Analis Legislatif Ahli Pertama adalah jabatan yang berperan dalam mendukung perumusan kebijakan di bidang legislasi. Tugas utamanya mencakup analisis regulasi, penyusunan naskah akademik, serta kajian terhadap rancangan undang-undang dan peraturan lainnya. Posisi ini penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat serta selaras dengan kepentingan publik dan konstitusi.
Selain itu, Analis Legislatif Ahli Pertama juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan yang telah diterapkan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menyusun laporan hasil kajian yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan legislatif. Pada jenjang ini, analis bekerja dengan bimbingan dalam melakukan riset hukum, penyusunan dokumen peraturan, serta analisis terhadap kebijakan yang sedang berjalan.
Kisi-Kisi Soal Analis Legislatif Ahli Pertama CPNS PPPK Sesuai KemenpanRB
Kisi-kisi soal Analis Legislatif Ahli Pertama sesuai KemenpanRB mencakup berbagai aspek penting dalam legislasi. Materi meliputi pembagian kekuasaan negara, sistem pembentukan perundang-undangan, serta peran DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, peserta juga perlu memahami regulasi terkait, metode analisis kebijakan, serta teknik asistensi dalam mendukung tugas legislatif. Berikut adalah kisi-kisi lengkapnya.
- Konsep Pembagian Kekuasaan Negara (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)
Pembagian kekuasaan di Indonesia mengacu pada prinsip trias politica, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah, legislatif oleh DPR dan DPD, serta yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Analis legislatif harus memahami batasan serta interaksi antara ketiga cabang kekuasaan ini dalam proses penyelenggaraan negara.
- Konsep Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur hierarki, prosedur, serta teknik penyusunan regulasi. Analis harus memahami tahapan penyusunan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.
- UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
UU MD3 mengatur tugas, fungsi, serta wewenang lembaga legislatif di Indonesia. Analis legislatif harus memahami mekanisme kerja DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran DPD dan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.
- Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal DPR RI
Mengatur tata kelola organisasi dan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung kinerja anggota legislatif, termasuk dalam aspek administrasi, kajian, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
Mengatur tentang jabatan fungsional Analis Legislatif, termasuk ruang lingkup tugas, kompetensi yang harus dimiliki, serta sistem evaluasi kinerja jabatan ini.
- Konsep Dasar, Teknik, dan Metode Analisis
Analis legislatif harus menguasai metode analisis kebijakan publik dan hukum, seperti analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment – RIA) dan metode analisis normatif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan.
- Konsep Analisis Deskriptif
Merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu kebijakan atau peraturan dengan menjelaskan data dan fakta secara sistematis. Analisis ini menjadi dasar dalam pembuatan kajian akademik dan evaluasi regulasi.
- Konsep Dasar, Teknik, dan Metode Asistensi dalam Melakukan Asistensi Keahlian untuk Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Legislatif
Asistensi dalam konteks legislatif mencakup penyusunan kajian hukum, penyusunan naskah akademik, serta pendampingan dalam pembahasan rancangan undang-undang atau peraturan daerah.
- Konsep dan Teknik Pemaparan Hasil Analisis
Analis legislatif harus memiliki kemampuan dalam menyusun laporan dan mempresentasikan hasil analisis secara sistematis, baik dalam bentuk tulisan ilmiah, policy brief, maupun presentasi kepada pemangku kepentingan.
Contoh Soal CPNS PPPK Analis Legislatif Ahli Pertama
Contoh soal CPNS dan PPPK untuk posisi Analis Legislatif Ahli Pertama dirancang untuk membantu calon peserta memahami tugas, kompetensi, serta regulasi yang berkaitan dengan analisis kebijakan dan perundang-undangan di lingkungan legislatif. Berikut adalah beberapa contoh soal yang dapat digunakan sebagai latihan.
