50 Soal CPNS Kemenkum: Kekayaan Intelektual & AHU 2026

Thumbnail 50 Soal CPNS Kemenkum: Kekayaan Intelektual & AHU 2026

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) memiliki daya tarik tinggi bagi lulusan hukum, sains, teknik, hingga ekonomi. Dua sektor layanan strategis yang paling banyak menyedot perhatian dalam ujian kompetensi bidang maupun asesmen jabatan teknis adalah bidang Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Artikel ini menyajikan 50 latihan soal CPNS Kemenkum 2026 yang disusun berstandar HOTS dan CAT dengan mengacu pada regulasi terkini—mulai dari UU Hak Cipta, Paten, Merek & Indikasi Geografis, hingga Perseroan Perorangan, Jaminan Fidusia, dan layanan Apostille. Sebagai pelengkap belajar, simak juga arsip soal formasi hukum dan keimigrasian sebelumnya serta latihan soal Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Siap Hadapi Tes CAT Formasi Hukum & Kemenkum?
Uji pemahaman pasal dan studi kasus HKI maupun AHU Anda lewat simulasi CAT interaktif dengan pembahasan terstruktur di Bimbel Fungsional.id.

Akses Tryout Hukum

Ringkasan Materi & Regulasi Kunci Kemenkum (DJKI & AHU)

Gunakan tabel di bawah ini untuk memetakan regulasi inti serta masa berlaku perlindungan yang paling sering diujikan:

Bidang Layanan Regulasi Utama Prinsip / Masa Berlaku Kunci Contoh Soal CAT
Hak Cipta & Hak Terkait UU No. 28 Tahun 2014 Deklaratif; Hidup + 70 thn (umum) / 50 thn (program komputer) Hak moral vs ekonomi, fair use, LMK
Paten & Paten Sederhana UU No. 13 Tahun 2016 (jo. perubahannya) Konstitutif; Paten 20 thn, Paten Sederhana 10 thn Kebaruan, langkah inventif, lisensi wajib
Merek & Indikasi Geografis UU No. 20 Tahun 2016 First-to-File; 10 thn (dapat diperpanjang) Persamaan pada pokoknya, merek terkenal, 45 kelas
Desain Industri UU No. 31 Tahun 2000 Konstitutif; 10 thn sejak tanggal penerimaan Estetika produk 2D/3D vs fungsi teknis
Layanan Badan Hukum (AHU) UU PT, UU Cipta Kerja, UU Yayasan Perseroan Perorangan tanpa akta notaris (UMK) PT Perorangan, Beneficial Ownership, Yayasan
Fidusia & Apostille UU 42/1999 & Perpres Apostille Hak preferen fidusia lahir saat pendaftaran; legalisasi 1 pintu Kreditur konkuren vs preferen, legalisasi luar negeri
Infografis 6 Pilar Kompetensi CPNS Kemenkum DJKI dan AHU 2026
Infografis 6 pilar kompetensi utama CPNS Kementerian Hukum fokus Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

50 Soal Latihan Interaktif Kemenkum (Klik Opsi A–E untuk Pembahasan)

Klik pilihan jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk melihat indikator benar/salah serta membuka penjelasan hukumnya secara otomatis.

