Pendalaman Materi CBT: Pilar Negara HOTS (TWK)
5 soal HOTS Pancasila sebagai sumber hukum, kewenangan DPD–DPR, negara hukum UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Topik
Memuat soal...
Soal 6 s/d Selesai Terkunci — Lanjut di Bimbel Fungsional
Anda telah mencoba 5 soal gratis Mode CAT tanpa login. Untuk membuka soal ke-6 hingga paket lengkap 110 soal beserta timer resmi, analisa grafik kelemahan, dan peringkat nasional, silakan lanjutkan di portal bimbel.fungsional.id.
0
Skor 5 Soal Awal
0/5
Jawaban Tepat
00:00
Waktu Pengerjaan
Ringkasan Materi & Pembahasan Pilar Negara (TWK)
Sub-materi TWK CPNS • Mode CAT 1 Soal Per Layar. Anda dapat mengerjakan 5 soal awal gratis di Mode CAT di atas, atau mengakses paket lengkap di bimbel.fungsional.id.
Lihat Ringkasan Soal & Pembahasan (5 Soal Pratinjau)
Soal 1 (Pilar Negara — Pancasila Sumber Segala Sumber Hukum):
Sebuah pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang memberi pembatasan jam beribadah kelompok tertentu dengan alasan menjaga ketertiban umum mayoritas warga setempat. Jika diuji berdasarkan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Pasal 29 UUD 1945, analisis hukum yang paling tepat adalah...
Pembahasan: Pancasila adalah sumber segala sumber hukum (UU No. 12 Tahun 2011) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan beribadah setiap penduduk. Produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan lebih tinggi.
Pembahasan: Pancasila adalah sumber segala sumber hukum (UU No. 12 Tahun 2011) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan beribadah setiap penduduk. Produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan lebih tinggi.
Soal 2 (Pilar Negara — Kewenangan DPD dalam UUD 1945):
Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menyerahkan usulan dan ikut membahas pada tingkat awal, namun dalam pengambilan keputusan persetujuan akhir RUU menjadi UU tetap ditentukan oleh DPR dan Presiden. Berdasarkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, kedudukan konstitusional DPD tersebut disebabkan oleh...
Pembahasan: Menurut Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD dapat mengajukan RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, SDA, perimbangan keuangan) dan ikut membahasnya bersama DPR dan Presiden, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama, namun hak persetujuan pengesahan menjadi UU tetap ada di DPR dan Presiden (Pasal 20).
Pembahasan: Menurut Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD dapat mengajukan RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, SDA, perimbangan keuangan) dan ikut membahasnya bersama DPR dan Presiden, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama, namun hak persetujuan pengesahan menjadi UU tetap ada di DPR dan Presiden (Pasal 20).
Soal 3 (Pilar Negara — Negara Hukum & Peradilan Konstitusi):
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Implikasi kelembagaan paling penting dari prinsip tersebut ketika terdapat dugaan bahwa suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah...
Pembahasan: Konsekuensi negara hukum konstitusional (Pasal 1 ayat 3 jo. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945) adalah tersedianya mekanisme judicial review terhadap UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU).
Pembahasan: Konsekuensi negara hukum konstitusional (Pasal 1 ayat 3 jo. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945) adalah tersedianya mekanisme judicial review terhadap UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi (sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU).
Soal 4 (Pilar Negara — Otonomi Khusus dalam NKRI):
Mengapa pemberian status Otonomi Khusus kepada beberapa provinsi tertentu di Indonesia tidak bertentangan dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 18B ayat 1 UUD 1945)?
Pembahasan: Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan (desentralisasi asimetris).
Pembahasan: Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan (desentralisasi asimetris).
Soal 5 (Pilar Negara — Bhinneka Tunggal Ika di Ruang Publik):
Dalam penyusunan kalender hari libur dan fasilitas ruang publik di suatu kota multikultural, pemerintah kota mempertimbangkan aspirasi seluruh komunitas agama dan budaya secara proporsional. Langkah tersebut paling tepat mencerminkan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika karena...
Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua: negara hadir mengakui, menghormati, dan memfasilitasi keragaman secara adil/proporsional guna memupuk kohesi sosial.
Pembahasan: Bhinneka Tunggal Ika bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua: negara hadir mengakui, menghormati, dan memfasilitasi keragaman secara adil/proporsional guna memupuk kohesi sosial.