Diplomat Ahli Pertama adalah jabatan yang berperan dalam menjalankan hubungan diplomatik serta mewakili kepentingan negara di tingkat internasional. Tugas utama dalam posisi ini mencakup negosiasi, analisis kebijakan luar negeri, serta penyusunan laporan diplomatik yang mendukung strategi hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia.
Selain itu, seorang Diplomat Ahli Pertama juga bertanggung jawab dalam menyampaikan sikap resmi pemerintah, membangun jaringan dengan perwakilan negara lain, serta menangani berbagai isu global yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Pada jenjang ini, diplomat bekerja dengan bimbingan dalam pelaksanaan tugas diplomasi, sementara di tingkat yang lebih tinggi, perannya meluas hingga perumusan kebijakan luar negeri dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Kisi-Kisi Soal Diplomat Ahli Pertama CPNS PPPK Sesuai KemenpanRB
Kisi-kisi soal Diplomat Ahli Pertama sesuai KemenpanRB membantu calon peserta memahami materi yang diujikan dalam seleksi CPNS dan PPPK. Dengan kisi-kisi ini, persiapan dapat lebih fokus dan efektif. Berikut adalah kisi-kisi soal Diplomat Ahli Pertama yang dapat dijadikan acuan dalam menghadapi seleksi.
- Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
Diplomat bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang mencerminkan kepentingan nasional, termasuk strategi diplomasi bilateral dan multilateral. Pemahaman mendalam terhadap dokumen kebijakan luar negeri seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjadi esensial dalam proses perumusan kebijakan ini. - Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
Melakukan diplomasi untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia melalui lobi politik, forum internasional, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di negara mitra. Diplomat harus memiliki keterampilan negosiasi dan pemahaman mendalam terhadap geopolitik serta kepentingan nasional dalam konteks hubungan internasional.
- Negosiasi
Diplomat berperan dalam perundingan bilateral dan multilateral guna memperjuangkan kepentingan nasional. Negosiasi ini mencakup perjanjian dagang, politik, keamanan, dan kerja sama regional/global, termasuk di bawah kerangka ASEAN, PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya. - Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
Mengelola sistem administrasi diplomatik di dalam Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, mencakup penyusunan strategi diplomasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan kebijakan strategis. - Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
Mengembangkan hubungan diplomatik dalam lingkup PBB, ASEAN, G20, dan organisasi internasional lainnya dengan fokus pada kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan global.
- Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN
Menjalankan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui Piagam ASEAN, ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).
- Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri
Menganalisis dan menyampaikan informasi terkait kebijakan luar negeri kepada publik dan pemangku kepentingan melalui kanal resmi, termasuk media sosial, publikasi diplomatik, serta komunikasi resmi antarnegara.
- Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri
Memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap WNI yang mengalami permasalahan hukum, konflik politik, atau krisis kemanusiaan di luar negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- Pelayanan Kekonsuleran
Mengelola pelayanan kekonsuleran, termasuk penerbitan visa, paspor, legalisasi dokumen, serta penyelesaian kasus hukum bagi WNI di luar negeri.
- Pelayanan Keprotokolan
Mengatur standar protokoler dalam pertemuan kenegaraan, kunjungan diplomatik, dan acara resmi negara. Pemahaman terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sangat penting dalam tugas ini.
- Penanganan dan Pengelolaan Media
Mengelola komunikasi strategis dalam diplomasi publik dengan media internasional untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional.
- Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara
Memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara mitra guna memperkuat hubungan diplomatik dan perjanjian bilateral.
- Pelayanan Fasilitas Diplomatik
Menyediakan fasilitas bagi perwakilan diplomatik asing di Indonesia, termasuk izin diplomatik, pengelolaan kedutaan besar, dan koordinasi dengan lembaga terkait.
- Pembuatan Perjanjian Internasional
Menyusun dan merundingkan perjanjian internasional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Internasional.
