Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (PBJ) memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pembangunan nasional yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Untuk menjamin mutu para pelaksana PBJ, maka proses sertifikasi melalui Uji Kompetensi PBJ Level 1 menjadi langkah krusial dalam menilai pemahaman dasar para calon pelaku pengadaan, mulai dari konsep hukum, etika, hingga tata kelola proses pengadaan. Ujian ini tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga pembuktian kemampuan profesional dalam mengelola proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.
Banyak peserta menghadapi tantangan dalam mempersiapkan diri, terutama karena cakupan materi yang cukup luas dan sifat soal yang menuntut pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan. Oleh karena itu, kehadiran rangkuman kisi-kisi, contoh soal, dan kunci jawaban menjadi sumber belajar yang sangat membantu untuk mengukur kesiapan sebelum mengikuti ujian resmi. Artikel ini disusun untuk memudahkan peserta memahami gambaran soal Uji Kompetensi PBJ Level 1 secara komprehensif, sekaligus memberikan panduan belajar efektif agar dapat melewati ujian dengan hasil terbaik.
Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi PBJ Level 1 (Pengadaan Barang/Jasa)
Berikut ini merupakan kisi-kisi Uji Kompetensi PBJ Level 1 (Pengadaan Barang/Jasa), setiap poin kisi-kisi disertai dengan penjelasan singkat
- Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa
Mencakup pemahaman terhadap seluruh regulasi terkait PBJ, termasuk prinsip, tujuan, dasar hukum, dan peran PBJ dalam tata kelola pemerintahan. - Prinsip dan Etika Pengadaan
Menekankan penguasaan prinsip transparansi, efektif, efisien, kompetitif, serta integritas dan pencegahan konflik kepentingan dalam seluruh proses PBJ. - Pelaku Pengadaan dan Tanggung Jawabnya
Memuat peran dan tugas PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan penyedia, beserta batasan kewenangan masing-masing. - Metode dan Prosedur Pemilihan Penyedia
Meliputi pemahaman tentang tender, tender cepat, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing, serta syarat dan alasan penerapannya. - Perencanaan Pengadaan
Berisi penyusunan RUP, analisis kebutuhan, spesifikasi teknis, HPS/estimasi biaya, serta dokumen perencanaan pengadaan lainnya. - Manajemen Risiko PBJ
Mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, dan strategi pengendalian risiko dalam setiap tahapan pengadaan. - Pengadaan melalui LPSE dan e-Procurement
Menjelaskan pemanfaatan SPSE/LPSE untuk proses PBJ berbasis elektronik, mekanisme tahapan digital, keamanan data, serta peningkatan akuntabilitas. - Kontrak Pengadaan
Berisi pemahaman dokumen kontrak, tahapan penyusunan, pelaksanaan, perubahan kontrak, serta jenis kontrak seperti lump sum, harga satuan, gabungan, dan turnkey. - Sanksi dan Penyelesaian Sengketa
Mencakup jenis pelanggaran dalam PBJ, sanksi administratif hingga blacklist penyedia, serta prosedur penyelesaian sengketa dalam pengadaan. - Pengelolaan Keuangan dan Pembayaran
Menjelaskan mekanisme pembayaran sesuai progres fisik/keluaran pekerjaan, bukti pertanggungjawaban, serta serah terima hasil pekerjaan.
Contoh Soal Uji Kompetensi PBJ Level 1 (Pengadaan Barang/Jasa) dan Pembahasan
Berikut ini merupakan contoh soal HOTS Uji Kompetensi PBJ Level 1 (Pengadaan Barang/Jasa), soal bentuk pilihan ganda A-E, soal panjang, disertai dengan kunci jawaban dan pembahasan soal
Soal 1
Dalam sebuah proyek pembangunan gedung sekolah, Pokja Pemilihan melaksanakan tender untuk memilih penyedia jasa konstruksi. Dalam proses evaluasi, ditemukan bahwa satu penyedia memberikan penawaran harga terendah, namun laporan audit internal sebelumnya menyatakan ada riwayat pelanggaran etika oleh penyedia tersebut pada proyek sebelumnya. Beberapa anggota Pokja berpendapat harga terendah harus dimenangkan untuk efisiensi, sedangkan yang lain menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas dan integritas lebih penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan.
