Seleksi Terbuka Jabatan Fungsional (JF) Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merupakan langkah strategis untuk menjaring aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi dinamika pelayanan publik. Menjalankan tugas di sektor keagamaan dan pelayanan jemaah menuntut kesiapan kepemimpinan yang matang serta pemahaman regulasi yang kuat.
Kumpulan 120+ Soal dan Pembahasan ini disusun secara komprehensif sebagai panduan belajar mandiri bagi para calon peserta. Materi di dalamnya dirancang untuk menguji kompetensi manajerial, sosio-kultural, serta teknis yang relevan dengan tata kelola administrasi dan pengawasan program kepengurusan haji. Melalui pembahasan yang mendalam di setiap soal, instrumen ini diharapkan tidak hanya membantu peserta dalam menghadapi ujian, tetapi juga memperluas wawasan praktis dalam menjalankan roda organisasi Kemenhaj demi pelayanan yang lebih prima.
Table of Contents
ToggleUrgensi Kompetensi Manajerial dan Pengawasan di Lingkungan Kemenhaj
Kompetensi manajerial dan pengawasan merupakan pilar utama dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang kompleks serta melibatkan jutaan jemaah. Seorang Pejabat Administrator dan Pengawas di Kemenhaj dituntut tidak hanya menguasai tata kelola birokrasi, tetapi juga memiliki kemampuan koordinasi yang taktis, pengambilan keputusan yang cepat, serta mitigasi risiko di lapangan. Oleh karena itu, seleksi terbuka ini menjadi instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan demi menjaga efisiensi serta akuntabilitas pelayanan publik.
Dalam konteks ujian seleksi, pemahaman terhadap aspek pengawasan juga mencakup kepatuhan terhadap regulasi khusus perhajian dan standar operasional prosedur yang berlaku. Melalui simulasi soal-soal manajerial dan teknis, para peserta dilatih untuk mengasah kepekaan terhadap potensi masalah administrasi dan operasional. Penguasaan materi pada bab awal ini menjadi fondasi penting bagi peserta untuk menyelaraskan visi pribadi dengan pakem pelayanan prima yang menjadi core value Kementerian Haji dan Umrah.
Landasan Regulasi dan Tata Kelola Operasional Haji
Kesuksesan manajemen haji sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dan dinamis, baik yang berlaku di dalam negeri maupun aturan diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi. Bagi JF Administrator dan Pengawas, pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta keputusan menteri terkait adalah hal yang mutlak. Regulasi ini menjadi kompas utama dalam mengatur seluruh tahapan operasional, mulai dari manajemen kuota, katering, transportasi, akomodasi di Arab Saudi, hingga aspek pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam seleksi terbuka, penguasaan bab ini diuji melalui soal-soal studi kasus yang menuntut kemampuan peserta dalam menerapkan hukum pada situasi darurat di lapangan. Peserta harus mampu menunjukkan bagaimana koordinasi antar-sektoral dilakukan tanpa menabrak koridor hukum yang ada. Memahami tata kelola operasional berbasis regulasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan pengawasan yang diambil di bawah payung Kemenhaj selalu memiliki dasar hukum yang kuat dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan jemaah.
Kisi-Kisi Resmi Seleksi Terbuka JF Administrator dan Pengawas
Seleksi terbuka ini menguji tiga komponen kompetensi utama yang wajib dikuasai oleh calon Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kemenhaj. Pertama, Kompetensi Manajerial yang meliputi aspek kepemimpinan, integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri/orang lain, dan mengelola perubahan. Kedua, Kompetensi Sosio-Kultural yang berfokus pada perekat bangsa, yaitu kemampuan mengelola keberagaman, kepekaan terhadap budaya, serta resolusi konflik demi menjaga harmoni pelayanan keagamaan yang inklusif.
Sementara itu, Kompetensi Teknis akan menguji pemahaman spesifik terkait regulasi perhajian, manajemen krisis operasional di Arab Saudi (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), tata kelola administrasi dokumen jemaah, hingga pengawasan efisiensi anggaran belanja haji. Seluruh kisi-kisi ini dirancang untuk menilai kesiapan taktis peserta. Soal-soal dalam modul ini telah dipetakan secara presisi berdasarkan bobot materi tersebut agar Anda dapat mendeteksi kelemahan diri dan fokus pada area yang paling menentukan kelulusan.
