Latihan Soal UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi ujian dengan memahami materi perpajakan sekaligus pola soal yang diujikan. Melalui artikel Latihan Soal UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B + Kunci Jawaban dan Pembahasan, Anda dapat berlatih soal, mempelajari konsep penting, serta memahami pembahasan agar persiapan ujian menjadi lebih terarah.
Ruang Lingkup Materi UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B
UKP Tingkat B menguji kemampuan peserta dalam memahami penerapan perpajakan secara lebih mendalam, terutama pada transaksi usaha, penghitungan pajak, pelaporan, serta analisis kasus yang membutuhkan ketelitian. Materi yang perlu dikuasai antara lain:
- PPh Orang Pribadi dan Badan
Menghitung penghasilan kena pajak, pajak terutang, kredit pajak, serta kewajiban pelaporannya. - Pemotongan dan Pemungutan PPh
Memahami PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan ketentuan pemotongan atau pemungutan lainnya. - PPN dan Faktur Pajak
Menentukan transaksi yang terutang PPN, menghitung Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, serta memahami administrasi faktur pajak. - Rekonsiliasi Fiskal
Mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, termasuk koreksi positif maupun negatif. - Akuntansi Pajak
Memahami pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pajak serta dampaknya terhadap laporan keuangan. - KUP dan Administrasi Perpajakan
Meliputi pembayaran, pelaporan, pembetulan SPT, pemeriksaan, keberatan, serta sanksi administrasi. - Studi Kasus Perpajakan
Peserta perlu mampu menganalisis transaksi, menentukan jenis pajak yang relevan, menghitung kewajiban, dan memilih perlakuan pajak yang paling tepat.
Materi Khusus UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B 2026
Untuk UKP Tingkat B, fokus ujian berada pada kemampuan memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, tidak termasuk Wajib Pajak berbentuk PMA dan BUT. UKP Tingkat B tahun 2026 dilaksanakan secara daring dengan metode CAT oleh BPPK Kementerian Keuangan.
Berdasarkan cakupan materi UKP 2026, materi yang perlu diprioritaskan khusus Tingkat B adalah sebagai berikut.
1. PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Badan
Ini menjadi salah satu materi utama Tingkat B. Pelajari:
- subjek dan objek PPh Badan;
- penghasilan final dan bukan objek pajak;
- biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan;
- penyusutan dan amortisasi fiskal;
- kompensasi kerugian;
- hubungan istimewa;
- rekonsiliasi fiskal;
- Penghasilan Kena Pajak;
- tarif dan fasilitas PPh Badan;
- kredit pajak;
- PPh Pasal 25;
- penyusunan SPT Tahunan Badan.
2. Akuntansi Perpajakan
Fokus materi:
- jurnal transaksi perpajakan;
- pencatatan PPh dan PPN;
- piutang dan persediaan;
- aset tetap;
- penyusutan fiskal;
- kewajiban dan ekuitas;
- koreksi fiskal;
- rekonsiliasi laba komersial dan fiskal;
- jurnal PPh Badan.
3. KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
Materi meliputi:
- NPWP dan administrasi perpajakan;
- pembayaran dan pelaporan;
- pembetulan SPT;
- pemeriksaan;
- ketetapan pajak;
- sanksi administrasi;
- penagihan pajak;
- keberatan;
- banding dan gugatan.
4. PPh Potong/Pungut
Kuasai ketentuan mengenai:
- PPh Pasal 21;
- PPh Pasal 22;
- PPh Pasal 23;
- PPh Pasal 26;
- PPh Pasal 4 ayat (2);
- mekanisme pemotongan dan pemungutan;
- bukti potong;
- penyetoran dan pelaporan.
5. PPN dan SPT PPN
Materi penting:
- PKP;
- BKP dan JKP;
- Dasar Pengenaan Pajak;
- tarif PPN;
- Pajak Masukan dan Pajak Keluaran;
- pengkreditan Pajak Masukan;
- faktur pajak;
- transaksi dengan perlakuan PPN tertentu;
- penyusunan SPT Masa PPN.
6. PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan
Walaupun Tingkat B lebih kuat pada perpajakan badan, materi PPh Orang Pribadi tetap termasuk cakupan ujian. Fokus pada:
- penghasilan kena pajak;
- PTKP;
- tarif;
- penghasilan final;
- kredit pajak;
- kompensasi kerugian;
- PPh Pasal 25;
- SPT Tahunan Orang Pribadi.
7. PBB-P5L
Materi Tingkat B juga mencakup Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu/P5L, antara lain:
- objek dan subjek;
- NJOP;
- dasar pengenaan;
- perhitungan PBB;
- pembayaran;
- penagihan;
- keberatan.
8. Bea Meterai
Fokus:
- objek Bea Meterai;
- dokumen yang dikenakan meterai;
- saat terutang;
- pihak yang terutang;
- pembayaran dan pemeteraian kemudian.
Kisi-Kisi Terbaru UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B
Untuk UKP Tingkat B tahun 2026, BPPK mengubah skema ujian menjadi ujian komprehensif dalam satu sesi, tidak lagi terpisah per mata ujian. Peserta juga dapat langsung memilih Tingkat B tanpa harus lulus Tingkat A terlebih dahulu. Konsekuensinya, peserta Tingkat B tetap perlu menguasai materi yang menjadi fondasi Tingkat A sekaligus materi khusus Tingkat B.
1. PPh Badan dan SPT PPh Badan
Fokus utama:
- subjek dan objek PPh Badan;
- penghasilan final dan bukan objek pajak;
- biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan;
- penyusutan dan amortisasi fiskal;
- kompensasi kerugian;
- rekonsiliasi fiskal;
- Penghasilan Kena Pajak;
- tarif dan fasilitas PPh Badan;
- kredit pajak;
- PPh Pasal 25;
- penyusunan SPT Tahunan PPh Badan.
2. Akuntansi Perpajakan
Kisi-kisi:
- jurnal transaksi perpajakan;
- pencatatan PPh dan PPN;
- aset tetap;
- persediaan;
- penyusutan;
- rekonsiliasi laba komersial dan fiskal;
- koreksi fiskal positif dan negatif;
- pencatatan pajak terutang dan kredit pajak.
3. KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
Materi:
- hak dan kewajiban Wajib Pajak;
- pembayaran dan pelaporan;
- pembetulan SPT;
- pemeriksaan;
- surat ketetapan pajak;
- sanksi administrasi;
- penagihan pajak;
- keberatan;
- banding;
- gugatan.
4. PPh Potong/Pungut
Fokus:
- PPh Pasal 21;
- PPh Pasal 22;
- PPh Pasal 23;
- PPh Pasal 26;
- PPh Pasal 4 ayat (2);
- pihak pemotong/pemungut;
- dasar pengenaan;
- bukti potong;
- penyetoran dan pelaporan.
5. PPN dan SPT PPN
Kisi-kisi:
- PKP;
- BKP dan JKP;
- Dasar Pengenaan Pajak;
- Pajak Masukan dan Pajak Keluaran;
- pengkreditan Pajak Masukan;
- faktur pajak;
- transaksi dengan perlakuan khusus;
- penyusunan SPT Masa PPN.
6. PPh Orang Pribadi
Walaupun Tingkat B lebih menekankan perpajakan badan, materi PPh Orang Pribadi tetap masuk dalam cakupan ujian.
Fokus:
- subjek dan objek pajak;
- PTKP;
- tarif PPh;
- penghasilan final;
- kredit pajak;
- PPh Pasal 25;
- SPT Tahunan Orang Pribadi.
7. PBB-P5L
Materi meliputi:
- subjek dan objek;
- NJOP;
- dasar pengenaan;
- perhitungan PBB;
- pembayaran;
- penagihan;
- keberatan.
