Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan menjadi kesempatan bagi pegawai untuk menunjukkan pemahaman dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan karier kepegawaian. Oleh karena itu, mengenali cakupan materi dan memperbanyak latihan soal dapat menjadi bagian penting dalam persiapan.
Artikel ini merangkum materi, kisi-kisi, serta contoh soal Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan yang dapat digunakan sebagai bahan belajar agar persiapan ujian menjadi lebih terarah dan efektif.
Mengenal Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) merupakan bagian dari mekanisme pengembangan karier PNS yang dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, peserta perlu memahami jenis ujian yang diikuti karena Ujian Dinas dan UPKP memiliki tujuan yang berbeda.
Ujian Dinas berkaitan dengan persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS pada kondisi tertentu sesuai ketentuan kepegawaian. Sementara itu, UPKP berkaitan dengan penyesuaian kenaikan pangkat berdasarkan pendidikan dan persyaratan yang telah dipenuhi oleh PNS.
Dalam pelaksanaannya, peserta dapat diuji pada berbagai materi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, kepegawaian, administrasi pemerintahan, pelayanan publik, tata naskah dinas, hingga pengetahuan mengenai pemerintahan daerah.
Karena cakupan materi cukup beragam, peserta sebaiknya tidak hanya mengandalkan hafalan. Pemahaman terhadap regulasi, penerapan aturan dalam pekerjaan, serta latihan soal berbasis kasus perlu dilakukan agar persiapan Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan menjadi lebih terarah.
Materi Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan
Untuk menghadapi Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan, peserta perlu mempersiapkan materi yang berkaitan dengan pengetahuan kebangsaan, kepegawaian, administrasi pemerintahan, hingga pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah. Beberapa materi yang dapat diprioritaskan antara lain:
1. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Mencakup nilai-nilai Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sistem pemerintahan, prinsip negara hukum, serta penerapannya dalam tugas sebagai aparatur.
2. Wawasan Kebangsaan
Materi meliputi NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan nusantara, nasionalisme, bela negara, serta persatuan dan kesatuan.
3. Manajemen ASN dan Kepegawaian
Peserta perlu memahami kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban PNS, sistem merit, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, pengembangan karier, serta nilai dasar ASN.
4. Disiplin dan Etika PNS
Mencakup kewajiban dan larangan PNS, disiplin pegawai, kode etik, integritas, profesionalitas, netralitas, tanggung jawab, serta konflik kepentingan.
5. Administrasi Pemerintahan
Materi dapat meliputi kewenangan pemerintahan, keputusan dan tindakan administrasi, prosedur, diskresi, akuntabilitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
6. Pemerintahan Daerah
Peserta perlu memahami dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, perangkat daerah, otonomi daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
7. Pengetahuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Materi dapat diarahkan pada pemahaman mengenai struktur pemerintahan daerah, perangkat daerah, tugas dan fungsi organisasi, arah pembangunan, serta pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pelayanan Publik
Mencakup standar pelayanan, hak masyarakat, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan pengaduan, serta pelayanan yang adil dan profesional.
9. Tata Naskah Dinas dan Kearsipan
Peserta perlu memahami penyusunan naskah dinas, penggunaan bahasa resmi, kewenangan penandatanganan, penomoran, klasifikasi, penyimpanan, serta pengelolaan arsip.
10. Bahasa Indonesia
Materi dapat berupa kalimat efektif, kata baku, ejaan, pemahaman bacaan, gagasan utama, simpulan, serta penggunaan Bahasa Indonesia dalam komunikasi kedinasan. Selain mempelajari teori, peserta sebaiknya memperbanyak latihan soal berbasis kasus atau HOTS. Model latihan seperti ini membantu peserta membiasakan diri menerapkan regulasi dan pengetahuan kedinasan ketika menghadapi persoalan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Kisi-Kisi Terbaru Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan
Kisi-kisi Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan dapat dipetakan berdasarkan kompetensi kedinasan, kepegawaian, pemerintahan, serta kemampuan peserta dalam menerapkan aturan pada situasi kerja. Karena Ujian Dinas dan UPKP memiliki tujuan berbeda, peserta juga perlu menyesuaikan materi dengan jenis ujian yang diikuti. Berikut beberapa fokus materi yang dapat dijadikan panduan belajar:
1. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
- nilai dan penerapan Pancasila;
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
- sistem ketatanegaraan;
- prinsip negara hukum;
- hak dan kewajiban warga negara.