Bagian 1: Kelembagaan Kemenkum, Pembentukan PUU & Hak Cipta

Soal 1
Dalam struktur kabinet pemerintahan Indonesia terbaru, urusan hukum yang sebelumnya berada di bawah Kemenkumham ditata ulang sehingga Kementerian Hukum (Kemenkum) berfokus pada perumusan kebijakan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, serta administrasi hukum umum. Unit eselon I yang menangani registrasi badan hukum, fidusia, dan kenotariatan adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Ditjen AHU bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum seperti badan hukum (PT, yayasan, perkumpulan), fidusia, kenotariatan, kewarganegaraan, dan apostille.
Soal 2
Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang benar dari tertinggi ke terendah adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menetapkan hierarki: (1) UUD NRI 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) UU/Perppu, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Perda Provinsi, (7) Perda Kabupaten/Kota.
Soal 3
Salah satu pembaruan penting dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 adalah pengakuan resmi terhadap metode penyusunan undang-undang secara terpadu yang menggabungkan beberapa aturan terkait dalam satu naskah hukum, yang dikenal dengan istilah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
UU No. 13 Tahun 2022 secara resmi mengakomodasi penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).
Soal 4
Konsep ‘Partisipasi Masyarakat yang Bermakna’ (Meaningful Participation) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tiga hak utama masyarakat, yaitu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Putusan MK dan UU No. 13/2022 menegaskan tiga prasyarat meaningful participation: right to be heard, right to be considered, dan right to be explained.
Soal 5
Dalam asas hukum peraturan perundang-undangan, apabila terdapat dua undang-undang yang sederajat mengatur materi yang sama dan saling bertentangan, maka undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang terbaru. Asas ini disebut…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: C
Lex posterior derogat legi priori berarti aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan aturan hukum yang lebih lama pada tingkatan hierarki yang sederajat.
Soal 6
Lembaga di bawah Kementerian Hukum yang bertugas menyusun analisis dan evaluasi hukum nasional, naskah akademik, serta menyelenggarakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
BPHN berperan dalam pembinaan hukum nasional, dokumentasi dan informasi hukum (JDIHN), penyusunan naskah akademik, serta penyelenggaraan program bantuan hukum (UU No. 16/2011).
Soal 7
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, siapa saja yang berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma dari negara melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
UU No. 16 Tahun 2011 Pasal 1 dan Pasal 5 menegaskan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokumen setara.
Soal 8
Tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Menteri di lingkungan pemerintah pusat merupakan kewenangan utama…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Ditjen PP Kemenkum menjadi koordinator harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat agar selaras dengan UUD 1945 dan aturan di atasnya.
Soal 9
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap suatu ciptaan (seperti buku, lagu, atau program komputer) timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Hak Cipta menganut prinsip deklaratif (automatic protection): perlindungan muncul otomatis saat ide diwujudkan dalam bentuk nyata (fixed in a tangible form), meski pencatatan di DJKI tetap penting sebagai bukti awal.
Soal 10
Dalam Hak Cipta dikenal dua jenis hak yang melekat pada pencipta, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Pernyataan yang benar mengenai Hak Moral adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Hak Moral (Pasal 5 UU 28/2014) melekat abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup (tetap wajib mencantumkan nama pencipta dan menjaga keutuhan karya).
Soal 11
Berapakah jangka waktu perlindungan Hak Ekonomi atas ciptaan berupa buku, ceramah, alat peraga, lagu, dan karya seni rupa menurut UU No. 28 Tahun 2014?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 58 UU No. 28/2014 menetapkan perlindungan hak cipta karya tulis, lagu, seni rupa, arsitektur, dll. berlaku selama hidup pencipta + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Soal 12
Sementara itu, untuk ciptaan berupa program komputer, karya fotografi, sinematografi, dan permainan video, jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014 berlaku selama…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 59 UU No. 28/2014 mengatur perlindungan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk program komputer, fotografi, potret, sinematografi, dan karya rekaman suara.
Soal 13
Manakah tindakan berikut yang TIDAK dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta (termasuk dalam pembatasan/pengecualian hak cipta) menurut UU No. 28 Tahun 2014?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 44 UU No. 28/2014 membolehkan penggunaan, pengambilan, penggandaan untuk pendidikan, penelitian, kritik, atau laporan peristiwa aktual sepanjang sumbernya dicantumkan dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta.
Soal 14
Dalam ekosistem musik Indonesia, lembaga nirlaba berbadan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial (seperti hotel, kafe, konser) adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berperan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti musik/lagu kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.
Soal 15
Apabila terjadi sengketa pelanggaran Hak Cipta di ranah perdagangan elektronik atau pembajakan konten digital di internet, upaya administratif yang dapat dilakukan DJKI berkoordinasi dengan Kemenkomdigi adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 54-56 UU Hak Cipta mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta berbasis sistem elektronik yang dapat berujung pada penutupan/pemblokiran akses konten pelanggar.
Soal 16
Hak Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) seperti tarian adat, motif batik tradisional, dan lagu daerah yang penciptanya tidak diketahui dipegang hak ciptanya oleh…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 38 UU No. 28/2014 menyatakan Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara untuk menjaga kekayaan budaya bangsa.
Soal 17
Jika sebuah surat pencatatan ciptaan di DJKI terbukti di kemudian hari meniru karya pihak lain yang sudah lebih dulu dipublikasikan, langkah hukum pembatalan pencatatan ciptaan diajukan melalui…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Sengketa keperdataan Hak Kekayaan Intelektual termasuk pembatalan pencatatan ciptaan, paten, maupun merek diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.
Soal 18
Hak Terkait (Related Rights) dalam UU Hak Cipta diberikan untuk melindungi hak ekonomi dan moral pihak-pihak yang berperan menyampaikan karya ke publik, yaitu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Pasal 20 UU No. 28/2014 menyebutkan pemilik Hak Terkait terdiri atas Pelaku Pertunjukan (penyanyi/aktor), Produser Fonogram (rekaman suara), dan Lembaga Penyiaran.