- Diplomasi Publik
Melaksanakan strategi diplomasi yang melibatkan interaksi dengan masyarakat internasional, termasuk dalam bidang kebudayaan, pendidikan, dan pertukaran akademik melalui program seperti Darmasiswa, LPDP, dan Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS).
- Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri
Mengelola program kerja sama pembangunan internasional, termasuk bantuan luar negeri Indonesia melalui Indonesian Agency for International Development (IndoAid).
- Layanan Keamanan Diplomatik
Memastikan keamanan diplomat dan fasilitas kedutaan besar Indonesia di negara mitra sesuai dengan standar keamanan internasional dan perjanjian bilateral yang berlaku.
- Manajemen Kelembagaan Diplomasi
Mengembangkan sistem diplomasi modern melalui transformasi digital dan penguatan kapasitas SDM diplomatik, termasuk implementasi e-diplomacy dan smart diplomacy dalam hubungan internasional.
Contoh Soal CPNS PPPK Diplomat Ahli Pertama
Contoh soal dirancang untuk menguji pemahaman calon peserta mengenai peran dan tugas Diplomat Ahli Pertama. Dengan berlatih soal-soal ini, peserta dapat lebih familiar dengan pola ujian dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi seleksi CPNS dan PPPK.
1. Sebagai seorang diplomat yang bertugas dalam perumusan kebijakan luar negeri, pemahaman terhadap berbagai aspek hukum dan regulasi nasional serta internasional sangat diperlukan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam konteks hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik Indonesia. Salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan hubungan luar negeri yang harus didasarkan pada kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan negara. Dalam hal ini, lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri Indonesia adalah
A. Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga
B. Kementerian Luar Negeri yang memiliki mandat untuk menjalankan diplomasi dan perjanjian internasional
C. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas utama dalam menetapkan kebijakan luar negeri tanpa keterlibatan pemerintah
D. Mahkamah Konstitusi yang memiliki otoritas dalam meninjau dan merancang kebijakan diplomatik Indonesia
E. Kementerian Pertahanan yang memiliki kewenangan utama dalam mengatur hubungan internasional dalam aspek keamanan
Jawaban: B. Kementerian Luar Negeri yang memiliki mandat untuk menjalankan diplomasi dan perjanjian internasional
Pembahasan: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Kementerian ini menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, prinsip kedaulatan negara, dan kerja sama internasional. Meskipun DPR memiliki peran dalam memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional tertentu, kewenangan utama tetap berada di tangan Kementerian Luar Negeri.
2. Dalam forum internasional, diplomat Indonesia sering kali harus melakukan advokasi terhadap kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Advokasi ini mencakup upaya untuk meyakinkan negara mitra, organisasi internasional, serta aktor non-pemerintah agar mendukung kebijakan Indonesia. Dalam proses ini, berbagai strategi negosiasi dan diplomasi diterapkan, termasuk lobi politik, pendekatan persuasif, serta kerja sama strategis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam advokasi kebijakan luar negeri adalah perbedaan kepentingan antara negara-negara yang berinteraksi dalam forum tersebut. Oleh karena itu, seorang diplomat harus mampu memahami dinamika geopolitik global serta kepentingan nasional yang sedang diperjuangkan. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan strategi efektif dalam melakukan advokasi kebijakan luar negeri di tingkat internasional?
A. Menggunakan pendekatan diplomasi koersif dengan menekan negara lain agar menerima kebijakan Indonesia tanpa negosiasi lebih lanjut
B. Mengabaikan dinamika geopolitik dan hanya fokus pada kepentingan domestik tanpa mempertimbangkan dampak internasional
C. Membangun koalisi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan sejalan untuk meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan
D. Menghindari perdebatan dalam forum internasional dan memilih untuk tidak aktif dalam negosiasi kebijakan luar negeri
E. Memprioritaskan hubungan dengan negara-negara besar dan mengabaikan kerja sama dengan negara berkembang dalam diplomasi multilateral
Jawaban: C. Membangun koalisi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan sejalan untuk meningkatkan efektivitas advokasi kebijakan
Pembahasan: Dalam advokasi kebijakan luar negeri, membangun koalisi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa merupakan strategi yang efektif. Koalisi ini dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dalam negosiasi internasional dan meningkatkan kemungkinan kebijakan Indonesia diterima secara lebih luas. Pendekatan koersif, mengabaikan geopolitik, atau hanya berfokus pada negara besar dapat menghambat efektivitas diplomasi Indonesia dalam forum global.
