Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) semakin meningkat, seiring dengan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. Uji Kompetensi PBJ kini bukan hanya menjadi formalitas administratif, tetapi alat ukur strategis untuk memastikan bahwa setiap pejabat pengadaan memiliki kemampuan teknis, etika profesi, serta kecermatan analitis dalam setiap proses pemilihan penyedia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap kisi-kisi, karakteristik soal, serta pola penilaian menjadi kunci utama bagi siapa pun yang ingin lulus dengan hasil optimal.
Artikel ini disusun untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas materi PBJ secara sistematis, lengkap dengan contoh soal dan pembahasan yang dirancang menyerupai standar asesmen terkini. Setiap pembahasan tidak hanya memaparkan jawaban benar, tetapi juga memberikan alasan logis di balik pilihan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami konsep secara utuh, bukan sekadar menghafal. Dengan pendekatan komprehensif ini, Anda akan mampu membangun fondasi pengetahuan yang kuat dan siap menghadapi tantangan Uji Kompetensi PBJ dengan lebih percaya diri dan terarah.
Kisi-kisi Uji Kompetensi Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
Berikut ini kisi-kisi uji kompetensi Pengadaan Barang Jasa dilengkapi penjelasan singkat pada setiap poin
1. Dasar Hukum & Kebijakan PBJ
Menilai pemahaman peserta mengenai regulasi inti seperti Perpres 16/2018 beserta turunannya. Fokus pada prinsip-prinsip dasar, ruang lingkup, perubahan regulasi, serta peran dan kewenangan pelaku pengadaan.
2. Perencanaan Pengadaan
Mengukur kemampuan menyusun kebutuhan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, HPS, analisis risiko, hingga penetapan metode pemilihan. Poin ini sering menguji logika sistematis dalam proses perencanaan.
3. Pemilihan Penyedia
Menguji pemahaman terhadap metode pemilihan (tender, seleksi, e-purchasing, penunjukan langsung, dll.), tahapan evaluasi, penyusunan dokumen pemilihan, serta kriteria evaluasi administrasi, teknis, dan harga.
4. Kontrak Pengadaan
Menilai kemampuan peserta dalam memahami jenis kontrak (lumsum, harga satuan, gabungan, dll.), prinsip penyusunan kontrak, pengendalian kontrak, risiko, serta hak dan kewajiban para pihak.
5. Pelaksanaan & Pengendalian Kontrak
Fokus pada kegiatan pengawasan pekerjaan, serah terima, perubahan kontrak (addendum), manajemen risiko selama pelaksanaan, hingga tata cara penyelesaian pekerjaan dan pembayaran.
6. Etika Pengadaan & Integritas
Mengukur pemahaman tentang prinsip akuntabilitas, anti-fraud, benturan kepentingan, kode etik pelaku pengadaan, serta tindakan pencegahan penyimpangan. Biasanya memuat soal kasus (studi kasus).
7. Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Menguji penguasaan terhadap proses pengadaan di aplikasi SPSE: pembuatan paket, penayangan, evaluasi elektronik, sanggah, hingga pengumuman pemenang. Termasuk fitur-fitur terbaru LKPP.
8. Manajemen Risiko Pengadaan
Menilai kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko pada tahapan perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Biasanya berbentuk skenario operasional.
9. Pengadaan Khusus
Menguji pengetahuan mengenai pengadaan darurat, pengadaan melalui penyedia tunggal, pengadaan untuk swakelola tipe I–IV, dan ketentuan barang/jasa tertentu yang tunduk pada aturan khusus.
10. Evaluasi & Pelaporan PBJ
Mengukur pemahaman mengenai pelaporan pelaksanaan pengadaan, monitoring, evaluasi kinerja penyedia, serta penilaian keberhasilan kegiatan pengadaan.
