Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung melalui tes CAT menjadi salah satu tahapan penting untuk mengukur pemahaman peserta mengenai keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi, penyelesaian sengketa informasi, tata kelola pemerintahan, serta integritas sebagai pejabat publik.
Melalui artikel 45+ Soal CAT Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung + Pembahasan, Anda dapat berlatih mengerjakan soal berbasis materi dan kasus agar lebih siap menghadapi proses seleksi secara terarah.
Gambaran Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung
Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung bertujuan memperoleh calon anggota yang memiliki pemahaman kuat mengenai keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi, penyelesaian sengketa informasi, serta tata kelola badan publik.
Kompetensi yang perlu dipersiapkan antara lain:
- prinsip keterbukaan informasi publik;
- hak dan kewajiban pemohon informasi;
- kewajiban badan publik;
- informasi yang wajib diumumkan;
- informasi yang dikecualikan;
- mekanisme keberatan;
- penyelesaian sengketa informasi;
- mediasi dan ajudikasi nonlitigasi;
- etika, integritas, dan independensi;
- pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Kisi-Kisi CAT Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung
Kisi-kisi CAT dapat difokuskan pada materi berikut:
- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- asas, tujuan, dan hak memperoleh informasi;
- tugas dan kewenangan Komisi Informasi;
- jenis informasi publik dan informasi yang dikecualikan;
- tugas dan fungsi PPID;
- mekanisme permohonan informasi dan keberatan;
- penyelesaian sengketa informasi;
- mediasi dan ajudikasi nonlitigasi;
- pengujian konsekuensi;
- kewajiban Badan Publik;
- keterbukaan informasi sebagai bagian dari HAM dan kebijakan publik;
- integritas, independensi, dan objektivitas Komisioner;
- pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas;
- analisis kasus sengketa informasi.
Contoh Soal HOTS CAT Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung + Pembahasan
Contoh soal berikut disusun berdasarkan materi UU Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi, PPID, informasi yang dikecualikan, pengujian konsekuensi, keberatan, sengketa informasi, mediasi, ajudikasi nonlitigasi, integritas, dan tata kelola Badan Publik.
Soal 1 – Hak atas Informasi
Seorang warga meminta dokumen kebijakan penggunaan anggaran program pemerintah daerah. Badan Publik menolak dengan alasan warga tersebut tidak terdampak langsung oleh program.
Sikap yang paling tepat adalah ….
A. Permintaan tetap diproses sepanjang memenuhi ketentuan permohonan informasi publik
B. Permohonan hanya dapat diajukan penerima program
C. Informasi anggaran hanya untuk DPRD
D. Pemohon harus membuktikan kerugian terlebih dahulu
E. Permohonan otomatis ditolak
Jawaban: A
Pembahasan:
Hak memperoleh Informasi Publik pada dasarnya dimiliki setiap orang sesuai ketentuan UU KIP.
Soal 2 – Informasi Berkala
Sebuah Badan Publik hanya mengumumkan profil instansi, tetapi tidak memperbarui informasi mengenai program dan kinerjanya.
Permasalahan utamanya adalah ….
A. Tidak memiliki media sosial
B. Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik belum dilaksanakan secara memadai
C. Semua informasi seharusnya diberikan berdasarkan permintaan saja
D. Informasi kinerja merupakan rahasia
E. Informasi hanya boleh diumumkan setahun sekali
Jawaban: B
Pembahasan:
Keterbukaan informasi bukan sekadar menunggu permohonan, tetapi juga melaksanakan kewajiban pengumuman informasi sesuai kategorinya.
Soal 3 – Informasi Dikecualikan
Pemohon meminta dokumen yang diklaim Badan Publik sebagai rahasia. Namun, Badan Publik hanya menyatakan “dokumen internal” tanpa memberikan dasar pengecualian yang memadai.
Langkah yang paling tepat adalah ….