3. Perjanjian internasional merupakan salah satu instrumen utama dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara lain. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, lingkungan, serta kerja sama bilateral dan multilateral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terdapat beberapa jenis perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR sebelum dapat diberlakukan secara resmi. Jenis perjanjian internasional yang wajib mendapatkan persetujuan DPR meliputi perjanjian yang berkaitan dengan
A. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada negara lain dalam situasi darurat
B. Hubungan diplomatik yang mengatur pembukaan dan penutupan kedutaan besar di negara asing
C. Perubahan wilayah Indonesia, pertahanan dan keamanan, serta pinjaman luar negeri yang berdampak pada keuangan negara
D. Kerja sama teknis antara kementerian Indonesia dengan organisasi internasional tanpa dampak hukum yang signifikan
E. Kegiatan pertukaran budaya dan akademik yang dilakukan antara universitas dalam negeri dan luar negeri
Jawaban: C. Perubahan wilayah Indonesia, pertahanan dan keamanan, serta pinjaman luar negeri yang berdampak pada keuangan negara
Pembahasan: Menurut UU No. 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta pinjaman luar negeri yang memengaruhi kondisi keuangan negara wajib mendapatkan persetujuan DPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.
4. Dalam dunia diplomasi, geopolitik memainkan peran penting dalam menentukan strategi kebijakan luar negeri suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua memiliki berbagai tantangan dan peluang dalam kebijakan luar negeri. Salah satu pendekatan yang digunakan Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan internasional adalah menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini berarti bahwa Indonesia tidak memihak dalam konflik global tetapi tetap aktif dalam diplomasi internasional. Dalam konteks ini, bagaimana Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam forum global?
A. Menolak seluruh bentuk kerja sama internasional agar tetap netral dalam hubungan global
B. Mengutamakan hubungan dengan negara-negara adidaya dan mengabaikan negara berkembang
C. Berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan nasional
D. Mengikuti kebijakan luar negeri negara lain tanpa mempertimbangkan kepentingan Indonesia
E. Menerapkan kebijakan isolasionisme dengan membatasi hubungan diplomatik dengan negara lain
Jawaban: C. Berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan nasional
Pembahasan: Prinsip politik luar negeri bebas aktif diterapkan Indonesia dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional tanpa berpihak pada blok tertentu. Indonesia berperan dalam forum global seperti ASEAN, PBB, dan G20 untuk memperjuangkan kepentingan nasional, berkontribusi pada perdamaian dunia, serta meningkatkan kerja sama internasional di berbagai sektor.
5. Dalam negosiasi internasional, seorang diplomat harus memiliki keterampilan komunikasi, pemahaman terhadap kepentingan nasional, serta strategi dalam merumuskan kesepakatan yang menguntungkan. Salah satu contoh perundingan multilateral yang penting bagi Indonesia adalah negosiasi di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terutama dalam isu perdagangan bebas dan kebijakan tarif. Dalam negosiasi semacam ini, strategi yang paling efektif bagi Indonesia untuk memastikan kepentingan nasionalnya tetap terjaga adalah
A. Menolak seluruh bentuk perjanjian perdagangan bebas karena berpotensi merugikan industri domestik
B. Mengedepankan diplomasi koersif dengan menekan negara lain agar menerima kebijakan perdagangan Indonesia tanpa kompromi
C. Membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya agar dapat memperjuangkan kepentingan bersama dalam WTO
D. Mengikuti kebijakan negara maju tanpa melakukan analisis terhadap dampaknya terhadap perekonomian nasional
E. Menunda seluruh bentuk perundingan internasional dan fokus pada penguatan ekonomi domestik tanpa keterlibatan global
Jawaban: C. Membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lainnya agar dapat memperjuangkan kepentingan bersama dalam WTO
Pembahasan: Dalam perundingan WTO, negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dalam menghadapi kebijakan perdagangan negara maju. Oleh karena itu, membangun koalisi dengan negara-negara berkembang lain memungkinkan Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan dapat memperjuangkan kebijakan perdagangan yang lebih adil.
