara dua peserta dalam satu paket pengadaan, hal tersebut dapat mengarah pada praktik persaingan tidak sehat atau pengaturan tender. Oleh karena itu, Pokja dapat menggugurkan peserta yang memiliki keterkaitan kepemilikan yang dapat memengaruhi independensi penawaran demi menjaga integritas proses pengadaan.
Soal 2
Sebuah kementerian merencanakan pengadaan sistem informasi terpadu untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam tahap perencanaan, tim menemukan bahwa beberapa unit kerja memiliki kebutuhan sistem yang berbeda-beda namun tetap saling terhubung. Jika setiap unit melakukan pengadaan secara terpisah, nilai paket akan relatif kecil tetapi berpotensi menghasilkan sistem yang tidak terintegrasi.
Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut digabungkan menjadi satu paket besar, nilai pengadaan meningkat signifikan dan membutuhkan proses pemilihan yang lebih kompleks. Namun pendekatan ini memungkinkan integrasi sistem yang lebih baik dan efisiensi jangka panjang dalam pengelolaan teknologi informasi.
Dalam konteks perencanaan pengadaan yang efektif dan efisien, keputusan yang paling tepat adalah …
A. Membagi paket pengadaan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja agar proses pengadaan lebih cepat
B. Menggabungkan kebutuhan menjadi satu paket terpadu agar sistem yang dihasilkan terintegrasi dan efisien dalam jangka panjang
C. Menunda pengadaan hingga seluruh unit memiliki kebutuhan sistem yang sama persis
D. Menyerahkan keputusan pengadaan kepada masing-masing unit tanpa koordinasi pusat
E. Mengadakan pengadaan secara langsung untuk mempercepat implementasi sistem
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Perencanaan pengadaan harus mempertimbangkan efisiensi jangka panjang, bukan sekadar kemudahan proses pengadaan. Dalam kasus sistem informasi yang saling terhubung, penggabungan paket dapat menghasilkan integrasi sistem yang lebih baik, menghindari duplikasi biaya, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan pengadaan terpadu menjadi pilihan yang lebih strategis.
Soal 3
Sebuah instansi pemerintah membutuhkan pengadaan perangkat laboratorium khusus yang hanya diproduksi oleh satu perusahaan resmi di Indonesia. Perangkat tersebut memiliki teknologi yang dipatenkan dan tidak tersedia produk substitusi dengan spesifikasi yang setara di pasar.
Tim pengadaan mempertimbangkan berbagai metode pemilihan penyedia agar proses pengadaan tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, keterbatasan penyedia di pasar membuat proses kompetisi terbuka menjadi sulit dilakukan.
Metode pengadaan yang paling tepat digunakan dalam kondisi tersebut adalah …
A. Tender terbuka
B. Seleksi terbatas
C. Pengadaan langsung
D. Penunjukan langsung
E. E-purchasing
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Penunjukan langsung dapat digunakan apabila barang atau jasa hanya dapat disediakan oleh satu penyedia karena alasan teknis, hak paten, atau kondisi tertentu yang membuat tidak adanya alternatif lain di pasar. Dalam kasus ini, karena perangkat laboratorium memiliki teknologi yang dipatenkan dan hanya tersedia dari satu penyedia, metode penunjukan langsung merupakan pilihan yang paling sesuai dengan regulasi pengadaan.
Soal 4
Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan gedung pemerintah, penyedia mengalami keterlambatan pekerjaan akibat perubahan desain yang diminta oleh pengguna anggaran setelah kontrak berjalan. Perubahan tersebut mengharuskan penyedia melakukan penyesuaian pekerjaan yang berdampak pada tambahan waktu pelaksanaan proyek.
Di sisi lain, kontrak awal telah menetapkan batas waktu penyelesaian pekerjaan dan ketentuan denda keterlambatan apabila proyek tidak selesai tepat waktu. Tim pengelola kontrak harus menentukan langkah yang paling tepat agar penyelesaian proyek tetap sesuai dengan ketentuan kontrak dan tidak merugikan salah satu pihak.