A. Langsung menerima alasan Badan Publik
B. Menolak permohonan karena semua dokumen internal rahasia
C. Menilai dasar pengecualian dan apakah telah dilakukan pengujian konsekuensi
D. Meminta pemohon mencabut permohonan
E. Membuka seluruh dokumen tanpa pemeriksaan
Jawaban: C
Pembahasan:
Pengecualian tidak cukup didasarkan pada label “internal”. Perlu alasan hukum dan analisis konsekuensi pembukaan informasi.
Soal 4 – Pengujian Konsekuensi
Sebuah instansi hendak mengecualikan dokumen tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan kerugian apabila dibuka.
Pendekatan yang paling tepat adalah ….
A. Menutup seluruh dokumen secara permanen
B. Mengikuti pendapat pimpinan saja
C. Menolak semua permintaan serupa
D. Menilai secara konkret konsekuensi pembukaan dan dasar hukum pengecualiannya
E. Menentukan pengecualian berdasarkan tingkat jabatan pemohon
Jawaban: D
Pembahasan:
Pengujian konsekuensi diperlukan agar pengecualian dilakukan secara terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Soal 5 – Independensi Komisioner
Seorang calon anggota KI memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak dalam sengketa yang sedang diperiksa.
Sikap terbaik adalah ….
A. Tetap memeriksa karena sudah mengenal perkara
B. Meminta pihak tersebut tidak hadir
C. Menyelesaikan perkara secara informal
D. Menyembunyikan hubungan tersebut
E. Mengungkapkan potensi benturan kepentingan dan tidak terlibat apabila independensi dapat terganggu
Jawaban: E
Pembahasan:
Komisioner harus menjaga objektivitas dan independensi dalam penyelesaian sengketa.
Soal 6 – PPID
Banyak permintaan informasi terlambat karena setiap unit kerja memberikan jawaban sendiri tanpa koordinasi.
Perbaikan paling tepat adalah ….
A. Memperkuat fungsi PPID dalam koordinasi, dokumentasi, dan pelayanan informasi
B. Menyerahkan semua jawaban kepada kepala daerah
C. Mengurangi jumlah pemohon
D. Menghapus pelayanan daring
E. Membatasi informasi yang tersedia
Jawaban: A
Pembahasan:
PPID memiliki fungsi penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi secara terkoordinasi.
Soal 7 – Keberatan
Pemohon tidak memperoleh tanggapan yang memadai atas permintaan informasinya.
Langkah yang relevan sebelum sengketa berlanjut adalah ….
A. Langsung menggugat pidana
B. Menggunakan mekanisme keberatan sesuai prosedur
C. Menghubungi media terlebih dahulu
D. Meminta DPRD memutus sengketa
E. Mengajukan permohonan yang sama kepada instansi lain
Jawaban: B
Pembahasan:
Mekanisme keberatan merupakan bagian penting dari tahapan penyelesaian masalah pelayanan informasi.
Soal 8 – Pemeriksaan Awal
Dalam sidang sengketa informasi, Majelis menemukan identitas dan kedudukan Pemohon perlu diperiksa lebih lanjut.
Hal tersebut terutama berkaitan dengan ….
A. Besarnya kerugian Pemohon
B. Popularitas Pemohon
C. legal standing dan syarat permohonan sengketa
D. kemampuan finansial Pemohon
E. jumlah informasi yang diminta
Jawaban: C
Pembahasan:
Pemeriksaan awal antara lain penting untuk memastikan kewenangan dan kedudukan para pihak. KI Lampung pada Oktober 2026 juga menangani perkara yang menyoroti persoalan legal standing Pemohon.
Soal 9 – Mediasi
Sengketa terjadi karena Badan Publik belum memberikan dokumen yang pada dasarnya terbuka dan kedua pihak masih memungkinkan mencapai kesepakatan.
Mekanisme yang paling tepat diprioritaskan adalah ….
A. Pidana
B. Kasasi
C. Gugatan perdata
D. Mediasi
E. Pengujian undang-undang
Jawaban: D
Pembahasan:
Mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tertentu secara lebih cepat melalui kesepakatan para pihak.
Soal 10 – Ajudikasi Nonlitigasi
Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
Tahap yang dapat dilanjutkan adalah ….
