100+ Soal Rekrutmen Staff Administrasi Kementrian ATR/BPN dan Pembahasan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan instansi pemerintah yang memegang peranan strategis dalam pengelolaan tata ruang, pertanahan, dan reforma agraria di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan, Kementerian ATR/BPN secara berkala membuka kesempatan rekrutmen tenaga pendukung administrasi melalui berbagai direktorat, baik Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat maupun Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), sebagai bagian dari kajian strategis dan dukungan operasional program-program prioritas nasional di bidang pertanahan.

Menghadapi seleksi rekrutmen Staf Administrasi Kementerian ATR/BPN tentu membutuhkan kesiapan yang matang, mengingat persyaratan yang ditetapkan cukup kompetitif, mulai dari kualifikasi pendidikan D-III/S-1 dengan IPK minimal 3,00, usia maksimal 30 tahun, hingga kemampuan komunikasi, presentasi, dan analisis yang efektif sesuai kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Untuk membantu para calon pelamar dalam mempersiapkan diri secara optimal, artikel ini menghadirkan lebih dari 100 soal latihan pilihan ganda lengkap beserta kunci jawaban dan pembahasan yang disusun berdasarkan karakteristik materi seleksi administrasi perkantoran dan kebijakan pertanahan. Dengan berlatih secara konsisten menggunakan kumpulan soal ini, diharapkan calon peserta dapat memperkuat kemampuan administratif, wawasan kebijakan, serta tampil lebih percaya diri dalam menghadapi setiap tahapan seleksi yang sesungguhnya.

Mengenal Rekrutmen Staff Administrasi Kementerian ATR/BPN

Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, memberi kesempatan kepada putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi penyedia jasa Tenaga Pendukung Administrasi sebagai bagian dari dukungan operasional program reforma agraria nasional. Selain itu, Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) juga membuka rekrutmen serupa untuk posisi Tenaga Pendukung Pelaporan dan Evaluasi Kinerja serta Tenaga Pendukung Pengendalian Intern Pemerintah, menunjukkan kebutuhan staf administrasi tersebar di berbagai unit kerja Kementerian ATR/BPN.

Calon pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berpendidikan D-III/S-1 dari PTN/PTS dengan IPK minimal 3,00 dan usia maksimal 30 tahun, serta memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan analisis yang tajam, menguasai bahasa Inggris, serta mampu beradaptasi dengan tekanan kerja dan target waktu yang ketat. Pendaftaran dilakukan secara online dengan tautan yang akan ditutup setelah kuota terpenuhi, dan seluruh proses seleksi bersifat transparan serta tidak dipungut biaya apa pun.

Posisi, Persyaratan, dan Tugas Tenaga Pendukung Administrasi ATR/BPN

Rekrutmen Tenaga Pendukung Administrasi di Kementerian ATR/BPN tersebar pada beberapa unit kerja dengan fokus tugas yang berbeda-beda, namun secara umum tetap berada dalam ranah dukungan administratif dan kebijakan pertanahan.

1. Tenaga Pendukung Administrasi (Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat)

Posisi ini ditujukan bagi lulusan D-III/S-1 semua jurusan dari PTN/PTS dengan IPK minimal 3,00 dan usia maksimal 30 tahun. Kandidat diharapkan memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan analisis yang tajam, menguasai bahasa Inggris, mampu bekerja penuh waktu (full time), serta mampu beradaptasi dengan tekanan kerja dan target waktu yang ketat.

2. Tenaga Pendukung Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Ditjen PSKP) 

Bertugas menghimpun, mengolah, dan menyusun data serta informasi kinerja program/kegiatan, membantu penyusunan laporan kinerja berkala (bulanan, triwulanan, tahunan), menyusun bahan presentasi pimpinan, serta mendukung monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja. Persyaratan meliputi pendidikan minimal S1 Jurusan Manajemen, Akuntansi, atau Ilmu Administrasi, usia maksimal 30 tahun, serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. Tenaga Pendukung Pengendalian Intern Pemerintah (Ditjen PSKP) 

Bertugas menghimpun dan mendokumentasikan data pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mengelola dan memutakhirkan data risiko organisasi, serta menyusun dokumentasi identifikasi dan pengendalian risiko di lingkungan direktorat. Kandidat diharapkan memiliki kemampuan analisis dan pengolahan data terkait manajemen risiko, mampu bekerja dalam tim, serta menyelesaikan tugas sesuai batas waktu yang ketat.