6. Kementerian Luar Negeri Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan diplomasi serta manajemen administrasi perwakilan RI di luar negeri, termasuk kedutaan besar dan konsulat jenderal. Salah satu aspek penting dalam manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri adalah strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar diplomat Indonesia memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Langkah yang paling efektif dalam meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah
A. Mewajibkan seluruh diplomat untuk hanya bekerja di satu negara tertentu sepanjang kariernya agar dapat memahami budaya setempat secara mendalam
B. Menghilangkan program pelatihan diplomatik dan hanya merekrut individu dengan latar belakang akademik tinggi tanpa pengalaman lapangan
C. Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan, termasuk simulasi negosiasi dan pemahaman geopolitik global bagi para diplomat
D. Membatasi keterlibatan diplomat dalam perundingan internasional dan hanya mengandalkan negosiasi langsung dari pejabat pusat di Indonesia
E. Mengurangi jumlah diplomat di luar negeri untuk menekan anggaran kementerian, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hubungan internasional
Jawaban: C. Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan, termasuk simulasi negosiasi dan pemahaman geopolitik global bagi para diplomat
Pembahasan: Untuk meningkatkan efektivitas diplomasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri perlu mengembangkan pelatihan berkelanjutan bagi diplomatnya. Simulasi negosiasi, pemahaman geopolitik, serta peningkatan kemampuan komunikasi dan analisis akan memperkuat kualitas perwakilan RI di kancah internasional.
7. Indonesia sebagai anggota berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20 berperan aktif dalam berbagai kerja sama multilateral, termasuk di bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan global. Salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam kerja sama multilateral adalah keterlibatannya dalam misi perdamaian PBB. Dalam konteks ini, peran utama yang dijalankan oleh Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian PBB adalah
A. Menyediakan pasukan perdamaian melalui Kontingen Garuda untuk membantu stabilitas di wilayah konflik global
B. Menghindari keterlibatan dalam misi perdamaian PBB untuk menjaga netralitas dalam konflik internasional
C. Menyusun kebijakan luar negeri yang hanya berfokus pada kepentingan domestik tanpa kontribusi dalam isu global
D. Membatasi kerja sama dengan PBB dalam bidang keamanan dan hanya berfokus pada sektor ekonomi
E. Mengutamakan hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu dibandingkan kerja sama multilateral
Jawaban: A. Menyediakan pasukan perdamaian melalui Kontingen Garuda untuk membantu stabilitas di wilayah konflik global
Pembahasan: Indonesia telah lama berkontribusi dalam misi perdamaian PBB melalui pengiriman Kontingen Garuda ke berbagai wilayah konflik. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia serta meningkatkan kredibilitas diplomasi Indonesia dalam kerja sama multilateral.
