Skip to content 
Formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama merupakan salah satu jabatan strategis dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM maupun lembaga legislatif lainnya. Tugas utama jabatan ini mencakup penyusunan, harmonisasi, hingga evaluasi berbagai produk hukum yang akan diberlakukan di tingkat pusat maupun daerah.
Seorang perancang peraturan dituntut tidak hanya memahami aturan formal dan prosedural, tetapi juga memiliki kemampuan analisis hukum, ketelitian dalam bahasa hukum, serta sensitivitas terhadap dinamika sosial dan politik. Oleh karena itu, seleksi formasi ini dikenal memiliki tingkat kesulitan tinggi dan membutuhkan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi dan proses legislasi di Indonesia.
Kisi-Kisi Soal Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Kisi-kisi di atas mencerminkan kemampuan teknis dan substantif yang wajib dimiliki oleh seorang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Materinya mencakup pemahaman dasar hukum, teknik penyusunan norma, hierarki peraturan, hingga analisis dampak regulasi. Pemahaman menyeluruh terhadap setiap poin akan membantu peserta menyiapkan diri secara lebih fokus dan sistematis.
Setiap aspek dalam kisi-kisi menguji bukan hanya hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, logis, dan aplikatif dalam konteks legislasi. Dengan menguasai seluruh indikator tersebut, peserta akan lebih siap menghadapi soal-soal HOTS yang kompleks dan mendalam, serta mampu menyusun regulasi yang konsisten, efektif, dan berbasis hukum yang baik.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahan UU No. 15 Tahun 2019): Dasar hukum yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk hierarki peraturan, asas pembentukan, dan teknik penyusunan.
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011: Pedoman teknis yang lebih rinci mengenai prosedur penyusunan, harmonisasi, dan pengundangan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan: Petunjuk teknis internal Kemenkumham untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk proses perancangan, harmonisasi, dan konsultasi publik.
- Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan: Prinsip-prinsip dan metode dalam perancangan peraturan, termasuk penggunaan bahasa hukum yang tepat, penyusunan batang tubuh, dan perumusan ketentuan umum, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- Proses Legislasi di Indonesia: Tahapan-tahapan dalam proses legislasi, mulai dari inisiasi, penyusunan naskah akademik, pembahasan di DPR/DPRD, hingga pengundangan dan publikasi peraturan.
- Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan: Proses harmonisasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan yang sudah ada, serta penyelesaian konflik hukum.
- Analisis Hukum dan Dampak Regulasi: Teknik analisis hukum untuk menilai keabsahan dan efektivitas peraturan perundang-undangan, serta penilaian dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment) untuk mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari peraturan yang diusulkan.
- Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan: Mekanisme keterlibatan publik dalam proses pembentukan peraturan, termasuk konsultasi publik, penyebaran informasi, dan pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Contoh Soal Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembahasan
Bagian ini menyajikan 20 soal pertama yang dirancang khusus untuk menguji pemahaman mendalam calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Soal dibuat berdasarkan kisi-kisi resmi yang mencakup aspek hukum materiil maupun teknis, seperti teknik penyusunan norma, hierarki peraturan, hingga partisipasi publik dalam legislasi.
Soal disusun dengan tingkat kesulitan tinggi (HOTS) agar menguji logika, analisis hukum, serta kemampuan penerapan konsep dalam konteks riil. Setiap soal disertai pembahasan untuk membantu peserta memahami alasan di balik jawaban yang benar. Untuk mengakses 100 soal lengkap, silakan ikuti tautan lanjutan di akhir artikel.
Soal 1
Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, peraturan yang memiliki kedudukan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar 1945 adalah…
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
D. Peraturan Menteri
E. Peraturan Daerah
Jawaban: C
Pembahasan: Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, urutan setelah UUD 1945 adalah Undang-Undang atau Perppu. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.
Soal 2
Teknik penyusunan batang tubuh dalam suatu rancangan peraturan memuat beberapa bagian utama, kecuali…
A. Konsideran
B. Ketentuan umum
C. Ketentuan pidana
D. Ketentuan sanksi administrasi
E. Ketentuan penutup
Jawaban: A
Pembahasan: Konsideran termasuk bagian pembukaan, bukan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari pasal-pasal seperti ketentuan umum, pokok materi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Soal 3
Asas “lex superior derogat legi inferiori” dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berarti…
A. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama
B. Peraturan dengan cakupan khusus diberlakukan lebih utama dibanding peraturan yang bersifat umum
C. Norma hukum yang lebih tinggi derajatnya berlaku mengesampingkan norma yang lebih rendah.
D. Peraturan yang lebih umum mengesampingkan yang lebih khusus
E. Semua jawaban salah
Jawaban: C
Pembahasan: Asas ini menyatakan bahwa jika terdapat konflik antarperaturan, maka peraturan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan di bawahnya.