Contoh Soal Uji Kompetensi Pengadaan Barang Jasa
Berikut ini contoh soal uji kompetensi Pengadaan Barang Jasa (PBJ), soal HOTS disertai dengan pembahasan soal
Soal 1
Dalam sebuah rapat koordinasi, PPK menyampaikan bahwa mereka berencana melakukan revisi spesifikasi teknis setelah dokumen pemilihan ditayangkan, karena ditemukan ketidaksesuaian fungsi barang dengan kebutuhan organisasi. Anggota tim pengadaan mempertanyakan apakah perubahan tersebut dapat dilakukan tanpa harus menarik ulang dokumen pemilihan. Mengacu pada prinsip dasar dan ketentuan Perpres 16/2018, tindakan paling tepat yang seharusnya dilakukan PPK adalah…
A. Melakukan revisi spesifikasi teknis langsung di dokumen pemilihan tanpa penarikan ulang agar proses dapat berjalan cepat
B. Menunda proses pemilihan sementara dan mengumumkan addendum dokumen pemilihan untuk memberi kesempatan yang adil kepada seluruh penyedia
C. Melanjutkan proses pemilihan sambil menyampaikan perubahan spesifikasi saat klarifikasi penawaran
D. Mengabaikan perubahan karena tahapan telah berjalan dan perubahan dapat menimbulkan sengketa
E. Meminta ULP/UKPBJ melakukan penyesuaian internal tanpa perlu pemberitahuan kepada peserta
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Spesifikasi teknis adalah bagian substansial dari dokumen pemilihan. Perubahannya wajib dituangkan dalam addendum dan diumumkan agar seluruh penyedia mendapat kesempatan yang setara (prinsip transparansi, efektifitas, dan fairness). Perubahan tidak bisa diberitahukan secara informal atau dilakukan secara sepihak oleh PPK. Karena itu, opsi B paling tepat.
Soal 2
Sebuah unit kerja hendak melakukan pengadaan alat laboratorium yang sangat spesifik. Pada tahap perencanaan, tim menemukan tiga kemungkinan risiko: (1) Barang memiliki variasi kualitas antar penyedia; (2) Harga bergantung pada fluktuasi kurs; (3) Kesalahan spesifikasi dapat menyebabkan alat tidak kompatibel dengan perangkat lain yang sudah dimiliki. Berdasarkan kerangka risiko dalam PBJ, langkah mitigasi paling tepat yang seharusnya diterapkan adalah…
A. Menggunakan metode e-purchasing agar harga lebih stabil dan risiko diminimalkan
B. Menetapkan HPS dengan margin tinggi untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar
C. Melibatkan ahli teknis dalam penyusunan spesifikasi serta melakukan market sounding sebelum penetapan metode pemilihan
D. Menggunakan kontrak lumpsum tanpa toleransi perubahan agar penyedia lebih berhati-hati
E. Mengalihkan seluruh risiko kepada penyedia melalui ketentuan kontrak
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Risiko terkait kualitas dan kompatibilitas harus ditangani sejak awal melalui spesifikasi teknis yang akurat. Market sounding membantu memahami variasi produk dan kondisi pasar. Keterlibatan ahli teknis memastikan spesifikasi tepat dan kompatibel, sehingga meminimalkan risiko operasional. Opsi lain tidak mengatasi akar masalah.
Soal 3
Dalam proses tender pekerjaan konstruksi, Pokja menemukan bahwa salah satu peserta menyampaikan dokumen teknis yang sangat baik, namun harga penawarannya lebih tinggi 15% dari HPS. Di sisi lain, terdapat penyedia lain dengan harga lebih rendah tetapi memiliki riwayat pekerjaan yang sering mengalami adendum karena keterlambatan. Berdasarkan prinsip evaluasi yang objektif dan akuntabel, langkah Pokja yang paling tepat adalah…
A. Menetapkan penyedia dengan harga terendah karena itu prinsip efisiensi
B. Mengusulkan pemasukan penawaran ulang agar harga lebih kompetitif
C. Melakukan evaluasi sesuai kriteria dalam dokumen pemilihan, bukan berdasarkan riwayat eksternal
D. Memenangkan penyedia dengan dokumen teknis terbaik meski melewati HPS
E. Menggunakan pertimbangan pengalaman historis meskipun tidak tercantum dalam kriteria evaluasi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pokja wajib menilai penawaran sesuai kriteria yang telah diumumkan dalam dokumen pemilihan. Riwayat eksternal penyedia tidak boleh dijadikan dasar penilaian kecuali tercantum sebagai kriteria. Harga yang melebihi HPS otomatis gugur, tetapi keputusan harus tetap mengikuti prosedur evaluasi, bukan preferensi subjektif.