2. Wawasan Kebangsaan
- nasionalisme;
- NKRI;
- Bhinneka Tunggal Ika;
- wawasan nusantara;
- bela negara;
- persatuan dan kesatuan.
3. Manajemen ASN
- kedudukan dan peran ASN;
- hak dan kewajiban PNS;
- nilai dasar ASN;
- sistem merit;
- manajemen kinerja;
- pengembangan kompetensi dan karier;
- profesionalitas ASN.
4. Disiplin dan Etika PNS
- kewajiban PNS;
- larangan PNS;
- pelanggaran disiplin;
- hukuman disiplin;
- kode etik dan perilaku;
- integritas;
- netralitas;
- konflik kepentingan.
5. Pemerintahan Daerah
- prinsip otonomi daerah;
- urusan pemerintahan;
- kepala daerah dan DPRD;
- perangkat daerah;
- hubungan pemerintah pusat dan daerah;
- penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Peserta juga perlu mengenali lingkungan instansi tempat bekerja, antara lain:
- struktur organisasi Pemkab Pesisir Selatan;
- perangkat daerah;
- tugas dan fungsi unit kerja;
- visi dan arah pembangunan daerah;
- program prioritas daerah;
- pelayanan kepada masyarakat;
- koordinasi antarperangkat daerah.
7. Administrasi Pemerintahan
- sumber dan penggunaan kewenangan;
- keputusan dan tindakan pemerintahan;
- prosedur administrasi;
- diskresi;
- AUPB;
- akuntabilitas;
- larangan penyalahgunaan kewenangan.
8. Pelayanan Publik
- asas pelayanan;
- standar pelayanan;
- hak masyarakat;
- transparansi dan akuntabilitas;
- pengelolaan pengaduan;
- pelayanan nondiskriminatif;
- peningkatan kualitas layanan.
9. Tata Naskah Dinas dan Kearsipan
- jenis dan format naskah dinas;
- bahasa kedinasan;
- kewenangan penandatanganan;
- penomoran dan distribusi;
- klasifikasi arsip;
- penyimpanan;
- pengamanan;
- temu kembali arsip.
10. Bahasa Indonesia
- kata baku;
- ejaan;
- kalimat efektif;
- struktur paragraf;
- gagasan utama;
- simpulan bacaan;
- penyuntingan kalimat;
- bahasa dalam dokumen kedinasan.
11. Literasi Digital dan SPBE
- pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan;
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- keamanan akun kedinasan;
- perlindungan data dan informasi;
- dokumen elektronik;
- etika penggunaan teknologi.
12. Analisis dan Pemecahan Masalah
Soal dapat dikembangkan dalam bentuk kasus yang meminta peserta:
- mengidentifikasi masalah utama;
- menentukan akar masalah;
- membaca dan membandingkan data;
- menentukan prioritas;
- mempertimbangkan risiko;
- memilih alternatif penyelesaian;
Contoh Soal Ujian Dinas dan UPKP Pemkab Pesisir Selatan + Pembahasan
Setelah memahami materi dan kisi-kisi, peserta dapat melanjutkan persiapan melalui latihan soal. Contoh berikut dibuat dengan pendekatan HOTS dan studi kasus kedinasan, sehingga peserta tidak hanya dituntut mengingat materi tetapi juga menganalisis masalah dan menentukan tindakan yang paling tepat.
Soal 1 — Pancasila dan Pelayanan Publik
Sebuah layanan administrasi baru hanya dapat diakses secara digital. Setelah tiga bulan, evaluasi menunjukkan sebagian masyarakat di wilayah dengan akses internet terbatas mengalami kesulitan memperoleh pelayanan.
Langkah paling tepat adalah….
A. Mempertahankan sistem karena digitalisasi merupakan prioritas
B. Mengembalikan seluruh pelayanan menjadi manual
C. Mengevaluasi aksesibilitas dan menyediakan alternatif atau pendampingan tanpa menghentikan transformasi digital
D. Meminta masyarakat mencari akses internet sendiri
E. Membatasi pelayanan untuk masyarakat yang sudah memiliki akun
Jawaban: C
Pembahasan: Transformasi digital perlu berjalan bersama prinsip keadilan dan pelayanan yang inklusif. Pemerintah dapat mempertahankan efisiensi digital sekaligus menyediakan solusi bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses.
