Persiapan menjadi salah satu bagian penting sebelum mengikuti Ujian Dinas Kejaksaan Agung. Peserta perlu memperkuat pemahaman terhadap berbagai materi kedinasan, mulai dari kepegawaian, wawasan kebangsaan, administrasi pemerintahan, hingga pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Melalui artikel ini, peserta dapat mempelajari materi Ujian Dinas Kejaksaan Agung, kisi-kisi, serta contoh soal dan pembahasannya sebagai referensi belajar sekaligus latihan untuk mengenali berbagai tipe pertanyaan yang mungkin dihadapi dalam ujian.
Mengenal Ujian Dinas Kejaksaan Agung dan Tujuan Pelaksanaannya
Ujian Dinas Kejaksaan Agung merupakan bagian dari proses pengembangan karier pegawai yang dilaksanakan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas sebagai aparatur sekaligus lingkungan kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Pelaksanaan ujian tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teori. Peserta juga perlu memahami bagaimana aturan, prosedur, etika, serta prinsip profesionalitas diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena itu, soal dapat mencakup pengetahuan kepegawaian, wawasan kebangsaan, administrasi kedinasan, organisasi Kejaksaan, hingga pemahaman terhadap tugas dan fungsi institusi.
Persiapan sebaiknya dilakukan dengan mempelajari regulasi dan pedoman yang berlaku, memahami materi secara bertahap, serta memperbanyak latihan soal. Dengan begitu, peserta dapat lebih terbiasa menghadapi pertanyaan yang menguji pemahaman konsep maupun kemampuan menganalisis situasi kedinasan.
Materi Utama Ujian Dinas Kejaksaan Agung yang Perlu Dipelajari
Persiapan Ujian Dinas Kejaksaan Agung perlu mencakup pengetahuan umum kedinasan sekaligus materi yang berkaitan dengan lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Peserta sebaiknya memahami konsep, regulasi, serta penerapannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Beberapa materi penting yang dapat diprioritaskan antara lain:
1. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Peserta perlu memahami nilai-nilai Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta penerapan nilai kebangsaan dalam pelaksanaan tugas aparatur.
2. Wawasan Kebangsaan
Materi dapat mencakup NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan nusantara, nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta bela negara. Peserta juga perlu memahami penerapannya dalam menjaga profesionalitas sebagai aparatur negara.
3. Manajemen ASN dan Kepegawaian
Materi kepegawaian dapat meliputi:
- kedudukan dan peran ASN;
- hak dan kewajiban PNS;
- manajemen kinerja;
- pengembangan kompetensi;
- sistem merit;
- pengembangan karier;
- kode etik dan perilaku;
- disiplin PNS.
4. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Kejaksaan
Bagian ini penting karena berkaitan langsung dengan institusi penyelenggara. Peserta perlu memahami kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, tugas dan kewenangan Kejaksaan, serta perannya dalam pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
5. Struktur dan Organisasi Kejaksaan RI
Peserta perlu mengenali secara umum struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, pembagian tugas, fungsi unit kerja, hubungan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta unsur organisasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Administrasi Pemerintahan dan Kedinasan
Materi dapat mencakup kewenangan, prosedur administrasi, keputusan dan tindakan pemerintahan, akuntabilitas, koordinasi, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
7. Tata Naskah Dinas dan Kearsipan
Peserta perlu memahami prinsip penyusunan dan pengelolaan dokumen, seperti jenis naskah dinas, format surat resmi, kewenangan penandatanganan, penomoran, distribusi, klasifikasi, pengamanan, serta penyimpanan arsip.
8. Integritas dan Etika Aparatur
Materi ini mencakup profesionalitas, integritas, tanggung jawab, konflik kepentingan, penggunaan kewenangan secara tepat, kerahasiaan informasi, serta perilaku yang sesuai dengan etika kedinasan.
9. Pelayanan Publik
Peserta juga perlu memahami standar pelayanan, hak masyarakat, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan pengaduan, serta pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.