Bagian 2: Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang & Merek

Soal 19
Untuk dapat diberikan perlindungan Paten biasa atas suatu invensi di bidang teknologi, invensi tersebut harus memenuhi tiga syarat substantif kumulatif menurut UU Paten, yaitu…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 3 ayat (1) UU Paten menetapkan tiga syarat paten: Kebaruan (novelty), Mengandung langkah inventif (tidak dapat diduga sebelumnya oleh ahli di bidangnya), dan Dapat diterapkan dalam industri.
Soal 20
Perbedaan utama antara Paten Biasa dan Paten Sederhana terletak pada objek dan jangka waktu perlindungannya. Jangka waktu perlindungan Paten Biasa dan Paten Sederhana masing-masing adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Perlindungan Paten Biasa berlaku 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, sedangkan Paten Sederhana berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan keduanya tidak dapat diperpanjang.
Soal 21
Berbeda dengan Paten Biasa, Paten Sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan memiliki kegunaan praktis. Syarat yang TIDAK dipersyaratkan seketat Paten Biasa pada Paten Sederhana adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Paten sederhana berfokus pada invensi baru atau pengembangan produk/proses yang mempunyai kegunaan praktis tanpa syarat langkah inventif yang kompleks seperti paten biasa.
Soal 22
Manakah hal berikut ini yang TIDAK dapat diberi Paten menurut ketentuan UU Paten di Indonesia?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 4 UU Paten mengecualikan invensi berupa teori/metode ilmu pengetahuan dan matematika, metode pemeriksaan/perawatan/pengobatan manusia dan hewan, aturan permainan, serta makhluk hidup selain jasad renik.
Soal 23
Dalam sistem Paten dikenal konsep ‘Lisensi Wajib’ (Compulsory License) yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain tanpa izin pemegang paten dalam kondisi tertentu, misalnya…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Lisensi Wajib bertujuan menyeimbangkan hak eksklusif inventor dengan kepentingan umum, misalnya jika paten tidak dilaksanakan di Indonesia dalam 36 bulan atau untuk kebutuhan darurat kesehatan/obat-obatan.
Soal 24
Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi dan memberikan kesan estetis pada suatu produk barang disebut…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
UU No. 31 Tahun 2000 mendefinisikan Desain Industri sebagai kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis/warna yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai menghasilkan produk atau komoditas industri.
Soal 25
Berapakah jangka waktu perlindungan hak atas Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000 menetapkan perlindungan hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
Sudah Setengah Jalan! Uji Ketajaman Analisis Hukum Anda
Dapatkan ratusan bank soal HOTS, ringkasan pasal penting HKI & AHU, serta tryout CAT resmi di Bimbel Fungsional.id.