Langkah yang paling tepat dilakukan oleh pengelola kontrak adalah …
A. Memberikan denda keterlambatan kepada penyedia karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
B. Menghentikan kontrak dan melakukan tender ulang
C. Melakukan perubahan kontrak melalui addendum yang mengatur penyesuaian waktu pelaksanaan
D. Mengabaikan keterlambatan karena proyek masih berjalan
E. Menyerahkan seluruh keputusan kepada penyedia pekerjaan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Apabila terjadi perubahan pekerjaan yang berasal dari permintaan pengguna anggaran dan berdampak pada waktu pelaksanaan, maka solusi yang tepat adalah melakukan perubahan kontrak melalui addendum. Addendum kontrak dapat mengatur penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, maupun waktu pelaksanaan secara sah dan sesuai regulasi.
Soal 5
Seorang pejabat pengelola pengadaan sedang menangani proses evaluasi tender untuk proyek pembangunan jalan. Dalam proses tersebut, salah satu peserta tender yang merupakan perusahaan besar mencoba mendekati pejabat tersebut melalui perantara untuk menawarkan fasilitas perjalanan ke luar negeri dengan alasan studi banding proyek infrastruktur.
Walaupun tawaran tersebut tidak secara langsung meminta perubahan hasil evaluasi, situasi tersebut dapat memengaruhi independensi pejabat pengadaan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini menimbulkan dilema etika karena tawaran tersebut disampaikan secara tidak resmi dan tidak tercatat dalam proses pengadaan.
Sikap profesional yang paling tepat dilakukan oleh pejabat pengelola pengadaan adalah …
A. Menerima tawaran tersebut selama tidak mengubah hasil evaluasi tender
B. Menolak tawaran tersebut dan tetap merahasiakan kejadian tersebut
C. Menolak tawaran tersebut serta melaporkan potensi konflik kepentingan kepada pihak berwenang
D. Mengabaikan tawaran tersebut tanpa memberikan respons
E. Menunda proses evaluasi hingga situasi menjadi kondusif
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Etika dan integritas merupakan aspek penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Setiap bentuk gratifikasi atau upaya memengaruhi proses pengadaan harus ditolak dan dilaporkan kepada pihak berwenang. Tindakan ini bertujuan menjaga transparansi, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara objektif dan akuntabel.
Soal 6
Dalam proses tender pembangunan jembatan senilai Rp45 miliar, Pokja Pemilihan menemukan dua peserta dengan nilai evaluasi teknis yang sama-sama memenuhi syarat. Peserta pertama menawarkan harga yang lebih rendah, namun memiliki pengalaman proyek yang relatif lebih sedikit. Peserta kedua menawarkan harga sedikit lebih tinggi tetapi memiliki rekam jejak pengalaman proyek serupa yang jauh lebih banyak dan kompleks.
Dokumen pemilihan menetapkan metode evaluasi harga terendah dengan sistem gugur setelah persyaratan teknis terpenuhi. Sebagian anggota Pokja mengusulkan agar peserta kedua diprioritaskan karena pengalaman yang lebih kuat dapat meminimalkan risiko kegagalan proyek.
Berdasarkan ketentuan pengadaan, keputusan yang paling tepat adalah …
A. Menetapkan peserta kedua sebagai pemenang karena pengalaman proyeknya lebih banyak
B. Menetapkan peserta pertama sebagai pemenang karena menawarkan harga terendah dan telah lulus evaluasi teknis
C. Mengulang proses tender agar diperoleh peserta dengan harga dan pengalaman yang sama-sama optimal
D. Menggabungkan penilaian teknis dan pengalaman tanpa memperhatikan metode evaluasi dalam dokumen pemilihan
E. Meminta kedua peserta menurunkan harga melalui negosiasi ulang
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam pengadaan pemerintah, Pokja wajib mengikuti metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jika metode yang digunakan adalah harga terendah setelah lulus teknis, maka peserta dengan harga terendah yang memenuhi seluruh persyaratan harus ditetapkan sebagai pemenang. Mengubah kriteria evaluasi setelah proses berjalan melanggar prinsip transparansi dan keadilan.