Soal 4
Pada pekerjaan jasa konsultansi, kontrak yang digunakan adalah lumsum. Dalam pelaksanaannya, penyedia mengusulkan perubahan metodologi karena adanya kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya tergambar sebelumnya, namun perubahan tersebut tidak mengubah ruang lingkup pekerjaan. PPK ragu apakah addendum perlu dibuat. Bagaimana keputusan yang paling tepat menurut ketentuan kontrak pengadaan?
A. Addendum tetap wajib dibuat karena setiap perubahan, sekecil apa pun, harus dituangkan secara formal
B. Tidak perlu addendum karena metode pelaksanaan tidak memengaruhi ruang lingkup pekerjaan
C. Perubahan metodologi dianggap perubahan substansial sehingga kontrak harus dinegosiasi ulang
D. PPK harus meminta Pokja melakukan evaluasi ulang atas penyedia yang lain
E. PPK dapat menerima perubahan tanpa dokumen formal selama penyedia bersedia menanggung risiko
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Pada kontrak lumsum, pembayaran didasarkan pada keluaran/output, bukan metodologi rinci. Selama ruang lingkup dan output akhir tidak berubah, penyesuaian metodologi dapat dilakukan tanpa addendum. Addendum hanya diperlukan jika memengaruhi ruang lingkup pekerjaan, jadwal, biaya, atau output.
Soal 5
Dalam proses evaluasi elektronik di SPSE, salah satu anggota Pokja diketahui berkomunikasi secara pribadi dengan salah satu penyedia untuk meminta klarifikasi tambahan di luar fitur resmi aplikasi. Peserta lain mengetahui hal tersebut dan mengajukan keberatan. Berdasarkan prinsip integritas dan etika PBJ, serta ketentuan tata cara evaluasi di SPSE, tindakan paling tepat adalah…
A. Melanjutkan evaluasi karena klarifikasi tersebut hanya bersifat teknis dan tidak memengaruhi hasil
B. Mengulang proses evaluasi dari awal namun tetap mempertahankan keanggotaan Pokja
C. Menghentikan proses sementara dan melaporkan pelanggaran etika untuk memastikan evaluasi berlangsung objektif
D. Mengabaikan keberatan peserta karena tidak ada bukti tertulis
E. Mengizinkan komunikasi non-SPSE selama tujuannya untuk memperjelas dokumen
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Seluruh komunikasi selama evaluasi wajib dilakukan melalui SPSE, bukan secara pribadi. Kontak langsung dengan penyedia menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar prinsip transparansi serta akuntabilitas. Karena itu, proses harus dihentikan sementara, pelanggaran ditindak, dan evaluasi diperbaiki agar bersih dari potensi bias.
Soal 6
Sebuah dinas merencanakan pengadaan perangkat jaringan skala besar. Dalam penyusunan HPS, tim pengadaan menemukan harga pasar berfluktuasi karena siklus rilis produk baru. Di sisi lain, penyedia yang berbeda memberikan harga yang sangat bervariasi akibat perbedaan merek dan fitur. Untuk memastikan HPS realistis dan tidak bias, langkah paling tepat yang harus dilakukan tim adalah…
A. Mengambil harga terendah dari seluruh referensi agar pengadaan lebih efisien
B. Mengambil harga tertinggi dari seluruh referensi untuk meminimalkan risiko kekurangan anggaran
C. Menggunakan analisis harga pasar melalui minimal tiga sumber valid dan menyesuaikan dengan spesifikasi barang yang benar-benar dibutuhkan
D. Menggunakan harga tahun sebelumnya dan menambahkan margin
E. Menyerahkan penetapan harga sepenuhnya kepada PPK tanpa proses analisis
Jawaban benar: C
Pembahasan:
HPS harus disusun berdasarkan survei harga yang relevan, sah, dan mencerminkan spesifikasi teknis aktual. Mengambil harga terendah/tertinggi tanpa analisis akan menimbulkan distorsi. Pendekatan paling tepat adalah menggunakan minimal tiga sumber valid dan menyesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan.
