Latihan Soal Sertifikasi PBJP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah + Pembahasan Lengkap

pbjp

Sertifikasi PBJP menjadi salah satu bentuk pengukuran kompetensi bagi pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan dan pengendalian kontrak. Melalui artikel Latihan Soal Sertifikasi PBJP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah + Pembahasan Lengkap, Anda dapat mempelajari materi penting sekaligus berlatih menghadapi soal yang menguji pemahaman regulasi, tahapan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, hingga penerapan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam PBJP.

Mengenal Sertifikasi PBJP dan Fokus Penilaiannya

Sertifikasi PBJP merupakan proses penilaian kompetensi bagi pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ujian ini bertujuan memastikan peserta memahami ketentuan, prinsip, tahapan, serta tata kelola pengadaan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus penilaian tidak hanya pada hafalan regulasi, tetapi juga kemampuan menerapkan aturan dalam berbagai situasi pengadaan. Peserta perlu memahami bagaimana merencanakan kebutuhan, menentukan metode pemilihan, menyusun dokumen, mengevaluasi penawaran, mengelola kontrak, hingga menangani risiko dan permasalahan selama proses pengadaan.

Materi yang umumnya menjadi fokus meliputi:

  • prinsip dan etika PBJP;
  • pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  • perencanaan dan persiapan pengadaan;
  • spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja;
  • Harga Perkiraan Sendiri;
  • pemilihan penyedia;
  • pengadaan melalui swakelola;
  • e-purchasing dan katalog elektronik;
  • evaluasi penawaran;
  • kontrak pengadaan;
  • perubahan dan pengendalian kontrak;
  • serah terima hasil pekerjaan;
  • pengadaan berkelanjutan;
  • manajemen risiko;
  • sanggah dan penyelesaian permasalahan pengadaan.

Materi Sertifikasi PBJP yang Perlu Dikuasai

Materi Sertifikasi PBJP mencakup seluruh siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Peserta perlu memahami regulasi, peran setiap pelaku pengadaan, pemilihan metode, pengelolaan kontrak, serta penyelesaian masalah yang dapat muncul selama proses pengadaan. Materi utama yang perlu dikuasai meliputi:

  • Prinsip dan Etika PBJP
    Efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel serta penerapan etika dalam setiap tahapan pengadaan.
  • Pelaku Pengadaan
    Tugas dan kewenangan PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia.
  • Perencanaan Pengadaan
    Identifikasi kebutuhan, penetapan jenis pengadaan, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pelaksanaan, serta penyusunan Rencana Umum Pengadaan.
  • Persiapan Pengadaan
    Penyusunan spesifikasi teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri, rancangan kontrak, dan dokumen pendukung lainnya.
  • Spesifikasi Teknis dan KAK
    Penyusunan kebutuhan berbasis fungsi, kinerja, mutu, standar teknis, serta menghindari spesifikasi yang membatasi persaingan tanpa alasan yang sah.
  • Harga Perkiraan Sendiri
    Dasar penyusunan HPS, sumber data harga, analisis kewajaran, serta fungsi HPS dalam proses pengadaan.
  • Pengadaan Melalui Penyedia
    Pemilihan metode berdasarkan jenis, nilai, karakteristik, kompleksitas, dan kondisi pasar.
  • Swakelola
    Jenis swakelola, pihak yang terlibat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
  • E-Purchasing dan Katalog Elektronik
    Pemanfaatan katalog elektronik, proses pemilihan produk, negosiasi jika diperlukan, dan dokumentasi transaksi.
  • Pemilihan Penyedia
    Pengumuman, dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi, penetapan, dan pengumuman hasil.
  • Evaluasi Penawaran
    Pemeriksaan administrasi, teknis, harga, kualifikasi, serta penentuan peserta yang memenuhi persyaratan.
  • Kontrak Pengadaan
    Jenis kontrak, dokumen kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jaminan, pembayaran, dan pengendalian pelaksanaan.
  • Perubahan Kontrak
    Kondisi yang memungkinkan perubahan, perubahan volume, waktu, spesifikasi, maupun nilai kontrak sesuai ketentuan.
  • Pengendalian Kontrak
    Monitoring kemajuan, kualitas pekerjaan, jadwal, pembayaran, keterlambatan, risiko, dan tindakan korektif.
  • Serah Terima Hasil Pekerjaan
    Pemeriksaan hasil, kesesuaian dengan kontrak, berita acara, masa pemeliharaan, dan penyelesaian kewajiban penyedia.
  • Sanggah dan Permasalahan Pengadaan
    Mekanisme sanggah, kesalahan prosedur, konflik kepentingan, kegagalan pemilihan, dan penyelesaian permasalahan kontrak.
  • Manajemen Risiko PBJP
    Identifikasi, analisis, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko pada setiap tahapan pengadaan.
  • Pengadaan Berkelanjutan
    Pertimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengadaan.
  • Pengadaan Secara Elektronik
    Pemanfaatan SPSE dan sistem elektronik lainnya untuk mendukung proses pengadaan yang transparan dan terdokumentasi.
  • Integritas dan Konflik Kepentingan
    Pencegahan praktik kolusi, gratifikasi, benturan kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan yang dapat merusak proses persaingan.