8. ASEAN memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara melalui kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Salah satu inisiatif utama ASEAN dalam meningkatkan integrasi ekonomi kawasan adalah pembentukan ASEAN Economic Community (AEC). Tujuan utama dari pembentukan AEC adalah
A. Menciptakan pasar dan basis produksi tunggal yang memungkinkan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja lebih bebas di kawasan ASEAN
B. Membatasi perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN untuk melindungi industri domestik masing-masing negara
C. Menjalankan kebijakan proteksionisme yang ketat agar negara-negara ASEAN tidak terlalu bergantung satu sama lain dalam perdagangan
D. Menghapuskan seluruh kebijakan perdagangan dengan negara-negara di luar ASEAN tanpa memperhitungkan dampak ekonomi
E. Meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap negara-negara maju tanpa memperkuat kemandirian regional
Jawaban: A. Menciptakan pasar dan basis produksi tunggal yang memungkinkan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja lebih bebas di kawasan ASEAN
Pembahasan: ASEAN Economic Community (AEC) bertujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi di Asia Tenggara dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi yang lebih efisien. Melalui AEC, ASEAN berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan kompetitif, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan.
9. Dalam era digital, diseminasi informasi mengenai kebijakan politik luar negeri menjadi semakin penting untuk membangun pemahaman publik dan diplomasi yang efektif. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan informasi kebijakan luar negeri kepada masyarakat luas adalah
A. Menyampaikan informasi hanya melalui pertemuan tertutup dengan pejabat pemerintah tanpa melibatkan media
B. Menggunakan berbagai kanal komunikasi resmi seperti media sosial, publikasi diplomatik, dan konferensi pers untuk menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan
C. Merahasiakan seluruh kebijakan luar negeri agar tidak diketahui oleh publik untuk menjaga keamanan negara
D. Membatasi komunikasi dengan media dan hanya mengandalkan laporan tertulis internal tanpa publikasi luas
E. Menghindari penggunaan media sosial karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian kebijakan
Jawaban: B. Menggunakan berbagai kanal komunikasi resmi seperti media sosial, publikasi diplomatik, dan konferensi pers untuk menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan
Pembahasan: Dalam diplomasi modern, penggunaan berbagai kanal komunikasi seperti media sosial, konferensi pers, dan publikasi resmi sangat penting untuk menyampaikan kebijakan luar negeri kepada publik dan pemangku kepentingan. Ini membantu membangun transparansi serta memperkuat citra diplomasi Indonesia di tingkat global.
10. Salah satu tugas utama Kementerian Luar Negeri adalah memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018, bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri adalah
A. Membiarkan proses hukum berjalan tanpa intervensi karena hukum negara setempat harus dihormati
B. Menyediakan bantuan hukum, pendampingan diplomatik, serta upaya negosiasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan hak-hak hukum WNI tetap terlindungi
C. Mengirimkan personel militer untuk melakukan intervensi dan menyelamatkan WNI yang terkena hukuman di luar negeri
D. Memulangkan WNI tersebut secara paksa tanpa berkoordinasi dengan otoritas negara setempat
E. Menutup seluruh kedutaan besar di negara yang sering menjatuhkan hukuman berat kepada WNI
Jawaban: B. Menyediakan bantuan hukum, pendampingan diplomatik, serta upaya negosiasi dengan pemerintah setempat untuk memastikan hak-hak hukum WNI tetap terlindungi
Pembahasan: Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI di luar negeri, bertugas memberikan perlindungan hukum kepada WNI yang menghadapi permasalahan hukum, termasuk ancaman hukuman mati. Bantuan hukum dan pendampingan diplomatik menjadi strategi utama untuk memastikan WNI mendapatkan hak-haknya dalam sistem hukum negara setempat.
11. Perwakilan RI di luar negeri memiliki tugas penting dalam memberikan pelayanan kekonsuleran bagi WNI dan warga negara asing. Salah satu fungsi utama dalam pelayanan kekonsuleran adalah penerbitan paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Dalam kondisi darurat seperti kehilangan paspor, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang WNI di luar negeri adalah
A. Segera kembali ke Indonesia tanpa membawa dokumen resmi
B. Melaporkan kehilangan paspor ke pihak berwenang setempat dan segera menghubungi Kedutaan Besar atau Konsulat RI terdekat untuk mendapatkan penggantian paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
C. Mencetak sendiri paspor sementara tanpa melalui perwakilan resmi pemerintah
D. Menggunakan identitas palsu untuk dapat tetap melakukan perjalanan internasional
E. Meminta bantuan dari otoritas negara lain tanpa berkoordinasi dengan perwakilan RI
Jawaban: B. Melaporkan kehilangan paspor ke pihak berwenang setempat dan segera menghubungi Kedutaan Besar atau Konsulat RI terdekat untuk mendapatkan penggantian paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
Pembahasan: Jika seorang WNI kehilangan paspor di luar negeri, langkah yang harus dilakukan adalah melapor ke otoritas setempat dan segera menghubungi Kedutaan Besar atau Konsulat RI untuk mendapatkan penggantian paspor atau SPLP, yang merupakan dokumen perjalanan sementara untuk kembali ke Indonesia.