Contoh Soal Seleksi Terbuka JF Administrator dan Pengawas di Lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Berikut adalah 20 contoh beserta kunci jawaban dan pembahasannya yang disusun berdasarkan Kisi-Kisi Resmi Kompetensi Manajerial, Sosio-Kultural, dan Teknis untuk Seleksi JF Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Soal 1
Seorang staf di unit kerja Anda berulang kali melakukan kesalahan dalam menginput data manifes penerbangan jemaah haji, yang berpotensi menunda keberangkatan kloter. Sebagai Pejabat Pengawas, tindakan pertama yang paling tepat Anda lakukan adalah…
A. Mengambil alih pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan operasional lagi.
B. Memberikan sanksi teguran tertulis langsung agar staf tersebut jera.
C. Memanggil staf tersebut secara personal untuk mencari tahu akar masalah dan memberikan bimbingan teknis.
D. Melaporkannya kepada Pejabat Administrator agar staf tersebut segera dipindahkan.
E. Membiarkannya terlebih dahulu sambil memantau apakah ada perbaikan di kloter berikutnya.
Jawaban: C
Pembahasan: Sebagai Pejabat Pengawas, Anda memiliki fungsi kompetensi manajerial dalam hal Pengembangan Diri dan Orang Lain serta Kerja Sama. Tindakan awal yang persuasif dan solutif adalah melakukan pembinaan (coaching/mentoring) untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan (apakah karena beban kerja, sistem, atau kurangnya kompetensi) sebelum melangkah ke sanksi.
Soal 2
Kemenhaj sedang menguji coba aplikasi digital baru untuk pelaporan real-time pelayanan katering di Arab Saudi. Sebagian besar staf senior di tim Anda merasa enggan menggunakan aplikasi tersebut karena terbiasa dengan format manual. Sikap Anda sebagai Administrator adalah…
A. Menunda penerapan aplikasi sampai seluruh staf senior memasuki masa pensiun.
B. Mengadakan pelatihan intensif khusus dan mendampingi mereka, serta menegaskan bahwa migrasi digital ini bersifat wajib untuk transparansi.
C. Menyerahkan urusan aplikasi sepenuhnya kepada staf muda yang lebih paham teknologi.
D. Memberikan kebebasan bagi staf senior untuk tetap menggunakan metode manual asalkan laporan selesai.
E. Menegur keras staf senior yang menolak di depan forum rapat koordinasi.
Jawaban: B
Pembahasan: Soal ini menguji kompetensi manajerial dalam hal Mengelola Perubahan. Seorang Pejabat Administrator harus mampu mendorong adopsi teknologi, memberikan solusi berupa pelatihan, dan memiliki ketegasan dalam memimpin transformasi digital di instansinya.
Soal 3
Dalam sebuah rapat evaluasi operasional haji, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara seksi akomodasi dan seksi transportasi mengenai jadwal pergerakan jemaah dari Mekkah ke Madinah. Situasi mulai memanas dan menghambat jalannya rapat. Tindakan Anda adalah…
A. Menghentikan rapat dan menunda keputusan sampai situasi mereda dengan sendirinya.
B. Meminta kedua belah pihak untuk melakukan voting suara terbanyak dari seluruh peserta rapat.
C. Mengambil alih forum, mendengarkan argumen objektif kedua pihak, lalu merumuskan solusi tengah berbasis data simulasi lalu lintas dan keselamatan jemaah.
D. Berpihak pada seksi yang memiliki masa kerja lebih senior demi menghormati senioritas.
E. Meminta pimpinan tertinggi (Menteri/Dirjen) langsung yang memutuskan tanpa argumen lebih lanjut.
Jawaban: C
Pembahasan: Ini menguji kompetensi manajerial Komunikasi dan Pengambilan Keputusan. Seorang pemimpin harus menjadi fasilitator dan pemecah masalah (problem solver) yang objektif, menengahi konflik dengan fokus pada keselamatan jemaah dan efisiensi operasional.