Kisi-Kisi Terbaru Sertifikasi PBJP

Kisi-kisi Sertifikasi PBJP perlu dipahami berdasarkan siklus pengadaan, peran pelaku, regulasi terbaru, dan penerapan aturan dalam kasus. Soal dapat menguji bukan hanya hafalan, tetapi juga keputusan yang paling tepat dalam situasi pengadaan.

1. Regulasi Dasar PBJP

  • Perpres 16 Tahun 2018;
  • Perpres 12 Tahun 2021;
  • Perpres 46 Tahun 2025 sebagai perubahan terbaru;
  • peraturan dan pedoman teknis LKPP.

Perpres 46 Tahun 2025 antara lain memperbarui ketentuan PBJP untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan percepatan pelaksanaan pengadaan.

2. Prinsip dan Etika Pengadaan

  • efisien;
  • efektif;
  • transparan;
  • terbuka;
  • bersaing;
  • adil;
  • akuntabel;
  • menghindari konflik kepentingan, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan.

3. Pelaku PBJP

Pahami tugas dan kewenangan:

  • PA;
  • KPA;
  • PPK;
  • Pejabat Pengadaan;
  • Pokja Pemilihan;
  • Agen Pengadaan;
  • penyelenggara swakelola;
  • penyedia.

Fokus soal biasanya pada siapa yang berwenang melakukan suatu tindakan.

4. Perencanaan Pengadaan

  • identifikasi kebutuhan;
  • penetapan jenis pengadaan;
  • cara pengadaan;
  • pemaketan;
  • konsolidasi;
  • waktu pelaksanaan;
  • Rencana Umum Pengadaan.

5. Persiapan Pengadaan

  • spesifikasi teknis/KAK;
  • HPS;
  • rancangan kontrak;
  • persyaratan penyedia;
  • jadwal pengadaan.

6. Spesifikasi Teknis dan KAK

  • berbasis kebutuhan dan fungsi;
  • tidak mengarah pada merek tertentu tanpa dasar yang dibenarkan;
  • memperhatikan mutu dan standar;
  • mempertimbangkan produk dalam negeri;
  • tidak membatasi persaingan secara tidak wajar.

7. Harga Perkiraan Sendiri

  • sumber data harga;
  • analisis kewajaran;
  • perhitungan HPS;
  • fungsi HPS;
  • kerahasiaan rincian tertentu sesuai ketentuan.

8. Metode Pemilihan Penyedia

Pahami penggunaan:

  • e-purchasing;
  • pengadaan langsung;
  • penunjukan langsung;
  • tender cepat;
  • tender;
  • seleksi untuk jasa konsultansi.

Kunci soal: karakteristik kebutuhan + nilai + kondisi pasar + ketentuan metode.

9. E-Purchasing dan Katalog Elektronik

  • pemilihan produk;
  • katalog elektronik;
  • negosiasi;
  • dokumentasi;
  • pertimbangan value for money dan produk dalam negeri.

10. Swakelola

Pahami:

  • tipe swakelola;
  • pihak penyelenggara;
  • perencanaan;
  • persiapan;
  • pelaksanaan;
  • pengawasan;
  • pertanggungjawaban.