Soal 2 — Integritas ASN
Seorang pegawai menemukan bahwa angka realisasi dalam laporan unitnya lebih tinggi daripada dokumen sumber. Laporan tersebut sudah hampir dikirim kepada pimpinan.
Apa tindakan terbaik?
A. Menggunakan angka laporan karena sudah disetujui tim
B. Menyesuaikan dokumen sumber dengan laporan
C. Memverifikasi perbedaan data dan memperbaiki laporan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
D. Menghapus indikator tersebut
E. Menunggu pimpinan menemukan kesalahan
Jawaban: C
Pembahasan: Integritas menuntut pegawai menjaga kebenaran dan akurasi informasi, termasuk ketika koreksi berpotensi memperlambat penyelesaian laporan.
Soal 3 — Wawasan Kebangsaan
Dalam rapat terdapat perbedaan tajam antara pegawai dari beberapa latar belakang daerah. Perdebatan mulai bergeser dari substansi pekerjaan menjadi stereotip terhadap daerah tertentu.
Sebagai pimpinan rapat, Anda sebaiknya….
A. Menghentikan rapat tanpa tindak lanjut
B. Membiarkan agar semua pihak bebas berbicara
C. Mengembalikan diskusi pada substansi, menghentikan stereotip, dan mencari solusi berdasarkan tujuan bersama
D. Mendukung kelompok mayoritas
E. Memisahkan pegawai berdasarkan daerah asal
Jawaban: C
Pembahasan: Perbedaan pendapat harus dikelola secara profesional dengan tetap menjaga penghormatan terhadap keberagaman dan persatuan.
Soal 4 — Manajemen ASN
Sebuah OPD memiliki anggaran pelatihan terbatas. Terdapat 30 pegawai yang mengajukan pelatihan, sedangkan kuota hanya tersedia untuk 10 orang.
Dasar pemilihan yang paling tepat adalah….
A. Masa kerja paling lama
B. Kedekatan dengan pimpinan
C. Analisis kesenjangan kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, dan kebutuhan organisasi
D. Urutan pengajuan
E. Usia pegawai
Jawaban: C
Pembahasan: Pengembangan kompetensi perlu diarahkan pada kebutuhan pegawai dan organisasi secara objektif.
Soal 5 — Disiplin PNS
Atasan meminta seorang pegawai mengubah tanggal dokumen agar pekerjaan terlihat selesai tepat waktu.
Tindakan terbaik adalah….
A. Mengikuti karena merupakan perintah atasan
B. Mengubah tanggal kemudian menyimpan dokumen asli
C. Menolak manipulasi dokumen dan menyampaikan kondisi sebenarnya melalui jalur kedinasan
D. Meminta rekan mengubahnya
E. Tidak memasukkan dokumen dalam laporan
Jawaban: C
Pembahasan: Hierarki kedinasan tidak menghapus kewajiban menjaga integritas dan kebenaran dokumen.
Soal 6 — Pemerintahan Daerah
Dua perangkat daerah menjalankan program dengan sasaran masyarakat yang hampir sama sehingga terjadi tumpang tindih anggaran dan kegiatan.
Langkah paling tepat adalah….
A. Membiarkan karena anggarannya berbeda
B. Menghentikan salah satu program tanpa evaluasi
C. Melakukan koordinasi, memetakan tugas dan sasaran, lalu menyelaraskan program berdasarkan kewenangan masing-masing
D. Menggabungkan seluruh perangkat daerah
E. Membagi penerima manfaat secara acak
Jawaban: C
Pembahasan: Koordinasi antarperangkat daerah penting untuk meningkatkan efektivitas serta mencegah duplikasi penggunaan sumber daya.
Soal 7 — Administrasi Pemerintahan
Seorang pejabat diminta mempercepat penerbitan keputusan karena ada tekanan dari pihak tertentu, tetapi satu persyaratan wajib belum terpenuhi.
Apa tindakan terbaik?