8. Bea Meterai
Fokus:
- dokumen yang dikenai Bea Meterai;
- saat terutang;
- pihak yang terutang;
- pembayaran;
- pemeteraian kemudian.
Contoh Soal HOTS UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B dan Pembahasan
Contoh soal berikut disusun khusus untuk UKP Tingkat B 2026 dengan fokus pada materi resmi seperti PPh Badan, PPh Potong/Pungut, akuntansi perpajakan, KUP, PPN, rekonsiliasi fiskal, dan administrasi perpajakan. Cakupan Tingkat B terbaru juga mencakup antara lain subjek dan objek PPh Badan, biaya fiskal, hubungan istimewa, penyusutan, kompensasi kerugian, fasilitas Pasal 31E, kredit pajak, PPh Pasal 25, serta SPT Tahunan Badan.
Soal 1 — Koreksi Fiskal
PT Arunika mencatat biaya sebesar Rp120 juta untuk denda keterlambatan pembayaran pajak sebagai beban komersial.
Dalam rekonsiliasi fiskal, perlakuan yang tepat adalah ….
A. Melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp120 juta
B. Melakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp120 juta
C. Tidak melakukan koreksi
D. Membebankan 50% secara fiskal
E. Mengkreditkan terhadap PPh Badan
Jawaban: A
Pembahasan:
Beban yang secara fiskal tidak dapat dikurangkan harus ditambahkan kembali dalam rekonsiliasi, sehingga dilakukan koreksi fiskal positif.
Soal 2 — PPh Pasal 23
PT Bima membayar jasa konsultan kepada perusahaan dalam negeri. Transaksi tersebut memenuhi ketentuan sebagai objek PPh Pasal 23.
Tindakan yang paling tepat adalah ….
A. Tidak melakukan pemotongan karena penerima berbentuk badan
B. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dasar pengenaan dan ketentuan yang berlaku
C. Memotong PPh Pasal 21
D. Memungut PPN sebagai pengganti PPh
E. Menunggu akhir tahun
Jawaban: B
Pembahasan:
Pembayaran jasa tertentu kepada Wajib Pajak dalam negeri dapat menjadi objek PPh Pasal 23. Pemotong perlu menentukan jenis penghasilan, dasar pemotongan, tarif, serta administrasi bukti potongnya.
Soal 3 — Penyusutan Fiskal
Perusahaan membeli mesin produksi yang secara komersial disusutkan berdasarkan kebijakan internal. Metode dan masa manfaat komersial berbeda dengan ketentuan fiskal.
Dalam menghitung PPh Badan, perusahaan harus ….
A. Menggunakan penyusutan komersial tanpa penyesuaian
B. Tidak mengakui penyusutan
C. Menghitung penyusutan fiskal sesuai ketentuan dan melakukan penyesuaian terhadap beban komersial
D. Membebankan seluruh harga mesin sekaligus
E. Mengikuti pilihan auditor
Jawaban: C
Pembahasan:
Perbedaan metode atau masa manfaat komersial dan fiskal menimbulkan penyesuaian dalam rekonsiliasi fiskal.
Soal 4 — Hubungan Istimewa
PT Cakra menjual produk kepada perusahaan afiliasinya dengan harga jauh di bawah harga transaksi serupa kepada pihak independen tanpa alasan bisnis yang memadai.
Risiko perpajakan utama adalah ….
A. Seluruh penjualan otomatis menjadi PPh final
B. Transaksi tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan
C. Perusahaan afiliasi tidak boleh melakukan transaksi
D. Harga transaksi dapat dikoreksi berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
E. Penjualan dianggap bukan objek pajak
Jawaban: D
Pembahasan:
Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hubungan istimewa memang termasuk materi khusus PPh Badan Tingkat B.
Soal 5 — Kompensasi Kerugian
PT Delta memiliki laba fiskal tahun berjalan, tetapi masih memiliki saldo kerugian fiskal yang secara ketentuan masih dapat dikompensasikan.