11. Evaluasi Penawaran

  • administrasi;
  • teknis;
  • harga;
  • kualifikasi;
  • kewajaran penawaran;
  • klarifikasi;
  • penetapan hasil.

12. Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya

Peserta perlu membedakan karakteristik masing-masing jenis pengadaan karena berpengaruh terhadap:

  • metode pemilihan;
  • evaluasi;
  • kontrak;
  • risiko;
  • pengendalian pekerjaan.

13. Kontrak PBJP

  • jenis kontrak;
  • hak dan kewajiban;
  • jaminan;
  • pembayaran;
  • uang muka;
  • masa pelaksanaan;
  • denda;
  • penghentian atau pemutusan kontrak.

14. Pengendalian Kontrak

  • monitoring progres;
  • kualitas;
  • waktu;
  • pembayaran;
  • deviasi pekerjaan;
  • keterlambatan;
  • tindakan korektif.

15. Perubahan Kontrak

Pahami kondisi perubahan:

  • volume pekerjaan;
  • spesifikasi;
  • jadwal;
  • nilai kontrak;
  • kondisi lapangan.

Peserta harus mampu membedakan perubahan yang diperbolehkan dengan perubahan yang melanggar ketentuan.

16. Serah Terima Pekerjaan

  • pemeriksaan hasil;
  • kesesuaian kontrak;
  • berita acara;
  • masa pemeliharaan;
  • penyelesaian kewajiban penyedia.

17. Produk Dalam Negeri dan UMK

Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat orientasi terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP. Karena itu, pemahaman mengenai preferensi produk dalam negeri, UMK, serta kebijakan pendukungnya menjadi bagian penting materi terbaru.

18. Pengadaan Berkelanjutan

Pertimbangan:

  • ekonomi;
  • sosial;
  • lingkungan;
  • efisiensi sepanjang siklus hidup.

19. Manajemen Risiko

Peserta perlu memahami:

identifikasi risiko → analisis → mitigasi → monitoring → evaluasi.

Risiko dapat muncul sejak perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.

20. Sanggah dan Permasalahan Pengadaan

  • sanggah;
  • kesalahan evaluasi;
  • gagal tender;
  • konflik kepentingan;
  • wanprestasi;
  • keterlambatan;
  • perselisihan kontrak.

21. Integritas dan Pencegahan Fraud

  • gratifikasi;
  • kolusi;
  • konflik kepentingan;
  • pengaturan pemenang;
  • penyalahgunaan informasi;
  • spesifikasi diskriminatif.

22. Kompetensi Teknis Sertifikasi Terbaru

Pada 2026, LKPP menerapkan Kamus Kompetensi Teknis dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi PBJ. LKPP juga telah menerbitkan panduan pengembangan kompetensi Level 1 sampai Level 4, sehingga soal sertifikasi semakin diarahkan pada kemampuan menerapkan kompetensi sesuai level, bukan sekadar menghafal aturan.

Contoh Soal Sertifikasi PBJP dan Pembahasan Lengkap

Contoh soal berikut dibuat berbasis kasus dan HOTS. Fokusnya tidak hanya menghafal regulasi, tetapi menentukan pelaku yang berwenang, metode pengadaan, tindakan yang sesuai prosedur, pengendalian kontrak, manajemen risiko, serta penerapan prinsip dan etika PBJP.

Soal 1 — Perencanaan Pengadaan

Sebuah perangkat daerah akan membeli perangkat komputer untuk beberapa unit kerja. Masing-masing unit mengusulkan pengadaan sendiri dengan spesifikasi yang relatif sama dan waktu kebutuhan yang berdekatan.

Langkah yang paling tepat adalah ….

A. Mengkaji kemungkinan konsolidasi pengadaan agar kebutuhan dapat dikelola lebih efisien
B. Membiarkan setiap unit melaksanakan pengadaan tanpa koordinasi
C. Memecah seluruh paket untuk mempercepat proses
D. Menentukan penyedia sebelum kebutuhan disusun
E. Menggunakan spesifikasi berbeda untuk setiap unit

Jawaban: A

Pembahasan:
Kebutuhan yang sejenis, waktunya berdekatan, dan dapat dikelola bersama perlu dianalisis kemungkinan konsolidasinya. Tujuannya meningkatkan efisiensi, memperoleh posisi tawar lebih baik, dan mengurangi fragmentasi pengadaan yang tidak diperlukan.