A. Pemungutan suara masyarakat
B. Musyawarah DPRD
C. Pemeriksaan oleh PPID
D. Arbitrase perdagangan
E. Ajudikasi nonlitigasi sesuai prosedur penyelesaian sengketa informasi
Jawaban: E
Pembahasan:
Perki Nomor 1 Tahun 2013 mengatur penyelesaian sengketa melalui proses yang antara lain mencakup mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.
Soal 11 – Informasi Tersedia Setiap Saat
Pemohon meminta dokumen kebijakan sebuah Badan Publik beserta dokumen pendukungnya.
Respons yang paling tepat adalah ….
A. Menyediakan sepanjang bukan informasi yang dikecualikan dan dikuasai Badan Publik
B. Menolak karena seluruh dokumen kebijakan bersifat internal
C. Hanya memberikan judul kebijakan
D. Meminta persetujuan DPRD
E. Memberikan setelah lima tahun
Jawaban: A
Pembahasan:
Informasi mengenai kebijakan dan dokumen pendukung termasuk jenis informasi yang pada prinsipnya wajib tersedia setiap saat, kecuali terdapat dasar pengecualian.
Soal 12 – Informasi Pribadi
Pemohon meminta data kesehatan rinci individu tertentu dari instansi pemerintah tanpa dasar kepentingan yang sah.
Pertimbangan utama adalah ….
A. Semua data pemerintah terbuka
B. Perlindungan informasi pribadi dan dasar pengecualian yang berlaku
C. Status sosial Pemohon
D. Besarnya biaya pelayanan
E. Usia Pemohon
Jawaban: B
Pembahasan:
Prinsip keterbukaan tidak berarti seluruh informasi dapat dibuka tanpa mempertimbangkan perlindungan hak pribadi.
Soal 13 – Badan Publik
Sebuah organisasi menerima dan menggunakan dana publik untuk menjalankan program tertentu.
Dalam menilai kewajiban keterbukaannya, hal penting adalah ….
A. Banyaknya anggota organisasi
B. Usia organisasi
C. sumber pembiayaan, fungsi, dan karakter kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik
D. lokasi kantor
E. jumlah pengikut media sosial
Jawaban: C
Pembahasan:
Status dan kewajiban Badan Publik tidak hanya dinilai dari nama lembaganya, tetapi juga karakter kelembagaan dan sumber pembiayaannya.
Soal 14 – Akuntabilitas
Badan Publik mengunggah ratusan dokumen, tetapi masyarakat sulit mengetahui dokumen mana yang relevan dan terbaru.
Langkah terbaik adalah ….
A. Menambah jumlah dokumen
B. Menghapus seluruh dokumen lama
C. Mengalihkan semuanya ke media sosial
D. Menata informasi secara sistematis, mutakhir, mudah dicari, dan dipahami publik
E. Membatasi akses hanya pada jam kerja
Jawaban: D
Pembahasan:
Kualitas keterbukaan tidak hanya ditentukan jumlah dokumen, tetapi juga aksesibilitas dan kemudahan penggunaannya.
Soal 15 – Tekanan Politik
Seorang pejabat meminta anggota KI menunda putusan karena perkara berpotensi menimbulkan kritik terhadap pemerintah daerah.
Tindakan yang tepat adalah ….
A. Menunda sampai situasi politik tenang
B. Mengikuti permintaan demi stabilitas
C. Meminta Pemohon mencabut perkara
D. Mengubah jadwal tanpa alasan
E. Menolak intervensi dan menjalankan proses secara independen
Jawaban: E
Pembahasan:
Independensi sangat penting agar penyelesaian sengketa tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Soal 16 – Keterbukaan sebagai HAM
Mengapa hak memperoleh informasi penting dalam sistem demokrasi?
A. Karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
B. Karena seluruh dokumen negara wajib terbuka tanpa pengecualian
C. Karena masyarakat dapat mengambil alih kewenangan pemerintah
D. Karena menghapus seluruh kerahasiaan negara
E. Karena menjadikan semua informasi gratis
Jawaban: A
Pembahasan:
UU KIP menempatkan hak memperoleh informasi sebagai bagian penting dari HAM, demokrasi, dan pengawasan publik.