10. Literasi Digital dan Keamanan Informasi
Pemanfaatan teknologi dalam lingkungan kerja menuntut pemahaman mengenai perlindungan data, keamanan akun kedinasan, pengelolaan dokumen elektronik, penggunaan sistem informasi, serta penanganan informasi yang memiliki pembatasan akses.
Materi tersebut sebaiknya tidak hanya dipelajari melalui hafalan. Peserta juga perlu berlatih mengerjakan soal situasional dan studi kasus, terutama yang menguji kemampuan menentukan tindakan berdasarkan regulasi, kewenangan, integritas, serta prosedur kedinasan.
Kisi-Kisi Ujian Dinas Kejaksaan Agung yang Perlu Dipelajari
Kisi-kisi menjadi salah satu acuan penting untuk menentukan prioritas belajar sebelum menghadapi Ujian Dinas Kejaksaan Agung. Selain pengetahuan umum kedinasan, peserta perlu memperkuat pemahaman mengenai kelembagaan, tugas, kewenangan, serta tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut beberapa pokok materi yang dapat dipelajari:
1. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Materi dapat mencakup:
- kedudukan dan fungsi Pancasila;
- nilai setiap sila Pancasila;
- penerapan Pancasila bagi aparatur;
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
- prinsip negara hukum;
- sistem ketatanegaraan Indonesia;
- lembaga-lembaga negara;
- hak dan kewajiban warga negara.
2. Wawasan Kebangsaan
Peserta perlu memahami:
- Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bhinneka Tunggal Ika;
- wawasan nusantara;
- nasionalisme;
- persatuan dan kesatuan;
- bela negara;
- ketahanan nasional;
- penerapan nilai kebangsaan dalam tugas kedinasan.
3. Manajemen ASN dan Kepegawaian
Materi dapat meliputi:
- kedudukan dan peran ASN;
- hak dan kewajiban PNS;
- nilai dasar ASN;
- kode etik dan perilaku;
- sistem merit;
- pengembangan kompetensi;
- manajemen kinerja;
- pengembangan karier;
- profesionalitas dan netralitas.
4. Disiplin PNS
Kisi-kisi yang perlu dipelajari antara lain:
- kewajiban PNS;
- larangan PNS;
- jenis pelanggaran;
- tingkat hukuman disiplin;
- pemeriksaan pelanggaran;
- kewenangan pejabat;
- penjatuhan hukuman disiplin;
- tanggung jawab pegawai dalam pelaksanaan tugas.
5. Kedudukan dan Tugas Kejaksaan RI
Peserta perlu memahami:
- kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia;
- prinsip pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
- tugas dan fungsi Kejaksaan;
- kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas;
- koordinasi dengan lembaga terkait.
6. Bidang Pidana
Materi dapat diarahkan pada pemahaman umum mengenai:
- peran jaksa dalam proses peradilan pidana;
- penuntutan;
- pelaksanaan penetapan hakim;
- pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- koordinasi dalam penanganan perkara;
- prinsip profesionalitas dalam pelaksanaan kewenangan.
7. Perdata dan Tata Usaha Negara
Peserta perlu memahami secara umum mengenai:
- peran Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- Jaksa Pengacara Negara;
- pemberian bantuan hukum;
- pertimbangan hukum;
- tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan;
- perlindungan kepentingan negara atau pemerintah sesuai ketentuan.
8. Intelijen Penegakan Hukum
Materi dapat mencakup pemahaman umum mengenai:
- peran intelijen dalam mendukung penegakan hukum;
- pengumpulan dan pengolahan informasi sesuai kewenangan;
- pengamanan pelaksanaan tugas;
- koordinasi;
- kerahasiaan informasi;
- penggunaan informasi secara profesional dan bertanggung jawab.
9. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Kisi-kisi dapat mencakup:
- struktur Kejaksaan Republik Indonesia;
- Kejaksaan Agung;
- Kejaksaan Tinggi;
- Kejaksaan Negeri;
- Cabang Kejaksaan Negeri;
- tugas dan hubungan antarunit;
- koordinasi dan pembagian fungsi organisasi.