Soal 2 — Spesifikasi Teknis

PPK akan membeli laptop untuk pekerjaan administrasi. Dalam rancangan spesifikasi dicantumkan satu merek tertentu, padahal terdapat banyak produk lain yang secara teknis mampu memenuhi kebutuhan.

Tindakan yang paling tepat adalah ….

A. Mempertahankan merek karena paling dikenal
B. Mengubah spesifikasi menjadi kebutuhan berbasis fungsi, kinerja, dan standar teknis yang relevan
C. Menambahkan nama distributor tertentu
D. Memilih produk dengan harga tertinggi
E. Menyerahkan penyusunan spesifikasi kepada calon penyedia

Jawaban: B

Pembahasan:
Spesifikasi harus mengutamakan kebutuhan, fungsi, mutu, dan kinerja. Penyusunan yang mengarah pada satu produk tertentu tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dapat membatasi persaingan.

Soal 3 — Konflik Kepentingan

Seorang anggota tim pemilihan mengetahui bahwa salah satu peserta pengadaan dimiliki oleh kerabat dekatnya. Ia merasa tetap mampu melakukan evaluasi secara objektif.

Tindakan paling tepat adalah ….

A. Tetap melakukan evaluasi selama tidak memberi nilai tinggi
B. Tidak memberitahukan hubungan tersebut
C. Mengungkapkan konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam keputusan yang berpotensi dipengaruhi hubungan tersebut
D. Meminta penyedia mengubah nama perusahaan
E. Membicarakannya hanya setelah pemenang ditetapkan

Jawaban: C

Pembahasan:
Konflik kepentingan harus dikelola sejak awal. Integritas proses tidak hanya ditentukan oleh adanya kecurangan nyata, tetapi juga dengan mencegah situasi yang dapat memengaruhi atau dipersepsikan memengaruhi objektivitas.

Soal 4 — Harga Perkiraan Sendiri

PPK menyusun HPS hanya berdasarkan satu penawaran dari calon penyedia tanpa melakukan pembandingan atau analisis kewajaran.

Langkah yang seharusnya dilakukan adalah ….

A. Menggunakan nilai tersebut karena berasal dari pelaku usaha
B. Menambahkan margin tetap 20%
C. Menggunakan pagu anggaran sebagai HPS
D. Menggunakan data harga yang dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan analisis kewajaran sesuai karakteristik pengadaan
E. Meminta calon penyedia menentukan HPS final

Jawaban: D

Pembahasan:
HPS harus disusun secara profesional menggunakan data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. HPS bukan sekadar menyalin satu penawaran maupun menyamakan nilainya dengan pagu.

Soal 5 — E-Purchasing

Sebuah produk yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik dari beberapa penyedia dengan spesifikasi yang memenuhi kebutuhan.

Pendekatan paling tepat adalah ….

A. Tetap mengadakan tender tanpa melihat katalog
B. Memilih produk secara acak
C. Mengutamakan penyedia yang pernah digunakan sebelumnya
D. Memilih harga termurah tanpa menilai kebutuhan lain
E. Melakukan e-purchasing dengan mempertimbangkan kebutuhan, spesifikasi, harga, produk dalam negeri, serta value for money

Jawaban: E

Pembahasan:
Pemanfaatan katalog elektronik tidak berarti hanya memilih harga terendah. Pemilihan perlu mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan, kualitas, biaya, kebijakan produk dalam negeri, serta manfaat keseluruhan.

Soal 6 — Swakelola

Sebuah program pelatihan masyarakat akan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan relevansi langsung dengan program tersebut.

Hal pertama yang perlu dipastikan adalah ….