Soal 4
Saat puncak haji di Mina, terjadi keterlambatan distribusi konsumsi (katering) ke salah satu maktab jemaah asal Indonesia karena kendala kemacetan total. Jemaah mulai protes keras kepada petugas di lapangan. Sebagai pengawas di sektor tersebut, langkah taktis yang harus diambil adalah…
A. Meminta jemaah untuk bersabar dan maklum karena kemacetan di Mina di luar kendali petugas.
B. Menghubungi pihak penyedia (syarikah) katering untuk segera mengirimkan cadangan makanan darurat terdekat, sembari berkoordinasi dengan ketua kloter untuk menenangkan jemaah secara persuasif.
C. Menyalahkan pihak otoritas keamanan Saudi atas kemacetan yang terjadi di jalur distribusi.
D. Menginstruksikan jemaah untuk membeli makanan sendiri di sekitar maktab dan menjanjikan reimburse nanti.
E. Mematikan alat komunikasi sementara waktu untuk menghindari kepanikan massal.
Jawaban: B
Pembahasan: Soal kompetensi teknis dan manajerial dalam hal Orientasi pada Hasil dan Pelayanan Publik saat situasi darurat (manajemen krisis). Tindakan harus cepat, solutif, melibatkan mitigasi logistik (makanan darurat), serta komunikasi yang baik dengan jemaah untuk meredam konflik.
Soal 5
Anda ditugaskan memimpin tim pemantauan kelayakan hotel jemaah haji di wilayah Syisyah, Mekkah. Salah satu pemilik hotel menawarkan fasilitas gratis dan akomodasi mewah khusus untuk Anda pribadi selama bertugas agar penilaian hotelnya berjalan lancar. Sikap Anda adalah…
A. Menerimanya karena itu adalah hak prerogatif sebagai ketua tim pemeriksa.
B. Menolak dengan halus dan menegaskan bahwa tim akan menilai hotel secara objektif berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) Kemenhaj.
C. Menerimanya tetapi tetap memberikan penilaian yang objektif dan kritis pada laporan.
D. Melaporkan pemilik hotel ke pihak berwajib Arab Saudi saat itu juga tanpa memberikan penjelasan.
E. Meminta fasilitas tersebut dialihkan dalam bentuk uang tunai untuk dibagikan kepada anggota tim.
Jawaban: B
Pembahasan: Soal ini menguji kompetensi manajerial bagian Integritas. Sebagai ASN, pejabat wajib menolak segala bentuk gratifikasi atau fasilitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dan merusak objektivitas kerja.
Soal 6
Ketika mendampingi jemaah haji di Madinah, Anda menemui sekelompok jemaah dari daerah pelosok yang kesulitan beradaptasi dengan fasilitas hotel modern (seperti menggunakan kartu akses kamar dan lift) sehingga mereka merasa cemas dan terisolasi. Sikap sosio-kultural yang tepat adalah…
A. Meminta pihak hotel untuk menempelkan kertas petunjuk berbahasa Indonesia di setiap sudut.
B. Meminta ketua rombongan (karom) untuk mengajari mereka karena itu bukan tugas teknis Anda.
C. Mendatangi mereka secara langsung, memberikan edukasi praktis secara sabar dengan bahasa yang mudah dipahami, serta meminta petugas maktab memantau mereka secara berkala.
D. Memindahkan jemaah tersebut ke hotel lain yang tidak menggunakan lift demi kenyamanan mereka.
E. Mengabaikannya karena lambat laun jemaah akan terbiasa dengan sendirinya.
Jawaban: C
Pembahasan: Soal ini menilai kompetensi Sosio-Kultural (Kepekaan terhadap keberagaman latar belakang sosial ekonomi/pendidikan) dan Pelayanan Publik. ASN harus menunjukkan empati, responsif, dan memberikan asistensi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.
Soal 7
Berdasarkan regulasi perhajian yang berlaku, pengawasan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) penempatan jemaah di tenda Arafah dan Mina menjadi tanggung jawab dari…
A. Pemerintah Arab Saudi sepenuhnya selaku penyedia wilayah.
B. Petugas Kloter (TPHI dan TPIHI) secara mandiri.
C. Bidang Perlindungan Jemaah dan Bidang Perumahan PPIH Arab Saudi selaku representasi fungsi pengawasan Kemenhaj.
D. Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
E. Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang bertugas.