10. Administrasi Pemerintahan
Materi meliputi:
- kewenangan;
- keputusan dan tindakan pemerintahan;
- prosedur administrasi;
- diskresi;
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- larangan penyalahgunaan kewenangan;
- akuntabilitas.
11. Tata Naskah Dinas dan Kearsipan
Peserta perlu mempelajari:
- jenis naskah dinas;
- format dan struktur dokumen;
- penggunaan bahasa kedinasan;
- kewenangan penandatanganan;
- penomoran;
- distribusi;
- klasifikasi dokumen;
- penyimpanan dan temu kembali arsip;
- pengamanan dokumen.
12. Integritas, Etika, dan Profesionalitas
Materi dapat mencakup:
- integritas aparatur;
- kode etik;
- profesionalitas;
- objektivitas;
- tanggung jawab;
- konflik kepentingan;
- penyalahgunaan kewenangan;
- gratifikasi sesuai ketentuan;
- menjaga kepercayaan terhadap institusi.
13. Kerahasiaan dan Keamanan Informasi
Peserta perlu memahami:
- klasifikasi informasi;
- hak akses;
- kerahasiaan dokumen;
- keamanan akun kedinasan;
- penggunaan perangkat resmi;
- pengiriman dokumen;
- penanganan kesalahan pengiriman;
- pelaporan insiden keamanan informasi.
14. Pelayanan Publik
Materi dapat meliputi:
- prinsip pelayanan publik;
- standar pelayanan;
- transparansi;
- akuntabilitas;
- hak masyarakat;
- penanganan pengaduan;
- pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif;
- peningkatan kualitas pelayanan.
Contoh Soal Ujian Dinas Kejaksaan Agung dan Pembahasan
Setelah mempelajari materi dan kisi-kisi, peserta dapat mulai mengukur pemahaman melalui latihan soal. Berikut 25 contoh soal Ujian Dinas Kejaksaan Agung yang mencakup wawasan kebangsaan, kepegawaian, kelembagaan Kejaksaan, administrasi, integritas, hingga studi kasus kedinasan.
Soal 1 — Pancasila
Dalam sebuah rapat terdapat perbedaan pendapat antarpegawai mengenai penyelesaian pekerjaan. Sikap yang paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah….
A. Mengikuti pendapat pegawai paling senior
B. Memaksakan pendapat pimpinan
C. Mengutamakan musyawarah dengan tetap menghargai setiap pendapat
D. Menghindari pembahasan
E. Menyerahkan keputusan kepada satu orang
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama serta menghargai pendapat merupakan salah satu bentuk penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan kerja.
Soal 2 — UUD NRI Tahun 1945
Ketentuan bahwa Indonesia merupakan negara hukum terdapat dalam….
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 1 ayat (2)
C. Pasal 1 ayat (3)
D. Pasal 2 ayat (1)
E. Pasal 3 ayat (1)
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Soal 3 — Wawasan Kebangsaan
Seorang pegawai bekerja dalam tim yang anggotanya berasal dari berbagai suku dan daerah. Sikap paling tepat adalah….
A. Mengutamakan anggota dari daerah yang sama
B. Membentuk kelompok berdasarkan latar belakang
C. Menghargai keberagaman dan membangun kerja sama berdasarkan tujuan organisasi
D. Menghindari komunikasi dengan pegawai yang berbeda budaya
E. Mengutamakan budaya mayoritas
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Menghargai keberagaman sekaligus menjaga persatuan merupakan penerapan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Soal 4 — Manajemen ASN
Pengembangan kompetensi pegawai sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan….
A. Kedekatan dengan pimpinan
B. Kesamaan daerah asal
C. Kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi
D. Hubungan pertemanan
E. Usia pegawai saja
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Pengembangan kompetensi bertujuan meningkatkan kemampuan pegawai sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Soal 5 — Disiplin PNS
Seorang PNS menerima instruksi yang diduga bertentangan dengan prosedur kedinasan. Langkah yang paling tepat adalah….
A. Langsung melaksanakan instruksi
B. Mengabaikan instruksi tanpa penjelasan
C. Melakukan klarifikasi melalui jalur kedinasan dan memastikan tindakan tetap sesuai ketentuan
D. Menyampaikan instruksi kepada masyarakat
E. Meminta rekan kerja melaksanakannya
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Pegawai perlu menghormati hierarki sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tetap sesuai dengan regulasi dan prosedur.