Berdasarkan ketentuan PBJ, keputusan yang paling tepat dalam kondisi ini adalah…
A. Menetapkan penyedia tersebut sebagai pemenang karena penawaran harga paling rendah sesuai prinsip efisiensi.
B. Menggugurkan penyedia tersebut karena riwayat pelanggaran meskipun secara teknis dinyatakan lulus.
C. Melanjutkan evaluasi dengan klarifikasi penyedia untuk memastikan komitmen perbaikan integritas.
D. Mengulang proses tender karena adanya perbedaan pendapat antar anggota Pokja.
E. Menunda pemilihan penyedia hingga laporan audit diselesaikan dan diputuskan oleh PA/KPA.
Jawaban: C
Pembahasan:
Prinsip PBJ tidak hanya menekankan efisiensi, tetapi juga akuntabilitas dan integritas. Namun menggugurkan penyedia tanpa proses klarifikasi akan bertentangan dengan asas objektivitas. Klarifikasi untuk memastikan komitmen perbaikan dan memastikan tidak ada pelanggaran yang relevan secara teknis terhadap proyek berjalan merupakan langkah proporsional dan sesuai tata kelola. Keputusan langsung menggugurkan (B) atau langsung memenangkan (A) mengabaikan asas fairness.
Soal 2
PPK dalam sebuah pengadaan alat laboratorium menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) meskipun tim teknis belum menyelesaikan pemeriksaan fungsional perangkat karena keterlambatan kedatangan salah satu modul. PPK beralasan bahwa keterlambatan penandatanganan BAST akan menghambat proses pencairan dan berpotensi dikenai denda keterlambatan. Siapa pihak yang paling bertanggung jawab dan langkah yang paling sesuai prosedur?
A. PPK berhak menandatangani BAST karena bertanggung jawab atas seluruh kontrak, sehingga langkahnya sudah tepat.
B. Tim teknis harus menandatangani dahulu supaya PPK dapat mengikuti keputusan mereka.
C. Pokja Pemilihan harus turun untuk mengevaluasi barang sebelum PPK menandatangani.
D. PPK tidak boleh menandatangani sebelum pemeriksaan selesai karena fungsi verifikasi teknis merupakan bagian integral dari serah terima.
E. Penyedia harus memberi jaminan tertulis agar PPK dapat menandatangani BAST tanpa pemeriksaan teknis.
Jawaban: D
Pembahasan:
PPK bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak termasuk kebenaran serah terima pekerjaan. Penandatanganan BAST tanpa pemeriksaan teknis berarti kelalaian prosedural dan berpotensi menimbulkan temuan audit. PPK wajib menunggu verifikasi teknis dan tidak boleh mengatasnamakan pencairan pembayaran sebagai alasan mempercepat proses.
Soal 3
Pengadaan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai direncanakan bernilai Rp 185 juta dan membutuhkan trainer tersertifikasi serta materi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta. PA mengusulkan tender untuk menjamin kompetisi terbuka, tetapi pejabat perencanaan menyarankan seleksi karena membutuhkan kualifikasi jasa konsultansi berbasis keahlian. Setelah diskusi, masih muncul perbedaan pandangan. Berdasarkan prinsip dan aturan PBJ, metode yang paling tepat adalah…
A. Tender karena semua pengadaan harus mengutamakan kompetisi harga.
B. Tender cepat karena nilai pengadaan di bawah batas tender besar.
C. Seleksi karena membutuhkan tenaga ahli sebagai jasa konsultansi berbasis kompetensi.
D. E-purchasing karena terdapat banyak pilihan vendor pelatihan di marketplace pemerintah.
E. Penunjukan langsung karena nilai pengadaan di bawah Rp 200 juta.
Jawaban: C
Pembahasan:
Pelatihan dengan materi khusus dan trainer tersertifikasi termasuk kategori jasa konsultansi, sehingga metode yang tepat adalah seleksi, terlepas dari nilai pengadaan. Tender lebih tepat untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, bukan konsultansi berbasis keahlian. Penunjukan langsung tidak tepat jika masih ada kompetisi yang sehat dan tidak memenuhi syarat keadaan tertentu.