Coba Paket Tryout Hukum

Soal 26
Apabila seorang inventor mempublikasikan hasil temuannya secara detail di jurnal ilmiah internasional 8 bulan sebelum mengajukan permohonan paten ke DJKI tanpa melalui pameran resmi yang diakui, maka risiko hukum yang terjadi terhadap permohonan patennya adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Prinsip kebaruan paten menuntut invensi belum pernah diungkapkan kepada publik sebelum tanggal penerimaan (kecuali pengungkapan dalam pameran resmi/penelitian paling lama 6 bulan sebelum pengajuan).
Soal 27
Informasi bisnis yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya (contohnya resep rahasia minuman atau algoritma internal) dilindungi melalui rezim…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) tidak didaftarkan ke DJKI agar tidak terbuka ke publik, dan perlindungannya berlangsung tanpa batas waktu selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya.
Soal 28
Dalam pengajuan paten internasional secara terpadu melalui satu permohonan awal yang mencakup banyak negara anggota WIPO, instrumen perjanjian internasional yang digunakan adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
PCT (Patent Cooperation Treaty) adalah traktat internasional yang dikelola WIPO untuk mempermudah pengajuan permohonan paten secara bersamaan di banyak negara anggota.
Soal 29
Sistem pendaftaran Merek di Indonesia menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut asas konstitutif ‘First-to-File’. Arti dari prinsip tersebut adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Prinsip First-to-File berarti hak eksklusif atas merek lahir dari pendaftaran; pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek dengan itikad baik akan dilindungi secara hukum.
Soal 30
Berapa lama jangka waktu perlindungan hukum Merek terdaftar di Indonesia dan bagaimana ketentuan perpanjangannya?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Pasal 35 UU No. 20/2016 menetapkan merek terdaftar mendapat perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya secara berkala.
Soal 31
Pengajuan merek dengan nama ‘KOPI ENAK’ untuk produk minuman kopi hampir pasti ditolak oleh Pemeriksa Merek DJKI karena alasan penolakan absolut, yakni…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 20 UU Merek melarang pendaftaran tanda yang tidak memiliki daya pembeda, bersifat deskriptif terhadap barang/jasa yang dimintakan, atau telah menjadi milik umum.
Soal 32
Seorang pengusaha mengajukan pendaftaran merek ‘STARBUCK’ untuk produk kedai kopi dengan logo yang sangat mirip dengan merek terkenal dunia ‘STARBUCKS’. Permohonan tersebut wajib ditolak oleh DJKI atas dasar…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 21 UU Merek menolak permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek terdaftar/merek terkenal pihak lain maupun permohonan beriktikad tidak baik (bad faith).
Soal 33
Apabila suatu merek yang telah terdaftar tidak pernah digunakan selama berturut-turut dalam perdagangan barang/jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek. Batas waktu ketidakaktifan (non-use) tersebut menurut UU Merek (jo. putusan MK terkait) secara umum adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: C
Pasal 74 UU No. 20/2016 mengatur gugatan penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga jika merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut (dalam praktik hukum, tercatat pula pertimbangan Putusan MK terkait batas waktu non-use untuk UMKM/force majeure).
Soal 34
Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu (contohnya Kopi Arabika Gayo, Lada Putih Muntok) disebut…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Indikasi Geografis melindungi produk khas suatu daerah yang kualitas dan reputasinya melekat erat pada faktor alam dan manusia di wilayah geografis tersebut.
Soal 35
Berbeda dengan merek pribadi yang dimiliki oleh satu entitas bisnis, siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ke DJKI?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 53 ayat (3) UU No. 20/2016 menetapkan pemohon Indikasi Geografis adalah lembaga perwakilan masyarakat produsen di wilayah geografis terkait atau Pemerintah Daerah.
Soal 36
Untuk mendaftarkan merek Indonesia ke puluhan negara sekaligus secara lebih efisien melalui DJKI tanpa harus menyewa pengacara di tiap negara sejak awal, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional yang disebut…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Protokol Madrid (yang diratifikasi Indonesia melalui Perpres No. 92 Tahun 2017) memungkinkan pemohon mendaftarkan merek secara internasional ke negara-negara anggota melalui satu aplikasi via DJKI.
Soal 37
Dalam klasifikasi merek internasional (Nice Classification), seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan ke dalam sejumlah kelas. Jumlah total kelas dalam Nice Classification yang digunakan DJKI adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Nice Classification membagi barang dan jasa menjadi 45 kelas: Kelas 1 sampai 34 untuk klasifikasi barang, dan Kelas 35 sampai 45 untuk klasifikasi jasa.
Soal 38
Jika sebuah permohonan merek ditolak secara substantif oleh Pemeriksa Merek DJKI, upaya hukum administratif pertama yang dapat ditempuh oleh pemohon adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Pasal 28 UU No. 20/2016 memberikan hak kepada pemohon yang permohonannya ditolak untuk mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek paling lama 90 hari sejak tanggal pengiriman surat penolakan.