A. Menerbitkan keputusan terlebih dahulu
B. Mengabaikan persyaratan karena mendesak
C. Memastikan seluruh persyaratan dan prosedur terpenuhi sebelum keputusan diterbitkan
D. Meminta pihak lain menandatangani
E. Membuat pengecualian tanpa dasar
Jawaban: C
Pembahasan: Keputusan pemerintahan perlu memiliki dasar kewenangan dan memenuhi prosedur yang berlaku agar sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
Soal 8 — Pelayanan Publik
Data menunjukkan waktu pelayanan rata-rata sudah memenuhi standar. Namun, pengaduan masyarakat mengenai keterlambatan justru meningkat.
Apa langkah terbaik?
A. Mengabaikan pengaduan karena rata-rata sudah baik
B. Menurunkan standar pelayanan
C. Menganalisis distribusi waktu pelayanan dan data pengaduan untuk menemukan titik masalah
D. Mengurangi jumlah layanan
E. Menghapus pengaduan yang dianggap tidak relevan
Jawaban: C
Pembahasan: Nilai rata-rata dapat menyembunyikan masalah pada kelompok tertentu. Data perlu dianalisis lebih mendalam sebelum menentukan solusi.
Soal 9 — Tata Naskah Dinas
Sebelum surat resmi dikirim, ditemukan bahwa angka pada lampiran berbeda dengan angka dalam isi surat.
Apa yang harus dilakukan?
A. Menggunakan angka terbesar
B. Menggunakan angka pada surat utama
C. Memverifikasi sumber dan memperbaiki ketidaksesuaian sebelum dokumen diteruskan
D. Menghapus lampiran
E. Mengirim keduanya dan meminta penerima memilih
Jawaban: C
Pembahasan: Ketelitian dan konsistensi merupakan bagian penting dalam pengelolaan dokumen kedinasan.
Soal 10 — Kearsipan
Dokumen penting sering sulit ditemukan karena setiap pegawai menggunakan sistem penyimpanan sendiri.
Solusi paling efektif adalah….
A. Membeli komputer baru
B. Menyimpan seluruh dokumen dalam satu folder
C. Menerapkan klasifikasi, penamaan, penyimpanan, hak akses, dan mekanisme temu kembali arsip yang seragam
D. Mencetak seluruh dokumen
E. Menghapus dokumen lama
Jawaban: C
Pembahasan: Permasalahan terletak pada tata kelola arsip, sehingga diperlukan sistem yang konsisten dan terstruktur.
Soal 11 — Bahasa Indonesia
Kalimat yang paling efektif untuk digunakan dalam naskah kedinasan adalah….
A. Para seluruh pegawai diwajibkan untuk dapat menghadiri rapat.
B. Kepada seluruh pegawai agar supaya menghadiri rapat.
C. Seluruh pegawai diwajibkan menghadiri rapat.
D. Seluruh para pegawai diwajibkan untuk menghadiri rapat.
E. Para pegawai semuanya diwajibkan agar hadir.
Jawaban: C
Pembahasan: Kalimat C ringkas, jelas, dan tidak mengandung pemborosan kata.
Soal 12 — SPBE dan Keamanan Informasi
Seorang pegawai menerima email yang tampak berasal dari administrator dan meminta kata sandi akun kedinasan melalui tautan.
Apa tindakan paling tepat?
A. Memasukkan kata sandi agar akun tidak diblokir
B. Membalas email dengan kata sandi
C. Tidak membuka atau memberikan kredensial, memverifikasi melalui saluran resmi, dan melaporkan pesan mencurigakan
D. Meneruskan email kepada seluruh pegawai
E. Menggunakan akun rekan
Jawaban: C
Pembahasan: Kredensial kedinasan harus dilindungi. Permintaan mencurigakan perlu diverifikasi melalui mekanisme resmi.
Soal 13 — Analisis Data
Kecamatan A menerima 300 pengaduan dari 30.000 pengguna layanan. Kecamatan B menerima 450 pengaduan dari 90.000 pengguna.
Wilayah yang memiliki proporsi pengaduan lebih tinggi adalah….
A. Kecamatan A
B. Kecamatan B
C. Sama
D. Tidak dapat dihitung
E. Keduanya harus diabaikan
Jawaban: A
Pembahasan: Kecamatan A = 300/30.000 = 1%. Kecamatan B = 450/90.000 = 0,5%. Secara proporsional, Kecamatan A memiliki tingkat pengaduan lebih tinggi.
Soal 14 — Konflik Kepentingan
Seorang pegawai ditunjuk sebagai anggota tim evaluasi pengadaan. Salah satu peserta merupakan perusahaan milik kerabat dekatnya.