Soal 4
Dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan, penyedia mengalami kesulitan pasokan material akibat bencana pada daerah tambang sehingga jadwal pekerjaan melambat. Penyedia mengajukan permohonan perubahan jadwal dan perpanjangan waktu. PPK mempertimbangkan untuk menyetujui karena keterlambatan bukan kesalahan penyedia. Apa langkah yang paling sesuai dengan manajemen risiko kontrak?
A. Menyetujui perpanjangan otomatis karena bencana merupakan keadaan kahar.
B. Menolak permohonan karena risiko bahan baku merupakan tanggung jawab penyedia.
C. Menyetujui dengan addendum kontrak setelah evaluasi dampak dan bukti yang memadai.
D. Menghentikan kontrak karena penyedia gagal memenuhi jadwal awal.
E. Mengalihkan tanggung jawab pasokan material kepada pemerintah.
Jawaban: C
Pembahasan:
Risiko bencana dapat menjadi force majeure, namun perpanjangan waktu tidak otomatis diberikan. PPK wajib melakukan evaluasi dampak, kelayakan waktu perpanjangan, dan memformalkan perubahan melalui addendum kontrak. Hal ini menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum penyedia dan tata kelola kontrak pemerintah.
Soal 5
Sebuah penyedia jasa konsultansi mengajukan sanggahan karena dinyatakan gugur pada tahap teknis. Dalam dokumen sanggahan, penyedia menuduh adanya keberpihakan Pokja terhadap peserta tertentu. Pokja merasa keputusan evaluasi sudah objektif dan mengikuti kriteria teknis, tetapi dokumen sanggahan menunjukkan indikasi bahwa penyedia salah menafsirkan salah satu ketentuan penilaian. Langkah paling tepat untuk menjaga akuntabilitas proses PBJ adalah…
A. Mengabaikan sanggahan karena evaluasi sudah dilakukan sesuai aturan.
B. Mengulang seluruh proses tender agar tidak ada potensi konflik.
C. Menjawab sanggahan secara lengkap, logis, berbasis dokumen, dan bukti evaluasi teknis.
D. Mengusulkan penyedia yang bersanggah untuk masuk kembali ke tahap evaluasi teknis.
E. Memberikan sanksi penyedia karena membuat tuduhan tanpa bukti kuat.
Jawaban: C
Pembahasan:
Sanggahan merupakan instrumen legal untuk transparansi dan kontrol publik dalam PBJ. Pokja wajib menjawab secara profesional, berbasis bukti dan dokumen evaluasi, tanpa memihak dan tanpa mengabaikan keberatan peserta. Mengulang proses tender atau menjatuhkan sanksi tanpa dasar justru melanggar prosedur penyelesaian sanggahan.
Soal 6
Dalam tahap penyusunan RUP untuk pengadaan perangkat IT, pengguna meminta spesifikasi laptop dengan merek tertentu atas dasar pengalaman kinerja baik dari merek tersebut. Tim perencana menilai bahwa penyebutan merek dapat membatasi kompetisi, namun pengguna berargumen bahwa spesifikasi umum berpotensi menghasilkan laptop berkualitas rendah dan tidak sesuai kebutuhan unit kerja. Tim perencana harus mengambil keputusan untuk menjaga prinsip fair competition dan tetap memenuhi kebutuhan pengguna. Langkah yang paling tepat adalah…
A. Mengikuti permintaan pengguna untuk menyebutkan merek agar kualitas laptop terjamin.
B. Tetap menyusun spesifikasi tanpa merek dan menyerahkan kesalahan kualitas kepada penyedia.
C. Menentukan spesifikasi berbasis kinerja (performance based specification) tanpa menyebut merek.
D. Menyebutkan merek tertentu tetapi disertai frasa “atau yang setara”.
E. Membatalkan RUP hingga pengguna menyetujui spesifikasi umum.
Jawaban: C
Pembahasan:
Tidak boleh mencantumkan merek karena berpotensi menghambat kompetisi. Solusi terbaik adalah menggunakan spesifikasi berbasis kinerja/functional/performance based specification, sehingga kebutuhan kualitas tetap terpenuhi tanpa menyebut merek. Opsi D terlihat aman, tetapi tetap berpotensi mengarahkan penyedia dan tidak ideal dibanding pendekatan spesifikasi kinerja.