Soal 4
Apa tujuan utama dari penyusunan naskah akademik dalam proses legislasi?
A. Menguatkan posisi politik suatu RUU
B. Menyederhanakan bahasa hukum
C. Memberikan dasar ilmiah dan empiris bagi penyusunan RUU
D. Menentukan waktu pengesahan suatu RUU
E. Mewakili pendapat masyarakat secara penuh
Jawaban: C
Pembahasan: Naskah akademik digunakan sebagai landasan konseptual dan akademis dalam merancang regulasi, termasuk analisis masalah, tujuan regulasi, dan alternatif solusi.
Soal 5
Peraturan Presiden dapat dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya atau…
A. Inisiatif Presiden secara mutlak
B. Kebutuhan administratif instansi teknis
C. Penjabaran lebih lanjut atas ketentuan UU atau PP
D. Permintaan dari DPR
E. Saran dari Mahkamah Konstitusi
Jawaban: C
Pembahasan: Perpres dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UU atau PP, bukan berdasarkan inisiatif semata tanpa dasar hukum yang jelas.
Soal 6
Manakah yang termasuk dalam prosedur harmonisasi peraturan perundang-undangan?
A. Penyampaian pidato presiden
B. Konsultasi publik dan penyelarasan antar instansi
C. Pemungutan suara di DPR
D. Penandatanganan oleh gubernur
E. Penyusunan batang tubuh oleh panitia kerja
Jawaban: B
Pembahasan: Harmonisasi melibatkan berbagai pihak untuk menyelaraskan substansi dan menghindari konflik antarregulasi.
Soal 7
Pernyataan berikut yang benar terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah…
A. Asas dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan
B. Asas tidak perlu bersifat jelas dan logis
C. Asas kepastian hukum mengutamakan kejelasan rumusan
D. Asas kedayagunaan mengabaikan asas keadilan
E. Asas keterbukaan hanya berlaku di tahap pengundangan
Jawaban: C
Pembahasan: Kepastian hukum mengutamakan rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir agar mudah dipahami dan dilaksanakan.
Soal 8
Teknik perancangan peraturan yang baik harus menghindari hal-hal berikut, kecuali…
A. Kalimat yang panjang dan kompleks
B. Penggunaan istilah asing tanpa penjelasan
C. Redaksi yang multitafsir
D. Penjabaran yang logis dan sistematis
E. Ambiguitas dalam norma
Jawaban: D
Pembahasan: Redaksi peraturan harus sistematis dan logis. Jawaban A, B, C, dan E justru merupakan hal yang harus dihindari.
Soal 9
Peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan batal demi hukum apabila…
A. Tidak disetujui oleh pihak eksekutif
B. Bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi
C. Tidak mencantumkan nomor registrasi
D. Tidak disosialisasikan ke masyarakat
E. Tidak diajukan dalam forum akademik
Jawaban: B
Pembahasan: Jika suatu peraturan bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka berlaku asas lex superior, dan peraturan tersebut dapat dibatalkan.
Soal 10
Regulatory Impact Assessment (RIA) bertujuan untuk…
A. Menilai opini politik terhadap suatu peraturan
B. Mengetahui potensi perlawanan dari masyarakat
C. Mengukur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu regulasi
D. Membatalkan rancangan peraturan yang tidak disukai publik
E. Memastikan dukungan legislatif terhadap suatu RUU
Jawaban: C
Pembahasan: RIA adalah alat analisis untuk mengukur dampak dari regulasi sebelum diberlakukan, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Soal 11
Dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, salah satu prinsip penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah keterbukaan. Implementasi dari asas ini dapat dilihat melalui…
A. Penyampaian materi kepada DPR tanpa melalui kementerian terkait
B. Keterlibatan masyarakat sejak penyusunan konsep awal peraturan
C. Pembuatan regulasi secara internal oleh pejabat tinggi negara
D. Pemberian penjelasan pasal hanya kepada instansi teknis
E. Penyesuaian peraturan berdasarkan lobi politik
Jawaban: B
Pembahasan: Asas keterbukaan mewajibkan adanya partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan mengakses informasi terkait peraturan tersebut.
Soal 12
Peraturan Menteri tergolong dalam jenis peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur pelaksanaan lebih lanjut dari…
A. Undang-Undang Dasar 1945
B. Peraturan Pemerintah
C. Undang-Undang atau Peraturan Presiden
D. Putusan Mahkamah Konstitusi
E. Nota Kesepahaman Lintas Lembaga
Jawaban: C
Pembahasan: Peraturan Menteri dibentuk sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari UU dan Perpres, sesuai dengan kewenangan teknis masing-masing kementerian.
