Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama memegang peran penting dalam memastikan tata kelola ASN berjalan secara efektif dan efisien. Posisi ini berfokus pada pengawasan dan evaluasi kinerja ASN di berbagai instansi pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang berlaku diterapkan dengan baik. Dengan keahlian dalam manajemen sumber daya manusia, peraturan ASN, dan analisis kinerja, Auditor Manajemen bertugas memberikan rekomendasi yang mendukung terciptanya birokrasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance.
Selain kemampuan teknis dalam melakukan audit dan pengawasan, Auditor Manajemen ASN juga dituntut memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan manajemen ASN serta keterampilan analitis yang kuat. Pekerjaan ini krusial untuk memastikan bahwa kinerja aparatur pemerintahan sesuai dengan tujuan strategis nasional, serta mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di berbagai tingkatan.
Kisi-Kisi Soal Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama Sesuai KemenpanRB
Menghadapi seleksi PPPK dan CPNS untuk posisi Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama, memahami kisi-kisi soal sangatlah penting. Berikut ini beberapa kisi-kisi yang disusun untuk membantu peserta mempersiapkan diri secara efektif dan memahami materi terkait manajemen dan pengawasan ASN sesuai regulasi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Mengatur sistem dan manajemen ASN, mencakup pengangkatan, promosi, pengembangan kompetensi, dan pemberhentian ASN serta prinsip meritokrasi dalam tata kelola birokrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Menjelaskan mekanisme pengelolaan PNS, mulai dari rekruitmen, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, hingga mekanisme pensiun.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
Memperbarui ketentuan terkait pengembangan karir ASN, pengelolaan kinerja, dan sistem kepegawaian berbasis digital dalam manajemen PNS.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Mengatur sistem pengelolaan pegawai kontrak dalam ASN, termasuk hak dan kewajiban PPPK, seleksi, serta mekanisme evaluasi kinerja.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Memberikan ketentuan tentang mekanisme pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan ASN, termasuk aspek evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi.
Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN
Memahami peran dan tugas auditor manajemen ASN dalam mengawasi implementasi kebijakan dan peraturan terkait ASN serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola birokrasi.
Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
Menyusun rencana pengawasan terhadap implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam manajemen ASN guna memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan kepegawaian.
Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
Melaksanakan proses audit terhadap kebijakan kepegawaian di instansi pemerintahan, mencakup analisis terhadap pengelolaan SDM, kinerja ASN, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Laporan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
Menyusun laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen ASN, termasuk temuan-temuan utama dan rekomendasi perbaikan bagi instansi terkait.
Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
Mengawal implementasi rekomendasi hasil audit untuk memastikan perbaikan dalam pengelolaan ASN serta memitigasi potensi penyimpangan dalam kebijakan kepegawaian.
Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
Memastikan kualitas audit yang dilakukan sesuai standar pengawasan yang berlaku, dengan menggunakan metodologi berbasis data dan praktik terbaik dalam tata kelola manajemen ASN.
Contoh Soal Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama untuk PPPK & CPNS
Dalam menghadapi seleksi PPPK dan CPNS untuk posisi Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama, berlatih dengan contoh soal merupakan langkah penting dalam persiapan. Berikut ini beberapa contoh soal Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama.
1. Apa yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
A. Sentralisasi wewenang
B. Meritokrasi
C. Desentralisasi wewenang
D. Nepotisme
E. Otonomi daerah
Jawaban: B. Meritokrasi
Pembahasan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menetapkan meritokrasi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan ASN, yang menekankan pada pengangkatan, promosi, dan pengembangan karier ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa diskriminasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang mekanisme pengelolaan PNS. Salah satu aspek yang diatur adalah…
A. Pengelolaan anggaran
B. Pengelolaan kinerja ASN
C. Evaluasi pembangunan daerah
D. Pengawasan jabatan fungsional
E. Kebijakan otonomi daerah
Jawaban: B. Pengelolaan kinerja ASN
Pembahasan: PP Nomor 11 Tahun 2017 secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan PNS, termasuk rekruitmen, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan mekanisme pensiun ASN.
3. Apa yang menjadi pembaruan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 terkait manajemen PNS?
A. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
B. Pengembangan karir dan pengelolaan kinerja berbasis digital
C. Sistem evaluasi berbasis kertas
D. Pengelolaan anggaran daerah
E. Mekanisme rekruitmen tanpa meritokrasi
Jawaban: B. Pengembangan karir dan pengelolaan kinerja berbasis digital
Pembahasan: PP Nomor 17 Tahun 2020 memperbarui ketentuan terkait pengembangan karir ASN dan pengelolaan kinerja berbasis digital, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen PNS.
4. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, apa yang diatur mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)?