Langkah yang tepat adalah ….
A. Mengabaikan kerugian lama
B. Mengkreditkan kerugian sebagai PPh dibayar di muka
C. Mengubahnya menjadi biaya komersial
D. Menggunakannya hanya jika perusahaan rugi kembali
E. Memperhitungkan kerugian fiskal tersebut sesuai batas dan ketentuan kompensasi
Jawaban: E
Pembahasan:
Kerugian fiskal yang masih berada dalam periode kompensasi dapat diperhitungkan terhadap penghasilan fiskal tahun berikutnya sesuai ketentuan.
Soal 6 — SPT Tahunan Badan
Setelah menyampaikan SPT Tahunan, perusahaan menemukan ada penghasilan yang belum dilaporkan sehingga pajak terutang seharusnya lebih besar.
Tindakan yang paling tepat adalah ….
A. Melakukan pembetulan SPT dan memenuhi kekurangan pajak serta konsekuensi administrasinya
B. Menunggu pemeriksaan
C. Memasukkan penghasilan tersebut pada tahun berikutnya
D. Menghapus transaksi
E. Tidak perlu memperbaiki jika belum diperiksa
Jawaban: A
Pembahasan:
Kesalahan dalam SPT pada prinsipnya perlu diperbaiki melalui mekanisme pembetulan sesuai ketentuan KUP.
Soal 7 — PPh Pasal 21
Perusahaan memberikan imbalan tertentu dalam bentuk natura kepada pegawai.
Dalam menganalisis kewajiban PPh Pasal 21, langkah pertama yang tepat adalah ….
A. Menganggap semua natura bukan objek pajak
B. Menentukan terlebih dahulu apakah natura tersebut termasuk objek atau pengecualian berdasarkan ketentuan terbaru
C. Memotong PPh 23
D. Menyamakan seluruh natura dengan tunjangan tunai
E. Tidak mencatatnya
Jawaban: B
Pembahasan:
Materi resmi Tingkat B secara eksplisit mencakup imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pada PPh Pasal 21.
Soal 8 — Pajak Masukan
PKP membeli barang yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyerahan terutang PPN. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal dan material.
Perlakuan yang paling tepat adalah ….
A. Pajak Masukan selalu menjadi biaya
B. Pajak Masukan tidak boleh dicatat
C. Pajak Masukan pada prinsipnya dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan
D. Seluruh nilai pembelian dikurangkan dari Pajak Keluaran
E. Pajak Masukan otomatis menjadi restitusi
Jawaban: C
Pembahasan:
Pengkreditan Pajak Masukan bergantung pada keterkaitan dengan kegiatan usaha serta terpenuhinya syarat yang ditentukan.
Soal 9 — Pengendalian Akuntansi Pajak
Saldo utang PPh Pasal 23 pada buku besar berbeda dengan jumlah bukti potong dan pembayaran yang tercatat.
Langkah terbaik adalah ….
A. Mengikuti saldo buku besar
B. Mengikuti bukti potong saja
C. Menghapus selisih
D. Melakukan rekonsiliasi antara transaksi, bukti potong, pembayaran, dan pencatatan akuntansi
E. Menunggu pemeriksaan pajak
Jawaban: D
Pembahasan:
Akuntansi perpajakan menuntut konsistensi antara transaksi, pencatatan, bukti pemotongan, dan pemenuhan kewajiban pajak.
Soal 10 — Kredit Pajak Badan
PPh Badan terutang PT Elang sebesar Rp800 juta. Kredit pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp650 juta.
Secara konseptual, perusahaan mengalami ….
A. Lebih bayar Rp150 juta
B. Nihil
C. Kredit pajak tidak boleh digunakan
D. Lebih bayar Rp650 juta
E. Kekurangan pajak Rp150 juta sebelum memperhitungkan ketentuan lain yang relevan
Jawaban: E
Pembahasan:
Rp800 juta − Rp650 juta = Rp150 juta. Selisih tersebut menjadi pajak yang masih harus diperhitungkan sebagai kekurangan pembayaran.