Soal 7
Sebuah instansi pemerintah membutuhkan pengadaan 200 unit laptop untuk mendukung program digitalisasi layanan publik. Tim pengadaan menemukan bahwa spesifikasi laptop yang dibutuhkan telah tersedia dalam katalog elektronik nasional dengan harga yang relatif kompetitif dan penyedia yang beragam.
Namun sebagian pejabat di instansi tersebut berpendapat bahwa proses tender tetap perlu dilakukan agar dapat memperoleh harga yang lebih murah melalui kompetisi terbuka.
Berdasarkan kebijakan pengadaan pemerintah, langkah yang paling tepat adalah …
A. Tetap melakukan tender karena semua pengadaan harus melalui proses kompetisi terbuka
B. Menggunakan e-purchasing melalui katalog elektronik karena barang tersedia dalam katalog
C. Melakukan pengadaan langsung karena nilai pengadaan tidak terlalu besar
D. Menunda pengadaan hingga tersedia lebih banyak penyedia di katalog elektronik
E. Membagi paket pengadaan menjadi beberapa bagian kecil agar proses lebih cepat
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Jika barang yang dibutuhkan telah tersedia dalam katalog elektronik, maka metode yang paling efisien dan direkomendasikan adalah e-purchasing. Metode ini mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi harga, serta mengurangi kompleksitas prosedur dibandingkan tender konvensional.
Soal 8
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas pendidikan, tim pengawas menemukan indikasi bahwa progres pekerjaan di lapangan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laporan progres yang disampaikan oleh penyedia dalam laporan bulanan. Jika kondisi ini terus berlanjut, proyek berpotensi mengalami keterlambatan signifikan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa proyek tetap dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh PPK adalah …
A. Langsung memutus kontrak dengan penyedia karena laporan progres tidak akurat
B. Mengabaikan laporan tersebut karena pekerjaan masih berjalan
C. Melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh dan meminta penyedia menyusun rencana percepatan pekerjaan
D. Menunggu hingga batas waktu kontrak selesai sebelum mengambil tindakan
E. Menyerahkan pengawasan sepenuhnya kepada konsultan pengawas
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
PPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai rencana. Ketika ditemukan perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan, langkah pertama adalah verifikasi faktual di lapangan. Jika ditemukan keterlambatan, penyedia dapat diminta membuat rencana percepatan (recovery plan) untuk mengembalikan progres pekerjaan sesuai jadwal.
Soal 9
Setelah pengumuman pemenang tender proyek konstruksi, salah satu peserta yang kalah mengajukan sanggahan. Peserta tersebut menilai bahwa proses evaluasi teknis tidak dilakukan secara objektif dan meminta penjelasan rinci mengenai alasan gugurnya penawaran mereka.
Pokja Pemilihan telah melakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan dan memiliki bukti administrasi yang lengkap terkait proses penilaian tersebut.
Langkah yang paling tepat dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah …
A. Mengabaikan sanggahan karena keputusan pemenang sudah diumumkan
B. Menjawab sanggahan secara tertulis dengan penjelasan berdasarkan dokumen evaluasi
C. Membatalkan hasil tender untuk menghindari konflik
D. Menyerahkan penanganan sanggahan kepada penyedia yang menang
E. Menunda seluruh proses pengadaan hingga peserta menarik sanggahannya
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam proses pengadaan, peserta memiliki hak untuk mengajukan sanggahan. Pokja wajib memberikan jawaban resmi dan transparan berdasarkan dokumen evaluasi yang telah dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Soal 10
Sebuah pemerintah provinsi setiap tahun melakukan pengadaan kendaraan operasional untuk beberapa dinas dengan spesifikasi yang hampir sama. Selama ini, masing-masing dinas melakukan pengadaan secara terpisah sehingga proses pengadaan menjadi berulang dan harga yang diperoleh sering kali berbeda-beda.