Bagian 3: Administrasi Hukum Umum (AHU) & Studi Kasus HOTS

Soal 39
Dalam layanan Administrasi Hukum Umum (AHU Online), hadir terobosan hukum pasca UU Cipta Kerja berupa ‘Perseroan Perorangan’. Karakteristik utama Perseroan Perorangan yang membedakannya dari PT Persekutuan Modal biasa adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Perseroan Perorangan adalah badan hukum khusus bagi UMK yang didirikan oleh satu orang WNI melalui pendaftaran elektronik di Ditjen AHU dengan pernyataan pendirian tanpa perlu akta notaris.
Soal 40
Salah satu layanan penting di Ditjen AHU adalah pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai UU No. 42 Tahun 1999. Apa akibat hukum apabila suatu perjanjian jaminan fidusia (misalnya kredit kendaraan bermotor) tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (AHU)?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Sesuai UU No. 42 Tahun 1999, jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatatnya akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Tanpa pendaftaran, kreditur kehilangan hak preferen dan hak eksekutorial parate.
Soal 41
Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, organ Yayasan yang berwenang melakukan pengurusan sehari-hari yayasan serta mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Yayasan memiliki tiga organ: Pembina (kewenangan tertinggi), Pengurus (pelaksana kepengurusan dan perwakilan), dan Pengawas (pengawasan serta nasihat kepada pengurus).
Soal 42
Layanan AHU Apostille merupakan hasil aksesi Indonesia terhadap Konvensi Den Haag 1961 (Apostille Convention). Manfaat utama layanan Apostille bagi masyarakat Indonesia yang akan kuliah, menikah, atau bekerja di negara anggota konvensi adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Sertifikat Apostille dari Ditjen AHU Kemenkum menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di lebih dari 120 negara anggota Konvensi Apostille dalam satu langkah.
Soal 43
Menurut UU Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014), pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pengawasan administratif Notaris di Indonesia berada di bawah kewenangan…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum, dengan pengawasan berjenjang melalui Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat.
Soal 44
Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) dari korporasi melalui sistem AHU Kemenkum diwajibkan berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2018. Tujuan utama transparansi Pemilik Manfaat korporasi adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pelaporan Beneficial Ownership memastikan transparansi pihak pengendali atau penerima manfaat sebenarnya dari korporasi guna mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk pencucian uang atau penghindaran pajak ilegal.
Soal 45
Dalam hukum kewarganegaraan Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006), seorang anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas wajib memilih salah satu kewarganegaraannya paling lambat…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 mengatur anak berkewarganegaraan ganda terbatas harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, paling lambat 3 tahun setelahnya (usia 21 tahun).
Soal 46
Pendirian dan pendaftaran badan hukum Partai Politik di Indonesia agar memperoleh pengesahan sah sebagai badan hukum publik diajukan kepada…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Sesuai UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum untuk memperoleh status badan hukum sebelum mengikuti verifikasi pemilu oleh KPU.
Soal 47
Studi Kasus HOTS: Seorang pelaku UMKM kuliner di Yogyakarta menciptakan resep rahasia bumbu rendang instan yang sangat diminati, nama brand unik ‘RENDANGKU’, serta desain kemasan botol berbentuk keris yang estetis. Jika ia ingin melindungi ketiganya secara optimal melalui Kemenkum, kombinasi perlindungan KI yang paling tepat adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Setiap unsur memiliki rezim KI yang tepat: resep yang tidak ingin dipublikasikan dijaga sebagai Rahasia Dagang; nama/logo dagang didaftarkan sebagai Merek; dan bentuk estetis kemasan 3D didaftarkan sebagai Desain Industri.
Soal 48
Studi Kasus HOTS: Sebuah perusahaan teknologi rintisan (startup) mendaftarkan perangkat lunak akuntansi buatannya. Setelah 2 tahun, seorang mantan karyawannya membuat aplikasi baru dengan tampilan antarmuka sama persis dan menyalin 80% baris kode sumber aplikasi lama tanpa izin. Pelanggaran KI yang paling tepat didalilkan oleh startup tersebut adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Program komputer dilindungi sebagai objek Hak Cipta dalam UU No. 28/2014 (selama 50 tahun sejak pengumuman), sementara penyalahgunaan kode internal/algoritma oleh eks karyawan juga dapat menyentuh pelanggaran Rahasia Dagang.
Soal 49
Studi Kasus HOTS: Seorang WNI lulusan universitas di Indonesia diterima bekerja di Jerman dan diminta oleh otoritas Jerman membuktikan keaslian ijazah S1 serta akta kelahirannya yang diterbitkan di Indonesia. Mengingat Indonesia dan Jerman sama-sama peserta Konvensi Apostille, prosedur paling efisien yang dapat ditempuh melalui layanan Kemenkum adalah…
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: A
Karena Indonesia dan Jerman merupakan negara anggota Konvensi Apostille, dokumen publik Indonesia cukup dilegalisasi dengan satu Sertifikat Apostille melalui Ditjen AHU Kemenkum.
Soal 50
Studi Kasus HOTS: Dua pelaku usaha sama-sama menggunakan nama merek ‘KOPI NUSANTARA JAYA’ untuk produk kopi bubuk kemasan. Pengusaha A sudah berjualan sejak 2021 tanpa pernah mendaftarkan merek, sedangkan Pengusaha B baru berjualan tahun 2024 namun langsung mendaftarkan merek tersebut ke DJKI dengan itikad baik (tidak mengetahui usaha A di daerah terpencil) dan sertifikat merek telah terbit. Secara hukum merek Indonesia, siapakah yang memiliki hak eksklusif atas merek terdaftar tersebut?
Lihat Kunci Jawaban & Pembahasan
Kunci Jawaban: B
Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif (First-to-File). Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran; pihak yang lebih dulu mendaftar dengan itikad baik dilindungi hukum, sedangkan pembatalan hanya dimungkinkan bila terbukti ada iktikad tidak baik atau persamaan dengan merek terkenal.