Jawaban: C
Pembahasan: Secara kompetensi teknis regulasi tata kelola haji, fungsi pengawasan dan pemastian SPM akomodasi (termasuk tenda masyair) berada di bawah struktur Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, khususnya Bidang Perumahan/Akomodasi bekerjasama dengan Linjam (Perlindungan Jemaah).
Soal 8
Anda mendapati adanya ketidaksesuaian jumlah realisasi anggaran belanja operasional pada draf laporan keuangan triwulan di subbagian Anda dengan bukti fisik nota pengeluaran logistik haji. Tindakan Anda sebagai Pejabat Administrator adalah…
A. Menandatanganinya saja karena selisihnya relatif kecil dan tidak berpengaruh besar.
B. Memerintahkan staf keuangan untuk melakukan audit internal, mencocokkan ulang setiap item pengeluaran secara detail, dan memperbaiki laporan sebelum diajukan ke pimpinan.
C. Membuat nota baru yang disesuaikan (rekayasa) agar draf laporan terlihat sinkron.
D. Menyerahkan draf apa adanya dan membiarkan pihak Inspektorat Jenderal yang memperbaikinya nanti.
E. Menyalahkan staf keuangan di depan pegawai lain atas ketidaktelitian tersebut.
Jawaban: B
Pembahasan: Kompetensi manajerial Integritas dan pengawasan melekat (waskat). Pejabat Administrator bertanggung jawab atas akuntabilitas dan validitas data anggaran di unit kerjanya. Koreksi secara internal mutlak dilakukan demi menghindari temuan pelanggaran hukum/keuangan.
Soal 9
Dalam menyusun rencana strategis pelayanan haji ramah lansia, langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang Pejabat Administrator untuk memastikan program berjalan efektif adalah…
A. Membeli kursi roda dalam jumlah sebanyak-banyaknya tanpa menghitung proporsi data jemaah.
B. Menganalisis data demografi jemaah haji tahun berjalan, memetakan titik krusial (hotspot) kelelahan lansia, dan menyusun SOP penanganan khusus bersama tim medis.
C. Meniru persis program pelayanan lansia dari negara tetangga tanpa penyesuaian regulasi.
D. Membatasi keberangkatan jemaah lansia agar beban kerja petugas berkurang.
E. Menyerahkan seluruh skema pelayanan lansia kepada pihak swasta (KBIHU).
Jawaban: B
Pembahasan: Menguji kompetensi manajerial Perencanaan dan Orientasi pada Hasil. Langkah strategis harus berbasis data aktual (evidence-based policy) dan mitigasi risiko operasional agar program tepat sasaran dan efisien.
Soal 10
Ketika kuota tambahan haji diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi secara mendadak di purnawaktu menjelang penutupan visa, langkah koordinasi taktis yang harus dipimpin Pejabat Administrator di bidang pendaftaran adalah…
A. Menolak kuota tambahan tersebut karena waktu persiapan terlalu sempit.
B. Membuka pendaftaran secara bebas tanpa melihat nomor porsi antrean demi kecepatan pengisian kuota.
C. Mengintegrasikan sistem IT pendaftaran, mempercepat verifikasi dokumen jemaah cadangan sesuai urutan nomor porsi, dan berkoordinasi intensif dengan jajaran Imigrasi serta Maskapai Penerbangan.
D. Menunggu instruksi tertulis yang detail dari menteri tanpa melakukan persiapan teknis awal.
E. Mengalihkan kuota tambahan tersebut seluruhnya ke sektor Haji Khusus (PIHK).
Jawaban: C
Pembahasan: Masuk dalam kisi-kisi kompetensi teknis tata kelola kuota haji dan manajerial Kerja Sama serta kemampuan Mengelola Perubahan/Krisis. Koordinasi lintas sektoral yang cepat dan berbasis sistem regulasi nomor porsi adalah kunci keberhasilan pemanfaatan kuota tambahan secara akuntabel.