Dalam evaluasi internal, ditemukan bahwa jika pengadaan dilakukan secara terpusat dengan jumlah unit yang lebih besar, pemerintah provinsi berpotensi memperoleh harga yang lebih kompetitif dan proses pengadaan yang lebih efisien.
Strategi pengadaan yang paling tepat diterapkan dalam kondisi tersebut adalah …
A. Membiarkan setiap dinas melakukan pengadaan secara mandiri
B. Melakukan pengadaan secara terpusat melalui konsolidasi pengadaan
C. Mengurangi jumlah kendaraan yang dibeli setiap tahun
D. Mengganti kendaraan operasional dengan sistem sewa
E. Menghapus pengadaan kendaraan operasional
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Konsolidasi pengadaan merupakan strategi yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kebutuhan pengadaan yang sejenis agar diperoleh efisiensi biaya, peningkatan daya tawar terhadap penyedia, serta pengelolaan proses pengadaan yang lebih efektif. Dalam kasus ini, konsolidasi pengadaan kendaraan operasional dapat memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah provinsi.
Soal 11
Sebuah kementerian memiliki beberapa unit kerja yang masing-masing merencanakan pengadaan alat tulis kantor (ATK) dengan nilai paket sekitar Rp150 juta per unit kerja. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, total kebutuhan ATK kementerian tersebut mencapai Rp2 miliar per tahun. Selama ini setiap unit kerja melakukan pengadaan secara terpisah dengan metode pengadaan langsung sehingga proses administrasi menjadi berulang dan harga barang sering kali berbeda antar unit.
Dalam evaluasi internal, tim perencanaan menemukan bahwa penggabungan kebutuhan ATK dapat meningkatkan efisiensi anggaran serta mempermudah pengawasan proses pengadaan.
Langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan oleh pengelola PBJ adalah …
A. Membiarkan setiap unit kerja melakukan pengadaan secara mandiri agar proses lebih cepat
B. Menggabungkan seluruh kebutuhan ATK melalui konsolidasi pengadaan pada tingkat kementerian
C. Mengurangi jumlah ATK yang dibeli oleh setiap unit kerja
D. Mengganti metode pengadaan langsung dengan penunjukan langsung
E. Menunda pengadaan hingga kebutuhan ATK berkurang
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Konsolidasi pengadaan bertujuan menggabungkan kebutuhan yang sejenis agar memperoleh efisiensi biaya, meningkatkan daya tawar terhadap penyedia, serta menyederhanakan proses pengadaan. Dalam kasus ini, konsolidasi ATK akan mengurangi pengulangan proses pengadaan dan memungkinkan harga yang lebih kompetitif.
Soal 12
Dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor pemerintah, setelah pekerjaan berjalan 40%, ditemukan bahwa kondisi tanah di lokasi proyek berbeda dengan hasil survei awal. Hal ini menyebabkan desain pondasi yang telah direncanakan tidak lagi memadai dan harus dilakukan perubahan desain agar bangunan tetap aman.
Perubahan desain tersebut berdampak pada tambahan pekerjaan serta kemungkinan perubahan nilai kontrak.
Langkah yang paling tepat dilakukan oleh PPK adalah …
A. Meminta penyedia tetap melanjutkan pekerjaan sesuai desain awal
B. Menghentikan proyek dan melakukan tender ulang
C. Melakukan perubahan kontrak melalui addendum yang mengatur perubahan pekerjaan
D. Memberikan sanksi kepada penyedia karena pekerjaan belum selesai
E. Menghapus bagian pekerjaan yang bermasalah
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Perubahan kondisi lapangan yang memengaruhi pekerjaan dapat diselesaikan melalui perubahan kontrak (addendum). Addendum memungkinkan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak, maupun waktu pelaksanaan dengan tetap menjaga legalitas kontrak.