1. Sistem pemerintahan Indonesia mengadopsi konsep trias politica, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan wewenang yang berbeda untuk memastikan keseimbangan kekuasaan. Dalam sistem ini, lembaga yang bertanggung jawab dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mengawasi kebijakan pemerintah, serta menyusun anggaran negara adalah
A. Presiden dan kementerian sebagai bagian dari eksekutif
B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari yudikatif
C. DPR dan DPD sebagai bagian dari legislatif
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga independen
E. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengawasi regulasi hukum
Jawaban: C. DPR dan DPD sebagai bagian dari legislatif
Pembahasan: Dalam sistem pemerintahan Indonesia, DPR dan DPD merupakan lembaga legislatif yang bertugas dalam membentuk undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyusun anggaran negara.
2. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar suatu peraturan dapat berlaku secara resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses awal yang harus dilakukan sebelum rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan pemerintah adalah
A. Presiden menyetujui draf undang-undang sebelum dibahas di DPR
B. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terkait keabsahan rancangan undang-undang
C. Pengajuan naskah akademik dan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
D. DPR dan DPD melakukan evaluasi terhadap seluruh regulasi yang sudah berlaku
E. Menteri terkait menetapkan peraturan tersebut sebagai bagian dari kebijakan kementerian
Jawaban: C. Pengajuan naskah akademik dan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Pembahasan: Tahap pertama dalam pembentukan undang-undang adalah perencanaan, yang mencakup penyusunan Prolegnas dan pembuatan naskah akademik sebagai landasan ilmiah bagi rancangan undang-undang yang akan diajukan.
3. Dalam menjalankan tugasnya, DPR memiliki beberapa hak dan kewenangan untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap strategis dan berdampak luas terhadap masyarakat adalah melalui
A. Hak angket yang memungkinkan DPR membentuk tim penyelidikan khusus
B. Hak interpelasi yang memungkinkan DPR meminta penjelasan resmi dari pemerintah
C. Hak menyatakan pendapat yang digunakan untuk menentang kebijakan tertentu
D. Hak prerogatif yang digunakan untuk menolak kebijakan eksekutif
E. Hak veto yang memungkinkan DPR membatalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah
Jawaban: B. Hak interpelasi yang memungkinkan DPR meminta penjelasan resmi dari pemerintah
Pembahasan: Hak interpelasi adalah salah satu hak DPR yang digunakan untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.
4. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh pemerintah sebagai eksekutif, tetapi juga oleh lembaga yudikatif yang berperan dalam penegakan hukum dan pengujian peraturan. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum serta menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Kejaksaan Agung
D. Komisi Yudisial
E. Dewan Perwakilan Rakyat
Jawaban: B. Mahkamah Konstitusi
Pembahasan: Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang utama dalam mengadili sengketa hasil pemilu, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, serta memutus perselisihan antar lembaga negara.
5. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur hierarki peraturan perundang-undangan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan hukum. Berdasarkan hierarki yang berlaku, peraturan yang memiliki kedudukan hukum tertinggi adalah
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Undang-Undang
D. Undang-Undang Dasar 1945
E. Peraturan Daerah
Jawaban: D. Undang-Undang Dasar 1945
Pembahasan: UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia, yang menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, DPR dapat menggunakan berbagai mekanisme hukum. Salah satu bentuk pengawasan DPR yang memungkinkan lembaga ini untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah melalui
A. Hak angket
B. Hak interpelasi
C. Hak prerogatif
D. Hak imunitas
E. Hak menyatakan pendapat
Jawaban: A. Hak angket
Pembahasan: Hak angket memungkinkan DPR untuk membentuk tim penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga melanggar undang-undang atau kepentingan masyarakat luas.
7. Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam wilayahnya. Peraturan yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah ini memiliki kekuatan hukum di tingkat daerah dan disebut sebagai
A. Undang-Undang Daerah
B. Peraturan Daerah (Perda)
C. Keputusan Menteri Dalam Negeri
D. Peraturan Presiden
E. Instruksi Gubernur
Jawaban: B. Peraturan Daerah (Perda)
Pembahasan: Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah untuk mengatur pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
8. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip lex superior derogat legi inferiori, yang berarti bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Berdasarkan prinsip ini, manakah dari peraturan berikut yang harus selalu menyesuaikan dengan ketentuan dalam UUD 1945?
A. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
B. Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri
C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
D. Semua peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945
E. Hanya peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif
Jawaban: D. Semua peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945
Pembahasan: Setiap peraturan di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945, karena merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar dari semua regulasi lainnya.
9. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung kinerja anggota legislatif, terutama dalam aspek administrasi, kajian, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, salah satu tugas utama lembaga ini adalah
A. Menyusun dan menetapkan undang-undang secara mandiri tanpa melalui DPR
B. Menyediakan dukungan administratif, kajian kebijakan, dan layanan hukum bagi anggota DPR
C. Menentukan arah kebijakan politik nasional dalam perumusan undang-undang
D. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR
E. Menjadi perwakilan DPR dalam hubungan diplomatik dengan negara lain
Jawaban: B. Menyediakan dukungan administratif, kajian kebijakan, dan layanan hukum bagi anggota DPR
Pembahasan: Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki peran utama dalam mendukung tugas legislatif melalui penyediaan layanan administratif, kajian kebijakan, dan penyusunan regulasi yang membantu anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.
10. Dalam Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dijelaskan bahwa struktur organisasi ini terdiri dari beberapa unit kerja yang memiliki tugas berbeda-beda. Salah satu unit yang bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kajian akademik dan penyusunan peraturan perundang-undangan bagi DPR adalah
A. Biro Persidangan dan Perundang-Undangan
B. Pusat Kajian dan Analisis Regulasi
C. Biro Keuangan dan Perencanaan Anggaran
D. Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat
E. Inspektorat Sekretariat Jenderal DPR RI
Jawaban: B. Pusat Kajian dan Analisis Regulasi
Pembahasan: Pusat Kajian dan Analisis Regulasi bertanggung jawab dalam melakukan penelitian dan kajian akademik yang diperlukan dalam penyusunan regulasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR.
11. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022, seorang Analis Legislatif memiliki tugas utama dalam mendukung proses legislasi di DPR dan lembaga pemerintahan. Salah satu tugas utama seorang analis legislatif adalah:
A. Menentukan kebijakan politik nasional dalam pembentukan peraturan
B. Melakukan analisis, evaluasi, dan kajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan
C. Mengusulkan undang-undang baru secara independen kepada pemerintah
D. Menjalankan tugas sebagai hakim dalam pengujian peraturan di Mahkamah Konstitusi
E. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya
Jawaban: B. Melakukan analisis, evaluasi, dan kajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan
Pembahasan: Analis legislatif bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menganalisis dampak regulasi dari suatu peraturan sebelum disahkan, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022.
12. Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022, disebutkan bahwa seorang analis legislatif harus memiliki kompetensi tertentu agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang analis legislatif adalah
A. Kemampuan melakukan penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi administratif
B. Keahlian dalam manajemen proyek dan strategi pemasaran hukum
C. Kemampuan melakukan analisis kebijakan, regulasi, dan hukum dengan pendekatan ilmiah
D. Kemampuan diplomasi dalam melakukan hubungan bilateral antarnegara
E. Keterampilan dalam membuat peraturan tanpa mempertimbangkan kajian akademik
Jawaban: C. Kemampuan melakukan analisis kebijakan, regulasi, dan hukum dengan pendekatan ilmiah
Pembahasan: Seorang analis legislatif harus memiliki kemampuan dalam menganalisis regulasi dan kebijakan secara sistematis dan berbasis data untuk memastikan efektivitas dan relevansi suatu peraturan.