Secara keseluruhan, seluruh posisi mensyaratkan pelamar berstatus WNI, bukan ASN/TNI/Polri aktif, serta tidak sedang terikat kontrak kerja dengan instansi lain, sehingga rekrutmen ini benar-benar terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengawali karier di sektor pemerintahan bidang pertanahan.

Kisi-Kisi Materi Tes Rekrutmen Tenaga Pendukung Administrasi ATR/BPN

Proses seleksi terdiri dari 6 tahapan yaitu pendaftaran, seleksi administrasi, wawancara, pengumuman hasil akhir seleksi, proses pengadaan oleh Pejabat Pengadaan, serta penandatanganan kontrak, dengan komponen tes utama berupa tes tertulis dan wawancara. Berikut kisi-kisi materinya:

A. Wawasan Kelembagaan ATR/BPN

  • Tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dan BPN di daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.
  • Visi-misi: “Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat”
  • Struktur organisasi: Ditjen Penataan Agraria, Ditjen PSKP, Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan.
  • Program strategis: Reforma Agraria, sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa/konflik pertanahan.

B. Pengetahuan Administrasi Perkantoran

  • Tata kelola surat-menyurat, penyusunan dan pembukuan data, serta kemampuan menulis laporan yang teliti dan rapi.
  • Penyusunan laporan kinerja berkala (bulanan, triwulanan, tahunan).
  • Pengelolaan data dan informasi kinerja program/kegiatan, serta penyusunan bahan presentasi pimpinan.
  • Pengarsipan dan manajemen dokumen sesuai standar instansi pemerintah.

C. Bahasa Indonesia & Ejaan (PUEBI)

  • Penerapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dalam penyusunan dokumen resmi.
  • Penyusunan kalimat efektif, surat dinas, dan memo resmi.
  • Kemampuan komunikasi dan presentasi yang efektif.

D. Kemampuan Analisis & Pengolahan Data

  • Analisis dan pengolahan data terkait manajemen risiko dan kinerja program.
  • Penguasaan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) dan alat analisis kuantitatif dasar.
  • Pendokumentasian data pendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan data risiko organisasi.

E. Pengetahuan Umum Pertanahan

  • Dasar hukum pertanahan dan tata ruang (UUPA, UU Cipta Karya bidang pertanahan).
  • Konsep sertifikasi tanah, redistribusi lahan, dan akses reforma agraria.
  • Penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara umum.

F. Tes Wawancara

  • Motivasi dan komitmen kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan.
  • Kesediaan bekerja penuh waktu dan mengoperasikan laptop/komputer pribadi dengan baik.
  • Kemampuan kerja tim, adaptasi tekanan kerja, dan ketepatan waktu (deadline).

Contoh Soal Rekrutmen Tenaga Pendukung Administrasi ATR/BPN 

Berikut disajikan 20 contoh soal latihan yang mencakup wawasan kelembagaan, administrasi perkantoran, kebahasaan, hingga kemampuan analisis data, sesuai kisi-kisi materi seleksi tenaga pendukung administrasi ATR/BPN. 

Soal 1 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, tugas utama Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah…

A. Mengelola anggaran belanja negara di bidang infrastruktur 

B. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

C. Mengawasi seluruh transaksi jual beli properti swasta 

D. Menentukan harga pasar tanah secara nasional 

E. Mengelola perizinan usaha di sektor konstruksi

Jawaban: B 

Pembahasan:
Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN bukan lembaga pengawas pasar properti maupun penentu harga tanah, melainkan penyelenggara administrasi dan kebijakan pertanahan negara.