Tindakan paling tepat adalah….
A. Tetap melakukan evaluasi
B. Memberikan nilai secara objektif tanpa memberitahu siapa pun
C. Mengungkapkan potensi konflik kepentingan dan mengikuti mekanisme penanganan yang berlaku
D. Memberitahu kerabat mengenai proses evaluasi
E. Meminta perusahaan tersebut mengundurkan diri
Jawaban: C
Pembahasan: Potensi konflik kepentingan perlu diungkapkan agar objektivitas dan integritas proses tetap terjaga.
Soal 15 — HOTS: Prioritas Anggaran
Anggaran daerah berkurang, sementara terdapat tiga program:
- Program A berdampak tinggi dan wajib dilaksanakan.
- Program B berdampak rendah tetapi populer.
- Program C berdampak tinggi tetapi dapat ditunda sebagian.
Strategi paling tepat adalah….
A. Memprioritaskan program paling populer
B. Membagi anggaran sama rata
C. Memprioritaskan kewajiban, dampak, urgensi, risiko, dan kemampuan pelaksanaan setiap program
D. Menghentikan semua program
E. Memilih program dengan anggaran terkecil
Jawaban: C
Pembahasan: Prioritas anggaran seharusnya ditentukan berdasarkan kebutuhan strategis, bukan popularitas atau pembagian merata.
Soal 16 — HOTS: Pengaduan Masyarakat
Sebuah pengaduan masyarakat viral di media sosial. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan sebagian informasi benar, tetapi sebagian lainnya tidak sesuai fakta.
Apa respons terbaik?
A. Membantah seluruh pengaduan
B. Tidak memberikan respons
C. Memverifikasi fakta, memperbaiki kekurangan yang terbukti, dan memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
D. Meminta unggahan dihapus
E. Menyalahkan masyarakat
Jawaban: C
Pembahasan: Respons pemerintah perlu berbasis fakta, transparan, dan berorientasi pada perbaikan pelayanan.
Soal 17 — HOTS: Perubahan Sistem
Pemkab menerapkan sistem administrasi baru. Sebagian pegawai menolak karena merasa sistem lama lebih mudah.
Apa pendekatan terbaik?
A. Membatalkan sistem baru
B. Memaksa tanpa penjelasan
C. Mengidentifikasi penyebab resistensi, memberikan pelatihan, menjelaskan manfaat, dan mengevaluasi penerapan secara berkala
D. Mengganti seluruh pegawai yang menolak
E. Menjalankan dua sistem selamanya
Jawaban: C
Pembahasan: Perubahan organisasi membutuhkan komunikasi, pengembangan kompetensi, pendampingan, dan evaluasi.
Soal 18 — HOTS: Data Tidak Konsisten
Laporan OPD menunjukkan realisasi program 92%, sedangkan sistem monitoring menunjukkan 84%.
Apa langkah pertama?
A. Menggunakan angka 92%
B. Menggunakan angka 84%
C. Memeriksa sumber, periode, definisi indikator, dan metode perhitungan kedua data
D. Menggunakan rata-rata 88%
E. Memilih angka yang paling mendekati target
Jawaban: C
Pembahasan: Perbedaan data harus diselesaikan melalui validasi, bukan dengan memilih atau merata-ratakan angka.
Soal 19 — HOTS: Keterbatasan SDM
Sebuah unit mengalami peningkatan beban kerja 40%, sedangkan jumlah pegawai tidak bertambah.
Tindakan pimpinan paling tepat adalah….
A. Meminta seluruh pegawai bekerja lebih lama
B. Menurunkan kualitas layanan
C. Menganalisis beban kerja, menyusun prioritas, memperbaiki proses, dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan
D. Menghentikan pelayanan tertentu
E. Membiarkan kondisi berjalan
Jawaban: C
Pembahasan: Masalah kapasitas perlu ditangani melalui analisis beban kerja dan optimalisasi proses, bukan hanya menambah tekanan kepada pegawai.
Soal 20 — HOTS: Pelayanan Digital
Digitalisasi berhasil mempercepat pelayanan, tetapi masyarakat lanjut usia banyak mengalami kesulitan.
Strategi terbaik adalah….