Soal 7
Dalam seleksi jasa konsultansi, Pokja menemukan bahwa penyedia A unggul secara teknis tetapi menawarkan harga yang berada di batas maksimum HPS. Penyedia B menawarkan harga yang lebih rendah namun nilai teknisnya hanya sedikit di atas batas minimal. Model evaluasi menggunakan quality and cost based selection (QCBS). Langkah yang paling sesuai dengan prinsip evaluasi adalah…
A. Memenangkan penyedia B karena harga lebih efisien
B. Memenangkan penyedia A jika total skor (teknis + biaya) lebih tinggi setelah pembobotan
C. Hanya mempertimbangkan aspek teknis karena itu fokus utama QCBS
D. Menetapkan negosiasi ulang semua penyedia agar harga lebih bersaing
E. Mengulang proses seleksi karena perbedaan hasil evaluasi terlalu tipis
Jawaban benar: B
Pembahasan:
QCBS menilai gabungan bobot teknis dan biaya. Penyedia dengan skor total tertinggi yang dihitung sesuai bobot adalah pemenangnya. Tingginya harga tidak otomatis menggugurkan selama tidak melampaui HPS. Karena itu, keputusan harus mengikuti hasil perhitungan skor.
Soal 8
PPK akan melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan karakteristik sebagai berikut: volume pekerjaan masih perkiraan, kondisi lapangan berpotensi berubah, namun output akhir sudah jelas. Untuk mengakomodasi ketidakpastian volume, jenis kontrak yang paling tepat digunakan adalah…
A. Kontrak lumpsum
B. Kontrak harga satuan
C. Kontrak gabungan (lumpsum + harga satuan)
D. Kontrak payung (framework contract)
E. Kontrak turn key
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Jika volume pekerjaan belum pasti, kontrak harga satuan adalah jenis kontrak yang tepat karena pembayaran dihitung berdasarkan volume riil hasil pekerjaan. Lumpsum hanya cocok untuk lingkup yang pasti. Gabungan digunakan jika sebagian pasti dan sebagian tidak, tetapi soal ini menyatakan keseluruhan volume masih perkiraan.
Soal 9
Dalam suatu proyek pembangunan gedung, ditemukan kebutuhan tambahan pekerjaan minor yang tidak termasuk dalam lingkup awal tetapi sangat penting untuk fungsi bangunan (misalnya tambahan jalur pembuangan). PPK mempertimbangkan melakukan addendum. Menurut ketentuan pengendalian kontrak, addendum dapat dilakukan apabila…
A. Pekerjaan tambahan bersifat kecil sehingga tidak perlu ada justifikasi
B. Total biaya setelah addendum tetap berada dalam pagu anggaran dan perubahan dapat dipertanggungjawabkan
C. Penyedia setuju menanggung seluruh biaya tambahan sehingga tidak merugikan negara
D. Perubahan pekerjaan tidak mengubah output teknis akhir
E. Pengguna menginginkan percepatan sehingga perubahan dapat dilakukan secara lisan
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Addendum dapat dilakukan jika perubahan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, diperlukan bagi fungsi output, dan tidak melebihi pagu anggaran. Kesepakatan lisan atau beban biaya kepada penyedia tidak menjadi dasar legal perubahan kontrak.
Soal 10
Salah satu anggota Pokja secara tidak sengaja mengetahui bahwa sepupunya mengikuti tender sebagai salah satu penyedia. Anggota tersebut merasa bahwa ia dapat tetap objektif dan tidak ingin mengundurkan diri karena tim sedang kekurangan personel. Namun, menurut prinsip integritas pengadaan, tindakan yang paling tepat adalah…
A. Tetap melanjutkan tugas karena hubungan keluarga tidak langsung
B. Memberi tahu PPK tetapi tetap mengikuti proses evaluasi
C. Mengundurkan diri dari proses evaluasi dan melaporkan potensi konflik kepentingan
D. Menunggu sampai ada keberatan dari peserta lain baru memutuskan
E. Mengizinkan situasi berjalan karena sepupu tidak memberi keuntungan apa pun
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Benturan kepentingan harus dihindari sepenuhnya, termasuk hubungan keluarga. Anggota Pokja wajib mengundurkan diri dan melaporkan situasi tersebut untuk menjaga integritas proses. Objektivitas pribadi tidak dapat dijadikan dasar pembenaran.