Soal 11
Seorang jemaah haji wafat di maktab Mekkah. Sebagai pejabat pengawas yang berwenang, dokumen teknis penting yang harus segera dipastikan penyelesaiannya secara berjenjang untuk keperluan asuransi dan hukum adalah…
A. Surat Keterangan Kematian (SKK) dari maktab saja.
B. Certificate of Death (COD) dari pihak medis Arab Saudi/Sektor, Surat Keterangan Wafat (SKW) dari PPIH, dan laporan kronologis untuk klaim asuransi.
C. Nota pemakaman dari wilayah setempat (Badiyah).
D. Paspor asli jemaah yang telah dicap batal oleh maskapai.
E. Surat pernyataan ikhlas dari ahli waris di Indonesia yang dikirim lewat pesan singkat.
Jawaban: B
Pembahasan: Kompetensi teknis administrasi dokumen jemaah. Penanganan jemaah wafat memerlukan keabsahan dokumen hukum formal berupa COD dari otoritas kesehatan, SKW dari pihak urusan haji RI, serta berkas administrasi pendukung untuk pencairan hak asuransi jemaah.
Soal 12
Di tengah pelaksanaan tugas pengawasan di bandara Jeddah, Anda melihat seorang petugas haji dari instansi mitra (Kementerian lain) kebingungan menghadapi jemaah yang barang bawaannya melebihi kapasitas standar bagasi (overweight). Sikap Anda adalah…
A. Membiarkannya karena hal tersebut merupakan kewenangan dan urusan internal instansi mitra tersebut.
B. Menertawakan ketidaktahuan petugas tersebut di depan jemaah.
C. Menghampiri, membantu menjelaskan aturan batas bagasi penerbangan kepada jemaah secara persuasif, dan bersama petugas mitra mencari solusi pembongkaran barang bawaan sesuai aturan penerbangan.
D. Melaporkan petugas tersebut ke pimpinannya karena dianggap tidak kompeten bekerja di bandara.
E. Mengambil alih paksa barang jemaah dan membuangnya agar tidak memperlambat antrean.
Jawaban: C
Pembahasan: Menguji kompetensi manajerial Kerja Sama dan Komunikasi. Pelaksanaan operasional haji melibatkan multisektoral (Kemenkes, Kemenhub, Imigrasi, dll.). Ego sektoral harus dihilangkan demi kelancaran koordinasi pelayanan jemaah (sinergitas).
Soal 13
Pemerintah mengetatkan aturan bahwa seluruh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib melaporkan paket ibadah dan kontrak hotel mereka melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Jika Anda menemukan PIHK yang melanggar ketentuan ini, tindakan penegakan aturan awal selaku pengawas adalah…
A. Membekukan izin usaha PIHK tersebut secara permanen tanpa klarifikasi.
B. Mengabaikannya selama tidak ada jemaah khusus yang telantar atau komplain ke media.
C. Melakukan pemanggilan formal, meminta klarifikasi, memberikan teguran tertulis pertama, serta mewajibkan mereka melakukan input data dalam tenggat waktu ketat sesuai regulasi.
D. Meminta imbalan tertentu agar pelanggaran tersebut tidak dicatat dalam laporan pengawasan.
E. Mengumumkan pelanggaran PIHK tersebut di media sosial pribadi agar masyarakat tahu.
Jawaban: C
Pembahasan: Pembahasan kompetensi teknis mengenai Pengawasan Penyelenggaraan PIHK serta manajerial Integritas dan penegakan hukum/aturan birokrasi secara berjenjang (akuntabel).
Soal 14
Kompetensi Sosio-Kultural “Perekat Bangsa” bagi seorang ASN di bawah Kementerian Haji dan Umrah sangat krusial dalam menghadapi jemaah haji Indonesia karena…
A. Jemaah haji Indonesia semuanya memiliki tingkat pemahaman keagamaan yang seragam.
B. Jemaah berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya, bahasa daerah, dan ormas keagamaan yang berbeda, sehingga petugas harus mampu bersikap netral, mengayomi, dan menyatukan.