Soal 7
Pokja Pemilihan sedang melakukan evaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan jasa kebersihan. Salah satu anggota Pokja ternyata memiliki hubungan keluarga dengan direktur perusahaan peserta tender, namun ia tidak menyadari sejak awal bahwa perusahaan tersebut akan mengikuti tender karena tidak tertera dalam daftar penyedia langganan sebelumnya. Ketika hubungan keluarga itu diketahui, proses evaluasi sudah masuk tahap akhir. Apa tindakan paling sesuai tata kelola PBJ?
A. Menggugurkan perusahaan tersebut secara otomatis karena konflik kepentingan.
B. Mengeluarkan anggota Pokja dari proses dan mengulang evaluasi sejak awal.
C. Melanjutkan proses evaluasi jika anggota Pokja bersumpah tidak memihak.
D. Mengganti anggota Pokja pada tahap berikutnya tanpa mengulang evaluasi tahap sebelumnya.
E. Mengusulkan pembatalan tender untuk menghindari potensi konflik.
Jawaban: B
Pembahasan:
Konflik kepentingan mencederai integritas PBJ. Anggota Pokja harus diganti, dan evaluasi diulang sejak awal untuk menjamin objektivitas. Menggugurkan penyedia otomatis (A) tidak sesuai ketentuan karena konflik ada pada Pokja, bukan penyedia. Melanjutkan evaluasi tanpa mengulang (D) tetap tidak menjamin independensi.
Soal 8
Dalam proses tender melalui SPSE, salah satu penyedia gagal mengunggah dokumen teknis karena gangguan jaringan internal perusahaan. Penyedia meminta agar Pokja memperpanjang waktu unggah dokumen mengingat koneksi internet LPSE tidak bermasalah dan hanya pihaknya yang mengalami kendala teknis. Pokja mempertimbangkan permohonan tersebut untuk memberi kesempatan kompetisi lebih luas. Keputusan yang paling tepat adalah…
A. Memperpanjang batas unggah untuk semua penyedia agar kompetisi tetap sehat.
B. Mengizinkan penyedia tersebut mengirim dokumen secara fisik setelah batas unggah.
C. Menolak permintaan karena kendala internal penyedia bukan bagian dari tanggung jawab LPSE.
D. Memperpanjang hanya untuk penyedia yang mengalami kendala agar tidak merugikan mereka.
E. Mengundang pertemuan klarifikasi untuk menerima dokumen secara offline.
Jawaban: C
Pembahasan:
Pada sistem e-Procurement, penyedia bertanggung jawab penuh atas kesiapan jaringan internal dan sistemnya. Perpanjangan waktu tidak diperbolehkan hanya untuk satu penyedia, dan memperpanjang untuk semua penyedia hanya karena masalah internal penyedia akan melanggar asas fair play dan jadwal tender.
Soal 9
Kontrak pembangunan taman kota menggunakan skema harga satuan, dengan item pekerjaan meliputi paving, penerangan, dan landscape. Pada pelaksanaan, terjadi perubahan desain landscape yang menyebabkan volume pekerjaan bertambah secara signifikan. Penyedia menagih pembayaran tambahan berdasarkan realisasi lapangan, namun PPK belum melakukan addendum kontrak. Apa tindakan yang paling tepat?
A. Membayar sesuai realisasi lapangan karena kontrak harga satuan otomatis fleksibel.
B. Menolak pembayaran tambahan karena volume pekerjaan harus sesuai kontrak awal.
C. Melakukan addendum kontrak dahulu sebelum pembayaran tambahan dapat diproses.
D. Membayar sebagian dahulu agar penyedia tetap bekerja sambil menunggu addendum.
E. Mengubah jenis kontrak menjadi lump sum untuk menghindari penghitungan ulang volume.
Jawaban: C
Pembahasan:
Kontrak harga satuan dapat berubah mengikuti volume pekerjaan, tetapi hanya jika formal melalui addendum kontrak. Pembayaran sebelum addendum menyalahi aturan, dan kontrak lump sum tidak bisa diubah di tengah jalan hanya untuk menghindari perhitungan ulang.