Soal 11
Dalam sebuah pengadaan dengan nilai menengah, PPK meminta Pokja untuk menambahkan syarat pengalaman minimal 10 tahun kepada peserta, meskipun barang/jasa yang diminta tergolong standar dan banyak penyedia baru yang kompeten. Pokja ragu karena syarat tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan dasar PBJ dan dapat membatasi persaingan. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBJ, langkah paling tepat yang seharusnya diambil Pokja adalah…
A. Mengikuti arahan PPK karena PPK adalah penanggung jawab teknis
B. Menolak permintaan tersebut dan mempertahankan ketentuan sesuai regulasi yang menjamin persaingan sehat
C. Memasukkan syarat tersebut secara opsional agar peserta tetap dapat memilih
D. Menambahkan syarat lain untuk menyeimbangkan ketentuan pengalaman
E. Menunda proses pemilihan hingga ada persetujuan dari pimpinan UKPBJ
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Syarat pengalaman harus proporsional dan relevan dengan kompleksitas pekerjaan. Menambahkan ketentuan pengalaman berlebihan melanggar prinsip persaingan sehat dan melampaui ketentuan Perpres 16/2018. Pokja wajib menolak permintaan tersebut karena dokumen pemilihan harus sesuai regulasi dan tidak diskriminatif.
Soal 12
Sebuah instansi ingin melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan berbasis komunitas. Kegiatan ini lebih tepat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki kapasitas langsung untuk melibatkan warga. Unit Perencanaan bingung apakah kegiatan ini masuk kategori swakelola dan jenis mana yang sesuai. Berdasarkan ketentuan swakelola, pilihan paling tepat adalah…
A. Swakelola Tipe I karena dilaksanakan oleh instansi pemerintah
B. Swakelola Tipe II karena dilaksanakan oleh instansi lain
C. Swakelola Tipe III karena dilaksanakan oleh organisasi masyarakat
D. Swakelola Tipe IV karena bekerja sama dengan kelompok masyarakat
E. Pengadaan penyedia karena melibatkan pihak luar
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Swakelola Tipe III adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki kemampuan teknis dan akses langsung ke kelompok sasaran. Program pemberdayaan masyarakat secara langsung cocok untuk tipe ini.
Soal 13
Setelah evaluasi selesai, penyedia yang kalah menemukan bahwa salah satu dokumen peserta pemenang tidak konsisten antara isian sistem dan dokumen unggahan. Pokja tidak menyadari hal itu karena fokus pada evaluasi teknis dan harga. Penyedia tersebut mengajukan sanggah melalui sistem. Berdasarkan ketentuan SPSE dan tata cara sanggah, langkah yang harus dilakukan Pokja adalah…
A. Mengabaikan sanggah karena Pokja sudah menetapkan pemenang
B. Menolak sanggah karena inkonsistensi tersebut dianggap tidak substansial
C. Memverifikasi kebenaran sanggah dan memberikan jawaban resmi melalui sistem
D. Melakukan evaluasi ulang terhadap seluruh peserta dari awal
E. Menghubungi penyedia terkait untuk klarifikasi di luar sistem
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pokja wajib menindaklanjuti sanggah melalui SPSE, memverifikasi kebenaran informasi, dan memberikan jawaban resmi sesuai prosedur. Klarifikasi di luar sistem tidak diperbolehkan. Jika terbukti substansial, Pokja harus memperbaiki hasil evaluasi.