Soal 13
Seorang anggota Pokja Pemilihan mengetahui bahwa salah satu perusahaan peserta tender dimiliki oleh kerabat dekatnya. Walaupun anggota Pokja tersebut merasa mampu bersikap objektif dalam melakukan evaluasi, situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengadaan.
Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh anggota Pokja tersebut adalah …
A. Tetap mengikuti proses evaluasi karena tidak ada bukti keberpihakan
B. Mengundurkan diri dari proses evaluasi paket tersebut
C. Memberitahukan kondisi tersebut kepada peserta tender
D. Mengabaikan situasi tersebut karena masih sebatas hubungan keluarga
E. Mengalihkan evaluasi kepada anggota Pokja lain tanpa melapor
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam pengadaan pemerintah, konflik kepentingan harus dihindari. Jika terdapat hubungan pribadi dengan peserta tender, anggota Pokja sebaiknya mengundurkan diri dari proses evaluasi untuk menjaga objektivitas dan integritas proses pengadaan.
Soal 14
Sebuah perusahaan konstruksi telah beberapa kali memenangkan proyek pengadaan di sebuah pemerintah daerah. Namun dalam dua proyek terakhir, perusahaan tersebut mengalami keterlambatan pekerjaan yang cukup signifikan walaupun akhirnya proyek tetap selesai.
Dalam perencanaan pengadaan berikutnya, tim pengadaan mempertimbangkan bagaimana pengalaman kinerja penyedia tersebut seharusnya diperlakukan dalam proses pemilihan.
Pendekatan yang paling tepat adalah …
A. Tetap memberikan kesempatan yang sama tanpa mempertimbangkan kinerja sebelumnya
B. Menggunakan informasi kinerja penyedia sebagai bagian dari evaluasi kualifikasi
C. Melarang perusahaan tersebut mengikuti tender di masa depan
D. Menetapkan perusahaan tersebut sebagai pemenang karena berpengalaman
E. Menyerahkan keputusan kepada kepala daerah
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Kinerja penyedia pada pekerjaan sebelumnya dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi kualifikasi. Informasi tersebut membantu memastikan bahwa penyedia yang dipilih memiliki rekam jejak yang baik dalam melaksanakan pekerjaan.
Soal 15
Dalam suatu proses tender, terdapat desakan dari beberapa pihak agar hasil evaluasi tidak diumumkan secara rinci kepada publik untuk menghindari potensi konflik dengan peserta yang kalah.
Namun sebagian anggota tim pengadaan berpendapat bahwa transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pengadaan pemerintah.
Keputusan yang paling tepat adalah …
A. Menyembunyikan hasil evaluasi untuk menjaga stabilitas organisasi
B. Mengumumkan hasil pemilihan sesuai ketentuan transparansi pengadaan
C. Menunda pengumuman hingga seluruh peserta setuju
D. Mengumumkan hanya nama pemenang tanpa informasi lain
E. Menyerahkan keputusan kepada penyedia yang menang
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Prinsip transparansi mengharuskan proses pengadaan dilakukan secara terbuka. Informasi terkait hasil pemilihan harus diumumkan sesuai ketentuan agar proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Soal 16
Dalam perencanaan pengadaan kendaraan operasional, tim pengadaan menemukan bahwa membeli kendaraan baru setiap tahun menimbulkan biaya yang cukup besar. Alternatif lain adalah menggunakan sistem sewa kendaraan jangka panjang yang biayanya lebih stabil dan mencakup biaya perawatan.
Keputusan yang paling tepat harus didasarkan pada …
A. Preferensi pimpinan instansi
B. Analisis biaya dan manfaat dari kedua opsi pengadaan
C. Kebiasaan pengadaan yang telah dilakukan sebelumnya
D. Keinginan penyedia kendaraan
E. Saran informal dari pihak luar
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam pengadaan pemerintah, keputusan strategis harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) agar penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
Soal 17
Sebuah proyek pembangunan jalan mengalami keterlambatan karena cuaca ekstrem yang berlangsung selama beberapa minggu. Penyedia mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan kondisi tersebut berada di luar kendali mereka.