12. Dalam diplomasi internasional, pelayanan keprotokolan memiliki peran penting dalam mengatur standar hubungan antarnegara, termasuk dalam kunjungan kenegaraan dan acara resmi. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, salah satu hak utama yang dimiliki seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya di negara penerima adalah
A. Imunitas diplomatik, termasuk perlindungan dari hukum pidana dan perdata negara penerima dalam pelaksanaan tugas resmi
B. Kebebasan untuk terlibat dalam politik dalam negeri negara penerima tanpa batasan
C. Kewajiban mengikuti seluruh hukum domestik negara penerima tanpa pengecualian
D. Hak untuk mendirikan organisasi politik di negara penerima demi kepentingan diplomasi
E. Kewenangan untuk mengambil keputusan politik di negara penerima tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat
Jawaban: A. Imunitas diplomatik, termasuk perlindungan dari hukum pidana dan perdata negara penerima dalam pelaksanaan tugas resmi
Pembahasan: Konvensi Wina 1961 memberikan hak imunitas diplomatik kepada diplomat, yang berarti mereka tidak dapat dituntut di pengadilan negara penerima dalam pelaksanaan tugas resminya. Namun, mereka tetap harus menghormati hukum negara tersebut dan tidak boleh terlibat dalam urusan politik domestik.
13. Dalam diplomasi publik, peran media sangat penting dalam membentuk citra suatu negara di dunia internasional. Strategi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengelola komunikasi strategis dengan media internasional guna membangun citra positif Indonesia adalah
A. Menutup akses media asing terhadap kebijakan luar negeri Indonesia agar tidak menimbulkan kontroversi
B. Menjalin hubungan dengan media internasional dan aktif menyampaikan narasi positif tentang kebijakan luar negeri Indonesia melalui konferensi pers, wawancara eksklusif, serta kampanye diplomasi digital
C. Membatasi informasi diplomasi hanya untuk konsumsi internal pemerintah tanpa diseminasi ke media internasional
D. Menghindari kerja sama dengan media internasional karena berisiko menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan luar negeri
E. Hanya mengandalkan media domestik untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan luar negeri Indonesia
Jawaban: B. Menjalin hubungan dengan media internasional dan aktif menyampaikan narasi positif tentang kebijakan luar negeri Indonesia melalui konferensi pers, wawancara eksklusif, serta kampanye diplomasi digital
Pembahasan: Untuk membangun citra positif di dunia internasional, Indonesia harus aktif dalam diplomasi publik dengan melibatkan media internasional. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi strategis seperti konferensi pers, kampanye digital, dan kerja sama dengan media asing.