Soal 6 — Kedudukan Kejaksaan
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan….
A. Pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
B. Penetapan putusan pengadilan
C. Pembentukan undang-undang
D. Pengawasan kebijakan moneter
E. Penyelenggaraan pemilihan umum
Kunci Jawaban: A
Pembahasan: Kejaksaan memiliki fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Soal 7 — Penuntutan
Dalam sistem peradilan pidana, pihak yang menjalankan fungsi penuntutan sesuai ketentuan hukum adalah….
A. Hakim
B. Jaksa/Penuntut Umum
C. Panitera
D. Advokat
E. Saksi
Kunci Jawaban: B
Pembahasan: Jaksa, dalam kapasitasnya sesuai ketentuan hukum acara, memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi penuntutan.
Soal 8 — Organisasi Kejaksaan
Unit Kejaksaan yang berkedudukan di tingkat provinsi adalah….
A. Kejaksaan Negeri
B. Cabang Kejaksaan Negeri
C. Kejaksaan Tinggi
D. Kejaksaan Kecamatan
E. Kejaksaan Regional
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Soal 9 — Perdata dan Tata Usaha Negara
Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa dapat menjalankan fungsi sebagai….
A. Hakim Pengawas
B. Jaksa Pengacara Negara
C. Panitera
D. Penyidik seluruh tindak pidana
E. Mediator privat tanpa kewenangan
Kunci Jawaban: B
Pembahasan: Dalam pelaksanaan tugas tertentu di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Soal 10 — Administrasi Pemerintahan
Penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan harus….
A. Mengutamakan kepentingan pribadi
B. Berdasarkan kebiasaan saja
C. Memiliki dasar kewenangan serta mengikuti ketentuan dan prosedur
D. Mengikuti permintaan pihak tertentu
E. Mengutamakan kecepatan tanpa mempertimbangkan prosedur
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Kewenangan harus digunakan sesuai dasar hukum dan tujuan pemberian kewenangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Soal 11 — Tata Naskah Dinas
Sebelum dokumen resmi dikirim, ditemukan perbedaan antara angka pada bagian utama dan lampiran.
Apa tindakan terbaik?
A. Menggunakan angka terbesar
B. Menggunakan angka pada bagian utama
C. Memverifikasi sumber data dan memperbaiki ketidaksesuaian sebelum dokumen diteruskan
D. Menghapus lampiran
E. Tetap mengirim karena sudah ditandatangani
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Dokumen kedinasan harus memenuhi prinsip akurasi dan ketelitian.
Soal 12 — Kearsipan
Dokumen perkara atau dokumen kedinasan perlu dikelola secara sistematis terutama agar….
A. Semua pegawai dapat mengaksesnya
B. Dokumen mudah ditemukan kembali dan tetap terjaga sesuai klasifikasi serta kewenangan akses
C. Seluruh dokumen dapat disimpan secara terbuka
D. Tidak perlu dilakukan pencatatan
E. Semua arsip dapat langsung dimusnahkan setelah digunakan
Kunci Jawaban: B
Pembahasan: Pengelolaan arsip perlu memperhatikan kemudahan temu kembali sekaligus keamanan dan hak akses.
Soal 13 — Integritas
Seorang pihak yang berkepentingan memberikan hadiah kepada pegawai setelah urusannya selesai.
Apa tindakan paling tepat?
A. Menerima karena urusan telah selesai
B. Menerima apabila nilainya kecil
C. Menangani pemberian tersebut sesuai ketentuan mengenai integritas dan gratifikasi yang berlaku
D. Membagikannya kepada rekan
E. Menerima tanpa melaporkannya
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Pegawai perlu menjaga integritas serta menghindari pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi independensi.
Soal 14 — Konflik Kepentingan
Pegawai mendapat tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan milik kerabat dekatnya.
Tindakan terbaik adalah….