PPK harus mempertimbangkan keputusan yang paling tepat sesuai ketentuan kontrak.
Langkah yang tepat adalah …
A. Menolak permohonan tersebut dan tetap memberikan denda keterlambatan
B. Mengabulkan perpanjangan waktu setelah dilakukan evaluasi penyebab keterlambatan
C. Menghentikan proyek secara permanen
D. Meminta penyedia menanggung seluruh kerugian proyek
E. Mengabaikan permohonan penyedia
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Jika keterlambatan disebabkan oleh faktor di luar kendali penyedia seperti force majeure, maka perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi yang objektif.
Soal 18
Dalam audit internal, ditemukan bahwa beberapa proses pengadaan di sebuah instansi tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan proses pemeriksaan.
Langkah perbaikan yang paling tepat adalah …
A. Menghapus dokumen lama agar tidak menimbulkan masalah
B. Meningkatkan sistem dokumentasi dan arsip pengadaan secara sistematis
C. Mengurangi jumlah kegiatan pengadaan
D. Menyerahkan pengelolaan dokumen kepada penyedia
E. Menghentikan seluruh kegiatan pengadaan
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dokumentasi yang baik sangat penting dalam pengadaan karena menjadi dasar akuntabilitas dan audit. Oleh karena itu, sistem dokumentasi pengadaan harus dikelola secara sistematis.
Soal 19
Pemerintah daerah berencana meningkatkan transparansi pengadaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperluas penggunaan sistem pengadaan elektronik dalam seluruh proses pemilihan penyedia.
Manfaat utama dari langkah tersebut adalah …
A. Mengurangi jumlah penyedia yang ikut tender
B. Mempercepat proses pengadaan sekaligus meningkatkan transparansi
C. Menghilangkan seluruh proses administrasi
D. Membatasi akses informasi bagi publik
E. Mengurangi peran pengelola PBJ
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Penggunaan sistem pengadaan elektronik (SPSE) meningkatkan efisiensi proses, memperluas akses informasi, serta memperkuat transparansi dalam pengadaan pemerintah.
Soal 20
Dalam sebuah proyek besar, masyarakat mempertanyakan transparansi proses pengadaan karena nilai proyek yang sangat besar. Instansi pemerintah perlu memastikan bahwa proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Langkah yang paling tepat dilakukan adalah …
A. Menutup akses informasi agar tidak menimbulkan polemik
B. Menyampaikan informasi pengadaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik
C. Mengabaikan pertanyaan masyarakat
D. Menyerahkan komunikasi kepada penyedia proyek
E. Menghentikan proyek sementara waktu
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Akuntabilitas publik merupakan prinsip penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, informasi pengadaan harus dapat diakses sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui proses penggunaan anggaran negara.
🚀 Siap Lulus Uji Kompetensi Pengelola PBJ? Persiapkan Diri Anda dengan Latihan Soal Terlengkap!
Menghadapi Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Pengelola PBJ tidak cukup hanya dengan membaca teori. Anda perlu berlatih dengan soal-soal yang mirip dengan pola ujian sebenarnya, lengkap dengan pembahasan yang membantu memahami cara berpikir dalam menjawab soal. Untuk membantu Anda belajar lebih terarah dan efektif, kami telah menyiapkan paket latihan soal eksklusif yang dapat diakses melalui sistem belajar di fungsional.id.
✨ Mengapa Anda perlu mencoba paket soal di fungsional.id?
📚 Ratusan Soal Berkualitas
🧠Pembahasan Mendalam & Mudah Dipahami
🎯 Simulasi Soal yang Mendekati Ujian Asli
💻 Belajar Fleksibel Kapan Saja
📈 Meningkatkan Peluang Lulus Ujian
🔥 Jangan tunggu sampai mendekati ujian!
Mulailah latihan dari sekarang dan tingkatkan kesiapan Anda bersama paket soal lengkap di:
👉 fungsional.id