A. Pengelolaan kinerja pejabat daerah
B. Pengelolaan PNS berstatus tetap
C. Sistem seleksi dan evaluasi kinerja PPPK
D. Pengangkatan pegawai tetap tanpa seleksi
E. Pengelolaan pensiun pegawai tetap
Jawaban: C. Sistem seleksi dan evaluasi kinerja PPPK
Pembahasan: PP Nomor 49 Tahun 2018 mengatur sistem pengelolaan PPPK, termasuk hak dan kewajiban, seleksi, serta mekanisme evaluasi kinerja PPPK, yang merupakan pegawai kontrak dalam ASN.
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan tentang pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan ASN. Salah satu aspek penting yang diatur adalah…
A. Manajemen anggaran pemerintah pusat
B. Evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional
C. Penghapusan jabatan fungsional
D. Pelaksanaan otonomi daerah
E. Pengelolaan aset daerah
Jawaban: B. Evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi jabatan fungsional
Pembahasan: Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mekanisme pengelolaan jabatan fungsional, termasuk aspek evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional.
6. Tugas utama dari Auditor Manajemen ASN adalah…
A. Mengelola anggaran keuangan negara
B. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ASN
C. Membuat kebijakan anggaran daerah
D. Mengawasi keuangan daerah
E. Melakukan pengembangan infrastruktur
Jawaban: B. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan ASN
Pembahasan: Auditor Manajemen ASN memiliki tugas utama mengawasi implementasi kebijakan dan peraturan terkait ASN, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola birokrasi.
7. Apa tujuan dari penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian NSPK dalam manajemen ASN?
A. Meningkatkan pendapatan daerah
B. Memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan kepegawaian
C. Mengurangi jumlah ASN
D. Meningkatkan anggaran pengeluaran
E. Mengelola pendapatan pajak
Jawaban: B. Memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan kepegawaian
Pembahasan: Rencana pengawasan dan pengendalian NSPK bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.
8. Dalam proses pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN, yang menjadi fokus utama adalah…
A. Penilaian terhadap kebijakan publik
B. Analisis terhadap pengelolaan SDM dan kinerja ASN
C. Pengelolaan keuangan daerah
D. Penyusunan undang-undang
E. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran
Jawaban: B. Analisis terhadap pengelolaan SDM dan kinerja ASN
Pembahasan: Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN fokus pada analisis pengelolaan SDM, kinerja ASN, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
9. Laporan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN harus memuat…
A. Hanya temuan-temuan administratif
B. Temuan-temuan utama dan rekomendasi perbaikan
C. Laporan keuangan daerah
D. Kebijakan pembangunan daerah
E. Data anggaran tahunan
Jawaban: B. Temuan-temuan utama dan rekomendasi perbaikan
Pembahasan: Laporan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN harus memuat temuan-temuan utama serta rekomendasi perbaikan untuk instansi terkait, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
10. Apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu hasil audit pengawasan NSPK manajemen ASN?
A. Memastikan kebijakan keuangan sesuai standar
B. Memastikan kualitas audit sesuai standar pengawasan yang berlaku
C. Meningkatkan jumlah pegawai ASN
D. Menurunkan anggaran ASN
E. Menambah ASN tanpa seleksi
Jawaban: B. Memastikan kualitas audit sesuai standar pengawasan yang berlaku
Pembahasan: Penjaminan mutu hasil audit bertujuan untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan memenuhi standar pengawasan yang berlaku, menggunakan metodologi berbasis data dan praktik terbaik dalam manajemen ASN.
11. Apa yang dimaksud dengan prinsip meritokrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN?
A. Promosi berdasarkan usia
B. Pengangkatan berdasarkan senioritas
C. Penilaian berdasarkan kedekatan dengan pimpinan
D. Pengelolaan ASN berdasarkan kinerja dan kompetensi
E. Promosi dilakukan tanpa tes kompetensi
Jawaban: D. Pengelolaan ASN berdasarkan kinerja dan kompetensi
Pembahasan: Meritokrasi mengacu pada sistem pengelolaan ASN yang berfokus pada penilaian kinerja dan kompetensi sebagai dasar pengangkatan, promosi, dan pengembangan karir.
12. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, usia minimal untuk pengajuan pensiun atas permintaan sendiri oleh PNS adalah berapa?
A. 45 tahun
B. 50 tahun
C. 55 tahun
D. 60 tahun
E. 65 tahun
Jawaban: B. 50 tahun
Pembahasan: Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017, PNS yang ingin pensiun atas permintaan sendiri harus berusia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun.
13 . Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, hak utama apa yang diterima oleh PPPK?
A. Hak atas tunjangan pensiun
B. Hak pengembangan kompetensi
C. Hak jabatan struktural
D. Hak mutasi antar instansi
E. Hak cuti lebih lama dibanding PNS
Jawaban: B. Hak pengembangan kompetensi
Pembahasan: PPPK tidak mendapatkan hak pensiun seperti PNS, namun mereka memiliki hak untuk pengembangan kompetensi agar bisa meningkatkan keterampilan mereka.