Soal 11 — Biaya Fiskal
Perusahaan membayar biaya operasional yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta memenuhi persyaratan fiskal.
Perlakuannya adalah ….
A. Pada prinsipnya dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
B. Selalu harus dikoreksi positif
C. Menjadi kredit pajak
D. Dianggap dividen
E. Tidak boleh dicatat sebagai biaya
Jawaban: A
Pembahasan:
Penentuan biaya fiskal perlu melihat hubungan biaya dengan kegiatan usaha dan pembatasan khusus dalam ketentuan perpajakan.
Soal 12 — PPh Pasal 22
Sebuah transaksi melibatkan pihak yang berdasarkan ketentuan bertindak sebagai pemungut PPh Pasal 22.
Hal yang harus dianalisis terlebih dahulu adalah ….
A. Laba perusahaan pemungut
B. Jenis transaksi, pihak pemungut, dasar pemungutan, dan tarif yang berlaku
C. Jumlah karyawan
D. Besarnya modal perusahaan
E. Saldo laba ditahan
Jawaban: B
Pembahasan:
PPh Pasal 22 bergantung pada karakter transaksi dan status pihak yang ditunjuk sebagai pemungut.
Soal 13 — Rekonsiliasi Fiskal
Laba sebelum pajak komersial perusahaan Rp2 miliar. Terdapat koreksi fiskal positif Rp300 juta dan koreksi fiskal negatif Rp100 juta.
Penghasilan fiskal sebelum memperhitungkan komponen lain adalah ….
A. Rp1,6 miliar
B. Rp1,8 miliar
C. Rp2,2 miliar
D. Rp2,3 miliar
E. Rp2,4 miliar
Jawaban: C
Pembahasan:
Rp2 miliar + Rp300 juta − Rp100 juta = Rp2,2 miliar.
Soal 14 — Pemeriksaan Pajak
Perusahaan menerima permintaan dokumen dalam rangka pemeriksaan pajak.
Sikap paling tepat adalah ….
A. Menyerahkan hanya dokumen yang menguntungkan perusahaan
B. Mengubah pencatatan sebelum diserahkan
C. Menolak seluruh permintaan
D. Menyiapkan dokumen yang relevan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur
E. Menghapus transaksi yang dianggap berisiko
Jawaban: D
Pembahasan:
Pemeriksaan merupakan bagian dari materi KUP. Wajib Pajak perlu memenuhi kewajibannya secara kooperatif dan menjaga validitas dokumen.
Soal 15 — PPN dan Faktur Pajak
PKP menyadari terdapat kesalahan informasi dalam faktur pajak yang telah dibuat.
Tindakan yang tepat adalah ….
A. Membiarkan jika nilai PPN benar
B. Menghapus transaksi dari pembukuan
C. Membuat faktur baru tanpa prosedur
D. Mengubah dokumen manual
E. Melakukan pembetulan sesuai mekanisme administrasi faktur pajak yang berlaku
Jawaban: E
Pembahasan:
Kesalahan administrasi faktur pajak harus diselesaikan menggunakan mekanisme pembetulan yang sesuai, bukan dengan perubahan informal.
Soal 16 — Fasilitas Pasal 31E
Sebuah badan dalam negeri memiliki peredaran bruto pada rentang yang membuat fasilitas Pasal 31E berpotensi relevan.
Langkah paling tepat adalah ….
A. Memastikan terlebih dahulu syarat, peredaran bruto, bagian penghasilan yang memperoleh fasilitas, dan penghitungan pajaknya
B. Memberikan pengurangan tarif untuk seluruh penghasilan
C. Tidak menggunakan fasilitas apa pun
D. Mengubah seluruh penghasilan menjadi final
E. Menggunakan tarif Orang Pribadi
Jawaban: A
Pembahasan:
Fasilitas Pasal 31E merupakan salah satu topik eksplisit dalam cakupan resmi Tingkat B dan harus dihitung berdasarkan persyaratan serta bagian penghasilan yang memenuhi ketentuan.