Soal 17 – Informasi Serta-Merta
Terjadi pencemaran lingkungan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Sikap Badan Publik seharusnya ….
A. Menunggu permohonan tertulis
B. Menyampaikan informasi yang relevan secara cepat kepada masyarakat
C. Menunggu hasil evaluasi tahunan
D. Memberikan informasi hanya kepada media
E. Menutup informasi agar tidak menimbulkan kepanikan
Jawaban: B
Pembahasan:
Informasi yang berkaitan dengan ancaman terhadap hajat hidup dan keselamatan publik memerlukan penyampaian secara cepat.
Soal 18 – Pemisahan Informasi
Sebuah dokumen terdiri atas bagian yang terbuka dan bagian tertentu yang memiliki dasar pengecualian.
Keputusan yang paling tepat adalah ….
A. Menutup seluruh dokumen
B. Membuka seluruh dokumen tanpa batas
C. Memberikan bagian yang terbuka dengan melindungi bagian yang memang dikecualikan
D. Menolak permohonan selamanya
E. Menghapus dokumen tersebut
Jawaban: C
Pembahasan:
Pengecualian seharusnya diterapkan secara proporsional, bukan otomatis menutup seluruh dokumen.
Soal 19 – Pelayanan Informasi
Pemohon penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengakses informasi pada situs Badan Publik.
Perbaikan terbaik adalah ….
A. Meminta keluarga membantu
B. Membatasi pelayanan secara langsung
C. Memberikan informasi hanya dalam bentuk cetak
D. Meningkatkan aksesibilitas layanan dan format informasi sesuai kebutuhan pengguna
E. Menghapus layanan digital
Jawaban: D
Pembahasan:
Pelayanan informasi publik perlu mudah diakses dan tidak diskriminatif.
Soal 20 – Etika Persidangan
Anggota Majelis Komisioner telah menyampaikan opini di media bahwa salah satu pihak “pasti salah” sebelum pemeriksaan selesai.
Permasalahan utamanya adalah ….
A. Kurangnya publikasi
B. Pelayanan informasi lambat
C. Pemohon kurang aktif
D. Tidak adanya mediator
E. Objektivitas dan imparsialitas Majelis dapat dipertanyakan
Jawaban: E
Pembahasan:
Majelis harus menjaga sikap objektif sebelum fakta dan argumentasi para pihak diperiksa secara lengkap.
Soal 21 – Transparansi Anggaran
Masyarakat meminta rincian penggunaan anggaran kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
Badan Publik sebaiknya ….
A. Memberikan informasi sesuai ketentuan sepanjang tidak terdapat bagian yang secara sah dikecualikan
B. Menolak karena anggaran merupakan informasi internal
C. Memberikan hanya total anggaran
D. Meminta pemohon menunjukkan kerugian
E. Menunggu audit lima tahun kemudian
Jawaban: A
Pembahasan:
Informasi penggunaan anggaran berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Soal 22 – Permohonan Berulang
Seseorang mengajukan permohonan informasi yang sama melalui beberapa saluran dalam waktu berdekatan.
Langkah PPID yang paling tepat adalah ….
A. Memblokir pemohon
B. Mengadministrasikan secara tertib, mengidentifikasi duplikasi, dan tetap memberikan pelayanan sesuai prosedur
C. Menghapus seluruh permohonan
D. Menyerahkan langsung ke Komisi Informasi
E. Menolak semua permohonan berikutnya
Jawaban: B
Pembahasan:
Pelayanan tetap harus profesional dan terdokumentasi meskipun terdapat permohonan berulang.
Soal 23 – Bukti Persidangan
Pemohon dan Termohon memberikan versi berbeda mengenai apakah jawaban atas permohonan informasi pernah dikirim.
Majelis sebaiknya ….
A. Langsung mempercayai Pemohon
B. Langsung mempercayai Termohon
C. Memeriksa bukti penyampaian, registrasi, surat, atau dokumen relevan lainnya
D. Menutup perkara
E. Memutus berdasarkan popularitas para pihak
Jawaban: C
Pembahasan:
Putusan harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diperiksa secara objektif.