A. Tetap menjalankan tanpa memberitahu siapa pun
B. Memberikan perlakuan khusus
C. Mengungkapkan potensi konflik kepentingan melalui mekanisme yang berlaku
D. Menghubungi kerabat untuk memperoleh informasi tambahan
E. Menyembunyikan hubungan tersebut
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Konflik kepentingan perlu dikelola secara transparan agar objektivitas dan integritas proses tetap terjaga.
Soal 15 — Kerahasiaan Informasi
Seorang pegawai dari unit lain meminta dokumen internal yang memiliki pembatasan akses tanpa menjelaskan dasar kebutuhannya.
Apa tindakan terbaik?
A. Memberikan karena masih sesama pegawai
B. Memberikan sebagian melalui akun pribadi
C. Memastikan kewenangan dan kebutuhan akses melalui mekanisme resmi
D. Memberikan secara lisan
E. Mengirim seluruh dokumen
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Status sebagai pegawai tidak otomatis memberikan akses terhadap seluruh informasi. Akses perlu sesuai kewenangan dan kebutuhan tugas.
Soal 16 — Keamanan Informasi
Rekan meminta kata sandi akun kedinasan karena perlu membuka dokumen secara mendesak.
Tindakan paling tepat adalah….
A. Memberikan kata sandi sementara
B. Membiarkan rekan menggunakan akun Anda
C. Menolak berbagi kredensial dan mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme resmi
D. Membuat kata sandi bersama
E. Mengirim kata sandi melalui pesan pribadi
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Kredensial akun kedinasan perlu dijaga untuk memastikan keamanan dan akuntabilitas.
Soal 17 — HOTS: Data Tidak Konsisten
Seorang pegawai menemukan dua dokumen yang memuat data berbeda mengenai perkara yang sama.
Apa langkah pertama yang paling tepat?
A. Memilih dokumen terbaru tanpa pemeriksaan
B. Menggunakan data yang paling lengkap
C. Memeriksa sumber, konteks, waktu, dan validitas kedua informasi sebelum menarik kesimpulan
D. Menggabungkan kedua data
E. Memilih informasi yang paling mendukung asumsi awal
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Analisis informasi perlu dilakukan secara objektif. Perbedaan data membutuhkan verifikasi silang sebelum digunakan.
Soal 18 — HOTS: Permintaan Informasi
Seorang pihak eksternal meminta informasi terkait perkara dengan alasan memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak.
Apa tindakan terbaik?
A. Memberikan informasi secara informal
B. Memberikan sebagian informasi
C. Mengarahkan permintaan melalui mekanisme resmi dan memastikan kewenangan pemberian informasi
D. Memberikan informasi jika berjanji merahasiakannya
E. Mengirim melalui pesan pribadi
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Informasi terkait pekerjaan harus diberikan berdasarkan kewenangan, klasifikasi, dan prosedur resmi, bukan hubungan personal.
Soal 19 — HOTS: Tekanan Pihak Lain
Seorang pegawai menerima tekanan agar proses tertentu dipercepat meskipun terdapat tahapan yang belum selesai.
Apa tindakan terbaik?
A. Mempercepat dengan mengabaikan prosedur
B. Menolak seluruh proses
C. Tetap mengikuti prosedur dan mengomunikasikan alasan serta kondisi pekerjaan secara profesional
D. Meminta rekan mengambil keputusan
E. Menghapus tahapan yang dianggap tidak penting
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Kecepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap prosedur dan akuntabilitas.
Soal 20 — HOTS: Dokumen Salah Kirim
Dokumen dengan klasifikasi akses terbatas tidak sengaja dikirim kepada penerima yang salah.
Apa tindakan pertama yang paling tepat?
A. Menunggu penerima menghubungi
B. Menghapus dokumen dari komputer
C. Segera menjalankan prosedur penanganan insiden, membatasi dampak, dan melaporkan melalui mekanisme yang berlaku
D. Meminta penerima merahasiakannya tanpa pelaporan
E. Mengabaikannya apabila penerima dikenal
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Insiden keamanan informasi harus segera ditangani agar risiko kebocoran dapat diminimalkan.