Soal 10
Sebuah penyedia memperoleh sanksi daftar hitam karena tidak menyelesaikan pekerjaannya. Setelah beberapa bulan, penyedia mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti bahwa keterlambatan terjadi karena perintah perubahan pekerjaan dari PPK tanpa addendum. Aparat pengawasan meminta evaluasi ulang atas sanksi tersebut. Tindakan yang paling tepat adalah…
A. Mempertahankan sanksi karena penghentian pekerjaan tetap terjadi.
B. Mencabut sanksi daftar hitam jika terbukti pelanggaran terjadi karena kesalahan PPK.
C. Menjatuhkan sanksi tambahan kepada penyedia karena mengajukan keberatan setelah hukuman berjalan.
D. Melakukan negosiasi agar penyedia menyelesaikan sebagian pekerjaan untuk mencabut sanksi.
E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada PA/KPA tanpa melakukan investigasi ulang.
Jawaban: B
Pembahasan:
Sanksi daftar hitam hanya dapat dijatuhkan jika penyedia terbukti melakukan pelanggaran. Apabila ada bukti kuat bahwa keterlambatan terjadi karena perubahan pekerjaan tanpa addendum (kesalahan PPK), maka penyedia tidak bisa disalahkan, sehingga sanksi harus dicabut. Evaluasi ulang merupakan bentuk akuntabilitas.
Soal 11
Dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultan studi kelayakan, salah satu peserta menawarkan untuk memberikan pelatihan gratis kepada pegawai dinas sebagai bentuk “kerja sama berkelanjutan” apabila mereka memenangkan kontrak. Penawaran tersebut tidak tercantum dalam dokumen resmi penawaran namun disampaikan secara informal kepada salah satu anggota Pokja. Anggota Pokja tersebut menilai pelatihan gratis akan menguntungkan organisasi dan tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan prinsip etika PBJ, tindakan paling tepat adalah…
A. Menerima tawaran tersebut karena menguntungkan pemerintah tanpa menambah beban anggaran.
B. Mengabaikan informasi tersebut dan tetap mengevaluasi penawaran secara normal.
C. Menggugurkan peserta karena tindakan tersebut termasuk gratifikasi yang mempengaruhi proses pemilihan.
D. Menyampaikan tawaran tersebut kepada PA/KPA agar menjadi bagian dari syarat kontrak baru.
E. Mempertimbangkan penawaran tersebut hanya jika dinilai wajar oleh Pokja dan tidak melanggar aturan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Penawaran fasilitas tambahan kepada pegawai pemerintah di luar dokumen tender termasuk indikasi gratifikasi dan bertentangan dengan prinsip integritas dan larangan konflik kepentingan dalam PBJ. Karena penawaran tersebut berpotensi mempengaruhi objektivitas dan hasil tender, penyedia harus digugurkan dan dicatat sebagai pelanggaran etik.
Soal 12
Dalam penyusunan KAK untuk pengadaan sistem informasi presensi online, pengguna hanya merinci kebutuhan fitur absensi dan dashboard pelaporan tanpa menyertakan target output, standar keberhasilan, dan ruang lingkup pemeliharaan sistem. Tim perencana ragu melanjutkan ke tahapan pemilihan karena khawatir kontrak akan sulit dievaluasi di tahap serah terima. Apa tindakan paling tepat?