A. Kesesuaian jenis swakelola, pihak penyelenggara, kemampuan pelaksana, serta rencana kegiatan
B. Nama penyedia barang yang akan digunakan
C. Harga tender terendah
D. Jaminan penawaran
E. Pemenang cadangan

Jawaban: A

Pembahasan:
Swakelola perlu direncanakan berdasarkan tujuan kegiatan, tipe swakelola yang sesuai, kemampuan pihak pelaksana, anggaran, jadwal, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Soal 7 — Evaluasi Penawaran

Peserta menawarkan harga paling rendah, tetapi dokumen teknis menunjukkan salah satu persyaratan penting tidak terpenuhi.

Keputusan paling tepat adalah ….

A. Tetap memenangkan peserta karena harganya termurah
B. Melakukan evaluasi berdasarkan seluruh persyaratan yang ditetapkan, bukan harga semata
C. Mengubah persyaratan setelah penawaran dibuka
D. Meminta peserta lain menurunkan harga
E. Mengabaikan kekurangan teknis

Jawaban: B

Pembahasan:
Penawaran murah tidak otomatis menjadi penawaran terbaik. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi sesuai metode evaluasi yang ditetapkan.

Soal 8 — Integritas

Sebelum evaluasi selesai, seorang peserta menawarkan hadiah kepada pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan dengan alasan menjaga hubungan baik.

Tindakan paling tepat adalah ….

A. Menerima karena belum ada penetapan pemenang
B. Menerima lalu membagi hadiah kepada tim
C. Menolak dan menangani kejadian tersebut sesuai ketentuan integritas serta pelaporan yang berlaku
D. Menerima jika nilainya kecil
E. Menunda penerimaan sampai kontrak selesai

Jawaban: C

Pembahasan:
Pemberian yang terkait dengan proses pengadaan menimbulkan risiko gratifikasi, konflik kepentingan, dan pelanggaran etika. Pelaku PBJP harus menjaga independensi dan integritas.

Soal 9 — Pengendalian Kontrak

Penyedia mengalami keterlambatan progres pekerjaan. Hasil evaluasi menunjukkan penyebab utamanya adalah kekurangan tenaga kerja dan perencanaan internal penyedia.

Tindakan PPK yang paling tepat adalah ….

A. Langsung menambah nilai kontrak
B. Mengabaikan keterlambatan sampai akhir kontrak
C. Membayar seluruh nilai kontrak
D. Melakukan pengendalian kontrak, meminta rencana percepatan, dan menerapkan ketentuan kontraktual bila keterlambatan berlanjut
E. Mengganti penyedia tanpa prosedur

Jawaban: D

Pembahasan:
Keterlambatan harus dikendalikan melalui monitoring, evaluasi penyebab, rencana tindak lanjut, dan penerapan konsekuensi kontraktual apabila diperlukan.

Soal 10 — Serah Terima

Penyedia menyatakan pekerjaan selesai 100%, tetapi hasil pemeriksaan menemukan beberapa bagian belum memenuhi spesifikasi kontrak.

Langkah paling tepat adalah ….

A. Tetap melakukan serah terima karena waktu kontrak hampir habis
B. Membayar seluruh pekerjaan terlebih dahulu
C. Mengurangi spesifikasi agar sesuai hasil pekerjaan
D. Menghapus temuan dari berita acara
E. Meminta penyedia memperbaiki ketidaksesuaian sebelum serah terima sesuai ketentuan kontrak

Jawaban: E

Pembahasan:
Serah terima dilakukan setelah hasil pekerjaan memenuhi ketentuan kontrak. Ketidaksesuaian perlu diperbaiki dan diverifikasi sebelum pekerjaan dinyatakan dapat diterima.

Soal 11 — Produk Dalam Negeri

Dalam suatu pengadaan tersedia produk dalam negeri yang memenuhi kebutuhan teknis. Tim sebelumnya berencana memilih produk impor karena dianggap lebih terkenal.

Pendekatan paling tepat adalah ….

A. Menerapkan ketentuan penggunaan dan pengutamaan produk dalam negeri sesuai regulasi yang berlaku
B. Selalu memilih produk impor
C. Mengabaikan asal produk
D. Memilih merek yang paling banyak diiklankan
E. Memilih produk berdasarkan negara asal tertentu

Jawaban: A

Pembahasan:
Perpres 46 Tahun 2025 memperkuat kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP. Pemilihan tetap harus mempertimbangkan kebutuhan teknis dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Soal 12 — Manajemen Risiko

Sebuah proyek konstruksi dijadwalkan berlangsung pada musim hujan di wilayah yang sering mengalami banjir.