Soal 2 

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di tingkat daerah, dibentuklah unit kerja vertikal. Unit kerja yang dimaksud adalah…

A. Dinas Pertanahan Provinsi dan Kabupaten/Kota 

B. Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota 

C. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

D. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

E. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tata Ruang

Jawaban: B 

Pembahasan:
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Struktur vertikal ini memastikan pelayanan pertanahan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Soal 3 

Visi Kementerian ATR/BPN menekankan pengelolaan ruang dan pertanahan yang dapat dipercaya serta memenuhi standar internasional. Pernyataan visi yang TEPAT adalah…

A. “Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri pertanahan terbesar di Asia” 

B. “Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat” 

C. “Menjadikan tanah sebagai komoditas investasi utama nasional” 

D. “Mewujudkan swasembada lahan pertanian nasional” 

E. “Mengutamakan kepentingan investor asing dalam pengelolaan tanah”

Jawaban: B 

Pembahasan:
Visi Kementerian ATR/BPN adalah “Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi ini menegaskan orientasi pelayanan publik yang transparan, bukan semata-mata kepentingan komersial atau investasi.

Soal 4 

Salah satu misi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan. Misi tersebut secara lengkap berbunyi…

A. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan 

B. Mengutamakan pembangunan infrastruktur tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan 

C. Memprioritaskan investasi properti komersial di seluruh wilayah Indonesia 

D. Menghapus seluruh hak masyarakat adat atas tanah ulayat 

E. Mengalihkan seluruh kewenangan pertanahan kepada pemerintah daerah

Jawaban: A 

Pembahasan:
Salah satu misi Kementerian ATR/BPN adalah Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan, serta Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Ruang yang Berstandar Dunia. Prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi nilai utama yang harus dipegang oleh setiap pegawai dan tenaga pendukung di lingkungan kementerian.

Soal 5 

Direktorat Jenderal Penataan Agraria di lingkungan Kementerian ATR/BPN memiliki program strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pemberdayaan tanah. Program yang dimaksud adalah…

A. Reforma Agraria dan Akses Reform 

B. Program Tol Laut Nasional 

C. Program Kartu Prakerja 

D. Subsidi Bahan Bakar Minyak 

E. Program Padat Karya Infrastruktur Jalan

Jawaban: A 

Pembahasan:
Tes tertulis dan seleksi Field Staff/Tenaga Pendukung Akses Reforma Agraria merupakan rangkaian rekrutmen yang mendukung program reforma agraria nasional. Program ini berfokus pada penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah demi keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya petani dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Soal 6 

Seorang staf administrasi menerima surat masuk dari instansi lain yang memerlukan tindak lanjut segera. Langkah administratif pertama yang harus dilakukan adalah…

A. Langsung membalas surat tanpa mencatat nomor surat masuk 

B. Mencatat surat dalam buku agenda surat masuk, memberi nomor, lalu mendisposisikan kepada pimpinan terkait 

C. Menyimpan surat tanpa pencatatan apapun 

D. Membuang surat jika dianggap tidak penting 

E. Membalas surat melalui media sosial pribadi

Jawaban: B 

Pembahasan:
Posisi administrasi berkaitan erat dengan pelaporan dan surat-menyurat sehingga pekerja di posisi ini dituntut untuk teliti, mendetail, dan rapi. Prosedur standar pengelolaan surat masuk wajib diawali dengan pencatatan resmi (agenda surat) sebelum diteruskan kepada pihak yang berwenang menindaklanjuti, demi menjaga keteraturan dan akuntabilitas arsip instansi.

Soal 7

Dalam menyusun laporan kinerja triwulanan, seorang tenaga pendukung menemukan adanya data yang tidak konsisten antara laporan bulan sebelumnya dan data terbaru. Tindakan yang PALING TEPAT adalah…

A. Mengabaikan ketidaksesuaian dan tetap menggunakan data lama 

B. Melakukan verifikasi ulang data dengan unit terkait sebelum menyusun laporan final 

C. Mengganti data sesuai asumsi pribadi tanpa konfirmasi 

D. Menyerahkan laporan apa adanya tanpa pengecekan 

E. Menunda laporan tanpa batas waktu hingga data dianggap sempurna

Jawaban: B 

Pembahasan:
Tugas pokok meliputi menghimpun, mengolah, dan menyusun data serta informasi kinerja program/kegiatan secara akurat. Verifikasi data adalah langkah krusial untuk menjamin keakuratan laporan sebelum disampaikan kepada pimpinan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Soal 8 