Soal 14
Dalam pelaksanaan kontrak jasa lainnya, penyedia mengalami keterlambatan 20 hari karena pemasok bahan baku internasional mengalami gangguan logistik. Penyedia meminta perpanjangan waktu tanpa denda keterlambatan dengan alasan force majeure. Setelah ditelusuri, gangguan tersebut masih termasuk risiko bisnis normal yang seharusnya diantisipasi penyedia. Berdasarkan prinsip alokasi risiko dalam kontrak PBJ, keputusan yang tepat dari PPK adalah…
A. Menyetujui permintaan penyedia karena hambatan berasal dari luar negeri
B. Memberikan perpanjangan waktu tanpa denda karena masih dalam batas toleransi
C. Memberikan perpanjangan waktu dengan tetap mengenakan denda keterlambatan
D. Menolak perpanjangan waktu dan menyatakan penyedia wanprestasi
E. Mengganti penyedia dengan yang lain agar pekerjaan cepat selesai
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Risiko pasokan dari pemasok luar negeri termasuk risiko bisnis normal penyedia, bukan force majeure. PPK dapat memberikan perpanjangan waktu agar pekerjaan tetap selesai, tetapi denda keterlambatan tetap harus diterapkan karena keterlambatan berasal dari penyedia, bukan keadaan kahar.
Soal 15
Suatu proyek di daerah berhasil selesai tepat waktu, namun kualitas barang yang diterima hanya memenuhi standar minimal—tidak ada yang salah secara spesifikasi, tetapi kinerja penyedia dinilai kurang proaktif dan tidak memberikan nilai tambah. Saat penyusunan laporan evaluasi kinerja penyedia, PPK mempertimbangkan memberi nilai yang tinggi agar hubungan jangka panjang tetap baik. Namun menurut ketentuan penilaian kinerja penyedia, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Memberikan penilaian tinggi karena pekerjaan selesai tepat waktu
B. Memberikan penilaian rendah karena penyedia tidak responsif
C. Memberikan penilaian objektif sesuai indikator, meski tidak memengaruhi hubungan kerja di masa depan
D. Tidak memberikan penilaian karena tidak ada pelanggaran kontrak
E. Mendiskusikan penilaian dengan penyedia untuk mencari nilai kompromi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Penilaian kinerja penyedia harus objektif, terukur, dan berbasis indikator kinerja. Penilaian bukan alat menjaga relasi bisnis, melainkan instrumen peningkatan kualitas pengadaan. Karena itu, nilai harus diberikan sesuai fakta, bukan kompromi.
Soal 16
Dalam proses tender melalui SPSE, Pokja menemukan bahwa salah satu penyedia mengunggah dokumen teknis dalam format PDF yang terenkripsi sehingga tidak dapat dibuka tanpa password. Waktu pembukaan penawaran sudah berlangsung dan Pokja tidak memiliki cara untuk memverifikasi dokumen tersebut. Penyedia beralasan bahwa enkripsi dilakukan untuk menjaga kerahasiaan desain. Berdasarkan ketentuan evaluasi dalam SPSE, langkah yang paling tepat adalah…
A. Meminta penyedia mengirimkan password melalui email pribadi anggota Pokja
B. Meminta penyedia mengunggah ulang dokumen tanpa enkripsi di luar sistem
C. Menyatakan dokumen tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dievaluasi
D. Memberikan waktu tambahan bagi penyedia untuk memperbaiki dokumen
E. Menganggap dokumen sah karena unggahannya sudah sesuai mekanisme
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Dokumen yang tidak dapat dibuka atau dievaluasi melalui SPSE dianggap tidak memenuhi syarat. Pokja tidak boleh meminta klarifikasi di luar sistem dan tidak boleh menerima dokumen baru setelah batas unggah. Enkripsi yang menghalangi evaluasi membuat penawaran gugur.
Soal 17
Dalam perencanaan pengadaan jasa kebersihan gedung, tim menemukan beberapa risiko: (1) tenaga kerja tinggi turnover, (2) potensi ketidakhadiran petugas saat hari padat kunjungan, dan (3) peralatan kebersihan berpotensi rusak karena intensitas penggunaan. Berdasarkan prinsip manajemen risiko PBJ, rencana mitigasi yang paling komprehensif adalah…
A. Meminta penyedia menyediakan petugas cadangan pada hari-hari tertentu
B. Mengalihkan seluruh risiko kepada penyedia melalui kontrak
C. Menyusun spesifikasi layanan berbasis output dan menetapkan SLA yang jelas
D. Menambahkan persyaratan pengalaman minimal 5 tahun
E. Menyediakan peralatan sendiri agar risiko beralih ke instansi
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Risiko operasional pada jasa kebersihan paling efektif dikendalikan dengan SLA (Service Level Agreement) dan spesifikasi berbasis output, sehingga penyedia wajib menjamin tingkat layanan meski terjadi turnover atau kerusakan peralatan. Mengalihkan seluruh risiko ke penyedia tidak realistis tanpa SLA yang terukur.