A. Melanjutkan proses karena penyedia dapat menentukan detail teknisnya sendiri.
B. Memasukkan spesifikasi teknis ke dalam dokumen pemilihan meskipun tidak tercantum dalam KAK.
C. Menyempurnakan KAK dengan menambah output, deliverable, indikator kinerja, dan ruang lingkup layanan.
D. Mengubah pengadaan menjadi swakelola agar kebutuhan teknis dapat dikendalikan langsung.
E. Meminta penyedia mengajukan proposal teknis dan menyesuaikan kontrak setelah pelaksanaan.
Jawaban: C
Pembahasan:
KAK merupakan dokumen dasar kontrak, sehingga harus mencakup ruang lingkup pekerjaan, target output, dan standar keberhasilan. KAK yang kabur menyebabkan konflik saat penilaian kinerja dan serah terima. Penyempurnaan KAK sebelum pemilihan adalah solusi yang paling tepat.
Soal 13
Dalam tender pengadaan sarana olahraga melalui SPSE, salah satu penyedia mengunggah surat pernyataan kesanggupan yang sudah ditandatangani digital tetapi tidak menyertakan tanda tangan basah seperti yang diminta pada dokumen pemilihan versi PDF. Penyedia berargumen bahwa tanda tangan digital sudah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana tindakan yang paling tepat oleh Pokja?
A. Menggugurkan penyedia karena tidak mengikuti ketentuan dokumen pemilihan.
B. Menerima dokumen karena tanda tangan digital sah dan memiliki kekuatan hukum.
C. Mengundang klarifikasi untuk meminta dokumen dengan tanda tangan basah.
D. Menyesuaikan dokumen pemilihan agar dapat menerima keduanya demi keadilan.
E. Mengulang evaluasi karena ada perbedaan interpretasi aturan.
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam sistem elektronik, tanda tangan digital yang valid diakui sebagai legal dan mengikat secara hukum. Jika dokumen elektronik telah ditandatangani digital secara sah, maka menggugurkan penyedia hanya karena tidak ada tanda tangan basah bertentangan dengan ketentuan e-Procurement dan prinsip non-diskriminatif.
Soal 14
Dalam kontrak jasa kebersihan gedung, ruang lingkup pekerjaan mewajibkan penyedia menyediakan 12 petugas kebersihan. Menjelang akhir tahun, jumlah pengunjung gedung meningkat drastis sehingga PPK meminta penyedia menambah 5 petugas secara informal untuk menjaga kualitas layanan. Penyedia menjalankan permintaan tersebut namun kemudian menagih biaya tambahan. PPK menolak karena perubahan tidak tertulis dalam kontrak. Apa keputusan paling tepat?
A. Menolak pembayaran tambahan karena permintaan tersebut tidak tertuang dalam kontrak.
B. Membayar penuh karena permintaan datang dari PPK meskipun tidak tertulis.
C. Membayar sebagian sebagai kompromi agar penyedia tidak merugi.
D. Melakukan addendum kontrak sebelum pembayaran tambahan dapat diproses.
E. Menggunakan dana cadangan operasional untuk membayar tambahan tenaga kebersihan.
Jawaban: D
Pembahasan:
Perubahan ruang lingkup pekerjaan hanya dapat diakui jika diformalkan dengan addendum kontrak. Permintaan informal tidak dapat menjadi dasar pembayaran. Addendum harus dibuat sebelum pembayaran tambahan diproses untuk menjaga legalitas dan akuntabilitas.
Soal 15
Dalam tender pengadaan layanan internet, penyedia mengajukan sanggahan banding dengan argumentasi bahwa metode evaluasi teknis menilai bobot pengalaman perusahaan terlalu berat sehingga menguntungkan peserta besar dan mendiskreditkan penyedia baru. Panitia berpendapat bahwa penilaian sesuai Dokumen Pemilihan yang ditetapkan sejak awal. Bagaimana langkah paling tepat?
A. Mengabaikan sanggahan karena Dokumen Pemilihan sudah disetujui sejak awal proses.
B. Mengulang tender dengan penilaian yang lebih ringan untuk pengalaman perusahaan.
C. Menjawab sanggahan banding dengan menganalisis apakah bobot teknis sudah proporsional dan sesuai kebutuhan pekerjaan.
D. Memasukkan penyedia ke tahap evaluasi ulang agar tidak terjadi konflik.
E. Memutuskan tender gagal dan menyerahkan keputusan kepada PA/KPA.
Jawaban: C
Pembahasan:
Sanggahan banding wajib dijawab secara profesional dan berbasis regulasi serta kebutuhan pekerjaan. Pokja harus menjelaskan apakah bobot pengalaman sudah proporsional dengan risiko pekerjaan dan bukan diskriminatif. Mengulang tender atau memaksa memasukkan penyedia ke evaluasi teknis bertentangan dengan prosedur sanggahan.