A. Menghentikan digitalisasi
B. Memaksa seluruh masyarakat beradaptasi
C. Mempertahankan digitalisasi sekaligus menyediakan pendampingan dan alternatif akses yang proporsional
D. Membatasi layanan bagi lansia
E. Meminta keluarga selalu mewakili
Jawaban: C
Pembahasan: Digitalisasi harus tetap memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda.
Soal 21 — HOTS: Instruksi Atasan
Atasan meminta laporan segera dikirim, tetapi Anda mengetahui dua data penting belum tervalidasi.
Apa tindakan terbaik?
A. Mengirim tanpa pemeriksaan
B. Mengisi data berdasarkan perkiraan
C. Memprioritaskan validasi data penting dan mengomunikasikan kondisi serta risikonya kepada atasan
D. Menghapus data tersebut
E. Menggunakan data tahun sebelumnya
Jawaban: C
Pembahasan: Kecepatan perlu diseimbangkan dengan akurasi dan akuntabilitas.
Soal 22 — HOTS: Koordinasi Antar-OPD
Program penanganan kemiskinan melibatkan beberapa OPD, tetapi masing-masing memiliki data sasaran berbeda.
Langkah paling strategis adalah….
A. Menggunakan data OPD dengan anggaran terbesar
B. Membiarkan masing-masing menggunakan datanya
C. Melakukan validasi, menyepakati definisi sasaran, serta membangun mekanisme pertukaran dan pemutakhiran data
D. Menghentikan program
E. Membuat data baru tanpa melibatkan OPD lain
Jawaban: C
Pembahasan: Program lintas perangkat daerah membutuhkan keselarasan data dan koordinasi agar kebijakan tepat sasaran.
Soal 23 — HOTS: Kesalahan Berulang
Kesalahan administrasi yang sama terus terjadi meskipun pegawai sudah beberapa kali ditegur.
Apa tindakan berikutnya yang paling tepat?
A. Memberikan teguran yang sama
B. Menambah hukuman tanpa analisis
C. Menganalisis akar masalah dari aspek kompetensi, prosedur, sistem, beban kerja, dan pengawasan
D. Mengabaikan kesalahan
E. Mengurangi jumlah pekerjaan
Jawaban: C
Pembahasan: Kesalahan berulang dapat menunjukkan masalah sistemik sehingga penyebabnya perlu dianalisis secara menyeluruh.
Soal 24 — HOTS: Program Tidak Efektif
Sebuah program menyerap 97% anggaran, tetapi hanya mencapai 62% target manfaat kepada masyarakat.
Kesimpulan paling tepat adalah….
A. Program berhasil karena serapan tinggi
B. Program harus langsung dihentikan
C. Perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, output, outcome, dan penyebab rendahnya pencapaian manfaat
D. Target harus diturunkan
E. Anggaran harus ditambah
Jawaban: C
Pembahasan: Serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Evaluasi harus melihat hasil dan manfaat yang dihasilkan.
Soal 25 — HOTS Integratif
Sebuah OPD menghadapi kondisi berikut:
- anggaran berkurang 15%;
- pengaduan masyarakat meningkat;
- dua sumber data memberikan angka berbeda;
- layanan digital belum menjangkau seluruh masyarakat;
- pegawai mengalami peningkatan beban kerja;
- pimpinan meminta perbaikan terlihat dalam tiga bulan.
Langkah paling tepat adalah….
A. Fokus meningkatkan citra OPD
B. Menambah target seluruh pegawai
C. Memvalidasi data, mengidentifikasi akar masalah, menentukan prioritas berdasarkan dampak, memperbaiki proses layanan, mengalokasikan sumber daya secara tepat, dan menetapkan indikator perbaikan yang terukur
D. Menghentikan layanan digital
E. Membagi anggaran sama rata ke seluruh kegiatan
Jawaban: C
Pembahasan: Kasus tersebut membutuhkan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan analisis data, pelayanan publik, efisiensi sumber daya, manajemen ASN, digitalisasi, dan akuntabilitas kinerja.
Tingkatkan Kesiapan Sebelum Ujian
Semakin banyak berlatih, semakin terbiasa kamu menghadapi berbagai pola soal Ujian Dinas dan UPKP. Yuk, lanjutkan latihan soal Ujian Dinas dan UPKP beserta pembahasan lengkapnya di Fungsional.id