Sistem pengarsipan dokumen yang baik di instansi pemerintah bertujuan untuk…

A. Mempersulit akses dokumen bagi pegawai lain 

B. Memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pertanggungjawaban dokumen secara sistematis dan akurat 

C. Menyembunyikan dokumen penting dari pemeriksaan 

D. Menumpuk dokumen tanpa kategorisasi 

E. Menghapus dokumen lama secara otomatis tanpa pencatatan

Jawaban: B 

Pembahasan:
Sistem pengarsipan yang baik memastikan setiap dokumen dapat ditemukan kembali dengan cepat, tersusun secara sistematis berdasarkan kategori dan kronologi, serta dapat dipertanggungjawabkan saat diperlukan untuk audit atau pemeriksaan, sejalan dengan prinsip ketelitian dan kerapian yang dituntut dari setiap tenaga administrasi.

Soal 9 

Dalam menyusun bahan presentasi untuk pimpinan terkait capaian program, hal yang PALING PENTING untuk diperhatikan adalah…

A. Menampilkan data secara acak tanpa urutan logis 

B. Menyajikan data secara ringkas, akurat, dan mudah dipahami dengan visualisasi yang relevan 

C. Memasukkan seluruh data mentah tanpa pengolahan 

D. Menggunakan bahasa yang rumit agar terlihat profesional 

E. Mengabaikan capaian yang belum tercapai

Jawaban: B 

Pembahasan:
Salah satu tugas adalah menyusun bahan presentasi pimpinan (infografis, paparan, dokumen pendukung). Presentasi yang efektif harus ringkas, berbasis data akurat, dan disajikan secara visual yang mudah dicerna, termasuk menyampaikan capaian yang belum tercapai sebagai bagian dari transparansi pelaporan.

Soal 10 

Seorang tenaga pendukung administrasi diminta menyusun surat resmi yang akan ditandatangani pimpinan. Unsur yang WAJIB ada dalam surat dinas resmi adalah…

A. Kop surat, nomor surat, tanggal, perihal, isi surat, dan tanda tangan pejabat berwenang

B. Hanya isi surat tanpa kop maupun nomor

C. Stiker logo instansi yang ditempel manual

D. Tanda tangan elektronik tanpa nomor surat resmi

E. Cap basah tanpa nomor dan tanggal surat

Jawaban: A 

Pembahasan:
Surat dinas resmi instansi pemerintah harus memuat unsur lengkap meliputi kop surat, nomor surat, tanggal, perihal, isi surat, dan tanda tangan pejabat berwenang agar memiliki keabsahan administratif dan dapat dijadikan dasar hukum atau rujukan resmi di kemudian hari.

Soal 11 

Penulisan kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) di bawah ini adalah…

A. Di tanda-tangani oleh Kepala Kantor 

B. Ditandatangani oleh Kepala Kantor 

C. Di tanda tangani oleh Kepala Kantor 

D. Ditanda-tangani oleh Kepala Kantor 

E. Di-tandatangani oleh Kepala Kantor

Jawaban: B 

Pembahasan:
Seluruh aspek administratif wajib mengikuti standar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Kata “ditandatangani” merupakan kata berimbuhan dari kata majemuk “tanda tangan” yang ditulis serangkai tanpa spasi maupun tanda hubung ketika mendapat awalan dan akhiran sekaligus.

Soal 12 Manakah kalimat berikut yang merupakan kalimat efektif sesuai kaidah penulisan resmi?

A. Bagi para pegawai yang belum mengumpulkan laporan, agar segera mengumpulkan laporannya 

B. Pegawai yang belum mengumpulkan laporan diminta segera mengumpulkannya 

C. Untuk para pegawai dimohon supaya mengumpulkan laporan secepatnya agar bisa 

D. Laporan yang belum-belum dikumpulkan oleh pegawai-pegawai harap dikumpulkan 

E. Kepada pegawai supaya laporannya dikumpulkan dengan segera mungkin

Jawaban: B 

Pembahasan:
Kalimat efektif harus ringkas, tidak bertele-tele, dan tidak mengandung pengulangan kata yang tidak perlu. Pilihan B menggunakan struktur kalimat yang jelas, lugas, dan sesuai kaidah tata bahasa baku, berbeda dengan pilihan lain yang mengandung pemborosan kata seperti “bagi para… agar… agar” atau pengulangan tidak baku “belum-belum”.