Soal 17 — PPh Pasal 25
Perusahaan mengalami perubahan signifikan pada kondisi usahanya yang memengaruhi proyeksi pajak tahun berjalan.
Dalam menganalisis angsuran PPh Pasal 25, peserta harus ….
A. Selalu menggunakan nominal tahun sebelumnya tanpa analisis
B. Memahami dasar penghitungan angsuran dan mekanisme yang tersedia apabila kondisi memenuhi ketentuan tertentu
C. Menghentikan pembayaran otomatis
D. Mengganti dengan PPh Pasal 23
E. Menunggu SPT tahun berikutnya
Jawaban: B
Pembahasan:
PPh Pasal 25 merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan termasuk materi khusus Tingkat B.
Soal 18 — Penagihan Pajak
Wajib Pajak memiliki utang pajak yang telah memasuki proses penagihan.
Analisis yang tepat adalah ….
A. Penagihan tidak berkaitan dengan UKP Tingkat B
B. Utang pajak otomatis hapus setelah SPT berikutnya
C. Menentukan posisi tahapan penagihan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta tindakan sesuai PPSP
D. Mengubah SPT untuk menghapus utang
E. Menunggu tanpa tindakan
Jawaban: C
Pembahasan:
PPSP merupakan salah satu ruang lingkup yang perlu dikuasai pada Tingkat B, khususnya terkait tahapan penagihan dan hak Wajib Pajak.
Soal 19 — Keberatan dan Banding
Wajib Pajak tidak setuju dengan suatu ketetapan dan ingin menempuh upaya hukum.
Langkah analitis yang paling tepat adalah ….
A. Langsung mengajukan banding tanpa proses lain
B. Mengabaikan ketetapan
C. Mengajukan gugatan untuk semua sengketa
D. Mengidentifikasi objek sengketa, tahapan upaya hukum, syarat formal, dan batas waktu terlebih dahulu
E. Menunggu daluwarsa
Jawaban: D
Pembahasan:
Pemilihan keberatan, banding, atau gugatan bergantung pada jenis keputusan atau tindakan yang disengketakan serta persyaratan proseduralnya.
Soal 20 — Kasus Integratif PPh Badan
PT Garuda memiliki laba komersial Rp4 miliar. Dalam pemeriksaan internal ditemukan biaya yang tidak dapat dikurangkan Rp500 juta, penghasilan yang sudah dikenai PPh final Rp200 juta tercatat dalam laba komersial, serta kompensasi kerugian fiskal yang masih dapat digunakan Rp300 juta.
Langkah penghitungan yang paling tepat adalah ….
A. Langsung mengenakan tarif PPh terhadap Rp4 miliar
B. Hanya mengurangi kerugian fiskal
C. Mengabaikan penghasilan final
D. Menambahkan seluruh penghasilan final ke laba fiskal
E. Melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu, memisahkan penghasilan final, memperhitungkan kompensasi kerugian, lalu menentukan PKP
Jawaban: E
Pembahasan:
Kasus Tingkat B sering menuntut beberapa tahap sekaligus. Peserta harus memisahkan perlakuan komersial dan fiskal sebelum menghitung PPh Badan terutang.
Mantapkan Persiapan UKP Perpajakan Tingkat B
Perbanyak latihan agar Anda semakin terbiasa menghadapi soal PPh Badan, rekonsiliasi fiskal, PPh Potong/Pungut, PPN, KUP, akuntansi perpajakan, hingga sengketa pajak. Kunjungi fungsional.id untuk mendapatkan lebih banyak latihan Soal UKP Uji Kompetensi Perpajakan Tingkat B lengkap dengan materi, kisi-kisi, kunci jawaban, pembahasan, dan simulasi ujian.