Soal 16
Pada suatu pengadaan jasa konsultansi perencanaan proyek infrastruktur, PPK memutuskan untuk menandatangani kontrak sebelum masa sanggah berakhir karena mempertimbangkan urgensi pekerjaan dan kekhawatiran keterlambatan jadwal pembangunan. PPK beralasan bahwa tidak ada indikasi keberatan dari peserta sehingga proses dapat dipercepat. Beberapa pihak internal menyangkal keputusan tersebut karena dianggap melanggar ketentuan pemilihan penyedia. Berdasarkan tata kelola PBJ, langkah yang paling tepat adalah…
A. Keputusan PPK sudah tepat karena percepatan pengadaan untuk kepentingan publik diperbolehkan.
B. Kontrak tetap sah karena ditandatangani setelah pengumuman calon pemenang meskipun masa sanggah belum berakhir.
C. Menunda penandatanganan kontrak hingga masa sanggah selesai untuk menjamin hak peserta.
D. Mengulang proses tender karena kontrak terlanjur ditandatangani sebelum masa sanggah berakhir.
E. Menghapus mekanisme sanggah agar efisiensi pengadaan lebih tinggi.
Jawaban: C
Pembahasan:
Masa sanggah adalah hak hukum peserta untuk mengawasi dan mengontrol proses pemilihan. Kontrak tidak boleh ditandatangani sebelum masa sanggah berakhir karena dapat membatalkan hak peserta dan menyalahi prosedur. Percepatan pengadaan tidak boleh mengabaikan kepatuhan hukum.
Soal 17
Dalam pengadaan barang medis, penyedia A bertanya kepada salah satu anggota Pokja mengenai detail spesifikasi teknis yang belum jelas. Anggota Pokja kemudian menjelaskan secara rinci fitur pada saat di luar forum resmi untuk “membantu penyedia memahami kebutuhan pekerjaan”. Beberapa hari kemudian, penyedia A memasukkan penawaran yang unggul dengan memenuhi seluruh detail teknis yang sebelumnya tidak tertulis dalam dokumen pemilihan. Apa keputusan paling tepat?
A. Menggugurkan penyedia A karena memperoleh informasi secara eksklusif dari Pokja.
B. Mengulang proses tender karena kebocoran informasi telah terjadi.
C. Mengabaikan masalah karena penyedia hanya mengonfirmasi informasi yang dibutuhkan.
D. Menyatakan tender gagal dan memberi sanksi kepada seluruh penyedia.
E. Mengubah spesifikasi teknis agar tidak merugikan penyedia lain.
Jawaban: A
Pembahasan:
Penyaranan teknis di luar forum resmi merupakan bentuk preferential treatment. Informasi yang berpotensi mempengaruhi kompetisi harus disampaikan seragam kepada semua peserta, bukan hanya satu. Penyedia harus digugurkan karena keterlibatannya, dan anggota Pokja harus ditindak sesuai aturan etik.
Soal 18
Sebuah instansi ingin mengadakan kendaraan dinas untuk operasional lapangan tanpa melakukan analisis kebutuhan. Pengguna hanya mengusulkan pembelian mobil sebanyak 5 unit dengan alasan “sering terjadi tugas lapangan”. Ketika tim perencana meminta data pendukung, pengguna mengatakan bahwa pengumpulan data akan memperlambat proses anggaran. Menurut prinsip perencanaan pengadaan, keputusan paling tepat adalah…
A. Menyetujui kebutuhan karena tugas lapangan merupakan alasan yang wajar.
B. Melanjutkan RUP sambil mengumpulkan data setelah anggaran masuk.
C. Mengembalikan usulan agar pengguna menyertakan data dan analisis kebutuhan terlebih dahulu.
D. Mengurangi jumlah menjadi satu unit agar anggaran tidak terlalu besar.
E. Meminta PA/KPA memutuskan tanpa perlu analisis kebutuhan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Perencanaan PBJ wajib berbasis analisis kebutuhan, bukan asumsi. RUP hanya dapat ditetapkan setelah kebutuhan didukung data objektif (frekuensi operasi, jarak tempuh, jumlah personel, biaya operasional, dsb). Ketiadaan analisis berpotensi menyebabkan inefisiensi anggaran.