Soal 24 – Kebijakan Publik
Badan Publik mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas, tetapi dasar kajian kebijakan tidak pernah tersedia bagi masyarakat.
Dari perspektif keterbukaan, tindakan terbaik adalah ….
A. Menutup seluruh kajian
B. Menampilkan hanya hasil akhir
C. Memberikan informasi jika diminta anggota DPRD
D. Menyediakan dokumen pendukung kebijakan sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan
E. Menghapus dokumen pendukung setelah kebijakan ditetapkan
Jawaban: D
Pembahasan:
Dokumen kebijakan dan pendukungnya penting bagi partisipasi serta pengawasan masyarakat.
Soal 25 – Kerahasiaan Persidangan
Dalam pemeriksaan dokumen yang diduga mengandung informasi dikecualikan, anggota KI memperoleh informasi sensitif.
Sikap paling tepat adalah ….
A. Mengunggah dokumen untuk transparansi
B. Membagikan kepada organisasi masyarakat
C. Membahasnya dengan teman
D. Memberikan kepada media
E. Menjaga kerahasiaannya sesuai kewajiban dan menggunakan hanya untuk kepentingan pemeriksaan
Jawaban: E
Pembahasan:
Kewenangan pemeriksaan tidak menghapus kewajiban menjaga informasi yang memang perlu dilindungi.
Soal 26 – Daftar Informasi Publik
PPID kesulitan memenuhi permohonan karena tidak memiliki daftar informasi yang dikuasai masing-masing unit.
Langkah perbaikan paling tepat adalah ….
A. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara terkoordinasi
B. Menolak seluruh permohonan
C. Menyerahkan pencarian kepada Pemohon
D. Menghapus arsip lama
E. Membuat informasi baru setiap kali diminta
Jawaban: A
Pembahasan:
Daftar Informasi Publik membantu Badan Publik mengelola, mengklasifikasi, dan melayani informasi secara lebih sistematis.
Soal 27 – Sengketa Informasi
Pemohon langsung mendaftarkan sengketa ke Komisi Informasi tanpa melalui tahapan yang diwajibkan sebelumnya.
Pertimbangan Majelis adalah ….
A. Substansi permohonan saja
B. Memeriksa terpenuhinya prosedur dan syarat pengajuan sengketa
C. Langsung memerintahkan informasi dibuka
D. Meminta media menjadi mediator
E. Membatalkan UU KIP
Jawaban: B
Pembahasan:
Penyelesaian sengketa memiliki prosedur yang harus diperiksa pada tahap awal.
Soal 28 – Mediasi yang Berhasil
Para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi mengenai sebagian informasi yang akan diberikan.
Langkah terbaik adalah ….
A. Mengabaikan kesepakatan dan tetap mengadili seluruh sengketa
B. Meminta Pemohon mengajukan perkara baru
C. Menuangkan kesepakatan sesuai mekanisme mediasi agar memiliki kepastian
D. Menutup perkara tanpa dokumen
E. Menyerahkan kepada media
Jawaban: C
Pembahasan:
Kesepakatan hasil mediasi perlu dituangkan secara formal sesuai prosedur.
Soal 29 – Digitalisasi Informasi
Badan Publik telah memiliki website, tetapi sebagian besar informasi terakhir diperbarui tiga tahun lalu.
Evaluasi yang tepat adalah ….
A. Kewajiban sudah terpenuhi karena website tersedia
B. Website tidak diperlukan
C. Semua informasi harus dihapus
D. Keterbukaan belum optimal karena informasi perlu akurat dan mutakhir
E. Informasi lama lebih terpercaya
Jawaban: D
Pembahasan:
Digitalisasi harus diikuti pemutakhiran informasi agar bermanfaat bagi masyarakat.
Soal 30 – Pengawasan Publik
Masyarakat meminta data realisasi pembangunan untuk membandingkannya dengan target pemerintah.
Nilai utama keterbukaan dalam kasus tersebut adalah ….