Soal 18
Sebuah instansi harus melakukan pemeliharaan sistem IT yang sangat spesifik, dan hanya terdapat satu produsen resmi yang dapat melakukan pekerjaan tersebut karena hak kekayaan intelektual berada pada produsen tersebut. Berdasarkan ketentuan metode pemilihan PBJ, metode paling tepat adalah…
A. Tender karena nilai pengadaan tinggi
B. Tender cepat karena penyedianya sudah jelas
C. Penunjukan langsung karena hanya satu penyedia yang memenuhi persyaratan teknis
D. Pengadaan langsung agar lebih efisien
E. Seleksi umum agar lebih transparan
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Jika hanya ada satu penyedia yang mampu karena kendala teknis, kekayaan intelektual, atau hak distribusi tunggal, maka metode yang tepat adalah penunjukan langsung, sesuai ketentuan pengadaan khusus.
Soal 19
Pekerjaan pengadaan layanan cloud computing memiliki karakteristik: penggunaan berbasis kapasitas, pemakaian bervariasi setiap bulan, dan biaya mengikuti konsumsi aktual. Untuk pengadaan dengan karakteristik seperti ini, jenis kontrak yang paling tepat adalah…
A. Lumpsum agar penyedia menjaga stabilitas biaya
B. Harga satuan karena pembayaran dihitung berdasarkan volume real penggunaan
C. Gabungan (Lumpsum + Harga Satuan)
D. Payung (framework contract)
E. Turn key
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Layanan yang berbasis konsumsi dan fluktuasi penggunaan sangat cocok menggunakan kontrak harga satuan, karena pembayaran mengikuti volume aktual. Lumpsum tidak relevan karena konsumsi tidak dapat dipastikan di awal.
Soal 20
Dalam proses evaluasi, Pokja menerima informasi informal bahwa salah satu penyedia pernah menawarkan komisi kepada pegawai pada proyek sebelumnya, meskipun tidak ada bukti tertulis atau laporan resmi. Pokja bingung apakah informasi ini boleh memengaruhi penilaian. Berdasarkan prinsip integritas pengadaan dan asas pembuktian, langkah paling tepat adalah…
A. Menggugurkan penyedia karena informasi tersebut menandakan risiko tinggi
B. Membuka investigasi internal tanpa mengikuti prosedur pelaporan
C. Mengabaikan informasi tersebut karena tidak dapat diverifikasi
D. Menghubungi penyedia secara pribadi untuk meminta klarifikasi
E. Mengurangi nilai evaluasi teknis secara proporsional
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Penilaian dalam PBJ harus berbasis bukti, tidak boleh berdasarkan rumor, persepsi, atau informasi informal. Selama tidak ada bukti valid atau laporan resmi, Pokja harus tetap melakukan evaluasi objektif. Proses pengadaan tidak boleh dipengaruhi asumsi.
Tingkatkan Peluang Lolos Uji Kompetensi — Mulai dari Hari Ini!
Persiapan terbaik selalu dimulai dari latihan yang tepat. Paket soal di fungsional.id dirancang mengikuti kisi-kisi terbaru, lengkap dengan pembahasan mendalam yang membantu Anda memahami pola soal, bukan sekadar menghafal jawabannya.
🔥 Mengapa ribuan peserta memilih fungsional.id?
- Soal berkualitas setara ujian sebenarnya
- Pembahasan rinci yang membuka cara berpikir penguji
- Cocok untuk semua level—dari pemula hingga siap ujian
- Update berkala mengikuti regulasi terbaru
💡 Jangan menunggu sampai waktu ujian tinggal hitungan hari.
Mulai latihan sekarang dan rasakan bedanya ketika Anda menghadapi soal secara percaya diri.
👉 Akses paket soal eksklusif di fungsional.id dan mulai langkah pasti menuju kelulusan!