Soal 19
Dalam pengadaan renovasi kecil kantor dengan nilai Rp 150 juta, Pokja mempertimbangkan penggunaan tender untuk menjamin kompetisi terbuka. Namun PPK menyarankan metode pengadaan langsung karena lingkup pekerjaan sederhana dan penyedia lokal dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat. Setelah diskusi, muncul pandangan bahwa persaingan harga tetap penting. Apa metode paling sesuai dengan aturan PBJ?
A. Tender karena kompetisi harga harus diutamakan meskipun nilai kecil.
B. Pengadaan langsung karena nilai pengadaan memenuhi batasan dan pekerjaan bersifat sederhana.
C. E-purchasing karena banyak penyedia konstruksi tersedia di marketplace pemerintah.
D. Penunjukan langsung karena nilai pekerjaan masih kecil dan berbasis jasa lokal.
E. Seleksi karena pekerjaan konstruksi memerlukan tenaga ahli.
Jawaban: B
Pembahasan:
Renovasi kantor dengan nilai Rp 150 juta, lingkup sederhana, dan risiko rendah memenuhi syarat pengadaan langsung. Tender tidak wajib untuk pekerjaan nilai kecil dan sederhana, karena akan menghabiskan waktu dan biaya administrasi tanpa optimalisasi.
Soal 20
Penyedia layanan kebersihan mengajukan klaim karena merasa pembayaran yang diterima lebih kecil dari perhitungan mereka. PPK berargumen bahwa pembayaran sudah sesuai volume pekerjaan yang tercatat pada berita acara, sedangkan penyedia menunjukan catatan internal mereka sebagai pembuktian tambahan. Ketika dilakukan audit, ditemukan bahwa PPK tidak menyimpan dokumentasi lengkap berupa laporan harian dan daftar kehadiran petugas. Solusi yang paling tepat adalah…
A. Menggunakan catatan penyedia sebagai dasar pembayaran karena dokumentasi PPK tidak lengkap.
B. Menolak klaim penyedia sepenuhnya karena tidak memiliki dokumen resmi.
C. Melakukan verifikasi lapangan tambahan dan menyusun berita acara rekonstruksi pekerjaan sebagai dasar keputusan.
D. Memberikan sanksi kepada penyedia karena menolak laporan PPK.
E. Menghentikan kontrak karena terjadi perbedaan pencatatan.
Jawaban: C
Pembahasan:
Ketika dokumentasi kontrak tidak lengkap, penyelesaian harus dilakukan melalui verifikasi lapangan, pembuktian teknis, dan penyusunan dokumen rekonstruksi untuk memastikan akurasi pembayaran. Mengandalkan dokumen salah satu pihak tanpa verifikasi akan bias dan melanggar prinsip akuntabilitas.
Siap menembus Uji Kompetensi PBJ Level 1 tanpa rasa ragu?
Jangan hanya berhenti di latihan soal—pastikan persiapanmu benar-benar matang dengan Paket Soal PBJ Level 1 Eksklusif dari fungsional.id. Berisi ratusan soal berbobot HOTS lengkap dengan pembahasan mendalam, kisi-kisi resmi, rangkuman materi, simulasi ujian, dan kunci jawaban akurat. Semua dirancang untuk membuatmu paham konsep, bukan sekadar hafal jawaban.
Ribuan calon peserta sudah merasakan manfaatnya dan lebih percaya diri saat menghadapi ujian. Kini giliranmu! Klik dan dapatkan paket soal terbaik PBJ Level 1 hanya di fungsional.id — persiapan tepat adalah setengah dari keberhasilan. Jangan tunda, mulailah dari sekarang agar hasil ujian tidak hanya sekadar lulus, tetapi membanggakan.