Langkah yang paling tepat saat perencanaan adalah ….

A. Mengabaikan risiko karena belum terjadi
B. Mengidentifikasi kemungkinan gangguan, menilai dampak, dan menyiapkan mitigasi dalam perencanaan pengadaan serta kontrak
C. Memindahkan seluruh risiko kepada penyedia tanpa analisis
D. Mengurangi spesifikasi pekerjaan
E. Menunggu hingga banjir benar-benar terjadi

Jawaban: B

Pembahasan:
Manajemen risiko harus dilakukan sebelum masalah muncul. Risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, diberikan respons yang sesuai, kemudian dimonitor selama pengadaan berlangsung.

Soal 13 — Penunjukan Langsung

Sebuah unit kerja ingin menggunakan penunjukan langsung hanya karena telah nyaman bekerja dengan penyedia tertentu selama beberapa tahun.

Sikap paling tepat adalah ….

A. Membolehkan karena penyedia telah dipercaya
B. Membolehkan apabila harga tidak meningkat
C. Memastikan penggunaan penunjukan langsung hanya dilakukan apabila kondisi dan dasar hukumnya memang terpenuhi
D. Mengganti istilah metode agar dapat digunakan
E. Menggunakan penyedia tersebut tanpa dokumen pemilihan

Jawaban: C

Pembahasan:
Penunjukan langsung bukan metode yang dapat dipilih hanya berdasarkan kenyamanan. Penggunaannya harus memenuhi kondisi yang diatur. Regulasi 2025 juga menyediakan pedoman khusus untuk penunjukan langsung dalam program prioritas tertentu berdasarkan arahan Presiden.

Soal 14 — Perubahan Kontrak

Saat pekerjaan konstruksi berjalan ditemukan kondisi lapangan yang berbeda secara material dari data awal sehingga volume beberapa pekerjaan perlu disesuaikan.

Tindakan paling tepat adalah ….

A. Meminta penyedia mengerjakan tambahan tanpa dokumen
B. Mengabaikan kondisi lapangan
C. Mengubah kontrak secara lisan
D. Menganalisis kebutuhan perubahan dan memproses perubahan kontrak sesuai ketentuan serta kewenangan yang berlaku
E. Membuat paket baru secara otomatis

Jawaban: D

Pembahasan:
Perubahan kontrak harus memiliki dasar yang jelas, dianalisis dampaknya terhadap volume, biaya, waktu, dan spesifikasi, kemudian dituangkan melalui mekanisme kontraktual yang sah.

Soal 15 — Sanggah

Peserta menyampaikan sanggah karena merasa evaluasi teknis terhadap penawarannya tidak sesuai dengan dokumen pemilihan.

Tindakan yang paling tepat adalah ….

A. Mengabaikan sanggah karena pemenang telah diumumkan
B. Meminta peserta menarik sanggah
C. Membatalkan seluruh pengadaan tanpa pemeriksaan
D. Langsung mengubah pemenang
E. Menjawab sanggah berdasarkan dokumen pemilihan, proses evaluasi, serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan

Jawaban: E

Pembahasan:
Sanggah merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam proses pemilihan. Jawaban harus objektif, berbasis dokumen, dan menjelaskan apakah prosedur evaluasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Soal 16 — Pemaketan

Sebuah kebutuhan sengaja dipecah menjadi beberapa paket kecil agar dapat menggunakan metode pengadaan yang lebih sederhana, padahal kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang seharusnya dapat dilaksanakan bersama.

Penilaian yang paling tepat adalah ….

A. Praktik tersebut perlu dihindari karena pemaketan tidak boleh digunakan untuk menghindari ketentuan metode pengadaan
B. Selalu diperbolehkan selama anggaran tersedia
C. Benar jika penyedianya berbeda
D. Harus dilakukan untuk semua pengadaan
E. Tidak berhubungan dengan prinsip PBJP

Jawaban: A

Pembahasan:
Pemaketan harus didasarkan pada kebutuhan, efisiensi, karakter pekerjaan, pasar, dan strategi pengadaan. Pemecahan paket secara sengaja untuk menghindari prosedur tertentu bertentangan dengan tata kelola pengadaan yang baik.