Tips Cepat Menjawab Soal Kekayaan Intelektual & AHU

  • Bedakan rezim KI sejak membaca kasus: Bila kasus menyoal lagu/buku/software → Hak Cipta; invensi teknologi/fungsi → Paten; tampilan estetis produk → Desain Industri; nama/logo dagang → Merek; formula rahasia bisnis → Rahasia Dagang.
  • Hafalkan angka masa perlindungan secara berpasangan: Merek (10 tahun, bisa diperpanjang), Desain Industri (10 tahun), Paten Sederhana (10 tahun), Paten Biasa (20 tahun), Program Komputer/Foto (50 tahun), Hak Cipta Umum (seumur hidup + 70 tahun).
  • Pahami layanan digital AHU Online: Soal kontemporer sering mengangkat Perseroan Perorangan bagi UMK, Beneficial Ownership untuk pencegahan TPPU, dan Apostille sebagai penyederhanaan legalisasi dokumen luar negeri.

Untuk persiapan lebih menyeluruh, jangan lewatkan juga panduan kisi-kisi formasi prioritas CPNS 2026.

FAQ Persiapan CPNS Kemenkum (DJKI & AHU)

1. Apakah pelamar non-hukum seperti Teknik atau Ekonomi bisa melamar ke DJKI/AHU?
Bisa. Pada formasi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, atau Analis KI tertentu, Kemenkum sering membuka kualifikasi dari lulusan Teknik, Farmasi, Kimia, Informatika, maupun Ekonomi sesuai kebutuhan jabatan.

2. Apakah seluruh soal hanya menanyakan hafalan pasal?
Tidak. Mayoritas soal CAT terbaru berbentuk studi kasus singkat (HOTS) yang menguji kemampuan Anda menentukan jenis pelanggaran KI, status hukum jaminan fidusia, atau alur layanan AHU yang benar.

3. Mengapa prinsip First-to-File di Merek sering keluar dalam soal?
Karena di Indonesia sengketa merek UMKM sangat sering terjadi akibat pelaku usaha terlambat mendaftar, sehingga pemahaman perbedaan sistem deklaratif (Hak Cipta) dan konstitutif/first-to-file (Merek) menjadi materi favorit penguji.

Persiapkan Diri Lebih Awal untuk Formasi Kemenkum 2026
Gabung di Bimbel Fungsional.id sekarang dan nikmati akses materi terstruktur, tryout CAT, serta pembahasan lengkap dari mentor berpengalaman.

Daftar Bimbel Sekarang

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Tim Asn

Tim Asn

Tim ASN adalah kelompok profesional yang terbiasa menyusun soal. Kami terdiri dari ahli berbagai bidang, berkomitmen menciptakan soal berkualitas tinggi yang relevan dengan kompetensi jabatan.