13. Dalam melakukan analisis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, seorang analis legislatif dapat menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk menilai dampak suatu regulasi sebelum diterapkan. Tujuan utama dari metode RIA dalam analisis regulasi adalah
A. Menentukan efektivitas regulasi dengan menilai dampaknya terhadap berbagai sektor sebelum diterapkan
B. Mengabaikan kajian ilmiah dalam penyusunan peraturan agar proses legislasi lebih cepat
C. Memastikan bahwa regulasi dibuat tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial
D. Menganalisis dampak regulasi hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah tanpa melibatkan publik
E. Menghapus seluruh peraturan yang telah berlaku untuk digantikan dengan regulasi baru
Jawaban: A. Menentukan efektivitas regulasi dengan menilai dampaknya terhadap berbagai sektor sebelum diterapkan
Pembahasan: Regulatory Impact Assessment (RIA) digunakan untuk menganalisis dan mengukur dampak sosial, ekonomi, serta administrasi dari suatu regulasi sebelum diberlakukan, sehingga peraturan yang dibuat dapat lebih efektif.
14. Dalam menganalisis rancangan undang-undang atau kebijakan publik, seorang analis legislatif dapat menggunakan metode analisis normatif, yang berfokus pada aspek hukum suatu regulasi. Salah satu pendekatan utama dalam analisis normatif adalah
A. Menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari suatu kebijakan tanpa memperhatikan aspek hukum
B. Meneliti aspek hukum suatu regulasi dengan membandingkannya dengan aturan yang sudah ada
C. Mengabaikan aspek yuridis dalam kajian regulasi dan hanya mempertimbangkan dampak praktisnya
D. Menciptakan peraturan baru tanpa mempertimbangkan keselarasan dengan regulasi sebelumnya
E. Menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa memperhatikan interpretasi hukum yang berlaku
Jawaban: B. Meneliti aspek hukum suatu regulasi dengan membandingkannya dengan aturan yang sudah ada
Pembahasan: Analisis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan dari aspek hukum dengan membandingkannya dengan regulasi yang sudah berlaku, sehingga dapat dipastikan keselarasan dan kepatuhannya terhadap sistem hukum yang lebih tinggi.
15. Dalam analisis kebijakan, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu kebijakan atau peraturan berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Tujuan utama dari analisis deskriptif dalam evaluasi regulasi adalah
A. Membuat kesimpulan subjektif tanpa menggunakan data yang tersedia
B. Menyusun prediksi kebijakan masa depan tanpa mempertimbangkan regulasi yang berlaku
C. Menggambarkan kebijakan atau peraturan secara sistematis berdasarkan fakta yang ada
D. Menganalisis dampak peraturan dengan menambahkan opini pribadi tanpa dasar ilmiah
E. Menghapus regulasi yang tidak efektif tanpa mempertimbangkan kajian akademik
Jawaban: C. Menggambarkan kebijakan atau peraturan secara sistematis berdasarkan fakta yang ada
Pembahasan: Analisis deskriptif berfungsi untuk menggambarkan suatu kebijakan berdasarkan fakta dan data yang tersedia, sehingga dapat menjadi dasar bagi evaluasi atau perbaikan regulasi.
16. Dalam melakukan analisis kebijakan menggunakan metode analisis deskriptif, seorang analis legislatif harus memperhatikan beberapa prinsip dasar. Salah satu ciri utama dari analisis deskriptif adalah
A. Hanya menggunakan data kualitatif tanpa mempertimbangkan data kuantitatif
B. Mengutamakan interpretasi pribadi daripada fakta objektif yang tersedia
C. Menggunakan data dan fakta untuk menggambarkan suatu kebijakan secara sistematis
D. Membuat prediksi masa depan berdasarkan tren politik tanpa mempertimbangkan bukti ilmiah
E. Mengubah kebijakan tanpa melalui kajian akademik dan konsultasi publik
Jawaban: C. Menggunakan data dan fakta untuk menggambarkan suatu kebijakan secara sistematis
Pembahasan: Analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan data secara objektif dan sistematis, tanpa menambahkan interpretasi atau opini subjektif dari analis.