Soal 21 — HOTS: Instruksi Atasan
Atasan meminta pegawai mengirim dokumen sensitif menggunakan akun pribadi karena sistem resmi sedang mengalami gangguan.
Apa tindakan terbaik?
A. Mengikuti karena perintah atasan
B. Mengirim melalui akun pribadi
C. Menjelaskan risiko dan menggunakan alternatif resmi yang sesuai prosedur keamanan informasi
D. Meminta teman mengirimkannya
E. Mengunggah ke penyimpanan publik
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Instruksi atasan tetap perlu dilaksanakan dalam batas ketentuan dan keamanan informasi.
Soal 22 — HOTS: Kesalahan Administrasi
Kesalahan input dokumen terjadi berulang kali pada satu unit.
Tindakan perbaikan paling efektif adalah….
A. Memberikan teguran yang sama setiap kali terjadi kesalahan
B. Membiarkan karena masih dapat diperbaiki
C. Menganalisis penyebab dari sisi prosedur, kompetensi, beban kerja, sistem, dan mekanisme verifikasi
D. Menghapus seluruh dokumen
E. Mengurangi jumlah pegawai
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Kesalahan berulang dapat menunjukkan masalah sistemik sehingga perlu dilakukan analisis akar penyebab.
Soal 23 — HOTS: Prioritas Pekerjaan
Terdapat beberapa tugas dengan tingkat urgensi dan dampak berbeda, sementara jumlah pegawai terbatas.
Pendekatan terbaik adalah….
A. Mengerjakan pekerjaan termudah
B. Mengerjakan berdasarkan urutan masuk saja
C. Menentukan prioritas berdasarkan urgensi, dampak, tenggat, ketentuan, dan sumber daya
D. Membagi waktu sama rata
E. Menunda seluruh pekerjaan
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Prioritas pekerjaan perlu ditentukan berdasarkan risiko, urgensi, dampak, dan kewajiban yang harus dipenuhi.
Soal 24 — HOTS: Kecepatan vs Ketelitian
Sebuah laporan harus segera disampaikan kepada pimpinan, tetapi beberapa informasi belum terverifikasi.
Apa tindakan terbaik?
A. Mengirim laporan tanpa verifikasi
B. Mengisi data berdasarkan perkiraan
C. Memprioritaskan verifikasi informasi penting, mengomunikasikan keterbatasan, dan menjaga akurasi laporan
D. Menggunakan informasi lama
E. Menghapus bagian yang belum pasti tanpa keterangan
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Tenggat perlu dikelola tanpa mengorbankan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi.
Soal 25 — HOTS Integratif
Seorang pegawai menghadapi kondisi berikut:
- dokumen harus diselesaikan hari ini;
- terdapat dua data yang berbeda;
- sebagian informasi memiliki akses terbatas;
- pihak eksternal meminta salinan dokumen;
- atasan meminta proses dipercepat;
- beberapa informasi belum diverifikasi.
Apa tindakan paling tepat?
A. Memilih data yang paling menguntungkan institusi
B. Memberikan salinan kepada pihak eksternal agar proses cepat selesai
C. Memverifikasi data, menjaga klasifikasi informasi, memastikan kewenangan pemberian dokumen, mengomunikasikan risiko kepada atasan, serta menyelesaikan pekerjaan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
D. Menunda seluruh pekerjaan tanpa penjelasan
E. Menggunakan data lama agar lebih cepat
Kunci Jawaban: C
Pembahasan: Kasus ini menggabungkan aspek ketelitian, integritas, kerahasiaan, kewenangan, komunikasi kedinasan, serta akuntabilitas. Tekanan waktu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur maupun keamanan informasi.
Jangan Berhenti di Satu Kali Latihan
Memahami materi saja belum cukup jika belum terbiasa menerapkannya dalam soal. Coba tantang kemampuanmu dengan lebih banyak variasi pertanyaan, mulai dari materi kedinasan hingga soal analisis berbasis kasus. Yuk, cek sejauh mana kesiapanmu menghadapi Ujian Dinas Kejaksaan Agung melalui latihan soal selengkapnya di Fungsional.id