14. Dalam menjalankan tugas diplomatik, seorang diplomat harus memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara mitra. Manfaat utama dari penguasaan substansi dan kawasan bagi seorang diplomat adalah
A. Memungkinkan diplomat untuk mengintervensi kebijakan domestik negara mitra demi kepentingan Indonesia
B. Memudahkan dalam membangun hubungan diplomatik yang lebih erat serta merancang kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional
C. Mengharuskan diplomat untuk selalu mengikuti kebijakan negara mitra tanpa mempertimbangkan kepentingan Indonesia
D. Menghindari negosiasi dengan negara mitra karena dapat menimbulkan konflik kepentingan
E. Membantu diplomat dalam mengambil keputusan secara sepihak tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat
Jawaban: B. Memudahkan dalam membangun hubungan diplomatik yang lebih erat serta merancang kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional
Pembahasan: Pemahaman mendalam tentang negara mitra sangat penting bagi diplomat untuk menyusun strategi yang tepat dalam perundingan bilateral. Ini membantu dalam memperkuat hubungan diplomatik dan memastikan kebijakan luar negeri sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
15. Sebagai negara yang menjadi tuan rumah bagi berbagai perwakilan diplomatik asing, Indonesia memiliki kewajiban dalam memberikan fasilitas diplomatik sesuai standar internasional. Salah satu bentuk pelayanan fasilitas diplomatik yang diberikan kepada perwakilan asing di Indonesia adalah
A. Memberikan izin diplomatik dan memfasilitasi kedutaan besar serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kelancaran kegiatan diplomasi
B. Mengizinkan perwakilan asing untuk bebas beroperasi tanpa adanya regulasi dari pemerintah Indonesia
C. Mengabaikan protokol diplomatik demi menjaga kedaulatan nasional
D. Mengharuskan semua diplomat asing untuk tunduk sepenuhnya pada hukum domestik tanpa pengecualian
E. Membatasi akses diplomat asing dalam menjalankan tugas diplomatiknya di Indonesia
Jawaban: A. Memberikan izin diplomatik dan memfasilitasi kedutaan besar serta koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin kelancaran kegiatan diplomasi
Pembahasan: Sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik, Indonesia berkewajiban menyediakan fasilitas bagi perwakilan asing, termasuk izin diplomatik dan pengelolaan kedutaan besar, agar kegiatan diplomasi dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan internasional.
16. Dalam penyusunan perjanjian internasional, Indonesia mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. Salah satu tahapan penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional adalah
A. Penandatanganan perjanjian oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses negosiasi terlebih dahulu
B. Penyusunan naskah perjanjian dan negosiasi dengan negara atau organisasi mitra untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak
C. Mengadopsi perjanjian dari negara lain tanpa perlu ada persetujuan dari pemerintah Indonesia
D. Melaksanakan perjanjian secara sepihak tanpa perlu diratifikasi oleh lembaga legislatif
E. Menyusun perjanjian tanpa perlu mempertimbangkan kepentingan nasional
Jawaban: B. Penyusunan naskah perjanjian dan negosiasi dengan negara atau organisasi mitra untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak
Pembahasan: Proses pembuatan perjanjian internasional harus melalui tahapan penyusunan naskah, negosiasi, penandatanganan, serta ratifikasi agar sesuai dengan kepentingan nasional dan hukum yang berlaku.
17. Diplomasi publik menjadi salah satu strategi penting dalam hubungan internasional karena melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat internasional. Salah satu program yang mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkenalkan budaya dan pendidikan kepada dunia melalui diplomasi publik adalah
A. Bantuan keuangan kepada negara berkembang tanpa keterlibatan sektor pendidikan dan kebudayaan
B. Program Darmasiswa dan Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS), yang memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk belajar bahasa, seni, dan budaya Indonesia
C. Program ekspor hasil pertanian untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara mitra
D. Pengiriman diplomat senior ke negara lain untuk memperkuat hubungan bilateral tanpa keterlibatan publik
E. Menutup akses akademik bagi mahasiswa asing agar kebijakan pendidikan Indonesia tetap eksklusif
Jawaban: B. Program Darmasiswa dan Indonesia Arts and Culture Scholarship (IACS), yang memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk belajar bahasa, seni, dan budaya Indonesia
Pembahasan: Program seperti Darmasiswa dan IACS merupakan bagian dari diplomasi publik Indonesia yang bertujuan memperkenalkan budaya dan pendidikan Indonesia kepada dunia internasional, serta memperkuat hubungan antarbangsa melalui pertukaran akademik dan budaya.