Soal 13 

Penulisan singkatan gelar dan jabatan yang TEPAT sesuai PUEBI adalah…

A. Drs. Ahmad Sutrisno, M.Si 

B. Drs Ahmad Sutrisno MSi 

C. DRS. Ahmad Sutrisno, M. SI 

D. Drs , Ahmad Sutrisno , M.Si. 

E. Drs.Ahmad Sutrisno,M.Si.

Jawaban: A 

Pembahasan:
Penulisan gelar yang benar menggunakan tanda titik setelah singkatan (Drs.) dan tanda koma sebelum gelar berikutnya (, M.Si), tanpa spasi berlebih sebelum tanda baca. Konsistensi penulisan gelar akademik sangat penting dalam dokumen resmi pemerintahan untuk menjaga profesionalitas dan keakuratan identitas pejabat.

Soal 14 

Kata baku yang TEPAT digunakan dalam penyusunan dokumen resmi instansi pemerintah adalah…

A. Aktifitas, kwitansi, sistim 

B. Aktivitas, kuitansi, sistem 

C. Aktifitas, kuitansi, sistem 

D. Aktivitas, kwitansi, sistim 

E. Aktivitas, kwitansi, sistem

Jawaban: B 

Pembahasan:
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan PUEBI, kata baku yang benar adalah aktivitas (bukan aktifitas), kuitansi (bukan kwitansi), dan sistem (bukan sistim). Ketelitian dalam penggunaan kata baku menjadi indikator kompetensi dasar staf administrasi dalam menyusun dokumen resmi.

Soal 15 

Penulisan tanggal yang sesuai dengan format resmi administrasi pemerintahan Indonesia adalah…

A. 27/03/2026 

B. 27-03-2026 

C. 27 Maret 2026 

D. Maret 27, 2026 

E. 2026/03/27

Jawaban: C 

Pembahasan:
Format penulisan tanggal dalam surat dan dokumen resmi pemerintahan Indonesia menggunakan format tanggal, nama bulan (huruf), tahun seperti “27 Maret 2026”, bukan format numerik atau format penulisan ala bahasa asing, demi menjaga kejelasan dan keseragaman dokumen resmi negara.

Soal 16 

Dalam mengolah data progres sertifikasi tanah menggunakan Microsoft Excel, fungsi yang TEPAT digunakan untuk menghitung jumlah total bidang tanah yang telah selesai disertifikasi dari beberapa kecamatan adalah…

A. =AVERAGE() 

B. =SUM()

 C. =COUNTIF() 

D. =VLOOKUP() 

E. =IF()

Jawaban: B 

Pembahasan:
Fungsi =SUM() digunakan untuk menjumlahkan total data numerik dari beberapa sel atau rentang data, sehingga tepat digunakan untuk menghitung total bidang tanah yang telah disertifikasi dari beberapa kecamatan. Penguasaan fungsi dasar Excel adalah kompetensi wajib bagi tenaga pendukung yang mengelola data kinerja program.

Soal 17 

Jika capaian sertifikasi tanah pada suatu kabupaten ditargetkan 5.000 bidang dalam satu tahun, dan hingga bulan ke-9 telah tercapai 3.600 bidang, maka persentase capaian saat ini adalah…

A. 68% 

B. 70% 

C. 72% 

D. 75% 

E. 80%

Jawaban: C 

Pembahasan:
Persentase = (Capaian ÷ Target) × 100% Persentase = (3.600 ÷ 5.000) × 100% = 72% Kemampuan menghitung persentase capaian kinerja secara akurat sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan progres program kepada pimpinan.

