Beranda Kumpulan Soal SKD CPNS Arsip SKD CPNS 2021

Arsip Soal SKD CPNS 2021 (TWK, TIU, TKP) — Mode CAT

5 soal HOTS seleksi CPNS Tahun 2021 dengan penalaran kasus TWK, numerik bertingkat TIU, dan integritas TKP.

Soal 1 dari 5 (Gratis) Mode CAT • Tanpa Login
00:00 Skor: 0
Topik
Memuat soal...

Soal 6 s/d Selesai Terkunci — Lanjut di Bimbel Fungsional

Anda telah mencoba 5 soal gratis Mode CAT tanpa login. Untuk membuka soal ke-6 hingga paket lengkap 110 soal beserta timer resmi, analisa grafik kelemahan, dan peringkat nasional, silakan lanjutkan di portal bimbel.fungsional.id.

0 Skor 5 Soal Awal
0/5 Jawaban Tepat
00:00 Waktu Pengerjaan

Ringkasan Materi & Pembahasan Arsip SKD CPNS 2021

Passing Grade SKD 2021: TWK ≥ 65, TIU ≥ 80, TKP ≥ 166. Anda dapat mengerjakan 5 soal awal gratis di Mode CAT di atas, atau mengakses paket lengkap di bimbel.fungsional.id.

Lihat Ringkasan Soal & Pembahasan (5 Soal Pratinjau)
Soal 1 (TWK • Pilar Negara (Kewenangan MK)): Dua lembaga non-struktural yang sama-sama dibentuk berdasarkan undang-undang terlibat sengketa kewenangan administratif, lalu salah satunya mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kedudukan hukum permohonan tersebut adalah...
Pembahasan: Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Lembaga yang kewenangannya hanya bersumber dari undang-undang (bukan UUD) tidak memiliki legal standing dalam sengketa kewenangan di MK.
Soal 2 (TWK • Integritas & Konflik Kepentingan): Sebagai anggota tim evaluasi pengadaan jasa konsultansi, Anda mendapati bahwa direktur utama peserta tender dengan nilai teknis tertinggi ternyata merupakan sepupu kandung Anda. Secara administratif berkasnya lengkap dan Anda tidak pernah berkomunikasi dengannya selama lelang berlangsung. Sikap paling tepat yang mencerminkan integritas ASN adalah...
Pembahasan: Prinsip pencegahan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam tata kelola pemerintahan yang baik menuntut keterbukaan (disclosure) tertulis dan penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan terhadap pihak terafiliasi, tanpa mendiskualifikasi peserta secara sepihak.
Soal 3 (TIU • Numerik Kerja & Aliran): Pompa A dapat mengisi penuh bak penampung air dalam waktu 6 jam, pompa B dalam 4 jam, sedangkan saluran pembuangan C dapat mengosongkan bak penuh dalam waktu 12 jam. Saat bak kosong, pompa A dan B dinyalakan bersama. Setelah 1 jam, saluran C ikut terbuka tanpa sengaja hingga bak penuh. Total waktu yang dibutuhkan dari awal hingga bak terisi penuh adalah...
Pembahasan: Pada 1 jam pertama (hanya A + B): bagian terisi = 1/6 + 1/4 = 5/12 bagian, sehingga sisa = 7/12 bagian. Mulai jam ke-2 (A + B − C): laju gabungan = 1/6 + 1/4 − 1/12 = (2 + 3 − 1)/12 = 4/12 = 1/3 bagian per jam. Waktu untuk mengisi sisa 7/12 bagian = (7/12) ÷ (1/3) = 7/4 jam = 1 jam 45 menit. Total waktu = 1 jam + 1 jam 45 menit = 2 jam 45 menit.
Soal 4 (TIU • Deret Angka Penalaran): Perhatikan pola barisan bilangan berikut: 4, 6, 9, 14, 21, 32, 45, ... Bilangan yang tepat untuk mengisi suku berikutnya adalah...
Pembahasan: Selisih antarsuku berturut-turut adalah: +2, +3, +5, +7, +11, +13. Pola tersebut merupakan penjumlahan bilangan prima secara berurutan. Bilangan prima setelah 13 adalah 17, sehingga suku berikutnya = 45 + 17 = 62. (Jebakan umum: mengira pola bilangan ganjil +15 sehingga memilih 60).
Soal 5 (TKP (Skor 5) • Anti-Radikalisme & Netralitas ASN): Menjelang pemilihan kepala daerah, seorang teman akrab dari instansi berbeda mengajak Anda menghadiri forum diskusi tertutup. Saat tiba di lokasi, materi diskusi ternyata mengarah pada penggalangan dukungan bakal calon tertentu sekaligus narasi penolakan terhadap kebijakan resmi negara. Sikap paling tepat yang Anda lakukan adalah...
Pembahasan: Pada aspek Anti-Radikalisme & Netralitas ASN (Skor 5), ASN wajib bersikap tegas namun tetap santun menjauhkan diri dari forum politik praktis maupun narasi yang bertentangan dengan kebijakan konstitusional negara, bukan sekadar menjadi pendengar pasif atau memicu keributan.