18. Sebagai negara yang aktif dalam kerja sama pembangunan internasional, Indonesia memiliki mekanisme khusus dalam menyalurkan bantuan luar negeri. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola bantuan luar negeri Indonesia adalah
A. Indonesian Agency for International Development (IndoAid), yang berperan dalam menyalurkan bantuan pembangunan ke negara-negara mitra
B. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menangani seluruh kerja sama internasional tanpa terkecuali
C. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang berfokus pada pengelolaan bantuan luar negeri untuk promosi pariwisata
D. Kementerian Dalam Negeri, yang memiliki kewenangan utama dalam mengatur hubungan bilateral dengan negara lain
E. Bank Indonesia, yang bertanggung jawab dalam mendanai seluruh bentuk kerja sama internasional
Jawaban: A. Indonesian Agency for International Development (IndoAid), yang berperan dalam menyalurkan bantuan pembangunan ke negara-negara mitra
Pembahasan: IndoAid adalah lembaga yang menangani bantuan luar negeri Indonesia dengan tujuan memperkuat kerja sama pembangunan, mendukung stabilitas regional, dan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang berkontribusi dalam pembangunan global.
19. Keamanan diplomat dan fasilitas perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan internasional. Langkah yang harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam memastikan keamanan diplomatik sesuai standar internasional adalah
A. Meminta negara mitra untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan diplomat Indonesia tanpa keterlibatan pemerintah Indonesia
B. Menjalin kerja sama dengan otoritas keamanan setempat dan menerapkan protokol keamanan berdasarkan perjanjian bilateral serta standar internasional
C. Mengandalkan sistem keamanan internal kedutaan tanpa berkoordinasi dengan aparat negara setempat
D. Menyediakan perlindungan hanya bagi diplomat senior, sementara staf kedutaan tidak mendapatkan pengamanan yang sama
E. Meningkatkan jumlah diplomat di luar negeri tanpa mempertimbangkan aspek keamanan mereka
Jawaban: B. Menjalin kerja sama dengan otoritas keamanan setempat dan menerapkan protokol keamanan berdasarkan perjanjian bilateral serta standar internasional
Pembahasan: Keamanan diplomat harus dikelola dengan bekerja sama dengan otoritas keamanan negara mitra, serta mengikuti standar internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
20. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan dalam sistem diplomasi modern. Salah satu inovasi yang diterapkan dalam diplomasi modern oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hubungan internasional adalah
A. E-diplomacy dan smart diplomacy, yang memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi, negosiasi, serta diplomasi publik secara lebih efektif
B. Mengandalkan metode diplomasi tradisional tanpa menggunakan teknologi untuk menjaga keamanan informasi
C. Membatasi akses digital dalam diplomasi agar tetap menggunakan cara konvensional dalam hubungan internasional
D. Menghapuskan peran diplomasi publik dan hanya mengandalkan pertemuan tatap muka dalam perundingan internasional
E. Meningkatkan jumlah diplomat tanpa menyediakan pelatihan berbasis teknologi
Jawaban: A. E-diplomacy dan smart diplomacy, yang memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi, negosiasi, serta diplomasi publik secara lebih efektif
Pembahasan: Diplomasi modern semakin mengandalkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pengelolaan informasi, dan hubungan internasional, sehingga konsep e-diplomacy dan smart diplomacy menjadi bagian penting dalam strategi diplomasi Indonesia.
Siapkan Diri untuk Sukses di Seleksi CPNS PPPK Diplomat Ahli Pertama!
Persiapkan langkah terbaik menuju karir diplomat dengan soal dan pembahasan lengkap di fungsional.id! Dapatkan latihan soal terbaru, kisi-kisi lengkap, serta pembahasan mendalam yang akan membantu Anda menghadapi seleksi dengan percaya diri. Jangan tunda lagi, mulai persiapan Anda sekarang dan wujudkan impian menjadi diplomat profesional!