Soal 17 — Value for Money

Dua produk memenuhi spesifikasi. Produk X lebih murah saat pembelian tetapi membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi. Produk Y sedikit lebih mahal namun lebih hemat energi dan biaya pemeliharaannya jauh lebih rendah.

Pertimbangan paling tepat adalah ….

A. Selalu memilih X karena harga beli paling murah
B. Membandingkan manfaat dan biaya sepanjang penggunaan untuk memperoleh value for money
C. Memilih Y tanpa analisis
D. Mengundi produk yang dipilih
E. Hanya mempertimbangkan harga satuan

Jawaban: B

Pembahasan:
Value for money tidak identik dengan harga pembelian terendah. Manfaat, kualitas, risiko, biaya operasi, pemeliharaan, dan umur manfaat dapat menjadi bagian pertimbangan.

Soal 18 — Pengadaan Berkelanjutan

Dalam pengadaan peralatan, terdapat pilihan produk dengan fungsi setara. Salah satunya memiliki konsumsi energi lebih rendah dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

Pertimbangan yang sesuai dengan pengadaan berkelanjutan adalah ….

A. Mengabaikan dampak lingkungan
B. Memilih produk berdasarkan warna
C. Mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sepanjang relevan dengan kebutuhan pengadaan
D. Selalu memilih produk paling mahal
E. Menilai aspek lingkungan hanya setelah kontrak berakhir

Jawaban: C

Pembahasan:
Pengadaan berkelanjutan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaat pengadaan tidak hanya dinilai dari harga awal.

Soal 19 — Penyimpangan Evaluasi

Seorang anggota tim meminta skor teknis salah satu peserta dinaikkan agar dapat menjadi pemenang, meskipun dokumen penawaran tidak mendukung nilai tersebut.

Tindakan paling tepat adalah ….

A. Mengikuti permintaan karena berasal dari senior
B. Mengubah skor sedikit saja
C. Memberikan nilai tinggi kepada seluruh peserta
D. Menolak intervensi dan mempertahankan evaluasi berdasarkan kriteria serta bukti dalam dokumen penawaran
E. Menghapus seluruh catatan evaluasi

Jawaban: D

Pembahasan:
Evaluasi harus konsisten dengan kriteria yang ditetapkan. Manipulasi nilai merusak persaingan, integritas, dan akuntabilitas proses pengadaan.

Soal 20 — Monitoring Kontrak

Kontrak berjalan selama delapan bulan. Laporan kemajuan selalu menunjukkan pekerjaan sesuai jadwal, tetapi hasil inspeksi lapangan menunjukkan volume aktual lebih rendah daripada laporan penyedia.

Tindakan paling tepat adalah ….

A. Tetap menggunakan laporan penyedia
B. Membayar berdasarkan laporan tertulis
C. Menunggu sampai akhir kontrak
D. Mengurangi pemeriksaan agar tidak menghambat pekerjaan
E. Melakukan verifikasi terhadap progres aktual, dokumentasikan ketidaksesuaian, dan tindak lanjuti sesuai kontrak

Jawaban: E

Pembahasan:
Pembayaran dan pengendalian kontrak harus didukung kondisi pekerjaan yang benar-benar terverifikasi. Ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi lapangan harus ditindaklanjuti untuk mencegah pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan.

Siapkan Diri Menghadapi Sertifikasi PBJP

cbt2

Perbanyak latihan soal berbasis kasus untuk memperkuat pemahaman regulasi, metode pengadaan, evaluasi penawaran, pengelolaan kontrak, hingga penyelesaian masalah dalam PBJP. Kunjungi fungsional.id untuk mengakses lebih banyak Latihan Soal Sertifikasi PBJP lengkap dengan pembahasan dan simulasi CAT.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Tim Asn

Tim Asn

Tim ASN adalah kelompok profesional yang terbiasa menyusun soal. Kami terdiri dari ahli berbagai bidang, berkomitmen menciptakan soal berkualitas tinggi yang relevan dengan kompetensi jabatan.