A. Menambah pekerjaan PPID
B. Menggantikan fungsi auditor
C. Mengurangi kewenangan pemerintah
D. Menghapus proses perencanaan
E. Memungkinkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan
Jawaban: E
Pembahasan:
Salah satu tujuan keterbukaan adalah memperkuat partisipasi dan pengawasan publik.
Soal 31 – Rekam Jejak dan Integritas
Seorang calon komisioner memiliki kompetensi hukum yang kuat, tetapi diketahui pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Dalam seleksi anggota KI, aspek yang perlu menjadi perhatian serius adalah ….
A. Integritas dan rekam jejak calon
B. Jumlah sertifikat pelatihan
C. Popularitas di media
D. Jumlah pengikut media sosial
E. Usia organisasi tempat bekerja
Jawaban: A
Pembahasan:
Seleksi KI Lampung 2027–2031 secara resmi mensyaratkan integritas dan rekam jejak yang baik.
Soal 32 – Pengalaman Badan Publik
Mengapa pengalaman dalam aktivitas Badan Publik relevan bagi calon anggota KI?
A. Karena calon harus berasal dari ASN
B. Karena membantu memahami tata kelola, pelayanan informasi, dan hubungan antara Badan Publik dengan masyarakat
C. Karena hanya pejabat pemerintah dapat menjadi komisioner
D. Karena Komisi Informasi merupakan bagian dari OPD
E. Karena pengalaman masyarakat sipil tidak relevan
Jawaban: B
Pembahasan:
Pengumuman seleksi KI Lampung secara eksplisit menyebut pengalaman dalam aktivitas Badan Publik sebagai salah satu persyaratan.
Soal 33 – Kasus Kontrak Pemerintah
Pemohon meminta kontrak proyek pemerintah. Badan Publik menolak seluruh dokumen karena terdapat data tertentu yang dianggap sensitif.
Keputusan analitis terbaik adalah ….
A. Membuka semuanya
B. Menutup semuanya
C. Mengidentifikasi bagian yang memiliki dasar pengecualian dan tetap membuka bagian lain yang bersifat publik
D. Menunda selama proyek belum selesai
E. Memberikan hanya kepada wartawan
Jawaban: C
Pembahasan:
Analisis keterbukaan perlu dilakukan secara proporsional pada bagian informasi yang memang perlu dilindungi.
Soal 34 – Kasus Sengketa Kompleks
Pemohon meminta data, Badan Publik menyatakan tidak menguasainya, tetapi terdapat bukti bahwa dokumen tersebut pernah digunakan dalam penyusunan kebijakan.
Majelis sebaiknya ….
A. Langsung memenangkan Pemohon
B. Menolak permohonan tanpa pemeriksaan
C. Memerintahkan Pemohon mencari sendiri
D. Mendalami penguasaan, pendokumentasian, dan keberadaan informasi berdasarkan bukti para pihak
E. Menghentikan sidang
Jawaban: D
Pembahasan:
Persoalan apakah informasi dikuasai atau didokumentasikan Badan Publik harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti.
Soal 35 – Kasus Integratif Komisi Informasi Lampung
Sebuah organisasi mengajukan sengketa terhadap OPD karena dokumen anggaran tidak diberikan. Saat pemeriksaan diketahui ada persoalan legal standing Pemohon, sebagian informasi mungkin terbuka, sebagian mengandung data yang perlu dilindungi, dan Badan Publik belum melakukan pengujian konsekuensi secara memadai.
Sebagai Majelis Komisioner, langkah paling tepat adalah ….
A. Memerintahkan seluruh dokumen dibuka
B. Menolak seluruh sengketa karena terdapat informasi sensitif
C. Mengutamakan kepentingan pemerintah daerah
D. Langsung mengarahkan para pihak ke pengadilan
E. Memeriksa kewenangan dan legal standing terlebih dahulu, menilai kategori setiap informasi, menguji dasar pengecualian, serta menyelesaikan sengketa sesuai prosedur secara independen
Jawaban: E
Pembahasan:
Kasus tersebut membutuhkan analisis berlapis: kewenangan, legal standing, prosedur, kategori informasi, pengecualian, pengujian konsekuensi, dan substansi sengketa. Pendekatan tersebut sesuai karakter nyata penyelesaian sengketa informasi di KI Lampung yang juga melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dan kedudukan para pihak.