Soal 18 

Dalam konteks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), identifikasi risiko bertujuan untuk…

A. Menghapus seluruh risiko organisasi secara permanen 

B. Mengenali, mendokumentasikan, dan mengelola potensi risiko agar dapat diantisipasi dan diminimalisir dampaknya 

C. Menyembunyikan risiko dari pimpinan agar laporan terlihat baik 

D. Menambah risiko baru agar laporan lebih variatif 

E. Mengabaikan risiko kecil karena dianggap tidak signifikan

Jawaban: B 

Pembahasan:
Tugas tenaga pendukung SPIP meliputi mengelola dan memutakhirkan data risiko organisasi, serta menyusun dokumentasi identifikasi dan pengendalian risiko. Tujuan identifikasi risiko bukan untuk menghapus risiko sepenuhnya, melainkan mengenali dan mendokumentasikannya secara sistematis agar dapat dikelola dan diminimalisir dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Soal 19 

Seorang tenaga pendukung pelaporan kinerja menemukan bahwa salah satu indikator program tidak mencapai target yang ditetapkan pada akhir tahun. Sikap profesional yang PALING TEPAT dalam menyusun laporan adalah…

A. Menyembunyikan data yang tidak mencapai target agar laporan terlihat sempurna 

B. Melaporkan capaian secara objektif disertai analisis faktor penyebab dan rekomendasi tindak lanjut 

C. Mengubah angka target agar terkesan tercapai 

D. Menyalahkan pihak lain tanpa analisis yang mendalam 

E. Mengabaikan indikator tersebut dalam laporan akhir

Jawaban: B 

Pembahasan:
Prinsip akuntabilitas pelaporan kinerja pemerintah mengharuskan setiap capaian — baik tercapai maupun tidak — dilaporkan secara objektif dan transparan, disertai analisis akar masalah dan rekomendasi perbaikan, bukan manipulasi data demi kesan administratif yang baik semata.

Soal 20 

Manakah yang merupakan langkah PALING TEPAT dalam memutakhirkan (update) data risiko organisasi secara berkala?

A. Hanya memperbarui data sekali dalam lima tahun tanpa evaluasi berkala 

B. Melakukan pemantauan rutin, mendokumentasikan perubahan kondisi, dan memperbarui data sesuai perkembangan terbaru di lapangan 

C. Menggunakan data risiko yang sama tanpa perubahan sepanjang masa kerja 

D. Memutakhirkan data hanya jika diminta oleh auditor eksternal 

E. Mengabaikan pemutakhiran data karena dianggap tidak mempengaruhi kinerja organisasi

Jawaban: B 

Pembahasan:
Tugas mengelola dan memutakhirkan data risiko organisasi memerlukan pemantauan yang berkelanjutan, bukan dilakukan sesekali atau hanya saat diminta pihak eksternal. Pemutakhiran data risiko secara berkala memastikan SPIP tetap relevan dengan kondisi terkini organisasi dan dapat mengantisipasi risiko baru secara proaktif.

Butuh Lebih Banyak Latihan Soal Rekrutmen Staf Administrasi ATR/BPN? Akses Di Sini

banner Soal Rekrutmen Staff Administrasi Kementrian ATR/BPN dan Pembahasan

Menghadapi seleksi Tenaga Pendukung Administrasi Kementerian ATR/BPN tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman administratif semata, tetapi juga membutuhkan latihan intensif menghadapi soal tes tertulis yang menguji wawasan kelembagaan, kemampuan bahasa, hingga analisis data. Untuk mendukung persiapan Anda, Fungsional.id menyediakan paket latihan soal rekrutmen Staf Administrasi ATR/BPN yang lengkap dan terstruktur, mencakup soal wawasan pertanahan, administrasi perkantoran, PUEBI, hingga pengolahan data yang dirancang sesuai karakteristik tes seleksi sesungguhnya. Persiapkan diri sebaik mungkin agar mampu melangkah lebih percaya diri menuju karier di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Tim Asn

Tim Asn

Tim ASN adalah kelompok profesional yang terbiasa menyusun soal. Kami terdiri dari ahli berbagai bidang, berkomitmen menciptakan soal berkualitas tinggi yang relevan dengan kompetensi jabatan.
Butuh Paket Soal Ini?
Akses Sekarang!

Dapatkan Akses Sistem CBT dengan ratusan paket soal + pembahasan!

Butuh Bantuan?