C. Petugas harus mengunggulkan budaya daerah asalnya sendiri saat bertugas di Arab Saudi.
D. Memudahkan petugas untuk mengelompokkan jemaah berdasarkan tingkat kekayaannya.
E. Agar petugas dapat melakukan dakwah searah sesuai keyakinan mazhab pribadinya kepada semua jemaah.
Jawaban: B
Pembahasan: Sesuai kisi-kisi Sosio-Kultural, fungsi ASN sebagai perekat bangsa adalah mengelola keberagaman, mencegah konflik primordial, serta memberikan pelayanan inklusif tanpa diskriminasi terhadap latar belakang budaya, daerah, maupun afiliasi keagamaan jemaah.
Soal 15
Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk operasional pengawasan haji di tingkat wilayah, Anda menyadari adanya pemotongan anggaran dari pusat. Langkah efisiensi yang paling tepat dilakukan tanpa menurunkan mutu pengawasan adalah…
A. Mengurangi jumlah personel pengawas di lapangan secara drastis dan membiarkan pos kritis kosong.
B. Menghapus komponen pengawasan digital/sistem informasi dan kembali penuh ke sistem manual.
C. Melakukan penyesuaian skala prioritas, mengoptimalkan integrasi pengawasan berbasis digital (e-monitoring), dan memangkas biaya rapat dinas yang tidak esensial.
D. Meminta sumbangan sukarela dari jemaah haji di wilayah tersebut untuk menutupi kekurangan dana.
E. Menghentikan program pengawasan secara total sampai anggaran dikembalikan utuh.
Jawaban: C
Pembahasan: Menguji kemampuan manajerial Orientasi pada Hasil dan pengelolaan anggaran secara efisien. Administrator harus jeli menyusun skala prioritas (budget efficiency) dengan memanfaatkan inovasi teknologi (e-gov) agar output layanan tidak terdegradasi.
Soal 16
Saat fase pemulangan (debarasi), jadwal penerbangan satu kloter haji mengalami penundaan (delayed) selama 10 jam oleh pihak maskapai. Jemaah tertahan di pemondokan/bandara dan mulai gelisah. Sebagai Pejabat Pengawas, langkah koordinasi teknis terpenting Anda adalah…
A. Menyuruh jemaah tidur di lantai bandara hingga pesawat datang.
B. Menuntut maskapai secara hukum di pengadilan Arab Saudi pada hari yang sama.
C. Mendesak pihak maskapai untuk segera menyediakan kompensasi hak jemaah (akomodasi transit/makanan) sesuai ketentuan penerbangan, serta berkoordinasi dengan tim akomodasi dan transportasi darat untuk penanganan jemaah.
D. Menyalahkan sistem manajemen udara internasional atas keterlambatan tersebut.
E. Meminta jemaah untuk mencari penerbangan komersial lain secara mandiri.
Jawaban: C
Pembahasan: Menguji kompetensi teknis pelayanan pemulangan jemaah dan manajerial Komunikasi serta Pelayanan Publik. Petugas wajib mengawal hak jemaah dari pihak vendor (maskapai) saat terjadi wanprestasi atau delay sesuai dengan regulasi penerbangan yang berlaku.
Soal 17
Instansi Anda menerapkan kebijakan Flexible Working Arrangements (FWA) pasca-musim haji untuk penyelesaian laporan evaluasi. Beberapa pegawai memanfaatkan kelonggaran ini dengan tidak menyelesaikan target laporan tepat waktu. Langkah Anda sebagai Pejabat Pengawas adalah…
A. Menghapus kebijakan FWA bagi seluruh pegawai tanpa terkecuali secara mendadak.
B. Menegur pegawai yang melanggar, menetapkan indikator kinerja utama (IKU) harian yang ketat selama FWA, dan melakukan evaluasi capaian hasil kerja secara berkala.
C. Membiarkan saja selama mereka tetap mengisi daftar hadir elektronik secara formal.
D. Mengambil alih pembuatan laporan evaluasi tersebut sendirian agar cepat selesai.
E. Melaporkan mereka langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dipecat.
Jawaban: B
Pembahasan: Menguji kompetensi manajerial Mengelola Perubahan dan Pengawasan Kinerja. Fleksibilitas kerja harus dibarengi dengan akuntabilitas berbasis output (target hasil), bukan sekadar kehadiran fisik. Petugas pengawas wajib menegakkan disiplin berbasis kinerja.