17. Asistensi dalam konteks lembaga legislatif memiliki berbagai bentuk untuk mendukung pembuatan regulasi. Salah satu bentuk asistensi keahlian yang dilakukan oleh analis legislatif adalah
A. Menyusun naskah akademik dan memberikan pendampingan dalam pembahasan RUU
B. Menentukan kebijakan publik tanpa melalui proses legislasi yang sah
C. Menjalankan fungsi eksekutif dalam pengambilan keputusan pemerintah
D. Menjadi penentu akhir dalam pengesahan undang-undang tanpa konsultasi DPR
E. Mengabaikan kajian akademik dalam penyusunan regulasi
Jawaban: A. Menyusun naskah akademik dan memberikan pendampingan dalam pembahasan RUU
Pembahasan: Asistensi keahlian mencakup penyusunan kajian hukum, naskah akademik, serta pendampingan dalam pembahasan rancangan undang-undang atau peraturan daerah untuk memastikan efektivitas dan kelayakan regulasi.
18. Seorang analis legislatif bertanggung jawab dalam memberikan asistensi keahlian bagi lembaga legislatif. Salah satu peran utama yang dilakukan dalam proses asistensi adalah
A. Mengembangkan kebijakan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan DPR
B. Menyediakan kajian akademik dan memberikan masukan terkait implikasi hukum dari suatu regulasi
C. Menjalankan tugas eksekutif dengan membuat regulasi tanpa persetujuan pemerintah
D. Menghapus kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan politik tertentu
E. Menyusun regulasi tanpa melalui tahapan analisis dan pembahasan akademik
Jawaban: B. Menyediakan kajian akademik dan memberikan masukan terkait implikasi hukum dari suatu regulasi
Pembahasan: Analis legislatif memiliki peran dalam menyediakan kajian akademik dan menganalisis dampak hukum dari suatu regulasi, sehingga dapat membantu anggota legislatif dalam proses pembuatan kebijakan.
19. Dalam melakukan pemaparan hasil analisis, seorang analis legislatif harus menyajikan temuannya secara sistematis agar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Salah satu teknik yang digunakan dalam pemaparan hasil analisis adalah
A. Menyusun laporan tertulis dalam bentuk policy brief atau makalah akademik
B. Menyampaikan hasil analisis secara lisan tanpa data pendukung
C. Menggunakan pendekatan subjektif dalam menyusun laporan kebijakan
D. Mengabaikan audiens dalam presentasi hasil analisis regulasi
E. Menyusun laporan tanpa menggunakan data yang valid
Jawaban: A. Menyusun laporan tertulis dalam bentuk policy brief atau makalah akademik
Pembahasan: Dalam menyampaikan hasil analisis, seorang analis legislatif harus menyusun laporan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti policy brief atau makalah akademik, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan kebijakan.
20. Selain menyusun laporan tertulis, analis legislatif juga perlu memiliki keterampilan dalam mempresentasikan hasil analisis. Salah satu prinsip utama dalam menyajikan hasil analisis secara efektif adalah
A. Menggunakan data yang akurat dan menyusun pemaparan secara sistematis
B. Menghindari penggunaan data dalam presentasi agar lebih ringkas
C. Menyampaikan pendapat pribadi tanpa dasar ilmiah dalam setiap analisis
D. Menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami oleh audiens non-akademik
E. Mengutamakan opini daripada fakta dalam pemaparan hasil kajian
Jawaban: A. Menggunakan data yang akurat dan menyusun pemaparan secara sistematis
Pembahasan: Presentasi hasil analisis harus disampaikan secara sistematis, berbasis data yang akurat, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas komunikasi.
Siap Lolos CPNS PPPK Analis Legislatif Ahli Pertama?
Jangan biarkan kesempatan berlalu! Kuasai materi ujian, latihan soal terupdate, dan pembahasan lengkap & mendalam hanya di fungsional.id. Tingkatkan peluang suksesmu sekarang! Gabung segera!