Soal 13
Salah satu komponen penting dalam batang tubuh rancangan undang-undang yang memuat pengertian-pengertian pokok adalah…
A. Ketentuan penutup
B. Ketentuan umum
C. Ketentuan tambahan
D. Konsideran
E. Lampiran penjelasan
Jawaban: B
Pembahasan: Ketentuan umum adalah bagian dari batang tubuh yang memuat definisi atau pengertian istilah penting yang digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya.
Soal 14
Salah satu syarat sah berlakunya peraturan perundang-undangan adalah telah diundangkan dalam…
A. Nota Dinas Kementerian
B. Risalah Rapat Kerja Komisi
C. Berita Negara atau Lembaran Negara
D. Laporan Hasil Evaluasi
E. Ringkasan Eksekutif Pemerintah
Jawaban: C
Pembahasan: Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, pengundangan peraturan dilakukan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Soal 15
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan melalui metode omnibus law bertujuan untuk…
A. Membatalkan semua peraturan yang ada secara serentak
B. Menyusun regulasi secara sektoral dan independen
C. Mencabut dan mengubah beberapa peraturan dalam satu peraturan
D. Menghapuskan norma konstitusional yang sudah tidak relevan
E. Menyederhanakan struktur kelembagaan negara
Jawaban: C
Pembahasan: Omnibus law adalah metode penyusunan peraturan yang mencakup pengaturan berbagai topik dalam satu peraturan, termasuk pencabutan dan perubahan beberapa peraturan sekaligus.
Soal 16
Tahapan awal yang harus dilakukan dalam proses legislasi adalah…
A. Penomoran undang-undang
B. Konsultasi ke Mahkamah Agung
C. Penyusunan dan penyampaian naskah akademik
D. Penandatanganan oleh presiden
E. Publikasi dalam sistem JDIHN
Jawaban: C
Pembahasan: Naskah akademik menjadi dokumen awal penting yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan dasar ilmiah dari rancangan undang-undang sebelum dilakukan pembahasan.
Soal 17
Harmonisasi peraturan diperlukan untuk menghindari…
A. Redundansi dalam pemungutan pajak
B. Ketidaksesuaian norma antar peraturan
C. Penolakan publik terhadap RUU
D. Inkonsistensi dalam kampanye politik
E. Perbedaan gaya bahasa hukum antar kementerian
Jawaban: B
Pembahasan: Harmonisasi bertujuan untuk mencegah tumpang tindih, pertentangan, atau ketidaksesuaian antarperaturan perundang-undangan.
Soal 18
Ketentuan penutup dalam peraturan perundang-undangan berfungsi untuk…
A. Menentukan pejabat pelaksana
B. Mengatur pengertian istilah
C. Menyatakan mulai berlakunya peraturan dan pencabutan peraturan lama
D. Menjelaskan urgensi pembentukan peraturan
E. Menyediakan data statistik pendukung
Jawaban: C
Pembahasan: Ketentuan penutup berisi informasi penting seperti tanggal berlaku dan peraturan lama yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Soal 19
Salah satu bentuk komunikasi hukum yang baik dalam proses penyusunan peraturan adalah…
A. Menghindari penggunaan istilah teknis
B. Menyampaikan konsep secara tertutup hanya kepada pejabat tertentu
C. Menggunakan redaksi jelas dan tidak multitafsir dalam naskah regulasi
D. Menyerahkan penyusunan regulasi kepada tim advokasi politik
E. Menerapkan istilah hukum asing tanpa adaptasi lokal
Jawaban: C
Pembahasan: Komunikasi hukum yang baik harus menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan tafsir ganda, terutama dalam peraturan perundang-undangan.
Soal 20
Salah satu fungsi utama dari Peraturan Menteri menurut Peraturan Perundang-undangan adalah…
A. Menggantikan Undang-Undang
B. Menjabarkan teknis pelaksanaan dari regulasi yang lebih tinggi
C. Membentuk lembaga negara baru
D. Menyusun anggaran negara
E. Mengatur hubungan antarnegara
Jawaban: B
Pembahasan: Peraturan Menteri tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi untuk menjabarkan secara teknis peraturan yang lebih tinggi seperti UU atau Perpres.
Menghadapi seleksi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap dasar hukum, teknik perancangan, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang berlaku. Dengan menguasai kisi-kisi seperti yang telah dijelaskan di atas dan berlatih mengerjakan soal-soal yang bersifat analitis dan aplikatif, Anda akan memiliki bekal yang lebih matang untuk menghadapi ujian kompetensi.
Masih butuh latihan soal lainnya?
Kunjungi fungsional.id untuk mendapatkan akses lengkap ke soal-soal terbaru, kisi-kisi resmi sesuai formasi, serta berbagai tips dan strategi jitu agar kamu lebih percaya diri menghadapi ujian kompetensi (UKOM) PPPK.
Mulai dari jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan hingga jabatan fungsional lainnya, semua tersedia lengkap dan terus diperbarui.