Soal 36 – Informasi Pengadaan
Masyarakat meminta dokumen hasil evaluasi pengadaan yang telah selesai. Badan Publik menolak seluruh dokumen dengan alasan terdapat informasi komersial di dalamnya.
Tindakan paling tepat adalah ….
A. Menilai bagian mana yang benar-benar dikecualikan dan membuka bagian lain yang bersifat publik
B. Menutup seluruh dokumen secara otomatis
C. Memberikan hanya kepada peserta tender
D. Menunggu lima tahun setelah kontrak selesai
E. Menyerahkan keputusan kepada penyedia
Jawaban: A
Pembahasan:
Pengecualian harus diterapkan secara proporsional. Jika hanya sebagian informasi yang dilindungi, bagian lain yang terbuka tetap dapat diberikan.
Soal 37 – Kualitas Pelayanan PPID
PPID menerima banyak keluhan karena masyarakat sulit mengetahui status permohonan informasi yang telah diajukan.
Perbaikan terbaik adalah ….
A. Membatasi jumlah permohonan harian
B. Menyediakan sistem pencatatan dan pelacakan status permohonan yang jelas dan mudah diakses
C. Menghapus pelayanan daring
D. Menyerahkan seluruh pelayanan kepada unit teknis
E. Menjawab hanya permohonan yang dianggap penting
Jawaban: B
Pembahasan:
Pelayanan informasi yang baik harus transparan, terdokumentasi, dan memungkinkan pemohon mengetahui perkembangan permohonannya.
Soal 38 – Uji Kepentingan Publik
Sebuah dokumen memiliki potensi menimbulkan kerugian jika dibuka, tetapi juga berkaitan dengan dugaan penggunaan anggaran publik yang tidak wajar.
Pertimbangan terbaik adalah ….
A. Menutup informasi karena ada risiko
B. Membuka seluruh informasi tanpa analisis
C. Menilai konsekuensi pembukaan sekaligus kepentingan publik yang lebih besar
D. Menyerahkan keputusan kepada media
E. Menunggu perkara pidana selesai
Jawaban: C
Pembahasan:
Analisis pengecualian harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dan kepentingan publik yang terkait dengan keterbukaan informasi.
Soal 39 – Kewenangan Komisi Informasi
Sebuah sengketa diajukan kepada Komisi Informasi Lampung, tetapi Termohon ternyata bukan Badan Publik yang berada dalam lingkup kewenangan yang dapat diperiksa oleh KI Provinsi.
Langkah Majelis adalah ….
A. Tetap memeriksa substansi
B. Memerintahkan informasi dibuka
C. Menyerahkan langsung kepada kepolisian
D. Memeriksa kewenangan relatif dan absolut sebelum masuk ke pokok sengketa
E. Menentukan berdasarkan domisili Pemohon saja
Jawaban: D
Pembahasan:
Kewenangan merupakan bagian penting pemeriksaan awal sebelum Majelis menilai substansi sengketa.
Soal 40 – Independensi dalam Mediasi
Mediator mengetahui bahwa salah satu pihak pernah menjadi rekan kerjanya dan hubungan tersebut berpotensi memengaruhi persepsi netralitas.
Sikap paling tepat adalah ….
A. Tetap menjadi mediator tanpa memberi tahu pihak lain
B. Meminta pihak tersebut mengalah
C. Melanjutkan karena mediator tidak membuat putusan
D. Menyerahkan seluruh mediasi kepada Termohon
E. Mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan menjaga proses tetap independen
Jawaban: E
Pembahasan:
Netralitas dan kepercayaan para pihak merupakan unsur penting dalam proses mediasi.
Soal 41 – Informasi Keuangan Badan Publik
Sebuah lembaga menggunakan dana APBD untuk menjalankan program pelayanan masyarakat. Warga meminta laporan penggunaan dana tersebut.