14. Apa yang menjadi fokus utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 terkait perubahan manajemen ASN?
A. Pengurangan jumlah ASN secara massal
B. Penambahan hak cuti tahunan bagi ASN
C. Peningkatan digitalisasi dalam sistem manajemen ASN
D. Penghapusan proses rekrutmen terbuka
E. Penurunan kriteria pengembangan karir ASN
Jawaban: C. Peningkatan digitalisasi dalam sistem manajemen ASN
Pembahasan: Perubahan dalam PP No. 17 Tahun 2020 menekankan pada pengembangan karir ASN melalui digitalisasi dalam sistem manajemen ASN, serta pengelolaan kinerja yang lebih efisien.
15. Apa tujuan utama dari peran auditor manajemen ASN dalam konteks pengelolaan birokrasi di instansi pemerintahan?
A. Mengawasi keuangan internal instansi
B. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam manajemen ASN
C. Menjalankan fungsi rekrutmen ASN secara langsung
D. Menentukan tunjangan kinerja bagi ASN
E. Mengatur pengembangan kompetensi ASN
Jawaban: B. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam manajemen ASN
Pembahasan: Auditor manajemen ASN bertugas untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan manajemen ASN dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem birokrasi.
16. Dalam pelaksanaan audit terhadap kebijakan kepegawaian, apa yang menjadi salah satu fokus utama dalam pengawasan NSPK Manajemen ASN?
A. Evaluasi jumlah pegawai
B. Penilaian kompetensi pimpinan
C. Kepatuhan terhadap regulasi terkait manajemen ASN
D. Pemantauan kesejahteraan ASN
E. Peninjauan tunjangan dan gaji ASN
Jawaban: C. Kepatuhan terhadap regulasi terkait manajemen ASN
Pembahasan: Pengawasan NSPK Manajemen ASN menitikberatkan pada analisis kepatuhan instansi terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian.
17. Apa yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional?
A. Kewajiban PNS berpangkat tertentu
B. Mekanisme evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi
C. Penempatan jabatan struktural ASN
D. Pengelolaan anggaran jabatan fungsional
E. Penghapusan jabatan fungsional di daerah terpencil
Jawaban: B. Mekanisme evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi
Pembahasan: Peraturan ini mengatur mengenai evaluasi kinerja ASN dalam jabatan fungsional dan pengembangan kompetensi agar ASN dapat menjalankan tugas secara efektif.
18. Dalam pelaksanaan tindak lanjut audit, apa yang menjadi tujuan utama dari pengawalan implementasi rekomendasi hasil audit NSPK Manajemen ASN?
A. Menghentikan pengembangan kompetensi ASN
B. Memastikan ASN patuh terhadap aturan jam kerja
C. Mengurangi jumlah pegawai di setiap instansi
D. Memastikan perbaikan dalam manajemen ASN berjalan sesuai rekomendasi
E. Meningkatkan jumlah pegawai PPPK di lingkungan ASN
Jawaban: D. Memastikan perbaikan dalam manajemen ASN berjalan sesuai rekomendasi
Pembahasan: Tindak lanjut audit bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan hasil audit diimplementasikan oleh instansi guna memperbaiki manajemen ASN.
19. Apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu dalam audit NSPK Manajemen ASN?
A. Proses pelatihan auditor sebelum pelaksanaan audit
B. Pengawasan berulang terhadap pegawai yang telah diaudit
C. Penerapan standar pengawasan berbasis data untuk menjaga kualitas audit
D. Evaluasi ulang terhadap pegawai yang tidak mengikuti audit
E. Pemutusan hubungan kerja pegawai yang tidak kompeten
Jawaban: C. Penerapan standar pengawasan berbasis data untuk menjaga kualitas audit
Pembahasan: Penjaminan mutu audit NSPK bertujuan untuk memastikan bahwa audit dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan dan menggunakan metodologi berbasis data.
20. Apa manfaat utama dari laporan hasil pengawasan NSPK Manajemen ASN?
A. Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan ASN
B. Membantu instansi membuat keputusan terkait perbaikan kebijakan ASN
C. Mengurangi jumlah pegawai di instansi pemerintah
D. Menghapus jabatan struktural di instansi tertentu
E. Meningkatkan gaji ASN yang memiliki jabatan fungsional
Jawaban: B. Membantu instansi membuat keputusan terkait perbaikan kebijakan ASN
Pembahasan: Laporan hasil pengawasan NSPK memberikan data dan rekomendasi yang berguna bagi instansi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan ASN.
Latihan Seleksi CPNS PPPK dengan Soal Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama! Tingkatkan Persiapan Anda dengan Sistem Latihan Terpercaya dari Kami!
Latihan seleksi CPNS & PPPK dengan soal Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama dan pembahasan lengkap di platform latihan kami! Dapatkan akses eksklusif ke lebih dari 100 soal yang disusun sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Soal-soal ini dibuat khusus untuk membantu Anda menguasai materi secara efisien dan siap menghadapi ujian. Klik banner di atas atau mulai latihan sekarang di https://fungsional.id/ untuk memperbesar peluang kesuksesan Anda!