Soal 18
Terjadi perubahan kebijakan mendadak dari otoritas Arab Saudi terkait syarat administrasi kesehatan (misal: kewajiban jenis vaksin tertentu) dua minggu menjelang pemberangkatan kloter pertama. Langkah taktis yang harus dipimpin oleh Pejabat Administrator adalah…
A. Mengajukan protes keras dan meminta Arab Saudi membatalkan aturan tersebut khusus untuk Indonesia.
B. Segera membentuk tim terpadu bersama Kementerian Kesehatan, melakukan sosialisasi masif via digital ke daerah, dan mempercepat distribusi pemenuhan syarat medis tersebut di tingkat dinas kabupaten/kota.
C. Menunda keberangkatan kloter pertama selama satu bulan penuh.
D. Menyerahkan penyelesaian syarat kesehatan tersebut sepenuhnya kepada inisiatif jemaah masing-masing.
E. Merahasiakan informasi tersebut dari jemaah agar tidak menimbulkan kepanikan nasional.
Jawaban: B
Pembahasan: Menguji kemampuan manajerial Mengelola Perubahan, Kerja Sama, dan pengambilan keputusan responsif di situasi krisis teknis perhajian. Kerja sama lintas kementerian/lembaga (Kemenhaj dan Kemenkes) sangat vital guna merespons dinamika regulasi luar negeri.
Soal 19
Seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu daerah meminta prioritas khusus agar anggota keluarganya dapat langsung berangkat haji tahun ini tanpa mengantre, dengan alasan kontribusi sosialnya yang besar. Sikap Anda sebagai pengawas pendaftaran adalah…
A. Mengabulkannya demi menjaga hubungan baik antara instansi dengan tokoh masyarakat tersebut.
B. Menolak secara tegas namun sopan, serta menjelaskan secara transparan sistem antrean Siskohat yang berbasis keadilan urutan porsi hukum yang tidak dapat diintervensi.
C. Meminta biaya tambahan yang tinggi sebagai syarat persetujuan khusus tersebut.
D. Menyarankan tokoh tersebut untuk memalsukan data usia agar masuk kategori prioritas lansia.
E. Mengabaikan permintaannya tanpa memberikan jawaban atau penjelasan apa pun.
Jawaban: B
Pembahasan: Menguji kompetensi manajerial Integritas dan Pelayanan Publik. Prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada regulasi antrean haji (Siskohat) tidak boleh dilanggar demi kepentingan individu atau kelompok tertentu (bebas KKN).
Soal 20
Pada fase mabit (bermalam) di Muzdalifah, skema pergerakan jemaah menggunakan sistem Murur (melintas tanpa turun dari bus bagi jemaah risiko tinggi/lansia) mengalami kendala teknis antrean armada bus yang tersendat. Peran pengawasan taktis di lapangan yang paling tepat adalah…
A. Menginstruksikan jemaah lansia untuk turun dari bus dan berjalan kaki menuju Mina demi mengurai kemacetan.
B. Melakukan koordinasi cepat dengan pengendali jalur dari dinas perhubungan Saudi (Naqabah) untuk memprioritaskan lajur bus jemaah murur, serta mengomandokan petugas di setiap bus untuk menjaga ketenangan jemaah.
C. Membiarkan armada bus terjebak macet hingga fajar tiba tanpa melakukan tindakan apa pun.
D. Memarahi sopir bus di depan umum karena dianggap tidak memahami rute jalan.
E. Mengubah kebijakan murur secara sepihak di lapangan tanpa melaporkannya ke posko utama.
Jawaban: B
Pembahasan: Menguji kompetensi teknis mengenai mitigasi pergerakan jemaah di Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) serta manajerial Komunikasi dan Kerja Sama. Pengawas lapangan harus mampu melakukan problem solving, koordinasi taktis dengan otoritas lokal (Naqabah/Syarikah), serta melakukan manajemen krisis untuk melindungi jemaah risiko tinggi.
Maksimalkan Persiapan, Amankan Nilai Tertinggi Anda!

Kuasai kisi-kisi resmi Kompetensi Manajerial, Sosio-Kultural, dan Teknis Kemenhaj secara instan. Dapatkan modul prediksi dan simulasi ujian interaktifnya sekarang. Klik fungsional.id untuk mulai belajar hari ini!