Respons yang paling tepat adalah ….
A. Memberikan informasi penggunaan dana sesuai ketentuan keterbukaan informasi
B. Menolak karena lembaga bukan OPD
C. Memberikan hanya jika pemohon anggota DPRD
D. Menutup karena menyangkut keuangan internal
E. Menyerahkan kepada bendahara secara pribadi
Jawaban: A
Pembahasan:
Penggunaan dana publik berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Soal 42 – Permohonan Informasi Digital
Pemohon meminta informasi dalam bentuk elektronik karena dokumen berjumlah sangat banyak. Badan Publik sebenarnya memiliki berkas digital tetapi hanya bersedia memberikan fotokopi.
Pendekatan terbaik adalah ….
A. Memaksa pemohon menerima fotokopi
B. Mempertimbangkan pemberian dalam format elektronik jika tersedia dan sesuai ketentuan pelayanan
C. Menolak karena format ditentukan Badan Publik sepenuhnya
D. Meminta pemohon datang setiap hari
E. Menghapus dokumen digital
Jawaban: B
Pembahasan:
Pelayanan informasi perlu memperhatikan efektivitas, kemudahan akses, serta bentuk informasi yang memang dikuasai Badan Publik.
Soal 43 – Putusan Berbasis Bukti
Dalam ajudikasi, Pemohon hanya menyampaikan dugaan tanpa bukti pendukung, sedangkan Termohon menunjukkan dokumen pelayanan yang lengkap.
Sikap Majelis paling tepat adalah ….
A. Selalu memenangkan Pemohon
B. Selalu memenangkan Badan Publik
C. Menilai seluruh bukti dan argumentasi secara objektif sebelum menjatuhkan putusan
D. Memutus berdasarkan opini masyarakat
E. Menunda tanpa batas waktu
Jawaban: C
Pembahasan:
Putusan harus disusun berdasarkan fakta, bukti, ketentuan hukum, dan argumentasi para pihak.
Soal 44 – Informasi Proaktif
Sebuah OPD menerima permintaan berulang mengenai jenis informasi yang sama hampir setiap bulan.
Langkah strategis yang paling tepat adalah ….
A. Menolak permohonan berikutnya
B. Membatasi jumlah pemohon
C. Menghapus dokumen tersebut
D. Mempertimbangkan menyediakan informasi tersebut secara proaktif melalui kanal resmi apabila termasuk informasi terbuka
E. Mengarahkan semua pemohon ke Komisi Informasi
Jawaban: D
Pembahasan:
Keterbukaan proaktif dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi permohonan berulang.
Soal 45 – Kasus Komprehensif Seleksi KI Lampung
Seorang warga meminta dokumen proyek pemerintah daerah. PPID tidak memberikan jawaban memadai, keberatan telah diajukan, kemudian sengketa didaftarkan ke KI Lampung. Dalam pemeriksaan ditemukan bahwa sebagian dokumen terbuka, sebagian memuat data pribadi, dan Badan Publik tidak memiliki pengujian konsekuensi yang lengkap.
Sebagai Majelis Komisioner, langkah terbaik adalah ….
A. Membuka seluruh dokumen karena proyek menggunakan anggaran publik
B. Menolak seluruh permohonan karena terdapat data pribadi
C. Mengutamakan keputusan kepala OPD
D. Mengembalikan perkara tanpa pemeriksaan
E. Memeriksa prosedur dan legal standing, memilah bagian terbuka dan dikecualikan, menilai pengujian konsekuensi, lalu memutus secara objektif sesuai ketentuan
Jawaban: E
Pembahasan:
Kasus tersebut membutuhkan analisis menyeluruh terhadap prosedur, kewenangan, legal standing, klasifikasi informasi, data pribadi, dan pengujian konsekuensi sebelum putusan dijatuhkan.
Tingkatkan Persiapan Seleksi Komisi Informasi Lampung
Kunjungi fungsional.id untuk mendapatkan latihan Soal CAT Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Lampung lengkap dengan materi, kunci jawaban, dan pembahasan.
